DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 - 2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

4.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 97); BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor 20 Tahun 2025 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 19 TAHUN 2025 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 – 2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023- 2043, selanjutnya disebut RPIK adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Kabupaten Gunungkidul.
2.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
6.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.
(3)Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

(1)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam rangka konsistensi pelaksanaan RPIK sesuai dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Industri Daerah dengan tetap menyelaraskan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
(2)Tujuan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas produk yang dihasilkan di bidang industri.
(3)Sasaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaku Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 4

(1)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.monitoring; dan
2. b.evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui hasil capaian dari sasaran pelaksanaan program pembangunan sektor industri di Daerah.
(3)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(4)Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 5

(1)Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
1. a.melakukan pemantauan hasil implementasi RPIK terhadap perencanaan; dan
2. b.melakukan koordinasi, sinkronisasi kegiatan Pembangunan Industri.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan kajian kesesuaian perencanaan dan implementasi RPIK.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil dari Monitoring.

Pasal 6

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap aspek:

a.standardisasi;
b.pemberdayaan industri;
c.promosi;
d.hak kekayaan intelektual;
e.sarana dan prasarana industri;
f.sentra industri;
g.kawasan peruntukkan industri;
h.potensi industri; dan/atau
i.pendataan.

Pasal 7

(1)Monitoring terhadap aspek standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.pembinaan pelaksanaan standardisasi;
2. b.fasilitasi standardisasi; dan
3. c.pengawasan standardisasi.
(2)Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.nomor induk berusaha;
2. b.standar nasional indonesia;
3. c.sertifikasi yang berkaitan dengan keamanan dan kesehatan pangan;
4. d.sertifikasi tingkat komponen dalam negeri; dan/atau
5. e.sertifikasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Sertifikasi yang berkaitan dengan keamanan dan kesehatan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
1. a.Hazard Analysis and Critical Control Point;
2. b.Good Manufacturing Practice;
3. c.Halal;
4. d.Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga; dan/atau
5. e.Izin Edar.

Pasal 8

Monitoring terhadap aspek pemberdayaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a.peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
b.bimbingan teknis; dan/atau
c.pendampingan industri.

Pasal 9

Monitoring terhadap aspek promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

a.tes pasar;
b.pameran produk; dan/atau
c.promosi melalui media cetak dan/atau dalam jaringan.

Pasal 10

Monitoring terhadap aspek hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan dengan fasilitasi, konsultasi, sosialisasi bimbingan teknis dan/atau evaluasi terhadap:

a.hak cipta;
b.merek;
c.paten;
d.rahasia dagang;
e.indikasi geografis; dan/atau
f.desain industri.

Pasal 11

Monitoring terhadap aspek sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dalam bentuk:

a.pengelolaan lingkungan;
b.pengelolaan kawasan peruntukan industri;
c.pengelolaan jaringan energi dan kelistrikan;
d.pengelolaan jaringan telekomunikasi;
e.pengelolaan sumber daya air;
f.pengelolaan sanitasi;
g.pengelolaan jaringan transportasi; dan/atau
h.bantuan sarana usaha, mesin/peralatan, dan/atau akses permodalan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…