DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; Pemantauan dan Evaluasi; Pelaporan Standar Pelayanan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyusun,

Menetapkan

menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan pedoman;

c.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan, perumusan pedoman standar pelayanan pemerintah kalurahan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan pada Pemerintah Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PEMERINTAH KALURAHAN.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan mengamanatkan penguatan/ perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Salah satunya adalah kegiatan pelayanan publik prima di Kalurahan sebagai kegiatan utama Reformasi Birokrasi Kalurahan. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan.
2.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3.Penyelenggara Pelayanan Publik Kalurahan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Kalurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
4.Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian, kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
5.Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di kalurahan.
7.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8.Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10.Pihak Terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan Kalurahan.
11.Kabupaten adalah Kabupaten Gunungkidul.
12.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
13.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi Penyelenggara dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan pada Pemerintah Kalurahan.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas serta kinerja pelayanan Penyelenggara kepada masyarakat.

Pasal 3

Prinsip penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan pada Pemerintah Kalurahan meliputi:

a.sederhana;
b.partisipatif;
c.akuntabel;
d.berkelanjutan;
e.keadilan; dan
f.transparansi.

BAB II

PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN A. Pengertian Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 4

Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan.

Pasal 5

(1)Penyusunan Standar Pelayanan didahului dengan penyiapan rancangan Standar Pelayanan oleh Penyelenggara.
(2)Penyiapan rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dengan tidak memberatkan Penyelenggara.
(3)Dalam penyiapan rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat melibatkan masyarakat dan/atau Pihak Terkait.

Pasal 6

Rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan; dan
b.komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi.

Pasal 7

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.persyaratan;
b.sistem, mekanisme, dan prosedur;
c.jangka waktu pelayanan;
d.biaya/tarif;
e.produk pelayanan; dan
f.penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Pasal 8

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.dasar hukum;
b.sarana dan prasarana dan/atau fasilitas;
c.kompetensi pelaksana;
d.pengawasan internal;
e.jumlah pelaksana;
f.jaminan pelayanan;
g.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
h.evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 9

(1)Rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dibahas oleh Penyelenggara dengan mengikutsertakan Masyarakat dan Pihak Terkait untuk menyelaraskan kemampuan Penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
(2)Masyarakat dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil:
1. a.semua pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. b.tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
3. c.Bamuskal, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan pihak terkait lainnya yang dibutuhkan dalam pembahasan rancangan standar pelayanan.
(3)Penetapan wakil Masyarakat dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta jumlahnya, ditentukan oleh Penyelenggara dengan memperhatikan integritas, kompetensi, dan kepedulian di bidang pelayanan yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Rancangan Standar Pelayanan yang telah disepakati oleh Penyelenggara dengan Masyarakat dan Pihak Terkait, dituangkan dalam berita acara.
(2)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh pihak yang terlibat dalam pembahasan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…