DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan; 3. Penyelanggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; 4. Keadaan Tertentu; 5. Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; 6. Pelayanan; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pendampingan Hukum; 9. Pendanaan; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) SALINAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628 Tahun 2002);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
16.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
17.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
18.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 408);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
24.Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 690); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal.
7.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8.Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
10.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
11.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12.Online Single Submission Risk Based Approach yang selanjutnya disebut OSS-RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13.Penyelenggaraan aplikasi sistem elektronik lokal dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan DPMPTSP adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perizinan.
14.Lembaga Pengelola dan Penyelenggaran OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15.Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
16.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
18.Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
19.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
20.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanyaKeadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
22.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
23.Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
24.Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
25.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KLBI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
26.Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
27.Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.
28.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 2

Maksud didelegasikannya seluruh Kewenangan Penyelenggaaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP, sebagai upaya:

a.mewujudkan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b.mewujudkan tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha;
c.mewujudkan pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif dan transparan; dan
d.mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 3

Tujuan didelegasikanya Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

(1)Bupati menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.
(3)Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang telah di delegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem OSS:
1. a.penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
2. b.penerbitan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan;
3. c.penyerahan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan; dan
4. d.pencabutan dan pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.
(6)Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
(7)Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Perangkat daerah teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan melalui DMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Mekanisme dan tanggung jawab pelayanan perizinan berusaha yang diselenggarakanmelalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

a.Lembaga OSS dan DPMPTSP bertanggungjawab dalam penerimaan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS sesuai dengan jenis izin yang menjadi kewenangan Daerah;
b.Lembaga OSS dan Perangkat Daerah teknis bertanggung jawab untuk melaksanakan proses verifikasi atas permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sektor yang menjadi kewenangannya;
c.hasil verifikasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, diteruskan ke DPMPTSP untuk dinotifikasi oleh DPMPTSP ke Sistem OSS;
d.Sistem OSS dapat meminta kelengkapan persyaratan, menerbitkan atau menolak permohonan Perizinan Berusaha berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
e.dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak disampaikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria Kementerian/Lembaga terkait, Sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha.

Pasal 6

(1)Pencabutan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d, dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha secara daring melalui Sistem OSS atas:
1. a.pencabutan karena pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (likuidasi); atau
2. b.pencabutan yang tidak termasuk pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (nonlikuidasi).
(2)Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap seluruh Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha
(3)Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan Pencabutan nonlikuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Pelaku Usaha belum memiliki NIB, sebelum melakukan Pencabutan Pelaku Usaha wajib memiliki NIB, dengan melakukan pendaftaran atas Perizinan Berusaha yang masih berlaku dan masih dilaksanakan.
(4)Terhadap Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti penyelesaian fasilitas fiskal dan pajak yang terhutang, serta hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
(5)Dalam hal DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.
(6)Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

Pasal 7

(1)Permohonan Pembatalan permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring dengan validasi data di Sistem OSS meliputi:
1. a.identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. b.akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. c.Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan
4. d.Nomor Pokok Wajib Pajak terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara,
(2)Pembatalan permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta; atau
2. b.Pelaku Usaha badan usaha nonperseroan yang tidak memiliki akta dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, permohonan disertai dengan pengisian pernyataan Pembatalan dalam Sistem OSS.
(3)Dalam hal Pembatalan permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi, Sistem OSS secara otomatis:
1. a.membatalkan Sertifikat Standar disertai dengan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
2. b.membatalkan Sertifikat Standar disertai dengan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
(4)Dalam hal Pembatalan permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, Sistem OSS secara otomatis:
1. a.membatalkan Izin disertai dengan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
2. b.membatalkan Izin disertai dengan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari1 (satu) kegiatan usaha.
(5)Terhadap Pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS, DPMPTSP sesuai kewenangannya menerbitkan Pembatalan melalui Sistem OSS.
(6)Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

BAB III

PENYELANGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi:
1. a.perizinan berusaha berbasis risiko berKBLI;
2. b.perizinan berusaha berbasis risiko non KBLI;
3. c.perizinan Nonberusaha Non KBLI; dan
4. d.nonperizinan.
(2)Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu satu pintu oleh DPMPTSP menggunakan Pelayanan Secara Elektronik dan Manual.
(3)Pengajuan pendaftaran sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI dan Perizinan Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui Sistem OSS.
(4)Pengajuan pendaftaran sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan Perizinan Nonberusaha Non KBLI dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan manual atau melalui Sistem Aplikasi Lokal.
(5)Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Kepala DPMPTSP selaku Pengelola Hak Akses yang mendapatkan Hak Akses pada Sistem OSS dari Lembaga OSS dapat membuat Hak Akses turunan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS.
(2)Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Hak Akses turunan kepada:
1. a.Perangkat Daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha;
2. b.unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP; dan
3. c.Perangkat Daerah teknis yang membidangi pengolahan data.
(3)Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan mendaftarkan data penerima Hak Akses turunan yang terdiri atas:
1. a.nomor induk kependudukan pejabat yang menerima Hak Akses turunan; dan
2. b.jabatan penerima Hak Akses.
(4)Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membatalkan Hak Akses turunan apabila penerima Hak Akses tersebut sudah tidak berwenang.
(5)Pembatalan Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilakukan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan di dalam Sistem OSS.
(6)Pengelola Hak Akses bertanggung jawab terhadap data dan penggunaan Hak Akses oleh penerima Hak Akses turunan.
(7)Hak Akses kepada penerima Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
1. a.mendapatkan data Pelaku Usaha;
2. b.melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. c.penyusunan jadwal Pengawasan;
4. d.mengusulkan pencabutan;
5. e.kegiatan usaha; dan/atau
6. f.mendapatkan informasi dan mengunduh data Perizinan Berusaha, sesuai dengan kewenangan.

Pasal 10

(1)Jenis Perizinan Berusaha yang tidak terdapat dalam Sistem OSS akan diproses manual atau melalui Sistem Aplikasi Lokal sampai jenis Perizinan tersebut diakomodir pada sistem OSS.
(2)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…