DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi; Bab III : Penyaluran Dan Penggunaan; Bab IV : Laporan Dan Pertanggungjawaban; Bab V : Monitoring Dan Evaluasi; Bab VI : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 SALINAN Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 6321).; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 320.a);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten gunung Mas Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 326.a); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Camat adalah Pemimpin wilayah Kecamatan di Daerah.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10.Anggaran pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11.Rekening kas desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan. dan
12.Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi yang diberikan kepada Pemerintahan Desa termasuk bagi hasil adanya kerjasama pemungutan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB II

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintah Desa dalam bentuk uang bagi hasil pajak dan retribusi.
(2)Bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebasar 10% (sepuluh persen) dari target penerimaan pajak dan retribusi pada tahun anggaran 2025.
(3)Pemberian bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut.
1. a.60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
2. b.40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan Variabel Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Indeks Kesulitan Geografis dan Jumlah Penduduk Miskin untuk menentukan bobot desa serta realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing Desa yang dihitung.

Pasal 3

(1)Total Alokasi Dana Bagi Hasil pajak dan retribusi tahun anggaran 2025 sebesar Rp8.655.818.560-, (Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
(2)Alokasi Dana Bagi Hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap desa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari.:
1. a.Lampiran I : Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tahun Anggaran 2025; dan
2. b.Lampiran II : Besaran Alokasi Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.
(3)Dana bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam APBDesa Tahun 2025.

Pasal 4

(1)Bagi hasil pajak dan retribusi Tahun Anggaran 2025 disalurkan dalam 2 (dua) tahap.
(2)Pertahap penyaluran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 5

(1)Syarat penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi tahap I:
1. a.permohonan dari kepala desa;
2. b.peraturan desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan;
3. c.rekomendasi Camat;
4. d.rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas; dan
5. e.surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak kepala desa.
(2)Syarat penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi tahap II diberikan setelah Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa semester I tahun berjalan.
1. a.permohonan dari kepala desa.
2. b.peraturan desa tentang pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
3. c.rekomendasi Camat.
4. d.rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas. dan
5. e.surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak kepala desa.
(3)Dalam hal terdapat kurang salur dalam perhitungan dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa, maka sisa kurang salur diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.
(4)Dalam hal Pemerintah Desa tidak menyampaikan persyaratan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka untuk tertib administrasi dan kehati- hatian dalam pertanggungjawaban dilakukan penundaan penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi sampai Pemerintah Desa memenuhi persyaratan.
(5)Kepala Desa menyampaikan permohonan penyaluran tahap I paling lambat tanggal 15 November 2025 dan Tahap II paling lambat tanggal 15 Desember 2025 dan apa bila tidak tersalur akan diperhitungkan ditahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Dana bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk:

a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
b.penyelenggaran pemerintahan desa sebagaimana dimaksud huruf a diperuntukan untuk operasional Pemerintah Desa dalam rangka pendampingan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi termasuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanah kas desa; dan
c.operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud huruf b dikecualikan untuk pembayaran tunjangan/tambahan penghasilan pemerintahan desa.

Pasal 7

Penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam APBDesa.

BAB III

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Kepala Desa melakukan rekonsiliasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun berjalan kepada Camat sebagai dasar perhitungan lebih/kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
(2)Apabila ada kekurangan atau kelebihan salur, maka kekurangan atau kelebihan tersebut diperhitungkan dalam penyaluran dana tahap berikutnya.

Pasal 9

Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterimanya.

Pasal 10

Pertanggungjawaban atas dana bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2025.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1)Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan evaluasi terhadap laporan dan pertanggungjawaban APBDesa. dan
(3)Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…