DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI; BAB III : JENIS DESA; BAB IV : TATA KERJA ORGANISASI PEMERINTAH DESA; BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
(3)Apabila Pemerintah Desa menetapkan 3 (tiga) urusan, maka urusan yang berada di bawah Sekretariat Desa terdiri atas:
1. a.urusan tata usaha dan umum;
2. b.urusan keuangan; dan
3. c.urusan perencanaan.
(4)Apabila Pemerintah Desa menetapkan 2 (dua) urusan, maka urusan yang berada di bawah Sekretariat Desa terdiri atas:
(5)a. urusan umum dan perencanaan; dan
1. b.urusan keuangan.
(6)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
(3)Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan:
1. a.luas wilayah kerja;
2. b.karakteristik;
3. c.geografis;
4. d.jumlah kepadatan penduduk; dan
5. e.sarana dan prasarana penunjang tugas.
(4)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Pemerintahan;
2. b.pembangunan;
3. c.pembinaan kemasyarakatan; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat di desa.

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
(3)Apabila Pemerintah Desa menetapkan 3 (tiga) seksi sebagai pelaksana teknis, maka seksi sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. seksi pemerintahan;
1. b.seksi kesejahteraan; dan
2. c.seksi pelayanan.
(4)Apabila Pemerintah Desa menetapkan 2 (dua) seksi sebagai pelaksana teknis, maka seksi sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. seksi pemerintahan; dan
1. b.seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(5)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

(1)Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintah Desa, Kepala Desa bertugas:
1. a.menyelenggarakan pemerintahan;
2. b.melaksanakan pembangunan;
3. c.pembinaan kemasyarakatan; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat di desa.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. b.melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
3. c.pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
4. d.pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
5. e.menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya; dan
6. f.penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 7

(1)Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
(2)Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
1. a.melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
2. b.melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
3. c.melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
4. d.melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

(1)Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(2)Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
1. a.Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
2. b.Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya; dan
3. c.Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

(1)Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2)Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
1. a.Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
  1. 1.pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan;
  2. 2.penyusunan rancangan regulasi Desa;
  3. 3.pembinaan masalah pertanahan;
  4. 4.pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  5. 5.pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
  6. 6.pelaksanaan kependudukan;
  7. 7.penataan dan pengelolaan wilayah; dan
  8. 8.pendataan dan pengelolaan profil Desa.
2. b.Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
  1. 1.melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
  2. 2.pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan; dan
  3. 3.tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. c.Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
  1. 1.melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  2. 2.meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
  3. 3.pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1)Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi:
1. a.pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. b.mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
3. c.melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
4. d.melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

JENIS DESA

Pasal 11

(1)Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa, yaitu:
1. a.desa swasembada;
2. b.swakarya; dan
3. c.swadaya.
(2)Desa swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(3)Desa swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(4)Desa swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
(5)Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan mengenai susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…