DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: RPB Tahun 2024-2028 Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Disusun Dengan Sistematika Sebagai Berikut: Ringkasan Eksekutif; Bab I Pendahuluan; Bab II Karakteristik Dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah; Bab III Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan, Dan Program; Bab V Rencana Aksi Daerah; Bab VI Pemaduan, Pengendalian Dan Evaluasi; Dan Bab VII Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah rawan bencana, sehingga memiliki resiko bencana yang tinggi yang harus dapat ditanggulangi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu

Menetapkan

menetapkan rencana penanggulangan bencana;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hururf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2028; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB merupakan dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
4.Bupati adalah Bupati Gunung Kidul.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Daerah adalah Kabupaten Gunung Kidul.

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Bupati ini ditetapkan RPB tahun 2025-2029.

Pasal 3

RPB Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan hasil kajian risiko Bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

(1)RPB tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.RINGKASAN EKSEKUTIF;
2. b.BAB I PENDAHULUAN;
3. c.BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH;
4. d.BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA;
5. e.BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM;
6. f.BAB V RENCANA AKSI DAERAH;
7. g.BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI; dan
8. h.BAB VII PENUTUP.
(2)Sistematika RPB tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)RPB tahun 2025-2029 dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
(2)Dalam hal terjadi Bencana atau berdasarkan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi, RPB dapat ditinjau kurang dari 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Pendanaan RPB tahun 2025-2029 bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, ttd SRI SUHARTANTA Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2025 Tanggal 24 Juli 2025 1 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029 RINGKASAN EKSEKUTIF Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi bencana yang bervariasi akibat kondisi geografis dan geologinya yang khas. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Gunungkidul memiliki Indeks Risiko Bencana (IRB) sedang yaitu 142,09 (kelas risiko sedang) pada tahun 2021. Hasil Kajian Risiko Bencana yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi bencana yaitu banjir, cuaca ekstrem, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami serta adanya potensi gelombang ekstrem dan abrasi dan epidemi dan wabah penyakit. Kondisi tersebut menyebabkan pentingnya disusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang komprehensif guna tercapainya upaya penanggulangan bencana yang maksimal di Kabupaten Gunungkidul. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul memiliki prioritas bencana yang akan ditangani selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Prioritas bencana tersebut adalah banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, dan tanah longsor. Potensi bencana tersebut menjadi bencana prioritas dikarenakan tingkat risiko dan kecenderungan kejadian yang tinggi. Kesenjangan dalam kondisi risiko bencana, pencapaian kapasitas penanggulangan bencana dan pencapaian isu strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul kemudian dapat dirumuskan menjadi permasalahan pokok yang akan dipecahkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Gunungkidul ini. Adapun permasalahan pokok tersebut meliputi: 1) Karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana sehingga memerlukan upaya pengurangan risiko bencana secara terpadu. 2) Daerah rawan bencana sebagian besar merupakan lahan produktif sehingga menimbulkan kerentanan terhadap masyarakat di wilayah tersebut. 3) Perlunya peningkatan sumberdaya penanggulangan bencana baik kualitas maupun kuantitasnya. 4) Koordinasi dan komando penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana yang masih lemah 5) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum tersedia dengan optimal. 2 6) Perlunya penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul secara komprehensif untuk mendorong pengurangan risiko bencana. 7) Pemaduan tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul belum menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan permasalah pokok kebencanaan di Kabupaten Gunungkidul, maka dirumuskan isu strategis yang menjadi prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Terdapat 9 (sembilan) isu strategis yang dirumuskan dari permasalahan pokok yang disarikan dari Kajian Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, dan Isu Strategis RPJMD, akan tetapi tidak seluruhnya menjadi isu strategis yang akan diselesaikan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun isu strategis yang akan diprioritaskan yaitu: 1) Sumberdaya penanggulangan bencana baik kualitas maupun kuantitasnya belum berdampak pada peningkatan tata kelola penanggulangan bencana. 2) Ketidakefektifan koordinasi dan komando dalam penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana. 3) Pesatnya pembangunan dan investasi mendorong terjadinya potensi pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak pada wilayah fisik Kabupaten Gunungkidul mengingat karakteristik wilayahnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana. Berdasarkan isu strategis yang telah disarikan dari Kabupaten Gunungkidul. Maka Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul memiliki 4 (empat) tujuan yaitu: 1) Mewujudkan peningkatan sumberdaya penanggulangan bencana secara kualitas dan kuantitas. 2) Mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang terpadu, profesional, transparan dan akuntabel. 3) Menyelenggarakan penanganan darurat bencana dan pasca bencana yang responsif dan handal. 4) Melaksanakan pembangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan memberikan kelestarian pada lingkungan hidup. Adapun sasaran pencapain dari terlaksananya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, jumlah desa tangguh bencana, satuan pendidikan aman bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, perlindungan dan jaminan sosial, layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, serta mewujudkan permukiman inklusif dan tangguh, integrasi mitigasi risiko dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya air, yang selaras dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca. 3 Kondisi tersebut dapat tercipta dengan adanya peningkatan kolaborasi dan sinergitas program-program penanggulangan bencana responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi pewujudan sasaran hingga tercapainya tujuan pengurangan risiko bencana di daerah tidak dapat terlepas dari kerjasama dari berbagai sektor di Pemerintahan Daerah, Akademisi, Masyarakat, Lembaga Usaha, dan Media dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah melaui perannya masing- masing dalam penanggulangan bencana. Strategi ini kemudian diselaraskan dengan permasalahan global dan lingkungan yang tidak dapat dihindari. Sehingga segala upaya dan program dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul mengacu pada mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan perusakan kualitas lingkungan hidup. Program-program dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul dirincikan sebagai upaya pengurangan risiko bencana di kabupaten gunungkidul yang meliputi: a) Penanggulangan bencana b) Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran c) Administrasi pemerintah desa dan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota berbasis kolaborasi dalam penanggulangan bencana d) Penanganan bencana e) Pengembangan kurikulum berbasis penanggulangan bencana melalui satuan pendidikan aman bencana f) Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat g) Penyelenggaraan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana h) Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah i) Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata tangguh bencana melalui desa tangguh bencana j) Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan k) Pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum l) Perencanaan lingkungan hidup berbasis pada perubahan iklim Pemaduan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul merupakan komitmen para pihak yang didokumentasikan sebagai dasar pencapaian target ketangguhan di tingkat lokal dan secara bertingkat akan berkontribusi terhadap pencapaian visi ketangguhan bangsa. Perencanaan ini dipadukan dengan berbagai pihak serta dengan dokumen perencanaan yang berlaku di Kabupaten Gunungkidul. Pemaduan ini dilakukan guna melibatkan setiap sektor yang berada di Kabupaten Gunungkidul berperan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. 4 Pemantauan dan evaluasi adalah langkah penting dalam memastikan pencapaian target penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Proses ini, yang merupakan bagian dari siklus pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), melibatkan pemantauan program dan kegiatan untuk menilai kemajuan dan mengidentifikasi masalah. Tujuan pemantauan adalah untuk mengamati kemajuan dan mengidentifikasi permasalahan, sementara tujuan evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan strategi dan pelaksanaan RPB. Waktu pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap Semester, tahun, tengah periode hingga akhir periode. Dimana materi pemantauan mencakup capaian sasaran dan tujuan dari Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul. 5 Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Tahun 2023, Kabupaten Gunungkidul memiliki tujuh potensi risiko bencana, yaitu gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tsunami, dan cuaca ekstrem. Berdasarkan data IRBI 2021, Kabupaten Gunungkidul memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 106,55. Melihat kompleksitas permasalahan bencana serta kemungkinan dampaknya yang dapat terjadi di masa mendatang, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif agar penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah, dan menyeluruh. Mempertimbangkan kemungkinan kejadian di masa mendatang serta potensi risiko bencana yang ada, diperlukan suatu perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif sebagai pedoman tata laksana penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terpadu, terarah, dan menyeluruh. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul, baik pada masa sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Proses penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Gunungkidul melibatkan berbagai pihak terkait di tingkat kabupaten, antara lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media, serta pihak swasta. Diharapkan hasil kajian dapat mengakomodasi isu lintas sektor serta masukan dari berbagai pihak Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 35 dan 36, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 6, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki perencanaan penanggulangan bencana. 6 Rencana tersebut disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana, sehingga memberikan arah kebijakan penanggulangan bencana yang objektif di daerah. Penyusunan Dokumen RPB melibatkan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Gunungkidul, mulai dari pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok, diskusi publik, pemaparan draf RPB, hingga finalisasi dokumen RPB. Setiap perwakilan pemangku kepentingan berkomitmen untuk mengawal dokumen RPB sampai pada proses legislasi menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gunungkidul. Setelah disahkan, rencana aksi dalam dokumen RPB dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Gunungkidul. Sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan perencanaan-perencanaan tematik lintas sektor akan mendukung pembangunan daerah. Setiap rencana yang dihasilkan diharapkan menjadi fokus prioritas serta menjadi masukan program atau kegiatan dalam RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD. Keberadaan RPB Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam pengelolaan risiko bencana maupun dalam mengurangi potensi kerugian yang mungkin dialami oleh daerah dan masyarakat. B. Tujuan Tujuan penyusunan RPB adalah untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang menyelaraskan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif, sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran dari Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten (setiap perangkat daerah dan unit pelaksana teknis), swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Adapun bentuk keluaran (output) adalah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 – 2029 beserta roadmap penanggulangan bencana dalam bentuk matriks program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. C. Kerangka Pikir Konsep risiko bencana, selalu berkaitan dengan indeks kerawanan bencana di suatu daerah, yang merupakan hasil dari perhitungan Multi Ancaman dan diurutkan berdasarkan total skor dan total penduduk terpapar dalam kajian risiko bencana. Untuk mengurangi risiko kerusakan dan korban jiwa maka faktor ancaman dan 7 kerentanan harus dikurangi dan meningkatkan faktor kapasitas, dimana rumus dari pengurangan risiko bencana adalah disajikan dalam Gambar 1.1. Gambar 1.1. Hubungan antara Ancaman Bencana, Kerentanan dan Kapasitas dalam Risiko Bencana Dari pendekatan Risiko Bencana terlihat kerentanan dan kapasitas berbanding terbalik dalam menentukan risiko bencana. Risiko terjadi karena adanya bahaya, kerentanan terhadap bencana yang tinggi, sedangkan kapasitas daerah berada pada tingkatan rendah. Semakin tinggi kerentanan dan semakin rendah kapasitas daerah, maka semakin tinggi risiko atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana. Kajian risiko merupakan salah satu wadah untuk menentukan potensi besaran bahaya, kerentanan, kapasitas. Berdasarkan konsep risiko bencana dilihat potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan akibat bencana. Hasil perhitungan Risiko Bencana diharapkan mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana yang tertuang dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan menjadi dasar yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

a.Cepat dan tepat, yaitu bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
b.Prioritas, yaitu bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
c.Koordinasi dan keterpaduan, yaitu bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung dan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
d.Berdaya guna dan berhasil guna, yaitu bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan dan bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
e.Transparansi dan akuntabilitas, yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. 8
f.Kemitraan, yaitu bahwa penanggulangan bencana tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja yang dalam menanggulangi bencana, akan tetapi semua lapisan masyarakat juga harus ikut serta.
g.Pemberdayaan, yaitu bahwa penanggulangan bencana sebagai upaya membangun ketangguhan masyarakat dengan meningkatkan pemahaman dan budaya sadar bencana.
h.Nondiskriminatif, yaitu bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
i.Nonproletisi, yaitu bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap: 1) Pra-bencana; 2) Darurat bencana atau saat tanggap darurat; 3) Pasca bencana. Pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan mempunyai pola manajemen yang berbeda. Pada tahap prabencana, manajemen yang diterapkan adalah manajemen risiko bencana, pada tahap darurat bencana diterapkan manajemen darurat bencana dan pada tahap pasca bencana pola yang diterapkan adalah manajemen pemulihan.
