DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Pemberian Penghargaan; Bab III : Persyaratan; Bab IV : Tata Cara Penilaian; Bab V : Penyerahan Penghargaan; Bab VI : Pendanaan; Bab VII : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan loyalitas, kejujuran, dedikasi dan disiplin perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel, sehingga perlu diatur pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
6.Penghargaan adalah pengakuan kepada Pegawai ASN yang mampu memotivasi dan memberikan kontribusi positif dalam budaya kerja Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan iklim yang kompetitif dan profesional untuk senantiasa memberikan pelayanan publik yang optimal.
7.Kandidat adalah Pegawai ASN berprestasi yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
8.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaharuan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9.Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerja sama dan prakarsa.
10.Tim Penilai adalah pejabat struktural yang berasal dari Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya meneliti, menyeleksi, dan memilih terkait dengan pelaksanaan penilai Pegawai ASN.
11.Pegawai ASN Berprestasi adalah Pegawai ASN yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi berupa Inovasi serta predikat Kinerja Pegawai ASN tersebut.

BAB II

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada Pegawai ASN Berprestasi di Daerah.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam kategori:
1. a.Penghargaan kategori manajerial terbaik, yang terdiri dari:
  1. 1.jabatan pimpinan tinggi pratama terbaik;
  2. 2.jabatan administrator terbaik; dan
  3. 3.jabatan pengawas terbaik.
2. b.Penghargaan kategori non-manajerial terbaik, yang terdiri dari:
  1. 1.jabatan fungsional bidang kesehatan yang terdiri dari:
3. a.dokter terbaik;
4. b.bidan terbaik; dan
5. c.perawat terbaik,
  1. 2.jabatan fungsional bidang pendidikan, yang terdiri dari:
6. a.guru pendidikan anak usia dini/taman kanak- kanak terbaik;
7. b.guru sekolah dasar terbaik;
8. c.guru sekolah menengah pertama terbaik;
9. d.tenaga kependidikan terbaik.
  1. 3.pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional terbaik;
  2. 4.pegawai negeri sipil dalam jabatan pelaksana terbaik; dan
  3. 5.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terbaik.
(3)Setiap Pegawai ASN Berprestasi hanya berhak menerima 1 (satu) kali Penghargaan Pegawai ASN Berprestasi tingkat Daerah pada kategori yang sama, dan dapat diikutkan pada kegiatan serupa di tingkat Provinsi atau Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

Persyaratan pemberian Penghargaan Pegawai ASN Berprestasi meliputi:

a.setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
b.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.melaksanakan nilai dasar Pegawai ASN dan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
d.menjaga netralitas;
e.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
f.melaksanakan tugas secara terus-menerus dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
g.memiliki integritas sebagai Pegawai ASN;
h.memiliki predikat Kinerja sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i.memiliki inovasi yang telah dibuat, dilaksanakan dan memiliki umpan balik berkelanjutan pada unit kerjanya; dan
j.khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, sudah menjabat di jabatan pimpinan tinggi pratama paling sedikit 2 (dua) tahun.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 4

Aspek penilaian pemberian Penghargaan Pegawai ASN Berprestasi meliputi:

a.integritas yaitu kemampuan kandidat dalam menunjukkan kesesuaian dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
b.inovasi yaitu kemampuan kandidat dalam mewujudkan ide menjadi karya nyata dan bermanfaat luas baik untuk instansi maupun masyarakat;
c.leadership yaitu kemampuan kandidat dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, mensinergikan, menggerakkan, dan mengajak seluruh unsur yang terkait dengan inovasinya untuk secara bersama menerapkan sehingga memberikan dampak yang luas kepada instansi dan masyarakat;
d.inspiratif yaitu kemampuan Kandidat dalam memberikan motivasi kepada orang lain (rekan kerja, masyarakat, pengguna layanan) untuk mencari ide baru;
e.kemampuan komunikasi yaitu kemampuan Kandidat dalam mengkomunikasikan dan mempresentasikan Inovasi/prestasinya, sehingga masyarakat dapat memahami Inovasi/prestasi Kandidat juga menerima aura positif dari kehadiran/prestasi Kandidat;
f.kolaborasi yaitu kemampuan Kandidat dalam mengajak berbagai pihak untuk dapat bekerjasama dan bersinergi; dan/atau
g.rekam jejak pelanggaran disiplin Pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)Mekanisme penilaian terhadap Kandidat dilakukan dalam 2 (dua) tahap, meliputi:
1. a.pendaftaran Kandidat; dan
2. b.penilaian Kandidat.
(2)Pendaftaran Kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, diusulkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian Daerah.
(3)Penilaian Kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.verifikasi lapangan;
3. c.paparan Inovasi dan wawancara; dan
4. d.penetapan Kandidat.
(4)Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan untuk melakukan validasi dan melihat langsung Inovasi yang dimiliki Kandidat.
(5)Paparan Inovasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kandidat terpilih akan memaparkan atau menyajikan kiprah atau Inovasi inspiratif kepada tim penilai.
(6)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Administrasi Umum;
3. c.Inspektur;
4. d.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah;
5. e.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi inovasi Daerah;
6. f.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan Daerah; dan
7. g.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan Daerah; dan
8. h.Organisasi profesi lainnya.
(7)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYERAHAN PENGHARGAAN

Pasal 6

(1)Penghargaan kepada Pegawai ASN Berprestasi diberikan pada:
1. a.setiap tanggal 17 Agustus;
2. b.setiap hari ulang tahun Daerah; atau
3. c.peringatan hari Korps Pegawai Republik Indonesia.
(2)Pegawai ASN Berprestasi yang menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
1. a.piagam Penghargaan; dan/atau
2. b.Penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan dalam pemberian Penghargaan bagi Pegawai ASN Berprestasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas. Ditetapkan di Kuala Kurun Pada tanggal 25 Juli 2025 BUPATI GUNUNG MAS, ttd JAYA SAMAYA MONONG Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 25 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, ttd RICHARD BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 769

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023