DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Klasifikasi; 3. Tugas Dan Status Kepegawaian; 4. Formasi; 5. Pengadaan; 6. Pengangkatan; 7. Surat Perjanjian Kerja; 8. Kewajiban Dan Hak; 9. Pemberhentian Pegawai Non Asn Blud; 10. Pengawasan Dan Pengendalian; 11. Pendanaan; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180;

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 11. 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 130);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh RSUD Kuala Kurun dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Kuala Kurun.
8.Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD Non PNS adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
9.Gaji adalah hak Pegawai BLUD non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD non PNS yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai BLUD non PNS dan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 276.a). keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
10.Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
11.UPT RSUD Kuala Kurun adalah Rumah Sakit milik pemerintah kabupaten gunung mas yang bersifat mandiri di bawah Dinas Kesehatan.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Kuala Kurun.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
1. a.untuk mendapatkan Pegawai Non ASN yang sesuai dengan kebutuhan RSUD Kuala Kurun baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya.
2. b.memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Kuala Kurun dalam rangka manajemen kepegawaian; dan
3. c.memberikan pedoman bagi pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Kuala Kurun.

BAB II

KLASIFIKASI

Pasal 3

(1)Pegawai Non ASN RSUD Kuala Kurun dibagi menjadi 2 (dua) Klasifikasi, yang terdiri dari:
1. a.tenaga Kesehatan; dan
2. b.tenaga non kesehatan.
(2)Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah orang yang memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan untuk jenis tertentu mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
(3)Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b adalah orang yang bekerja tidak secara khusus dan langsung dalam bidang kesehatan.

BAB III

TUGAS DAN STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Pegawai Non ASN BLUD melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan dan kemampuan UPT RSUD Kuala Kurun.

Pasal 5

(1)Status kepegawaian pegawai BLUD non ASN terdiri dari pegawai BLUD non ASN kontrak dan Pegawai BLUD non ASN tetap.
(2)Pegawai BLUD non ASN berstatus kontrak merupakan pegawai BLUD non ASN yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
(3)Pegawai BLUD non ASN yang berstatus tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(4)Kriteria penilaian pengangkatan Pegawai BLUD non ASN tetap, diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IV

FORMASI

Pasal 6

(1)Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN disusun berdasarkan analisis kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan diajukan ke pimpinan BLUD untuk mendapatkan persetujuan agar ditetapkan.
(2)Analisis kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.analis jabatan;
2. b.analisis beban pekerjaan
3. c.jenis pekerjaan;
4. d.sifat pekerjaan;
5. e.sumber dana dan prasarana yang tersedia;
6. f.prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
7. g.faktor-faktor yang lain;
(3)Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN yang sifatnya menenuhi kekurangan jabatan Aparatur Sipil Negara, maka jumlah kebutuhan mendasarkan formasi jabatan Aparatur Sipil Negara.
(4)Laporan kebutuhan formasi Pegawai Non ASN disampaikan kepada Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 7

(1)Mekanisme pengadaan Pegawai Non ASN meliputi tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pengumuman lowongan;
3. c.pendaftaran;
4. d.ujian seleksi; dan
5. e.pengumuman hasil seleksi
(2)Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, disusun berdasarkan formasi kebutuhan pegawai.
(3)Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang beranggotakan dari pejabat UPT RSUD Kuala Kurun yang di tetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

(1). Pengumuman pengadaan Pegawai Non ASN dilakukan paling kurang 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan Pegawai Non ASN pada papan pengumuman dan situs resmi milik RSUD Kuala Kurun.
(2). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas pada tempat media lain sesuai kebutuhan.
(3). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
2. b.jumlah pegawai yang dibutuhkan;
3. c.syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
4. d.Alamat lamaran ditujukan; dan
5. e.batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 9

(1)Setiap orang yang mendaftarkan diri sebagai calon Pegawai Non ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga negara Republik Indonesia;
2. b.berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang Pendidikan SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, Diploma dan Strata satu;
3. c.tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. d.tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, Pegawai honorer, atau sebagai Pegawai swasta;
5. e.memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan;
6. f.surat keterangan catatan kepolisian yang di keluarkan oleh pihak kepolisian resor pada tingkat Kabupaten/kota atau kepolisian sektor pada tingkat kecamatan;
7. g.surat keterangan bebas narkoba dari dokter Pemerintah:
8. h.bagi pelamar dari tenaga Kesehatan memiliki surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku;
9. i.pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
10. j.tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
11. k.persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD UPT RSUD Kuala Kurun atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

(1)Pengadaan Pegawai Non ASN dilaksanakan dengan ujian seleksi.
(2)Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengumuman;
2. b.pendaftaran pelamar;
3. c.seleksi administrasi;
4. d.pembuatan naskah soal tes tertulis;
5. e.pelaksanaan tes tertulis;
6. f.koreksi dan pengolahan hasil tes tertulis;
7. g.penyusunan rangking tes tertulis;
8. h.pengumuman hasil tes tertulis;
9. i.penyusunan materi tes wawancara;
10. j.pelaksanaan tes wawancara;
11. k.penyusunan rangking tes wawancara; dan
12. l.pengumuman tes wawancara.

BAB VI

PENGANGKATAN

Pasal 11

Pendaftaran calon pegawai Non ASN yang telah menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Pegawai Non ASN, diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sebagai Calon Pegawai Non ASN.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…