1. 1.Pra Bencana Pada tahap pra-bencana, sebelum bencana terjadi yang dihadapi adalah risiko bencana. Manajemen risiko bencana adalah upaya untuk mengenali atau memahami faktor-faktor risiko, menganalisis risiko yang ditimbulkan hingga pada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengelola kemungkinan dampak yang terjadi.
2. 2.Darurat Bencana Dalam kondisi darurat bencana menuntut tindakan yang segera menghadapi situasi yang mengancam jiwa manusia atau masyarakat. Dalam fase ini selain memiliki fungsi koordinasi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan darurat bencana juga memiliki fungsi komando yang tertuang dalam PERKA BNPB No. 3 Tahun 2016.
3. 3.Pasca bencana Merupakan fase aktivitas penilaian dan rehabilitasi kehancuran akibat bencana. Aktivitas pada tahapan pasca bencana bertujuan untuk mengembalikan dampak kerusakan akibat bencana serta perbaikan ekonomi daerah yang terdampak. Oleh karena itu pemulihan pasca bencana ini sangat tergantung dari besarnya kerusakan dan kerugian yang diderita, dan mengkaji kebutuhan yang diperlukan untuk memulihkannya. Rencana Penanggulangan Bencana merupakan rencana yang bersifat komprehensif memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak pra-bencana hingga pasca bencana. Rencana ini disusun dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya atau oleh suatu kawasan otoritas tertentu. Sesuai UU 24/2007, komponen dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana meliputi: 9 • Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana • Pemahaman kerentanan masyarakat • Analisis kemungkinan dampak bencana • Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana • Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak; • Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia. D. Kedudukan Dokumen RPB Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana Provinsi maupun kabupaten, yang terintegrasi dalam:
4. 1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. 2.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
6. 3.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. 4.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
8. 5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
9. 6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
10. 7.Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga, OPD Provinsi/Kabupaten;
11. 8.Rencana Aksi RPB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Kabupaten);
12. 9.Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
13. 10.Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja OPD Kabupaten (Renja OPD); Rencana-rencana tersebut memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Gambar 1.2. 10 Gambar 1.2. Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana Sumber: Pedoman penyusunan Dokumen RPB Daerah BNPB Renas PB merupakan kerangka kerja penanggulangan bencana berjangka waktu 5 tahun. Renas PB disusun dan ditetapkan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai tujuan RIPB. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah. Dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana, RPB merupakan acuan dan landasan untuk perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana untuk urusan yang lebih spesifik lainnya. Arah kebijakan dan strategi RPB menjadi rujukan dokumen perencanaan teknis/taktis yang disusun dan ditetapkan sebagai pedoman/panduan/rujukan penyelenggaraan kegiatan/aksi penanggulangan bencana dalam setiap tahapan siklus bencana. Hubungan perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana dapat dilihat pada gambar berikut ini: 11 Gambar 1.3 Perencanaan Dalam Penanggulangan Bencana Sumber: Pedoman penyusunan Dokumen RPB Daerah BNPB. 1) Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Merupakan dokumen yang memuat tentang rencana aksi/kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Dokumen Renaksi PRB ini memuat kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Dokumen ini juga merupakan satu kesatuan dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di mana dokumen renaksi PRB merupakan dokumen teknis yang lebih operasional. Rencana-rencana aksi PRB tersebut telah diintegrasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan, seperti perencanaan tata ruang, program perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, dan program-program nasional lainnya. Bagi organisasi nonpemerintah, dokumen renaksi PRB merupakan sebuah komitmen dalam upaya PRB. 2) Rencana Mitigasi Bencana Merupakan rencana yang bersifat teknis dibuat oleh sektor atau instansi tertentu bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, biasanya rencana mitigasi ini tidak disebut secara eksplisit sebagai mitigasi bencana tetapi disebut sesuai dengan tujuan pembangunan atau pelaksanaan proyek tertentu. 3) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif. 4) Rencana Kontingensi (Renkon) Merupakan suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama. 12 5) Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps) Suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana/hasil kaji cepat untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel. 6) Rencana Pemulihan Rencana Pemulihan (Pre Disaster Recovery Planning/PDRP) adalah segala upaya yang direncanakan untuk memperkuat rencana, inisiatif, dan hasil pemulihan bencana sebelum bencana terjadi. Konsep PDRP dibangun berdasarkan pengakuan bahwa banyak yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi untuk memfasilitasi perencanaan pemulihan setelah bencana dan meningkatkan hasil pemulihan. PDRP berfungsi sebagai saluran untuk memasukkan pelajaran pasca bencana yang dipetik ke dalam perencanaan untuk peristiwa bahaya di masa depan. Perencanaan untuk pemulihan, sebelum bencana terjadi, memungkinkan pemerintah dan mitra untuk membangun konsensus mengenai tujuan dan strategi pemulihan, mengumpulkan informasi penting untuk menginformasikan keputusan pemulihan, menentukan peran dan tanggung jawab dan mengembangkan kapasitas implementasi yang diperlukan untuk mengelola operasi pemulihan secara efisien. 7) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Rencana yang disusun untuk melaksanakan pemulihan daerah yang terdampak bencana setelah kejadian bencana. Penyusunan rencana pemulihan (recovery plan) ini berdasarkan atas hasil penilaian kerusakan dan pengkajian kebutuhan pascabencana. Ruang lingkup rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terdiri dari sektor permukiman, sektor insfrastruktur, sektor ekonomi, sektor sosial, tata pemerintahan, keuangan, dan perbankan. Berjangka jangka waktu selama 3 tahun, dokumen ini memuat tentang kondisi wilayah dan kejadian bencana, hasil Jitupasna, prinsip, kebijakan dan strategi; dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana termasuk penanggung jawab setiap program pemulihan, kemampuan sumber daya dan pendanaan. E. Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945, serta landasan operasional hukum meliputi, 13
14. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
15. 2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
17. 4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
18. 5.Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
19. 6.Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
20. 7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
21. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
22. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
23. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
24. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
25. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
26. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. 14.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. 15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
29. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
32. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 14
33. 20.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
34. 21.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB;
35. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
36. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
37. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
38. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021- 2026;
39. 26.Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul No 78 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023;
40. 27.Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 133 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. F. Ruang Lingkup Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 berisi rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul yang dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun. Rencana Penanggulangan Bencana, juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Adapun substansi yang dimuat dalam RPB Kabupaten Gunungkidul meliputi:
a.Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana. Pilihan strategi dan tindakan yang ditetapkan sebagai upaya penanggulangan bencana.
b.Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Yaitu kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang ditetapkan untuk menangani dan mengelola risiko bencana.
c.Alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia. Yaitu pelibatan para pihak atau pemangku kepentingan di daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 15 Dampak dari suatu kejadian bencana yang pernah terjadi memperlihatkan bahwa Pemerintah perlu melaksanakan upaya-upaya yang maksimal untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh kejadian suatu bencana. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, maka mengenali karakteristik dari satu ancaman bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam merumuskan Rencana Penanggulangan Bencana. Pengaruh faktor geografis, geologi, topografi, hidrologi/klimatologi, dan demografi terhadap kebencanaan sebagai berikut: • Kondisi Geografis: Wilayah dataran rendah cenderung rentan terhadap banjir, terutama jika terdapat sungai besar atau sistem drainase yang buruk. Wilayah pesisir rentan terhadap risiko tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi, dan angin kencang. • Geologi: Wilayah dengan aktivitas seismik yang tinggi memiliki risiko gempa bumi, yang bisa menyebabkan kerusakan struktural dan bahkan tsunami jika terjadi di bawah laut. • Topografi: Daerah pegunungan memiliki risiko tanah longsor yang tinggi, terutama saat hujan lebat atau gempa bumi. Lembah yang sempit rentan terhadap banjir bandang karena aliran air yang cepat. • Hidrologi dan Klimatologi: Daerah tropis rentan terhadap badai tropis, termasuk angin puting beliung, badai siklon, dan hujan lebat yang bisa menyebabkan banjir dan longsor. Wilayah yang cenderung mengalami kekeringan memiliki risiko kebakaran hutan dan kekurangan air. • Demografi: Faktor demografi dapat memengaruhi risiko bencana, terutama melalui peningkatan kepadatan penduduk dan urbanisasi. Hal ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana, seperti banjir.
