DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perencaan; Pelaksanaan; Tata Cara Pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular; Tata Cara Pemberian Kompensasi Hewan Sehat Akibat Depopulasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pendanaan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Petemakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Tata Cara Pemberian Kompensasi Hewan Sehat Akibat Depopulasi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Belita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309); .
4.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 101); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI DAN/ATAU BANTUAN PEMBERANTASAN PENYAKlT HEWAN MENULAR DAN TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI HEW AN SEHAT AKIBAT DEPOPULASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

2.Temak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
3.Kompensasi adalah biaya yang diberikan kepada pernilik hewan sehat yang terdampak pelaksanaan tindakan pemberantasan Penyakit Hewan Menular.
4.Bantuan adalah biaya yang diberikan kepada pemilik hewan yang hewannya mati karena Penyakit Hewan Menular.
5.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
6.Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
7.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
8.Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
9.Petemak adalah pelaku usaha petemakan yang berdomisili dan melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
10.Depopulasi adalah tindakan pengurangan populasi dengan cara pemotongan temak, pemusnahan populasi hewan di daerah tertentu,pengeliminasian hewan dan euthanasia. 1 1 . Isikhnas adalah Sistem lnformasi Kesehatan Hewan Nasional.
12.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
13.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
15.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pemberian:
1. a.Kompensasi dan/atau Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular; dan/atau
2. b.Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi.
(2)Jenis penyakit dan jenis Hewan yang diberikan Kompensasi dan/ atau Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Bupati atas usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
(3)Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
(5)Kebijakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan Menular yang telah ditetapkan.
(2)Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
1. a.pemberian Kompensasi pemberantasan Penyakit Hewan Menular;
2. b.pemberian Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular; dan/atau
3. c.pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi di Daerah.
(3)Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.

Pasal 4

Pemberian Kompensasi pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat diberikan bagi pernilik Hewan yang hewannya menjadi cacat atau mati akibat pelaksanaan usaha pemberantasan Penyakit Hewan Menular oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.

Pasal 5

Pemberian Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat diberikan bagi pemilik Hewan yang hewannya menjadi mati akibat Penyakit Hewan Menular.

Pasal 6

(1)Pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat diberikan bagi pemilik Hewan sehat yang hewannya berpotensi menularkan dan menyebarkan Penyakit Hewan Menular berdasarkan pertimbangan Dokter Hewan Berwenang.
(2)Pemerintah Daerah tidak memberikan Kompensasi kepada perseorangan atau badan atas pelaksanaan Depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit Hewan.
(3)Pelaksanaan Depopulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jika ditemukan kasus baru Penyakit Hewan Menular Strategis di wilayah zona hijau dan berpotensi menularkan dan menyebarkan Penyakit Hewan Menular Strategis di wilayahnya.
(4)Pelaksanaan Depopulasi sampai dengan penguburan dilakukan oleh pemilik Hewan dengan didampingi dan diawasi oleh Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang petemakan dan kesehatan Hewan.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang petemakan dan kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan, bertugas:
1. a.menyusun kebijakan pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi;
2. b.menyusun rencana anggaran pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan pemberian kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan dan penganggaran;
3. c.mengelola anggaran pemberian Kompensasi dan/ atau Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan tata cara pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
4. d.mengawasi dan memastikan Pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan tata cara pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi dilaksanakan sesuai tujuan yang ditetapkan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI DAN/ATAU BANTUAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR

Pasal 8

(1)Pemilik Hewan menyampaikan permohonan pemberian Kompensasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang petemakan dan kesehatan Hewan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
1. a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik Hewan;
2. b.print out data lsikhnas yang memuat Hewan telah terdata dan terlaporkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang petemakan dan kesehatan Hewan;
3. c.surat keterangan kepemilikan Hewan yang ditandatangani oleh Lurah setempat;
4. d.surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemilik Hewan bahwa pemilik Hewan tidak menerima Bantuan dan /atau Kompensasi selain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
5. e.foto geotagging saat pelaksanaan pengambilan sampel dan penguburan bagi Hewan yang mati;
6. f.foto geotagging fisik bagi Hewan yang cacat; dan
7. g.surat keterangan Dokter Hewan Berwenang bagi Hewan yang mati atau cacat.
(3)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g menunjukkan Hewan cacat atau mati akibat pelaksanaan usaha pemberantasan Penyakit Hewan Menular oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang petemakan dan kesehatan Hewan.
(4)Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan surat keterangan kepemilikan Hewan, surat pertanggungjawaban mutlak dan surat keterangan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf g tercantum dalam Lampiran l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 1m1.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang petemakan dan kesehatan Hewan melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan permohonan pemberian Kompensasi yang diajukan pemilik Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap.
(2)Dalam hal permohonan Kompensasi tidak memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang petemakan dan kesehatan Hewan menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan atas penolakan dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. f% I
(3)Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi dilaksanakan dengan mekanisme bantuan sosial yang direncanakan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan menyampaikan usulan bantuan sosial kepada Bupati.
(4)Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi dilaksanakan dengan mekanisme bantuan sosial yang tidak direncanakan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan menyampaikan usulan rencana kebutuhan belanja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(5)Pemberian Kompensasi kepada penerima dilaksanakan secara nontunai disertai berita acara serah terima pemberian Kompensasi.
(6)Format berita acara serah terima pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Pemilik Hewan menyampaikan permohonan pemberian Bantuan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
1. a.Jotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik Hewan;
2. b.print out data Isikhnas yang memuat Hewan telah terdata dan terlaporkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan;
3. c.surat keterangan kepemilikan Hewan yang ditandatangani oleh Lurah setempat;
4. d.surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemilik Hewan bahwa pemilik Hewan tidak menerima Bantuan dan /atau Kompensasi selain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
5. e.foto geotagging saat pelaksanaan pengambilan sampel dan penguburan Hewan yang mati; dan
6. f.surat keterangan Dokter Hewan Berwenang Hewan yang mati.
(3)Surat keterangan Dokter Hewan Berwenang bagi Hewan yang mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menunjukkan hasil positif Penyakit Hewan Menular.
(4)Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan surat keterangan kepemilikan Hewan, surat pertanggungjawaban mutlak dan surat keterangan Dokter Hewan Berwenang bagi Hewan yang mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan permohonan pemberian Bantuan Pemilik Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap.
(2)Dalam hal permohonan pemberian Bantuan tidak memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan atas penolakan dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(3)Dalam hal pelaksanaan pemberian Bantuan dilaksanakan dengan mekanisme bantuan sosial yang direncanakan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan menyampaikan usulan bantuan sosial kepada Bupati.
(4)Dalam hal pelaksanaan pemberian Bantuan dilaksanakan dengan mekanisme bantuan sosial yang tidak direncanakan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan menyampaikan usulan rencana kebutuhan belanja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(5)Pemberian Bantuan kepada penerima dilaksanakan secara nontunai disertai berita acara serah terima pemberian Bantuan.
(6)Format berita acara serah terima pemberian Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 1m1. B AB V TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI HEWAN SEHAT AKIBAT DEPOPULASI

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…