DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi; Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi; Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunung kidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 94); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalarn rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
2.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
3.Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
4.Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.
5.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
6.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
7.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
8.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemarnpuan Badan Usaha Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemarnpuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
9.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi.
10.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalarn pelaksanaan kegiatan usahanya. 1 1 . Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
12.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemarnpuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterarnpilan, dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.
13.Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
14.Tenaga Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat TKK adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
15.Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.
16.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 1 7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
18.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Pasal 2

(1)Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil Konstruksi dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang bertindak sebagai fasilitator dapat melibatkan:
1. a.lembaga sertifikasi;
2. b.badan usaha Jasa Konstruksi;
3. c.kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang jasa Konstruksi;
4. d.lembaga pendidikan;
5. e.asosiasi; dan/atau
6. f.masyarakat.
(2)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi semua Masyarakat Jasa Konstruksi.
(3)Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:
1. a.teknisi atau analis; dan
2. b.operator.
(4)Penyelenggaraan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi meliputi tahapan:
1. a.identifikasi kebutuhan akan pelatihan di Daerah;
2. b.penyiapan bahan dan pedoman konstruksi pelatihan sesuai ketentuan;
3. c.sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
4. d.pelaksanaan pelatihan;
5. e.fasilitasi sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
6. f.pengelolaan informasi pelatihan kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
(5)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
1. a.pendidikan vokasi;
2. b.lembaga pendidikan dan pelatihan;
3. c.asosiasi Jasa Konstruksi;
4. d.badan usaha; dan/atau
5. e.perangkat Daerah terkait.
(6)Materi teknis Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi meliputi:
1. a.arsitektur;
2. b.sipil;
3. c.mekanikal;
4. d.tata lingkungan;
5. e.manajemen pelaksanaan konstruksi;
6. f.arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior;
7. g.perencanaan wilayah dan kota; dan/atau
8. h.sains dan rekayasa teknik.

Pasal 3

(1)ldentifikasi kebutuhan akan pelatihan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a disusun berdasarkan rencana kerja perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau melalui pendekatan:
1. a.level industri;
2. b.level jabatan;
3. c.level individu; dan/atau
4. d.sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Level industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendapatkan informasi kinerja dan ditentukan kebutuhan pelatihan yang menjadi skala prioritas.
(3)Level jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendapatkan informasi tugas dan rincian tugas dari suatu jabatan, hubungan atau korelasi antar tugas dan informasi dari jabatan yang relevan.
(4)Level individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Identifikasi kebutuhan pelatihan pada level individu dilakukan untuk menganalisis tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap oleh tenaga kerja dan menentukan kebutuhan kompetensi ditambahkan terhadap seorang tenaga kerja atau peserta.
(5)Penyiapan bahan dan pedoman konstruksi pelatihan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan perudang-undangan.
(6)Sosialisasi dan rekruitmen peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf c dilaksanakan melalui tahap:
1. a.Penyebarluasan informasi tentang program pelatihan yang akan dilaksanakan serta persyaratannya;
2. b.melakukan pendaftaran calon peserta;
3. c.menyiapkan daftar rekapitulasi calon peserta; dan
4. d.menetapkan metode seleksi yang akan dipakai sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
(7)Pelaksanaan pelatihan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d dapat dilaksanakan di:
1. a.luar tempat kerja; dan/ atau
2. b.tempat kerja;
(8)Pelaksanaan pelatihan diluar tempat kerja sebagairnana dimaksud pada ayat (7) huruf a dengan cara:
1. a.pembelajaran peserta tidak harus bersama dengan instrukturnya;
2. b.belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber materi ajar;
3. c.media pembelajaran berbasis teknologi informasi; dan
4. d.interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas
(9)Pelaksanaan pelatihan di tempat kerja sebagairnana dimaksud pada ayat
(7)huruf b dengan pokok-pokok pembelajaran terdiri dari:
1. a.maksud dan tujuan pelatihan;
2. b.kemampuan yang akan dicapai;
3. c.sasaran pelatihan;
4. d.tata tertib pelatihan;
5. e.pelaksanaan evaluasi; dan
6. f.proses asesmen pencapain kompetensi pada sesi yang bersangkutan.
(10)Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja terampil sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e diselenggarakan Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan:
1. a.Instansi vertikal;
2. b.Pemerintah Daerah lainnya;
3. c.perangkat Daerah terkait;
4. d.lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga terampil konstruksi; dan/atau
5. e.pendidikan vokasi. ( 1 1 ) Pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f memuat antara lain:
6. a.informasi pendaftaran pelatihan;
7. b.informasi prosedur dan standar mutu pelatihan;
8. c.informasi SKKNI dan modul pelatihan;
9. d.data angkatan pelatihan;
10. e.data peserta pelatihan;
11. f.data kelulusan peserta;
12. g.data instruktur pelatihan; dan
13. h.data lembaga pelatihan. f