1. 1.Geografis Kabupaten Gunungkidul terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah seluas 1.485,36 km2. Kabupaten Gunungkidul secara administratif terbagi menjadi 18 Kapanewon yang meliputi 144 Kalurahan dan 1.429 padukuhan. Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kalurahan pesisir, 56 kalurahan terletak di lereng/punggung bukit, dan 70 kalurahan terletak di dataran. Wilayah administrasi Kabupaten Gunungkidul ditunjukkan pada Gambar 2.1. Daerah tersebut secara astronomis terletak pada 7o 46’ - 8o 09’ Lintang Selatan dan 110o 21’ – 110o 50’ Bujur Timur dengan batas-batas administratif sebelah utara adalah Kabupaten Klaten, 16 Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, sebelah timur adalah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat adalah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman DI Yogyakarta. Gambar 2. 1.Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Gunungkidul, 2010-2030
2. 2.Geologi Kondisi geologi Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh pegunungan yang merupakan bagian barat dari Pegunungan Sewu atau Pegunungan Kapur Selatan, yang membentang di selatan Pulau Jawa mulai dari kawasan tersebut ke arah timur hingga Kabupaten Tulungagung. Pegunungan Kidul terbentuk dari batu gamping, menandakan bahwa pada masa lalu merupakan dasar laut. Kawasan ini mulai menjadi daratan akibat pengangkatan-pengangkatan tektonik dan vulkanik sejak Miosen. Di sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Bantul, ada zona lipatan dan zona patahan yang juga secara fisik merupakan rintangan terhadap akses ke Kabupaten Gunungkidul. Di zona utara (sepanjang Pegunungan Baturagung), secara geologi merupakan rangkaian pembentukan pegunungan andesit (Gunung Wungkal, Wuni, Semilir, Nglanggeran dan Mandalika). Karst Gunungsewu secara geologis geomorfologi berumur tersier, berada di zona selatan jawa yang berbatasan dengan laut Samudera Hindia yang membentang dari daerah Bantul, Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan. Deliniasi kawasan Karst Gunungsewu di Kabupaten Gunungkidul meliputi luas daratan: 757,13 km atau 75.713 hektar, administrasi pemerintahan dalam 14 Kapanewon 17 yaitu Karangmojo, Nglipar, Paliyan, Panggang, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Girisubo, Saptosari, Semanu, Tanjungsari, Tepus, Wonosari dengan jumlah Geosite sebanyak 13 lokasi.
3. 3.Topografi Topografi Kabupaten Gunungkidul bergelombang, separuh wilayah memiliki kemiringan lebih dari 15%, yakni pada zona utara (Pegunungan Baturagung) dan zona barat, selatan dan timur (Pegunungan Sewu). Zona tengah merupakan daerah relatif datar karena berupa ledok/plateau sehingga disebut kawasan Ledok Wonosari, yang meliputi wilayah Kapanewon Wonosari, Playen, Semanu dan sebagian Paliyan. Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian yang beragam antara 0–800 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu seluas1.341,71 km2 atau 90,33% berada pada ketinggian 100–500 m di atas permukaan laut (mdpl). Sedangkan sisanya 7,75% terletak pada ketinggian kurang dari 100 mdpl, dan 1,92% terletak pada ketinggian lebih dari 500-1.000 mdpl. 18 Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Gunungkidul Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Gunungkidul, 2010-2030 Berdasarkan kondisi topografi (Gambar 2.2), Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu :
a.Zona Utara disebut wilayah Baturagung dengan ketinggian 200 m – 700 m di atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit dan terdapat sumber-sumber air tanah dengan kedalaman 6 m – 12 m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen tufan. Wilayah ini meliputi Kapanewon Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara.
b.Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150 m – 200 m di atas permukaan laut. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur, sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, akan tetapi pada musim kemarau sungai tersebut kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60 m – 120 m di bawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kapanewon Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah, dan Semanu bagian utara.
c.Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (Duizon gebergton atau Zuider gebergton), dengan ketinggian 0 m – 300 m di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (Conical limestone) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zona Selatan ini meliputi Kapanewon Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu bagian selatan. 19 Lahan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi yang dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu : (1) datar (0-2%) : 26.768 ha; (2) bergelombang (3-15%) : 41.435 ha; (3) curam (16-40%) : 59.452 ha, dan (4) sangat curam (>40%) : 20.881 ha.
1. 4.Hidrologi dan Klimatologi Kondisi hidrologi Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi dua jenis daerah aliran sungai (DAS). DAS tersebut meliputi DAS permukaan, yang memiliki aliran sungai di permukaan tanah dan DAS bawah permukaan. DAS bawah permukaan memiliki aliran sungai yang mengalir di bawah permukaan, kondisi ini banyak ditemukan terutama di daerah karst. Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki dua daerah aliran sungai (DAS) permukaan yaitu DAS Opak–Oyo dan DAS Juwet. Masing-masing DAS itu terdiri dari beberapa Sub DAS yang berfungsi untuk mengairi areal pertanian. Pada wilayah ini juga terdapat DAS bawah permukaan yaitu DAS Bribin. Air permukaan (sungai dan mata air) banyak dijumpai di Gunungkidul wilayah utara dan tengah. Di wilayah tengah beberapa tempat mempunyai air tanah yang cukup dangkal dan dimanfaatkan untuk sumur ladang. Wilayah selatan Gunungkidul merupakan kawasan karst yang jarang ditemukan air permukaan. Di wilayah ini dijumpai sungai bawah tanah seperti Bribin, Ngobaran, dan Seropan serta ditemukan juga telaga musiman yang multiguna bagi penduduk sekitarnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3045/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu, sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan bentang alam karst berupa kawasan perbukitan batugamping yang terletak di Kapanewon Wonosari, Ponjong, Panggang, Semanu, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Rongkop, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Kawasan tersebut perlu dikelola sesuai dengan daya dukung lingkungannya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan karst yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Adapun jumlah sungai di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 14 buah, sebagian besar terdapat di wilayah utara. Sungai terbesar di Kabupaten Gunungkidul adalah Sungai Oyo dengan lokasi mata air di Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah) dan bermuara di Samudera Hindia. Beberapa sungai bawah tanah dimanfaatkan airnya untuk memenuhi kebutuhan air baku/air bersih bagi rumah tangga antara lain, di Bribin, Ngobaran, Seropan, dan Baron. Air sungai bawah tanah juga dirintis untuk kepentingan irigasi pertanian seperti Seropan untuk wilayah Kapanewon Semanu. Jumlah mata air di wilayah Kabupaten Gunungkidul ada 215 buah, sedangkan jumlah telaga sebanyak 252 buah. Di wilayah Kabupaten Gunungkidul 20 bagian tengah dan sebagian kecil wilayah selatan terdapat sumur bor (deep well) sebanyak 77 buah dengan fungsi untuk irigasi pertanian dan untuk air minum penduduk setempat. Untuk kepentingan irigasi, satu sumur bor mempunyai kemampuan pengairan antara 15–50 ha. Kemampuan masing-masing sumur tergantung pada debit airnya. Kondisi klimatologi Kabupaten Gunungkidul secara umum menunjukkan kondisi sebagai berikut:
a.Curah hujan rata-rata sebesar 1.602 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata- rata 103 hari/ tahun. Bulan basah 7 bulan, sedangkan bulan kering berkisar 5 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober – November dan berakhir pada bulan April-Mei setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember – Februari. Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tengah merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibanding wilayah Utara dan Selatan. Wilayah Gunungkidul Selatan mempunyai awal hujan paling akhir.
b.Suhu udara: suhu rata-rata harian 27,7° C, Suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4° C.
c.Kelembaban nisbi: berkisar antara 80 % - 85 %, tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari-Maret, sedangkan terendah pada bulan September.
d.Angin: Kecepatan angin tertinggi sebesar 4 knot terjadi pada bulan Januari, Maret, Agustus dan September, sedangkan Kecepatan angin terendah sebesar 2 knot terjadi pada bulan November. Gambar 2.3 Peta Curah Hujan Kabupaten Gunungkidul 21 Sumber : RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 Adapun kondisi curah hujan di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.1 Kondisi Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023 Bulan 2019 2020 2021 2022 2023 Hari Hujan Curah Hujan (mm) Hari Hujan Curah Hujan (mm) Hari Hujan Curah Hujan (mm) Hari Hujan Curah Hujan (mm) Hari Hujan Curah Hujan (mm) Total Pertahun 103 1837 150 2327 185 2456,7 182 2844,5 105 1518,5 Rata- rata Perbulan 9 153,08 13 193,92 15 204,73 15 237,04 9 254,5 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka, 2024 Jumlah curah hujan tertinggi Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2023 terjadi pada Tahun 2022 sebesar 2844,5 mm dengan jumlah hari hujan pada tahun tersebut hanya 182 hari. Tingginya tingkat curah hujan tahun 2022 selama 5 tahun terakhir dikarenakan adanya pemanasan global yang mengakibatkan cuaca ekstrim dan bencana hidrometrologi di Kabupaten Gunungkidul. Kondisi cuaca ekstrim memungkinkan terjadi bencana angin puting beliung, banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Kabupaten Gunungkidul.
1. 5.Demografi Penduduk merupakan komponen utama dalam penilaian kerentanan aspek sosial. Jumlah penduduk menjadi penentu kepadatan penduduk yang digunakan dalam penilaian kerentanan sosial. Mengacu pada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk maka semakin rentan terhadap bencana. Jumlah yang semakin bertambah akan menambah tinggi tingkat penduduk terpapar serta asumsi bahwa semakin tinggi tingkat laju pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan terjadinya aktivitas-aktivitas baru maka akan menambah kerentanan. Jumlah usia penduduk juga merupakan salah satu penentu dalam penilaian kerentanan sosial. Penduduk dengan usia tua (lebih dari 50 tahun) dan balita (bawah lima tahun) memiliki asumsi sebagai kelompok rentan, dimana kondisinya rentan karena memiliki fisik yang kurang memadai untuk menghindari bencana serta pengetahuan yang minim. Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di wilayah DIY dengan jumlah penduduk cukup besar. Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 berjumlah 751.011 jiwa dengan perubahan sebesar 0,17% dari tahun 2022 yang berjumlah 749.707 jiwa. Berdasarkan rata-rata persentase penduduk Gunungkidul per kapanewon dari tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar jumlah penduduknya berada di 6 Kapanewon, yaitu Wonosari (11,72%), Playen (8,13%), Semanu (7,82%), Karangmojo (7,47%), Semin (7,45%), dan Ponjong (7,27%). 22 Sedangkan Kapanewon yang jumlah penduduknya relatif sedikit adalah Tanjungsari (3,76%), Girisubo (3,28%), dan Purwosari (2,74%). B. Sejarah Kejadian Bencana Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar dalam pengkajian bencana di wilayah tersebut. Catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap risiko bencana terkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap risiko bencana tersebut. Berdasarkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2022 – 2027 tercatat bahwa terjadi gempabumi tektonik yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 dengan guncangan 5,9 Skala Richter. Gempabumi tersebut telah mengakibatkan kerusakan hebat salah satunya di Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan data dari DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia) menyebabkan korban sebanyak 4.626 jiwa, terluka sebanyak 19.202 jiwa dan 92.946 kerusakan bangunan permukiman, dan berdampak langsung terhadap penurunan kualitas hidup 1.2 juta jiwa penduduk. Berdasarkan catatan kejadian bencana yang tersedia untuk dilakukan analisis tren kejadian tersedia dari rentang tahun 2017 – 2022 yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan jumlah kejadiannya, setiap tahun jumlah kejadian bencana mengalami perubahan sehingga dapat dibuat grafik untuk menunjukkan tren kenaikan dan penurunan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar dilihat pada table berikut. Tabel 2.2. Jumlah Kejadian Bencana dan Jumlah Korban Jiwa di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 - 2023 Tahun Jenis Bencana Tanah Longsor Kebakaran Angin Kencang Banjir Gempa Bumi Tersambar Petir Kecelakaan lain Jumlah Korban (jiwa) 2014 40 26 93 1 - 4 10 11 2015 41 24 130 - - - 2 4 2016 57 27 62 10 - - 16 8 2017 40 43 45 1 - 1 32 10 2018 16 32 80 4 - 1 4 6 2019 62 41 119 152 - - 9 9 2020 41 26 129 16 - - 1 3 2021 40 19 54 16 15 - 1 4 2022 54 35 51 20 - - 1 2 2023 160 96 62 33 2 - 3 2 Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2024 23 Gambar 2.4. Grafik Tren kejadian bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017- 2022 Sumber: BPBD Gunungkidul, 2022. Tabel 2. 3 Jumlah Kapanewon Rawan Bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022 NO Jenis Kawasan Rawan Bencana Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 1 Kawasan Rawan Longsor 10 10 10 10 10 2 Kawasan Rawan banjir 7 7 7 7 7 3 Kawasan Rawan Angin Ribut 18 18 18 18 18 4 Kawasan Rawan Kebakaran 18 18 18 18 18 5 Kawasan Rawan Tsunami 6 6 6 6 6 6 Kawasan Rawan Gempa Bumi 18 18 18 18 18 7 Kawasan Rawan Kekeringan 12 12 12 16 10 Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2023 Berdasarkan data di atas maka jumlah Kapanewon rawan bencana jumlahnya tetap. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan mengalami peningkatan intensitas dan mengalami perluasan lokasi.
