DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Bentuk Pembangunan Kemitraan Pemasaran Pariwisata; Bab III : Kemitraan Pemasaran Pariwisata; Bab IV : Bentuk Pemasaran Kemitraan Pariwisata; Bab V : Pelaksanaan Kemitraan; Bab VI : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kemitraan Pemasaran Pariwisata; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan SALINAN Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupatenan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 2);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 117);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2020 berkenaan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kuala Kurun Tahun 2020- 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 281, Tambahan Lembaran Kabupaten Gunung Mas Nomor 281.a);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023- 2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 309, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 309.a); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas.
5.Kemitraan adalah suatu Kerjasama formal yang saling menguntungkan untuk mencapai suatu tujuan Bersama.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Kabupaten.
9.Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
12.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata itu sendiri.
13.Desa wisata adalah sebuah konsep pengembangan daerah yang menjadi desa sebagai destinasi wisata.
14.Jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler atau umum.
15.Jasa perjalanan wisata adalah suatu bisnis yang kegiatan utamanya menjual jasa-jasa pariwisata kepada wisatawan baik domestic maupun mancanegara, yang berbentuk Agen Perjalanan, Biro Perjalanan dan Tour Operator.
16.Jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian.
17.Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di Bidang Kepariwisataan.
18.Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan atau tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.
19.Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, vidio, dan hasil penelitian yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak atau elektronik.
20.Penyediaan Akomodasi adalah penyediaan penginapan ataupun tempat tinggal sementara untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwista maupun tanpa pelayanan.
21.MICE dalam konteks ini adalah singkatan dari Meetings, Incentives, Conferences dan Exhibitions. Sederhananya MICE Tourism adalah pariwisata untuk bisnis yang tujuannya untuk mengumpulkan para profesional dari sektor-sektor bisnis dalam acara yang ditata sesuai standar pariwisata.

BAB II

BENTUK PEMBANGUNAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 2

(1)Pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata dilakukan dengan pengembangan kemitraan yang bersifat terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.
(2)Kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kolaborasi antara pemangku kepentingan dari Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal.

Pasal 3

Usaha Pariwisata Kabupaten yang dapat dilaksanakan melalui kemitraan meliputi:

a.daya tarik wisata;
b.desa wisata;
c.kawasan pariwisata;
d.jasa transportasi wisata;
e.jasa perjalanan wisata;
f.jasa makanan dan minuman;
g.jasa informasi pariwisata;
h.jasa konsultan pariwisata;
i.jasa pramuwisata;
j.penyediaan akomodasi;
k.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dan;
l.MICE.

BAB III

KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 4

Pihak yang dapat bermitra dalam pemasaran pariwisata meliputi:

a.Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan regulator yang memberikan kerangka kebijakan;
b.swasta pelaku usaha di bidang pariwisata, seperti pengusaha hotel, restoran, agen perjalanan, dan pengelola destinasi; dan
c.masyarakat terlibat melalui penyediaan jasa lokal, pemandu wisata, serta pengelola destinasi berbasis komunitas.

Pasal 5

(1)Sistem kerja kemitraan dilakukan dengan meningkatkan keterpaduan dan sinergi antar pemangku kepentingan.
(2)Cara kerja kemitraan dapat dilakukan dengan promosi bersama, berbagi sumber daya dan koordinasi dalam merencanakan serta melaksanakan program pariwisata.
(3)Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan platform promosi bersama bagi pengusaha wisata dan komunitas, seperti website atau aplikasi destinasi wisata yang diakses oleh calon wisatawan.
(4)Swasta dan masyarakat terlibat dengan menawarkan produk dan layanan mereka melalui platform sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

BENTUK PEMASARAN KEMITRAAN PARIWISATA

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dengan sektor swasta dapat melaksanakan promosi wisata melalui media online dan offline, seperti website, brosur dan media sosial.
(2)Pemerintah Daerah dengan sektor swasta dapat mengadakan promosi wisata melalui bisnis perhotelan, bisnis restoran, rumah makan, cafetaria, pusat jajanan makanan, bisnis biro perjalanan, agen perjalanan.

Pasal 7

Mengadakan Festival lokal bersama yang didukung pihak Pemerintah Kabupaten, sektor swasta dan partisipasi masyarakat lokal.

Pasal 8

Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dapat membentuk paket wisata yang memanfaatkan potensi alam, budaya, dan kearifan lokal.

BAB V

PELAKSANAAN KEMITRAAN

Pasal 9

Pelaksanaan Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta maupun masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati dan atau Perjanjian Kerjasama.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas. Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 2 Juni 2025 BUPATI GUNUNG MAS, ttd JAYA SAMAYA MONONG Diundangkan di Kuala Kurun Pada tanggal 2 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH, ttd RICHARD BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 766

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…