DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung upaya kesehatan dalam mewujudkan pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu diperlukan penyelenggaraan rumah sakit umum daerah yang profesional dan bertanggungjawab;
b.bahwa sebagai tindaklanjut pelaksanaan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan penyesuaian terhadap tugas, fungsi, serta tata kerja dan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
c.bahwa Peratu.ran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Umum Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, k:uratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawatjalan, dan Gawat Darurat.
2.Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yang selanjutnya disebut RSUD Wonosari adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
3.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pimpinan Unit Organisasi adalah Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi.
5.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul
7.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
9.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
10.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

RSUD Wonosari merupakan Unit Organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan profesional di bidang pelayanan kesehatan, dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Gunungkidul Nomo 2 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul dan terakhir dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)RSUD Wonosari berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)RSUD Wonosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 4

RSUD Wonosari sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki otonomi dalam pengelolaan:

a.keuangan;
b.barang milik daerah; dan
c.bidang kepegawaian.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi RSUD Wonosari terdiri atas:
1. a.Direktur;
2. b.Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan terdiri atas: 1 . Bagian Tata Usaha, membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  1. 2.Bagian Keuangan dan Aset, membawahi Subbagian Keuangan dan Akuntansi; dan
  2. 3.Bagian Perencanaan dan Pengembangan, membawahi Subbagian Pendidikan dan Pengembangan.
3. c.Wakil Direktur Pelayanan terdiri atas:
  1. 1.Bidang Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang, membawahi Seksi Pelayanan Medis;
  2. 2.Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengembangan Mutu, membawahi Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
  3. 3.Bidang Sarana Pelayanan Kesehatan dan Teknologi Informasi membawahi Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb angka 1 sampai dengan angka 3 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur.
(5)Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
(6)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(7)Bagan susunan organisasi RSUD Wonosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)Direktur mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
(2)Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
2. b.perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
3. c.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan Rumah Sakit;
4. d.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan yang paripurna;
5. e.penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kesehatan melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan serta fasilitasi penelitian;
6. f.pelaksanaan standar pelayanan minimal Rumah Sakit;
7. g.pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan RSUD Wonosari;
8. h.penyelenggaraan sistem pengawasan internal RSUD Wonosari;
  1. 1.pengendalian dan pelaksanaan, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
9. j.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
10. k.pengelolaan ketatausahaan RSUD Wonosari.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan, membina, melaksanaan ketatausahaan, keuangan, aset, perencanaan, dan pengembangan Rumah Sakit.
(2)Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan di bidang administrasi dan keuangan;
2. b.perumusan kebijakan di bidang administrasi dan keuangan;
3. c.perumusan rencana dan perjanjian kinerja di bidang administrasi dan keuangan;
4. d.pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran RSUD Wonosari;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan hubungan kemasyarakatan;
6. f.pengoordinasian pelaksanaan urusan keuangan, akuntansi, aset, dan penjaminan;
7. g.pengoordinasian pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan;
8. h.pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal Rumah Sakit;
  1. 1.pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan RSUD Wonosari;
9. j.pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada setiap unit organisasi di lingkungan RSUD Wonosari;
10. k.pengoordinasian pengawasan internal bidang administrasi dan keuangan;
  1. 1.pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan bidang administrasi dan keuangan;
11. m.pengendalian dan pelaksanaan, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi dan keuangan; dan
12. n.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang administrasi dan keuangan.

Pasal 9

(1)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
(2)Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan di bidang ketatausahaan;
2. b.perumusan kebijakan teknis bidang ketatausahaan;
3. c.penyusunan rencana dan perjanjian kinerja di bidang ketatausahaan;
4. d.pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
5. e.pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
6. f.penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
7. g.pelayanan administrasi kepegawaian dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
8. h.pelaksanaan, pengoordinasian, dan fasilitasi penilaian angka kredit dan kinerja pegawai;
  1. 1.pelaksanaan tugas bidang operasional hukum dan hubungan masyarakat, meliputi:
  2. 1.penyiapan bahan penyusunan sistem dan standar operasional prosedur bidang hukum, hubungan masyarakat, dan kemitraan;
  3. 2.pengelolaan produk hukum serta urusan hukum;
  4. 3.pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan/keluhan/aduan terkait pelayanan RSUD Wonosari;
  5. 4.pelaksanaan advokasi RSUD Wonosari;
  6. 5.penyelenggaraan kerjasama dalam rangka pengembangan pelayanan RSUD Wonosari;
  7. 6.penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan RSUD Wonosari;
  8. 7.penyelenggaraan promosi kesehatan RSUD Wonosari; dan/atau
  9. 8.pengoordinasian pelaksanaan tugas unit informasi dan layanan pelanggan, serta Instalasi/Unit lain yang ditetapkan Direktur.
9. j.Ppengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi;
10. k.Ppengelolaan pemasaran pelayanan Rumah Sakit; I. Ppenyelenggaraan pengawasan internal Bagian Tata Usaha;
11. m.pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Rumah Sakit;
12. n.pengendalian dan pelaksanaan, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketatausahaan; dan
13. o.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan.

Pasal 10

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis, penyusunan rencana, pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
(2)Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
4. d.penyusunan rincian tugas Rumah Sakit;
5. e.pengelolaan urusan rumah tangga; f
6. f.pengelolaan perpustakaan;
7. g.pengelolaan perjalanan dinas;
8. h.pelaksanaan pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan pengawasan melekat;
  1. 1.penyusunan analisis rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, dan mengelola tata usaha kepegawaian; J. penyusunan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
9. k.penyusunan analisis beban kerja;
  1. 1.pelaksanaan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian;
10. m.pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai;
11. n.pelaksanaan pengawasan internal Subbagian Umum dan Kepegawaian;
12. o.pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
13. p.penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang umum dan kepegawaian; dan
14. q.pelaksanaan monitoring, evalusai, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11

(1)Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan keuangan, akuntansi, aset, dan penjaminan.
(2)Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan Bagian Keuangan dan Aset;
2. b.perumusan kebijakan teknis Bagian Keuangan dan Aset;
3. c.perumusan rencana dan perjanjian kinerja di bidang keuangan dan aset;
4. d.pelaksanaan urusan keuangan;
5. e.pelaksanaan dan pengelolaan sistem akuntansi Rumah Sakit;
6. f.pelaksanaan tugas bidang pengelolaan aset, meliputi: I. pengadministrasian, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan aset;
  1. 2.penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Barang Unit;
  2. 3.pengelolaan dan pengoordinasian pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
7. g.pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan dan pengelolaan penjaminan kesehatan;
8. h.penyelenggaraan sistem pengawasan internal Bagian Keuangan dan Aset;
  1. 1.pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan bidang keuangan dan aset;
9. j.pengendalian dan pelaksanaan, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang keuangan dan aset; dan
10. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang keuangan dan aset.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…