2. 1.Indeks Risiko Bencana Kajian risiko bencana untuk mendapatkan nilai indeks risiko bencana dilakukan pada 7 bencana yakni bencana Tsunami, Longsor, Erupsi Gunung Api, Gempa Bumi, Banjir, Kekeringan, dan Cuaca Ekstrim. Indeks bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten/kota di DIY yang merupakan lingkup kawasan terendah kajian ini. Indeks diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada pelaku penanggulangan bencana melibatkan BPBD, Bappeda, Dinsos, Dinkes,UKM, Dunia Usaha, Universitas, LSM, Tokoh masyarakat, serta Tokoh Agama. Tabel 2.4 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 – 2022 Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Indeks Risiko Bencana 157,60 157,60 157,60 142,09 122,42 Sumber: Data BPBD DIY Tahun 2023 0 50 100 150 200 250 300 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Banjir Cuaca Ekstrem Gempabumi Gelombang Tinggi Karhutla Kekeringan Tanah Longsor Tsunami 24
3. 2.Indeks Ketahanan Daerah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana pada satu wilayah administrasi, dalam menghadapi potensi bencana di daerahnya. Ketahanan daerah menilai kebijakan maupun program pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2022 Indeks Ketahanan daerah Kabupaten Gunungkidul adalah 0,662 (Sedang). Penilaian dilakukan terhadap 7 (tujuh) prioritas ketahanan daerah, dengan capaian prioritas tertinggi adalah prioritas ke 2 (dua) yaitu pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Capaian masing – masing indikator selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.5. Gambar 2.5. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023. Prioritas 1 berada pada urutan ke-2 tertinggi tingkat ketercapaiannya di Kabupaten Gunungkidul. Prioritas 1 merupakan upaya pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana melalui kebijakan dan kelembagaan. Kelengkapan instrumen kebijakan dan kelembagaan kebencanaan di Kabupaten Gunungkidul sangat menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana. berbagai kebijakan terkait kebencanaan telah dibuat di Kabupaten Gunungkidul dan telah diintegrasikan dengan beberapa aturan lain terkait dengan perizinan dan penataan ruang. Secara kelembagaan perubahan tipologi BPBD Kabupaten Gunungkidul dari B ke A pada tahun 2021 melalui Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul No 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Peningkatan tipe/ kelas BPBD Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu amanat dari Dokumen Rencana penanggulangan Bencana 2019 – 2023 yang telah tercapai sebelum tahun perencanaan berakhir. Dokumen RPB 2019 – 2023 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati No 78 tahun 2019 mendorong percepatan implementasi 25 pelaksanaan program dalam rencana penanggulangan bencana. Secara formal Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) telah terbentuk di Kabupaten Gunungkidul, namun belum berperan optimal dalam kegiatan pengurangan risiko bencana karena sebagian besar kegiatan masih bersifat responsif ketika terjadi bencana berkolaborasi dengan relawan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Prioritas yang masih rendah tingkat ketercapaiannya di Kabupaten Gunungkidul adalah prioritas ke 5 dan 6 terkait Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana serta prioritas perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Keterbatasan kemampuan lingkungan dalam mendukung peri kehidupan manusia harus selalu diperhitungkan agar kemampuan lingkungan dalam menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tidak mengalami kelebihan. Pengabaian terhadap kapasitas lingkungan akan berdampak terjadinya bencana, dan sebagian besar bencana merupakan proses alam dalam mencapai titik kesetimbangannya sehingga segala aktivitas di dalam lingkungan harus mempertimbangkan aspek pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi dampak bencana yang lebih besar. C. Risiko Bencana Daerah Berdasarkan analisis bahaya, kerentanan, kapasitas serta risiko yang telah dilakukan dalam Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, maka dihasilkan rekapitulasi seluruh bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Hasil rekapitulasi bahaya ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh dari nilai indeks bahaya serta luas bahaya yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul. Uraian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kabupaten Gunungkidul No Jenis Ancaman Bencana Bahaya Luas Bahaya (Ha) Total Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi 1 Banjir 755,30 2.163,54 13.556,43 16.475,27 Tinggi 2 Cuaca Ekstrem - 30.391,11 55.924,47 86.315,58 Tinggi 3 Gempabumi 28.535,76 46.156,05 72.941,85 147.633,46 Tinggi 4 Kebakaran Hutan dan Lahan - 27.055,89 11.883,33 38.939,22 Tinggi 5 Kekeringan - 21.878,46 125.755,20 147.633,66 Tinggi 6 Tanah Longsor 43.015,50 3.665,07 4.864,41 51.544,98 Tinggi 7 Tsunami 0,72 0,63 527,13 528,48 Tinggi Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026. Tabel 2.5 menunjukkan luas bahaya dan kelas bahaya di Kabupaten Gunungkidul. Terdapat 7 (tujuh) jenis ancaman bencana dengan kelas bahaya tinggi 26 seluruhnya. Jenis ancaman bencana dengan kelas bahaya tinggi tersebut yaitu banjir, cuaca ekstrem, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami.
4. 1.Potensi Penduduk Terpapar Potensi penduduk terpapar merupakan bagian dari kerentanan sosial yang ditimbulkan akibat adanya potensi bahaya di Kabupaten Gunungkidul. Potensi penduduk merupakan keseluruhan jumlah penduduk yang berpotensi terdampak pada satu kejadian bencana di Kabupaten Gunungkidul. Dari sejumlah penduduk terpapar terdapat kelompok rentan yang harus diprioritaskan penanganannya terlebih dahulu, pengelompokan penduduk rentan diklasifikasikan berdasarkan rasio jenis kelamin, kelompok umur rentan, penduduk disabilitas, dan penduduk miskin. Hasil rekapitulasi seluruh potensi penduduk terpapar berdasarkan jenis bahaya disajikan dalam Tabel 2.6. Tabel 2.6. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar Dan Kelompok Rentan di Kabupaten Gunungkidul N o Jenis Ancaman Bencana Pendud uk Terpapa r (Jiwa) Kelompok Rentan (Jiwa) Kerentan an Sosial Kelomp ok Umur Rentan Pendud uk Miskin Pendudu k Disabilit as 1 Banjir 103.041 19.487 72.409 946 Sedang 2 Cuaca Ekstrem 571.725 111.937 404.619 5.389 Sedang 3 Gempabumi 774.257 153.726 565.322 7.596 Sedang 4 Kekeringan 774.257 153.726 565.322 7.596 Sedang 5 Tanah Longsor 158.627 32.502 125.931 1.723 Rendah 6 Tsunami 1.491 393 5.371 13 Rendah Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026. Hasil rekapitulasi penduduk terpapar di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kerentanan sosial di Kabupaten Gunungkidul berada pada kelas sedang. Spesifik untuk bencana Kebakaran hutan dan lahan dianggap tidak memberikan dampak terhadap penduduk dikarenakan kebakaran hutan dan lahan terjadi di penggunaan lahan non permukiman.
5. 2.Potensi Kerugian Bencana Ancaman bencana dapat mengakibatkan potensi kerugian fisik dan ekonomi. Dalam analisis risiko, potensi kerugian fisik menyebabkan adanya kerentanan fisik, sedangkan potensi kerugian ekonomi menyebabkan kerentanan ekonomi. Kerentanan fisik terdiri atas rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis yang berpotensi mengalami kerusakan. Kerentanan fisik dinilai berdasarkan jumlah nilai penggantian dalam satuan rupiah. Harga satuan penggantian yang digunakan adalah 50 juta untuk rusak berat, 25 juta untuk rusak sedang, dan 27 10 juta untuk rusak ringan. Hasil rekapitulasi potensi kerugian di Kabupaten Gunungkidul ditampilkan pada Tabel 2.7. Tabel 2.7. Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul No Bencana Kerugian (Juta Rupiah) Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Total Kerugian Kelas 1 Banjir 334.705,29 548.012,36 882.717,65 Sedang 2 Cuaca Ekstrem 1.672.073,11 2.407.896,67 4.079.969,78 Sedang 3 Gempabumi 2.240.998,74 3.117.147,67 5.358.146,42 Sedang 4 Kebakaran Hutan dan Lahan - 739.947,48 739.947,48 Tinggi 5 Kekeringan - 4.331.208,25 4.331.208,25 Tinggi 6 Tanah Longsor 68.136,09 201.212,90 269.349,00 Sedang 7 Tsunami 120.474,44 10.067,58 130.542,03 Sedang Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026. Kerugian fisik dan ekonomi terbagi menjadi kelas sedang dan tinggi. Ancaman bencana dengan kelas kerugian sedang yaitu banjir, cuaca ekstrem, gempabumi, tanah longsor, dan tsunami, sedangkan ancaman bencana dengan kelas kerugian tinggi yaitu kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Pada ancaman bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan tidak menimbulkan kerusakan bangunan sehingga kerugian fisik bernilai 0 (nol).