BAB III

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

(1)Bupati menyediakan pengelolaan data dan informasi Jasa Konstruksi.
(2)Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sistem informasi jasa konstruksi.
(3)Penyediaan pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bidang pekerjaan umum.
(4)Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi yang berkaitan dengan:
1. a.tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.tugas pembinaan di bidang Jasa Konstrnksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
3. c.tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.
(5)Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi di Daerah menyampaikan data dan informasi kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
(6)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
1. a.data legalitas usaha;
2. b.data tenaga kerja;
3. c.paket pekerjaan yg dilaksanakan; dan
4. d.data lain yang diperlukan.
(7)Tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pengawasan terhadap:
1. a.tertib usaha Jasa Konstruksi
2. b.tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
3. c.tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
(8)Togas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan terhadap:
1. a.penyedia jasa;
2. b.penggunajasa;dan
3. c.masyarakat jasa kontruksi.
(9)Togas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa:
1. a.layanan jasa konsultansi;
2. b.perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan;
3. c.pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi; dan
4. d.pengawasan pekerjaan konstruksi. f
(10)Penyampaian data dan informasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum disampaikan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi. ( 1 1 ) Dalam ha! Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diakses maka penyampaian data dan informasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dapat disampaikan dengan menggunakan isian daftar simak secara manual.

Pasal 5

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling sedikit memuat:

a.pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi;
b.pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
c.monitoring kontrak kerja Konstruksi;dan
d.pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dilakukan dengan cara:

a.pengawasan langsung;
b.pengawasan rutin; dan/atau
c.pengawasan insidental.

Pasal 7

Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk:

a.tahap transisi antara pengawasan rutin ke pengawasan insidental;
b.mendeteksi temuan di lapangan lebih awal untuk dapat ditindaklanjuti;
c.mengurangi resiko terjadinya kegagalan konstruksi atau temuan dalam kondisi yang parah sehingga sulit untuk diperbaiki.

Pasal 8

(1)Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan terhadap laporan yang disampaikan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi/ online single submission (OSS) meliputi:
1. a.laporan kegiatan usaha tahunan;
2. b.laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi; dan
3. c.laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi.
(2)Pelaksanaan pengawasan langsung dan Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; r

Pasal 9

(1)Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan terhadap:
1. a.hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;
2. b.pengaduan masyarakat: dan/atau
3. c.rekomendasi dari pengawasan rutin.
(2)Hal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
1. a.terjadinya kecelakaan konstruksi;
2. b.terjadinya kegagalan bangunan; dan/atau
3. c.terjadinya masalah sosial dan atau lingkungan di lokasi kegiatan konstruksi dan Jokasi bangunan.

Pasal 10

(1)Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh tim pengawasan yang ditetapkan Bupati;
(2)Contoh surat penetapan tim pengawasan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
(1)Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dilaksanakan terhadap:
1. a.pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi;
2. b.kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
3. c.kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
4. d.pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
5. e.pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.
(2)Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengawasan Jangsung, rutin dan insidental.
(3)Contoh format pengawasan langsung untuk Pengawasan Tertib Usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(4)Contoh format pengawasan langsung terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi Untuk Usaha Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IV

PENGAWASAN TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 1 1

Pasal 12

(1)Pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap badan usaha dengan indikator pengawasan terdiri atas : f
1. a.material Konstruksi
2. b.peralatan Konstruksi
3. c.teknologi konstruksi; dan
4. d.sumber daya manusia konstruksi.
(2)Usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada yat (1) terdiri atas:
1. a.produsen atau distributor rantai pasok material Konstruksi; dan
2. b.pemilik / usaha penyewaan / distributor atau agen tunggal Rantai Pasok Peralatan Konstruksi.
(3)Pelaksanaan pengawasan dalam pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.memeriksa keabsahan dokumen perizinan;
2. b.memeriksa kebenaran bukti pencatatan material dan peralatan Konstruksi pada sistem informasi material dan peralatan konstruksi;
3. c.pencantuman pada sistem informasi material dan peralatan Konstruksi; dan
4. d.memeriksa kebenaran bukti pencatatan pada hak atas kekayaan Intelektual (HAKI) di Kementerian Hukum dan HAM
(4)Contoh format pengawasan langsung terhadap pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi untuk produsen atau distributor rantai pasok material Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(5)Contoh format pengawasan langsung terhadap pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi untuk pemilik / usaha penyewaan / distributor atau agen tunggal rantai pasok peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…