DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Menghapus Ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf e, Menghapus Ketentuan Pasal 15A, Menghapus Ketentuan Pasal 32A, Menghapus Lampiran XI, Menghapus Lampiran XII, Menghapus Ketentuan Pasal 37 ayat (3B).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 13.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
15. 16.Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 548) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 675); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 548) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:
a.Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 570);
b.Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 614);
c.Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 675) diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf e dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaksana SPD minimal 4 orang (rombongan), dapat diberikan biaya sewa kendaraan atau transportasi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dengan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
(2)Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan Kecamatan/Kelurahan dan Desa, maka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan Kecamatan/Kelurahan dan Desa yang terjauh dengan menggunakan biaya transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
(3)Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan tidak terdapat sarana transportasi umum maka kepada Pelaksana SPD diperkenankan untuk menggunakan Biaya Riil (at cost) sewa transportasi sesuai harga berlaku saat itu di Kota Tempat Tujuan sesuai kewajaran.
(4)Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan memerlukan transit karena keberangkatan dan/atau kepulangan dari Tempat Tujuan tidak dapat dilakukan langsung, diatur ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pelaksana SPD dapat diberikan Uang Harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan untuk 1 (satu) hari sebelum keberangkatan dan/atau 1 (satu) hari untuk kepulangan dari Tempat Tujuan;
2. b.biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa biaya taksi pergi dan/atau pulang dari terminal bus/ stasiun/ bandar udara/ pelabuhan keberangkatan ke dan/atau dari tempat transit;
3. c.pemberian Uang Harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan SPT dan SPD dengan mempertimbangkan kewajaran dan keperluan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan; dan
4. d.Uang Harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara riil (at cost) sesuai tempat transit dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
5. e.Dihapus.
  1. 2.Ketentuan Pasal 15A dihapus.
  2. 3.Ketentuan Pasal 32A dihapus.
  3. 4.Lampiran XI dan Lampiran XII dihapus.
  4. 5.Ketentuan Pasal 37 ayat (3B) dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Pelaksana SPD yang dapat menggunakan fasilitas kendaraan dinas dan sopir adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III.
(2)Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan menggunakan fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan biaya bahan bakar minyak dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk kendaraan roda empat mesin diesel menggunakan bahan bakar solar dengan standar harga solar non subsidi;
2. b.untuk kendaraan roda empat jenis sedan/minibus/double cabin non diesel menggunakan bahan bakar bensin dengan standar harga Pertamax (RON92);
3. c.kebutuhan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disesuaikan dengan jarak tempuh dan harga yang berlaku saat itu sesuai kewajaran;
4. d.pembelian bahan bakar minyak kendaraan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan melampirkan bukti pembelian yang sah dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau penjual bahan bakar minyak eceran;
5. e.bukti pembelian bahan bakar minyak kendaraan sebagaimana dimaksud huruf d menjadi tambahan lampiran dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
6. f.kebutuhan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud huruf c diperhitungan sesuai dengan data jarak kilometer dari Ibukota Kabupaten Gunung Mas ke Ibukota Kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dari Ibukota Kabupaten Gunung Mas ke Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dan tiap-tiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
7. g.rasio konsumsi bahan bakar minyak terhadap jarak untuk menentukan kebutuhan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud huruf f tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3A)Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan menggunakan fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya transportasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.biaya transportasi merupakan penggantian biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan dengan nilai batas tertinggi sesuai biaya transportasi darat berbagai kota serta desa yang ada di Kabupaten Gunung Mas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
2. b.pembelian bahan bakar minyak kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan melampirkan bukti pembelian yang sah dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau penjual bahan bakar minyak eceran; dan
3. c.bukti pembelian bahan bakar minyak kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi tambahan lampiran dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
(3B)Dihapus.
(4)Perjalanan Dinas Jabatan yang bersifat koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal ASN Golongan III, kecuali yang bersifat sangat teknis atau mendesak dengan jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas agar dibatasi.
(5)Lamanya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan maksimal 4 (empat) hari.
(6)Lamanya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari.
(7)Dalam hal lama pelaksanaan Perjalanan Dinas melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang dilaksanakan oleh ASN, Pelaksana SPD mengajukan nota dinas untuk mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
(8)Dalam hal lama pelaksanaan Perjalanan Dinas melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Pelaksana SPD mengajukan nota dinas untuk mendapat persetujuan Pimpinan DPRD. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas. Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 14 Maret 2025 BUPATI GUNUNG MAS, ttd JAYA SAMAYA MONONG Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 14 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, ttd RICHARD BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 753

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 37

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 37

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019