6. 3.Potensi Kerusakan Lingkungan Selain kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, bencana juga dapat menyebabkan adanya potensi kerusakan lingkungan. Potensi kerusakan lingkungan mengakibatkan kerentanan lingkungan. Potensi kerusakan lingkungan di Kabupaten Gunungkidul disajikan pada Tabel 2.8 berikut. Tabel 2.8. Rekapitulasi Potensi Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul No Bencana Kerusakan Lingkungan Luas (Ha) Kelas 1 Banjir 549,00 Rendah 2 Kebakaran Hutan dan Lahan 16.580,00 Sedang 3 Kekeringan 22.322,00 Tinggi 4 Tanah Longsor 11.840,00 Rendah 5 Tsunami 124,00 Tinggi Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026. Kerusakan lingkungan terbagi menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kerusakan lingkungan kelas rendah terjadi pada ancaman bencana banjir dan tanah longsor, kelas sedang pada ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas tinggi pada ancaman bencana kekeringan dan tsunami. Cuaca ekstrem dan gempabumi dianggap tidak menimbulkan kerusakan lingkungan alam. Tingkat risiko bencana merupakan hasil dari penilaian bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana di Kabupaten Gunungkidul. Penentuan bahaya berdasarkan pada kondisi dan karakter fisik wilayah yang memiliki potensi mengancam penduduk di daerah bahaya. Kajian kerentanan terhadap suatu 28 bencana merupakan prakiraan potensi kerugian maupun kerusakan yang dapat terjadi bila bencana melanda wilayah. Penilaian kapasitas merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. Ketiganya saling berinteraksi sehingga menghasilkan risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul. Rekapitulasi tingkat risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul ditampilkan dalam Tabel 2.9. Tabel 2.9. Tingkat Risiko Kabupaten Gunungkidul No Jenis Bahaya Kelas Bahaya Kelas Kerentanan Kelas Kapasitas Kelas Risiko 1 Banjir Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 2 Cuaca Ekstrem Tinggi Rendah Sedang Sedang 3 Gempabumi Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 4 Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi Tinggi Sedang Sedang 5 Kekeringan Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 6 Tanah Longsor Tinggi Sedang Sedang Sedang 7 Tsunami Tinggi Sedang Sedang Sedang Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026. Hasil analisis dokumen kajian risiko bencana kabupaten Gunungkidul tahun 2022, menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki risiko tinggi pada bencana banjir, gempabumi, kekeringan, dan risiko sedang untuk bencana Cuaca ekstrem, Kebakaran hutan dan Lahan, tanah longsor, serta tsunami. Berikut ini peta risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul: 29 Gambar 2.6 . Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Gunungkidul 30 Gambar 2.7. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Gunungkidul 31 Gambar 2.8. Peta Risiko Bencana Gempabumi Kabupaten Gunungkidul 32 Gambar 2.9. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Gunungkidul 33 Gambar 2.10. Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Gunungkidul 34 Gambar 2.11 . Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Gunungkidul 35 Gambar 2.12. Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Gunungkidul 36 Gambar 2.13. Peta Risiko Multibahaya Kabupaten Gunungkidul 37 D. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani Penentuan prioritas bencana yang ditangani dilakukan melalui proses Focused Group Disussion yang melibatkan perangkat daerah terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Dasar penentuan prioritas bencana disusun berdasarkan tingkat risiko bencana hasil kajian risiko bencana dan tren kejadian bencana yang sedang terjadi. Data hasil kajian risiko bencana dan tren kejadian bencana selanjutnya disandingkan sebagai dasar dalam menentukan prioritas bencana yang ditangani di Kabupaten Gunungkidul. Hasil analisis sandingan tingkat risiko bencana dan tren kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 2.10. Tabel 2.10. Analisis Tingkat Risiko bencana dan Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Gunungkidul Jenis Bencana Tingkat Risiko Kecenderungan Kejadian Argumentasi Tingkat Kecenderungan Banjir Tinggi Meningkat Intensitas kejadian banjir meningkat dan berulang, dampaknya besar dan luas. Cuaca Ekstrem Sedang Meningkat Intensitas kejadian bencana cuaca ekstrem yang berupa puting beliung meningkat dan berulang, dampaknya besar dan luas. Gempabumi Tinggi Meningkat Intensitas kejadian seismisitas meningkat meskipun dengan besaran gempa yang cukup beragam. Dampak getaran yang dirasakan luas meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul. Gelombang Ekstrem dan Abrasi* Meningkat Frekuensi dan intensitas kejadian bencana semakin meningkat. Kondisi ini terutama terjadi di daerah pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul. Kebakaran Hutan dan Lahan Sedang Menurun Intensitas kejadian menurun dengan dampak tidak besar dan tidak meluas Kekeringan Tinggi Meningkat Intensitas kejadian bencana kekeringan meningkat dan berulang. Dampak kejadian besar dan luas di seluruh Kabupaten Gunungkidul. Tanah Longsor Sedang Meningkat Kejadian bencana tanah longsor meningkat dan berulang. Dampak kejadian besar dan luas. Tsunami Sedang Menurun Intensitas kejadian menurun dengan dampak tidak besar dan tidak meluas 38 Jenis Bencana Tingkat Risiko Kecenderungan Kejadian Argumentasi Tingkat Kecenderungan Epidemi dan Wabah Penyakit* Meningkat Epidemi dan wabah penyakit yang dimaksud adalah Covid-19. Wabah ini memiliki kecenderungan kejadian meningkat dengan dampaknya yang besar dan luas meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul. * Bencana yang tidak dikaji dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026. Sumber: Hasil Analisis, 2023 Hasil analisis sandingan selanjutnya digunakan untuk menyusun matrik prioritas bencana yang ditangani. Berdasarkan analisis bencana tanah longsor, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan dan gempabumi merupakan bencana prioritas pertama yang perlu ditangani. Kemudian tsunami dan kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana prioritas ke dua. Hasil analisis matrik dapat dilihat pada tabel 2.11. Analisis matrik prioritas risiko bencana yang ditangani mendapatkan masukan, saran dan tanggapan dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul antara lain:
7. 1.Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah pesisir sehingga perlu mempertimbangkan potensi risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi;
8. 2.Bencana pandemi Covid-19 yang baru saja terjadi masih dirasakan dampaknya oleh sebagian besar masyarakat khususnya pada aspek ekonomi dan pariwisata, sehingga perlu dipertimbangkan kedepan untuk mengantisipasi potensi risiko bencana sejenis;
9. 3.BPBD Kabupaten Gunungkidul sebagai perangkat daerah tidak hanya mengampu sub urusan bencana, namun mendapatkan kewenangan tambahan untuk mengampu sub urusan bencana kebakaran. Dengan karakterisitik wilayah yang dominan kering dan minim air saat musim kemarau perlu dilakukan antisipasi terkait potensi risiko kebakaran bangunan gedung Tabel 2.11. Matriks Prioritas Penanganan Bencana Kabupaten Gunungkidul Prioritas Penanganan Tingkat Risiko Rendah Sedang Tinggi Kecenderunga n Kejadian Meningka t Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem Banjir, Kekeringan, Gempabumi Tetap Menurun Tsunami, Kebakaran Hutan dan Lahan 39 Keterangan: Prioritas Pertama; Dapat Dilaksanakan Pada Periode Tahun I -III Prioritas Kedua; Dapat Dilaksanakan Pada Periode Tahun II - IV Prioritas Ketiga; Dapat Dilaksanakan Pada Periode Tahun III - IV Berdasarkan masukan dan tanggapan yang diberikan selanjutnya dilakukan internaliasasi untuk menyepakati prioritas bencana yang ditangani dalam tahun perencanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul 2025 – 2029 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.14. Gambar 2.14. Matriks Prioritas Penanganan Bencana Kabupaten Gunungkidul Sumber: Focus Group Discussion, 2023 E. Masalah Pokok Uraian masalah pokok dijelaskan berdasarkan tipologi bencana di Kabupaten Gunungkidul. Pendalaman terhadap akar masalah risiko bencana, kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana dan kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul.
