DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Instansi Pelaksana Pemungut, Bab III: Penerima Insentif Pajak dan Retribusi Daerah, Bab IV: Target Kinerja, Bab V: Sumber Insentif, Bab VI: Besaran Insentif, Bab VII: Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertangungjawaban, Bab VIII: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 205 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 321.a);
15.Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 570) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 640);
16.Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 623); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas.
5.Instansi Pelaksana Pemungut adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan penyetorannya.
9.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 2

(1)Pemberian insentif dilaksanakan apabila mencapai kinerja tertentu berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksud untuk meningkatkan :
1. a.kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi;
2. b.pendapatan Daerah; dan
3. c.pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a.Instansi Pelaksana Pemungut;
b.penerima Insentif;
c.target kinerja;
d.sumber Insentif;
e.besaran Insentif; dan
f.penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

BAB II

INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT

Pasal 4

(1)Badan Pendapatan Daerah bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak meliputi: a) PBB-P2; b) BPHTB; c) PBJT atas; 1) makanan dan /atau minuman; 2) tenaga listrik; 3) jasa perhotelan; 4) jasa parker; dan 5) jasa kesenian dan hiburan; d) Pajak Reklame; e) PAT; f) Pajak MBLB; g) Pajak Sarang Burung Walet; h) Opsen PKB; dan i) Opsen BBNKB.
(2)Dinas Kesehatan merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi; a) Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari : 1) pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat
(3)Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi; a) Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari : 1) pelayanan kebersihan; 2) pelayanan parkir di tepi jalan umum; b) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : 1) pemanfaatan aset daerah yang berstatus di Instansi Pelaksana Pemungut yaitu ;
1. a.Sewa Pemakaian Kendaraan /Bus untuk Transportasi di luar keperluan Dinas. 2) penyediaan tempat khusus parkir 3) pelayanan tempat rekreasi dan olahraga;dan 4) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kndaraan di air.
(4)Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi; a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : 1) pemanfaatan aset daerah yang berstatus di Instansi Pelaksana Pemungut yaitu ;
1. a.Pemakaian Ruangan;
2. b.Penyewaan Tanah dan Bangunan
(5)Sekretariat Daerah merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi; a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : 1) pemanfaatan aset daerah yang berstatus di Instansi Pelaksana Pemungut yaitu ;
1. a.Pemakaian Ruangan.
(6)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi; a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : 1) pemanfaatan aset daerah yang berstatus di Instansi Pelaksana Pemungut yaitu ;
1. a.Pemakaian Ruangan.
(7)Dinas Pertanian merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi; a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : 1) pemanfaatan aset daerah yang berstatus di Instansi Pelaksana Pemungut yaitu ;
1. a.Sewa Pemakaian Kendaraan /Bus untuk Transportasi di luar keperluan Dinas. 2) pelayanan rumah potong hewan ternak; dan 3) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
(8)Dinas Pekerjaan Umum merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi; a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : 1) pemanfaatan aset daerah yang berstatus di Instansi pelaksana pemungut yaitu ;
1. a.Pemakaian alat b) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : 1) Persetujuan Bangunan Gedung.
(9)Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi; a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : 1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga
(10)Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi; a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : 1) pemanfaatan aset daerah.
(11)Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi; a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : 1) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
(12)Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi; a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
(13)Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi meliputi; a) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : 1) retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan Uusaha lainnya; dan 2) retribusi pemanfaatan aset daerah

BAB III

PENERIMA INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

(1)Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut.
(2)Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
1. a.Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
4. d.pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
5. e.pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut.
(3)Penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TARGET KINERJA

Pasal 6

Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan mendasarkan pencapaian target kinerja rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 7

(1)Capaian target kinerja pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi sebesar:
1. a.15% (lima belas perseratus) sampai dengan triwulan I;
2. b.40% (empat puluh perseratus) sampai dengan triwulan II;
3. c.75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan triwulan III;
4. d.100% (seratus perseratus); sampai dengan triwulan IV.
(2)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
(3)Dalam hal pada akhir triwulan IV pada tahun berkenaan capaian target kinerja pemungutan Pajak dan Retribusi adalah antara 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan kurang dari 100% (seratus perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnnya yang belum dibayarkan.
(4)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB V

SUMBER INSENTIF

Pasal 8

Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BESARAN INSENTIF

Pasal 9

(1)Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 10

(1)Besarnya Pemberian Insentif kepada penerima insentif yang dibayarkan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.kepada Pejabat, Pegawai Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya diberikan Insentif paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. b.kepada Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, untuk setiap bulannya diberikan Insentif paling tinggi sebesar 5% (Lima persen) dari besaran Insentif yang ditetapkan; dan
3. c.kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf e, untuk setiap bulannya diberikan Insentif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran Insentif yang ditetapkan.
(2)Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…