10. 1.Keterpaparan Risiko Bencana A. Risiko Banjir Banjir di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh ketidakseimbangan pada ekosistem DAS sehingga hujan yang terjadi lebih banyak menjadi aliran permukaan. Kondisi drainase sungai yang tidak mampu menampung aliran air maka akan menimbulkan suatu luapan dan mengakibatkan genangan pada wilayah cekungan (Raharjo, 2017). Kabupaten Gunungkidul terdapat dua daerah aliran sungai (DAS) permukaan yaitu DAS Opak–Oyo dan DAS Juwet. Pada wilayah ini juga terdapat DAS bawah 40 permukaan yaitu DAS Bribin. Pola persebaran permukiman dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah yang cukup di wilayah cekungan Wonosari dan memanjang mengikuti alur sungai Opak – Oyo. Keberadaan sumber air menjadi daya tarik yang mendorong masyarakat untuk bermukim dan menjadi semakin padat, sehingga berpengaruh terhadap lingkungan termasuk keseimbangan DAS. Keterdapatan kawasan permukiman dan wilayah terbangun di sepanjang zona akumulasi aliran DAS di Kabupaten Gunungkidul mendorong penurunan keseimbangan DAS dalam menampung jumlah hujan yang masuk pada wilayah DAS tersebut. Perubahan iklim global menyebabkan perkembangan wilayah bahaya banjir di Kabupaten Gunungkidul. Bagian selatan kabupaten Gunungkidul atau yang biasa dikenal sebagai Kawasan Karst Gunung Sewu adalah salah satu kawasan karst di Indonesia yang dikenal sebagai wilayah rawan bencana kekeringan (Haryono et.al., 2009; Fatchurohman dan Cahyadi, 2011; Cahyadi, 2016). Selama periode 2017 – 2021 tercatat jumlah kejadian bencana banjir di Kabupaten Gunungkidul adalah 144 kejadian. Salah satu kejadian banjir terbesar adalah banjir yang terjadi pada tahun 2017 yang diakibatkan oleh pengaruh Siklon Tropis Badai Cempaka yang terjadi pada tanggal 28 November 2017. Dampak dari siklon tropis adalah tingginya intensitas curah hujan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 163 - 240 mm/hari terutama di wilayah bagian selatan. Intensitas curah hujan yang tinggi tersebut termasuk dalam kategori hujan ekstrem yaitu intensitas hujan > 50 mm/hari (BMKG, 2010). Banjir di kawasan karst disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) penuhnya sistem sungai bawah tanah, sehingga air naik sampai ke permukaan, dan (2) air yang berasal dari sungai alogenik tidak dapat masuk, sehingga terjadi genangan (Haryono et.al., 2009). Besarnya curah hujan yang terjadi sebagai dampak Siklon Tropis Cempaka menyebabkan volume air yang harus diatuskan melalui sungai bawah tanah di Sungai Bawah Tanah Bribin menjadi sangat banyak. Hal ini ditunjukkan pula dari pernyataan yang dikeluarkan oleh pengelola bendungan Bribin yang menyebutkan bahwa ketinggian air di bendungan Bribin normalnya 36 meter, namun pada tanggal 28 November 2017 mencapai ketinggian 64 meter (Cahyadi dkk., 2018). Selain faktor pemicu eksternal kondisi morfologi yang ada di kabupaten Gunungkidul juga turut mempengaruhi terhadap potensi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan hasil survei lapangan banjir juga terjadi di wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul khususnya di daerah cekungan – cekungan karst (doline). Doline merupakan bagian dari sistem morfologi perbukitan karst di wilayah selatan Gunungkidul yang terhubung dengan sistem hidrologi karst yang membentuk jaringan sungai bawah tanah. 41 B. Risiko Cuaca Ekstrem Cuaca ekstrem atau angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin ini disebabkan antara lain perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca seperti peningkatan tekanan udara maupun adanya pergerakan semu matahari secara tegak lurus dengan permukaan bumi (kulminasi). Bencana cuaca ekstrem di Indonesia tidak terlepas dari beberapa pengaruh fenomena atmosfer yang terjadi di wilayah Indonesia sendiri serta lingkup regional dan global (Nurlambang dkk., 2013). Fenomena ini terjadi antara lain akibat dari perubahan iklim secara langsung yang kemudian juga mempengaruhi fenomena anomali atmosfer periodik seperti El Nino dan La Nina yang berdampak pada kemunculan cuaca ekstrem (Hendon, 2003; Hidayat & Kizu, 2009; Yamashita, Hendri & Okamoto, 2012). Selain itu, kondisi lokal dan regional atmosfer serta pengaruh dari kondisi fisik wilayah seperti topografi dan ketinggian juga berpengaruh dalam terjadinya bencana cuaca ekstrem dalam skala lokal di Indonesia (Nurlambang dkk., 2013). Analisis bahaya cuaca ekstrem di kabupaten Gunungkidul disusun oleh parameter keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan untuk mendapatkan peta bahaya cuaca ekstrem berdasarkan karakteristik wilayahnya. Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara peta bahaya dengan data kejadian dalam kurun waktu 2017 – 2021 beberapa kejadian angin puting beliung terjadi di luar wilayah bahaya atau terjadi pada wilayah dengan kemiringan lereng di atas 15% karena dalam kajian ini lereng di atas 15% dianggap tidak memiliki potensi bahaya cuaca ekstrem (Nirkaryanto, 1979). Kejadian angin yang bersifat merusak pada wilayah dengan lereng lebih dari 15% di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah. Wilayah Gunungkidul secara morfologi memiliki bentuk yang mirip dengan sebuah mangkuk. Bagian tengah dari wilayahnya didominasi oleh dataran berupa cekungan Wonosari dan dikelilingi deretan pegunungan struktural Baturagung di sebelah utara dan pegunungan karst di sisi selatan. Perbedaan topografi menyebabkan perbedaan suhu dan tekanan udara, dengan kondisi kelembaban udara yang tinggi (Amri, 2015). C. Risiko Gempabumi Gempabumi adalah guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya pelepasan energi secara tiba-tiba akibat adanya patahan batuan kerak bumi di sepanjang zona sesar atau subduksi lempeng. Energi dalam batuan terakumulasi jika batuan mengalami deformasi secara terus menerus dan semakin besar. Apabila sesar terjadi, bagian yang berseberangan dengan 42 sesar akan meloncat ke posisi kesetimbangan baru. Energi yang dilepaskan dalam mekanisme ini berbentuk panas atau getaran gelombang seismik, yang menjalar dalam bumi dan dirasakan sebagai gempabumi (Bath, 1979). Aktivitas gempa bumi yang terjadi di Gunungkidul dipengaruhi oleh aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang berada di selatan pulau Jawa (Wijayanto dkk., 2022). Selain itu gempa di Gunungkidul juga dipengaruhi oleh sesar lokal yang berada di darat (Bock dkk., 2003). Dampak kerusakan akibat getaran gempabumi lebih banyak dirasakan pada wilayah Gunungkidul bagian selatan akibat aktivitas di zona subduksi lempeng Indo – Australia dengan lempeng Eurasia sehingga efek getaran tidak terlalu dirasakan pada wilayah Gunungkidul bagian tengah dan utara. Hasil analisis bahaya gempabumi diketahui zona tengah dan utara Gunungkidul merupakan wilayah dengan zona bahaya tinggi berdasarkan pemetaan bahaya dalam kajian dengan pendekatan intensitas guncangan pada batuan dasar dan intensitas guncangan permukaan. Berdasarkan sejarah gempabumi di Jawa, beberapa gempabumi yang merusak diakibatkan oleh gempabumi yang berpusat di darat atau gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal menimbulkan efek guncangan dan kehancuran yang lebih dahsyat dibanding gempa bumi dalam. Ini karena sumber gempa bumi lebih dekat ke permukaan bumi sehingga energi gelombangnya lebih besar. Karena pelemahan energi gelombang akibat perbedaan jarak sumber ke permukaan relatif kecil. Gempabumi Yogyakarta Mei 2006 adalah salah satu gempabumi dangkal dengan kekuatan 6,3 yang menyebabkan 5.716 jiwa meninggal dunia (Wijayanto dkk.,2003; BAPPENAS, 2006; BMKG, 2012). D. Risiko Kebakaran hutan dan lahan Kebakaran hutan dan lahan dalam kajian yang dilakukan adalah peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik (SNI 8742:2019). Faktor manusia dan iklim menjadi bagian dari terjadinya kebakaran hutan (Nurdin, 2018). Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak disebabkan oleh manusia antara lain. Kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat kegiatan, misalnya dalam pembersihan atau pembukaan penyiapan lahan pertanian oleh masyarakat. Hasil survei wawancara di beberapa lokasi di Kabupaten Gunungkidul masyarakat di sekitar hutan Kalurahan Girisubo, Jeruk Wudel, dan Karangduwet dengan alasan membersihkan lahan dengan cara membakar lebih mudah, praktis, dan aman dari risiko gigitan ular berbisa. 43 Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pembuatan api untuk memasak oleh masyarakat yang sedang beraktivitas di dalam hutan. E. Risiko Kekeringan Kekeringan merupakan kondisi ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan (UU 24/2007). Terjadinya bencana kekeringan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya penutup dan penggunaan lahan, topografi, iklim, tanah, kondisi geologis, dan yang paling utama adalah curah hujan. Selain itu, kekeringan juga dapat disebabkan karena ulah manusia akibat ketidaktaatannya kepada aturan penggunaan air (Widyawati, 2016). Bencana kekeringan memiliki sifat (slow on-set), durasi bencana kekeringan dimulai perlahan sejak memasuki musim kemarau dan berakhir ketika musim penghujan tiba. Durasi bencana kekeringan yang berlangsung lama akan berdampak sangat luas dan bersifat lintas sektor (ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan) (Nuarsa dkk., 2015). Wilayah kabupaten Gunungkidul secara umum dikenal sebagai daerah rawan kekeringan yang dipengaruhi oleh faktor geologi khususnya pada wilayah karst pada bagian selatan kabupaten Gunungkidul atau yang biasa dikenal sebagai Kawasan Karst Gunung (Haryono dkk., 2009; Fatchurohman dan Cahyadi, 2011; Cahyadi, 2016). Dalam kajian jenis kekeringan yang dikaji adalah kekeringan hidrometeorologi sebagai indikasi awal terjadinya bencana kekeringan. Secara klimatologi daerah penelitian mempunyai hujan yang cukup sepanjang tahun, yaitu sebesar 2000 mm termasuk dalam klasifikasi sedang (Wijayanti, 2015). Dalam setiap tahun ada 7-8 bulan yang surplus, sehingga memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan air domestik dan tanaman (Wijayanti dkk., 2015). Suplai air meteorologis tidak mampu memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul khususnya yang berada di daerah karst. Hampir sepanjang tahun daerah karst mengalami kekeringan. Bencana kekeringan semakin sering terjadi bukan saja pada episode tahun-tahun El Nino, tetapi juga pada periode tahun dalam kondisi iklim normal. Fakta menunjukkan bahwa kemarau yang terjadi terus meningkat besarannya (magnitude), baik intensitas, periode ulang, dan lamanya. Karena itu, dampak dan risiko yang ditimbulkan cenderung meningkat menurut ruang maupun waktu (Nuarsa, 2015). Pada tahun 2020 berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Gunungkidul 15 kapanewon dari 18 kapanewon di Kabupaten 44 Gunungkidul mengalami bencana kekeringan yang berdampak terhadap 129.788 jiwa. F. Risiko Tanah longsor Tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul diakibatkan oleh kegagalan stabilitas lereng akibat faktor pemicu dari luar. Tipe tanah longsor yang dominan dijumpai di Kabupaten Gunungkidul berupa jatuhan batuan (rockfalls), robohan batuan (topples), longsoran tanah (slide), dan longsoran bahan rombakan (debris-slides). Proses longsoran terjadi dalam volume yang besar yang melibatkan bongkah - bongkah batuan yang memiliki diameter lebih dari 3 sampai 5 meter (BPBD Gunungkidul, 2019). Zona bahaya longsor sebagian besar berada di wilayah perbukitan dengan kondisi hidrologi yang kurang baik, sehingga sebagian besar area perbukitan khususnya di luar wilayah hutan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas pertanian terbuka (tegalan, kebun, dan sawah tadah hujan). Kondisi tersebut berpotensi menambah beban lereng ketika air yang terkumpul berada pada kondisi jenuh sehingga memicu terjadinya tanah longsor. Aktivitas seismik dari gempa yang berpusat di daratan juga berpotensi memicu terjadinya longsor di kabupaten Gunungkidul, gempabumi 27 Mei 2006 menimbulkan retakan – retakan baru di 10 lokasi yang tersebar di Kapanewon Gedangsari, Patuk, Ngawen, Purwosari dan Panggang, dengan lebar rekahan 20 – 50 cm sepanjang 1 – 7 meter (Wahyono, 2007). Rekahan – rekahan yang ditimbulkan dari getaran gempabumi dapat menjadi jalan masuknya air menuju bidang gelincir dan memicu terjadinya tanah longsor jika kondisi tanah sudah jenuh air. Kegiatan pertambangan rakyat yang banyak dilakukan oleh masyarakat menjadi turut meningkatkan potensi bahaya tanah longsor. Mayoritas kegiatan penggalian yang dilakukan melebihi kapasitas sehingga menyebabkan kondisi tanah menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan terjadinya tanah longsor (Maulana, 2017). Peningkatan jumlah penduduk mendorong aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan sehingga memicu terjadinya bencana alam termasuk bencana tanah longsor (BPBD Gunungkidul, 2019). Pemotongan lereng terjal untuk pemenuhan sarana prasarana jalan dan permukiman memicu terjadinya bencana longsor yang bersifat slow-on set, retakan – retakan akibat pemotongan lereng untuk keperluan pembangunan jalan yang kemudian dilalui kendaraan dengan tonase melebih kapasitasnya jika dibiarkan terus menerus akan memicu terjadinya tanah longsor. 45 G. Risiko Tsunami Tsunami merupakan bencana alam dengan frekuensi kejadian yang tergolong rendah namun memiliki tingkat daya rusak yang sangat tinggi. Faktor pemicu tsunami antara lain disebabkan oleh gempabumi dasar laut, longsoran bawah laut, longsoran di darat yang jatuh ke laut, proses vulkanisme, jatuhan asteroid dan pergerakan front yang kuat di atmosfer (Grezio dkk., 2017). Periode ulang tsunami, dalam beberapa kasus bisa sangat panjang, hingga ratusan tahun, seperti halnya 26 Desember 2004 yang melanda kawasan Samudera Hindia, merupakan perulangan tsunami yang terjadi pada tahun 1600-an (Athanasius, 2009). Pesisir selatan Jawa merupakan salah satu kawasan yang berpotensi tsunami karena berada pada zona subduksi (Mardiatno dkk., 2010). Secara fisiografi, Gunungkidul termasuk dalam Pegunungan Selatan yang terdiri dari endapan gunungapi tua di bagian utaranya dan batugamping (Formasi Wonosari) di antara Sungai Opak dan Pacitan serta adanya abrasi di tebing pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia (Bemmelen, 1949). Pesisir Pantai di Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi dua tipe karakteristik pantai, yaitu pantai lurus dan bertebing serta pantai berteluk dan landai. Walaupun pantai landai hanya sebagian kecil saja di wilayah Gunungkidul, jenis pantai ini memiliki aktivitas manusia yang cukup tinggi dan dimanfaatkan sebagai pemukiman, kegiatan nelayan, serta daerah wisata (Robiana dkk., 2018). Wilayah dengan pantai bertebing merupakan wilayah yang cenderung aman terhadap ancaman tsunami karena wilayah tersebut biasanya memiliki pantai yang berhadapan dengan tebing tinggi. Gelombang tsunami akan tertahan oleh tebing pantai dan sedikit aktivitas manusia di wilayah dataran rendahnya. Pantai berteluk dan landai merupakan pantai-pantai yang berada di antara pantai-pantai tebing. Pantai ini biasanya berbentuk teluk-teluk kecil (ria coast) dan merupakan pantai bermorfologi datar yang sempit, berupa muara sungai (pocket beach). Pocket beach ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap tsunami karena bentuk pantai yang seperti kantong ini bersifat mengumpulkan gelombang tsunami. Berdasarkan analisis bahaya yang dilakukan wilayah pantai di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki potensi bahaya tinggi tsunami adalah pantai Sadeng, Kemadang, Baron, dan Krakal. Keterpaparan risiko bencana menjadi pendekatan dalam penentuan peremasalahan pokok di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan uraian sebelumnya maka identifikasi masalah pokok Kabupaten Gunungkidul dijabarkan sebagai berikut: 46
11. 1.Banjir di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi kondisi drainase sungai yang tidak mampu menampung aliran air maka akan menimbulkan suatu luapan dan mengakibatkan genangan pada wilayah cekungan.
12. 2.Pemahaman mengenai bagaimana variasi morfologi dan kondisi atmosfer mempengaruhi cuaca ekstrem masih kurang di Kabupaten Gunungkidul sehingga meningkatkan risiko terhadap bencana cuaca ekstrem terutama dengan adanya perubahan iklim yang melanda seluruh wilayah Indonesia.
13. 3.Kondisi karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul serta bangunan yang dibangun oleh masyarakat memiliki risiko terhadap bencana gempabumi.
14. 4.Kejadian bencana seperti kebakaran hutan dan lahan terjadi dikarenakan adanya aktivitas manusia selama pemanfaatan sumberdaya alam.
15. 5.Kabupaten Gunungkidul secara umum dikenal sebagai daerah rawan kekeringan, terutama di wilayah karst bagian dimana uplai air meteorologis sering kali tidak mencukupi kebutuhan air di daerah tersebut sehingga hampir sepanjang tahun mengalami kekeringan.
16. 6.Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas manusia, seperti pemotongan lereng untuk pembangunan jalan dan permukiman berkontribusi dalam peningkatan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Gunungkidul.
17. 7.Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia berpotensi mengalami tsunami dan gelombang ekstrem dan abrasi, penataan ruang yang tidak terarah di wilayah ini meningkatkan risiko terhadap kedua bencana tersebut.
18. 2.Kesenjangan Kapasitas Saat Ini dan Kapasitas Yang Diharapkan Kapasitas penanggulangan bencana menjadi salah satu pendekatan dalam penentuan permasalahan di Kabupaten Gunungkidul. Penilaian Indeks Ketahanan Daerah menjadi dasar dalam penentuan permasalahan pokok pada pendekatan ini. Berikut ini adalah penjabaran permasalahan pokok terkait kesenjangan kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul:
19. 1.Upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana belum optimal dilakukan dalam pengimplementasiannya.
20. 2.Upaya pencegahan dan mitigasi bencana belum maksimal dilihat dari masih adanya pemanfaatan ruang di Kabupaten Gunungkidul yang belum mengindahkan upaya pengurangan risiko bencana.
21. 3.Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik belum menghasilkan program bersama yang terstruktur secara berkelanjutan.
22. 3.Isu Strategis RPJMD dengan Penanggulangan Bencana Permasalahan dalam Isu Strategis RPJMD dengan penanggulangan bencana menjadi pendekatan dalam penentuan peremasalahan pokok di Kabupaten Gunungkidul. Identifikasi masalah pokok penanggulangan bencana 47 di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Isu Strategis RPJMD dijabarkan sebagai berikut:
23. 1.Kabupaten Gunungkidul memiliki kelas risiko tinggi pada penilaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2019.
24. 2.Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan berbasis pengurangan risiko bencana.
25. 3.Belum optimalnya pelayanan informasi rawan bencana.
26. 4.Belum optimalnya implementasi peraturan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana mengingat kawasan bagian selatan Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan yang memiliki potensi investasi yang tinggi dibidang pariwisata.
27. 5.Belum optimalnya penerapan sistem penanganan bencana pada fasilitas umum.
28. 6.Belum optimalnya pelayanan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
29. 7.Belum optimalnya pelayanan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
30. 8.Belum optimalnya pelayanan pascabencana.
31. 9.Belum terpenuhinya Wilayah Manajemen Kebakaran di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
32. 10.Belum optimalnya pendataan, sosialisasi, inspeksi, dan investigasi pasca kebakaran.
33. 4.Akar Permasalahan Daerah Berdasarkan pada penjabaran permasalahan pokok penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul maka dapat dirumuskan akar permasalahan dari setiap pendekatan. Berikut ini adalah penjabaran setiap akar permasalahan yang telah dirumuskan dari masalah-masalah pokok setiap pendekatan:
a.Keterpaparan risiko bencana kabupaten, hasil pendalaman terhadap kajian risiko bencana diperoleh akar permasalahan sebagai berikut: 1) Karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana namun belum dilakukan upaya pengurangan risiko bencana secara terpadu. 2) Perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya Kabupaten Gunungkidul sehingga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan lingkungan. 3) Daerah rawan bencana sebagian besar merupakan lahan produktif sehingga mendorong meningkatnya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut namun belum diperkuat dengan perencanaan berbasis pengurangan risiko bencana. 48
b.Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana (IKD) diperoleh rumusan akar permasalahan sebagai berikut: 1) Sumberdaya penanggulangan bencana belum berjalan maksimal baik kualitas maupun kuantitasnya. 2) Koordinasi dan komando penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana yang belum berjalan secara optimal. 3) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum tersedia dengan optimal.
c.Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana, identifikasi masalah pokok yang diperoleh dan direkomendasikan meliputi: 1) Penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul masih bersifat parsial yang kurang mendorong pengurangan risiko bencana secara komprehensif. 2) Pemaduan tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul belum menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan daerah. 3) Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul dimana Pemerintah Daerah membuka peluang investasi seluas-luasnya, namun implementasi peraturan tata ruang berbasis pengurangan risiko belum dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan terjadinya pelanggaran arahan pemanfaatan ruang yang berpotensi meningkatkan risiko bencana. F. Rumusan Isu Strategis Rumusan isu strategis diformulasikan dari akar permasalahan yang disampaikan dalam FGD serta dari kajian risiko bencana kabupaten, kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana (IKD), Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana. Pemeringkatan pembobotan berdasarkan kriteria staregis dilakukan guna menentukan isu strategis yang perlu diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Penilaian kriteria strategis didasarkan pada:
1. 1.Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur
2. 2.Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain;
3. 3.Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi;
4. 4.Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat; 49
5. 5.Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana Penilaian terhadap isu strategis yang dirumuskan dari akar permasalahan dilakukan bersama tim teknis penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul. Hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Tabel 2.12. Tabel 2.12. Pemeringkatan Masalah Pokok Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul NO ISU STRATEGIS PEMBOBOTAN BERDASARKAN KRITERIA STRATEGIS TOTAL SKOR 1 2 3 4 5 1 Sumberdaya penanggulangan bencana belum berjalan maksimal baik kualitas maupun kuantitasnya. 5 5 5 5 5 25 2 Koordinasi dan komando penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana yang belum berjalan secara optimal. 5 4 4 5 5 23 3 Penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul masih bersifat parsial yang kurang mendorong pengurangan risiko bencana secara komprehensif. 4 4 4 5 5 22 4 Pemaduan tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul belum menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan daerah. 5 4 4 4 5 22 5 Karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana namun belum dilakukan upaya pengurangan risiko bencana secara terpadu 4 4 4 4 5 21 6 Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul dimana Pemerintah Daerah membuka peluang investasi seluas-luasnya, namun implementasi peraturan tata ruang berbasis pengurangan risiko belum dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan terjadinya pelanggaran arahan pemanfaatan ruang yang berpotensi meningkatkan risiko bencana. 5 3 4 4 5 21 7 Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum tersedia dengan optimal. 5 5 4 4 3 21 8 Perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya Kabupaten Gunungkidul sehingga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan lingkungan . 3 4 4 4 5 20 9 Daerah rawan bencana sebagian besar merupakan lahan produktif sehingga mendorong meningkatnya aktivitas 4 5 4 3 3 19 50 NO ISU STRATEGIS PEMBOBOTAN BERDASARKAN KRITERIA STRATEGIS TOTAL SKOR 1 2 3 4 5 masyarakat di wilayah tersebut namun belum diperkuat dengan perencanaan berbasis pengurangan risiko bencana. Sumber: FGD Penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul, 2023. Berdasarkan hasil pemberian skoring yang dilakukan pada saat kegiatan FGD Penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Gunungkidul yang dihadiri oleh perangkat daerah terkait, maka disepakati bahwa isu strategis yang menjadi prioritas di Kabupaten Gunungkidul seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.13. Tabel 2.13. Hasil Kesepakatan Isu Strategis NO ISU STRATEGIS Keterangan 1 Sumberdaya penanggulangan bencana baik kualitas maupun kuantitasnya belum berdampak pada peningkatan tata kelola penanggulangan bencana. Gabungan #1, #4 dan #7 2 Koordinasi dan komando dalam penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana yang belum berjalan secara optimal dan masih bersifat parsial Gabungan #2 dan #3 3 Pesatnya pembangunan dan investasi mendorong terjadinya potensi pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak pada wilayah fisik Kabupaten Gunungkidul mengingat karakteristik wilayahnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana. Gabungan #5, #6, dan #9 Sumber: FGD Penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul, 2023. 51
6. 1.Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional a) Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2044 RIPB 2020 - 2044 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2O2O-2O44. RIPB ditetapkan untuk periode 2O2O-2O44 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Sebagaimana telah tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 Pengelolaan risiko bencana atau penanggulangan bencana menjadi prioritas pembangunan nasional, Pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2O2O-2044 untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan, baik risiko bencana alam dan bencana non alam. RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang. Sebagai konsekuensi dari keterlibatan Indonesia dalam komunitas global, RIPB Tahun 2O2O-2O44 merupakan bentuk pengejawantahan dari Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2O3O, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 20 15-2030. Selanjutnya RIPB menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. rangkaian peristiwa kejadian bencana pada satu dekade terakhir dan terjadinya Pandemi COVID-19 telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respons cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahanan bencana (disaster resilience) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global. 52 Berdasarkan tantangan perubahan risiko bencana baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan Pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek Penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2O2O-2O44 adalah: "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2O2O-2O44 diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:
7. 1.Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
8. 2.Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
9. 3.Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima. Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi, dan fokus capaian lima tahunan, fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2020-2024 ialah:
10. 1.Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
11. 2.Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.
12. 3.Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
13. 4.Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
14. 5.Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
15. 6.Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
16. 7.Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
17. 8.Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
18. 9.Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
19. 10.Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
20. 11.Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan 53 berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
21. 12.Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Penentuan visi indonesia berlandaskan pada: (1) kekuatan modal dasar yang dimiliki indonesia meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam dan kekuatan maritim, (2) Perkembangan megatren global dan (3) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 adalah sebagai: ”Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” Visi tersebut memuat lima sasaran utama Visi indonesia emas 2045 yaitu:
22. 1.Pendapatan per kapita setara negara Maju
23. 2.Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
24. 3.Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
25. 4.Daya saing sumberdaya manusia meningkat
26. 5.Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emission Penjabaran visi indonesia emas 2045 di rancang ke dalam delapan misi (agenda) pembangunan 2045 yaitu:
27. 1.Transformasi sosial
28. 2.Transformasi ekonomi
29. 3.Transformasi tata kelola
30. 4.Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan indonesia
31. 5.Ketahanan sosial budaya dan ekologi
32. 6.Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
33. 7.Sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
34. 8.Kesinambungan pembangunan Misi yang terkait dengan agenda penanggulangan bencacna terdapat dalam misi ke 5 (lima) yaitu ”Ketahanan sosial budaya dan ekologi”. Pemantapan misi kelima adalah dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam. Pelaksanaan misi indonesia emas 2045 dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan. Arah tujuan pembangunan yang terkait dengan penanggulangan bencana termuat kedalam arah (tujuan) ke 15, 16 dan 17 yaitu: • Arah tujuan pembangunan 15 berupa Lingkungan hidup berkualitas • Arah tujuan pembangunan 16 berupa Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan • Arah tujuan pembangunan 17 berupa Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim 54 c) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 tertuang dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN 2020-2024, yaitu “Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Pencapaian Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Ketangguhan juga dapat dicapai melalui kolaborasi multipihak Kolaborasi pentahelix berfokus pada kerja sama 5 komponen utama yaitu; (1) pemerintah, (2) masyarakat, (3) dunia usaha, (4) akademisi, dan (5) media. Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerja sama. Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah: “Menurunnya Kerugian Ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana” Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:
35. 1.Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi:
a.Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
b.Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
1. 2.Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak. 55
2. 3.Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
a.Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
b.Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
c.Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);
d.Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
1. 4.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana.
2. 5.Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana. Sebagai paduan untuk mengimplementasikan formula kebijakan nasional yang telah dituangkan, kebijakan dan strategi dalam RENAS PB diturunkan dalam 7 fokus prioritas, 27 aksi dan 119 aksi. Fokus prioritas yang tertuang dalam RENAS PB 2020 – 2044 terdiri dari:
3. 1.Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang - undangan penanggulangan bencana;
4. 2.Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
5. 3.Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak;
6. 4.Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;
7. 5.Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
8. 6.Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);
9. 7.Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana
10. 8.Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
11. 9.Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana; Penanggulangan bencana juga telah menjadi urusan wajib terkait pelayanan dasar, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 56 Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar Sub-Urusan Bencana meliputi 3 (tiga) pelayanan, yaitu pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. d) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Visi Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Sedangkan arah kebijakan penanggulangan bencana pada 2020-2024 yaitu: Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Penanggulangan bencana termasuk dalam Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, agenda tentang Penanggulangan bencana tertuang pada 4 (empat) prioritas Nasional, yaitu, Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Penguatan pelaksanaan Perlindungan sosial, Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:
12. 1.Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana;
13. 2.Masyarakat Yang Memiliki Kesiapsiagaan di Lokasi Rawan Bencana Alam;
14. 3.Terwujudnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial. Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) Proyek Prioritas, yaitu:
15. 1.Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi;
16. 2.Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan;
17. 3.Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor;
18. 4.Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana; 57
19. 5.Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana. Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. Kegiatan Prioritas Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:
20. 1.Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
21. 2.Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
22. 3.Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
23. 4.Integrasi Kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
24. 5.Penguatan penanganan darurat bencana;
25. 6.Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
26. 7.Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu. Sedangkan Kegiatan Prioritas 2 Peningkatan Ketahanan Iklim dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:
27. 1.Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kelautan dan Pesisir;
28. 2.Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Air;
29. 3.Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Pertanian;
30. 4.Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kesehatan.
31. 2.Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah a) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul 2010 - 2030 Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Dinamika pemanfaatan ruang yang terus berproses sebagai sebuah siklus menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi eksisting. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan revisi terhadap Perda RTRW yang telah ditetapkan dan masih berlangsung hingga dokumen RPB Kabupaten Gunungkidul sedang disusun. Merujuk kepada PP No. 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pemanfaatan ruang bahwa proses revisi yang dilakukan tidak lebih dari 20% dari dokumen yang telah ditetapkan maka perda RTRW yang masih berlaku akan menjadi bagian dari kajian dalam penyusunan Rencana Penanggulangan bencana. Muatan isu – isu strategis berkaitan dengan penataan ruang akan menjadi bagian dalam perumusan tujuan, sasaran, program serta kegiatan yang akan direncanakan dalam penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul. Secara kewilayahan Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari jalur pantai selatan Jawa di koridor tengah. Kebijakan pembangunan nasional terkait Jaringan Jalan Lintas Selatan yang direncanakan dalam RTRW Nasional. 58 Keberadaan JJLS akan memberikan peluang adanya pemerataan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul yang selama ini terpusat di perkotaan Wonosari, namun disisi lain perlu diantisipasi lebih lanjut terkait dengan potensi perubahan guna lahan di sekitarnya. Selanjutnya berkaitan dengan perubahan paradigma pembangunan provinsi DIY yang diatur dalam RTRW Provinsi DIY dimana paradigma pembangunan yang akan dikembangkan adalah “Among Tani Dagang Layar” berbasis mitigasi bencana dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan berbagai sektor dan keberlanjutan lingkungan. Konsep mitigasi bencana tidak bisa lepas begitu saja dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul mengingat dengan berbagai konsepsi perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan perlu mempertimbangkan keberadaan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu yang ada di Kabupaten Gunungkidul dengan luasan 76.398,79 ha atau 51,44 % dari total luas wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai kawasan lindung geologi dengan pemanfaatan terbatas. Memperhatikan beberapa aspek tersebut di atas pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan “Wilayah Kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata dan budaya menuju Masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.” Adapun kebijakan – kebijakan yang direncanakan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai meliputi:
a.pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
b.pemantapan fungsi kawasan lindung, kawasan keunikan geologis dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak risiko bencana;
c.pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;
d.peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai;
e.pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
f.pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan. 59 b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 2021 – 2026 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Di satu sisi, RPJMD periode 2021-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian Visi jangka panjang tahun 2005–2025. Namun di sisi yang lain, fokus kebijakan di RPJMD keempat (2021-2026) ini adalah percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 yang mulai terjadi di awal tahun 2020. RPJMD 2021 – 2026 sebagai periode terakhir dalam RPJP 2005 – 2025 diharapkan dapat mencapai seluruh visi dan misi pembangunan. Fokus pembangunan diarahkan pada pembentukan sikap dan budaya masyarakat yang memasuki tahapan masyarakat yang semakin responsif terhadap masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya, tanggap dini terhadap setiap gejala yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, mampu mengelola sumberdaya dan fasilitas, serta mengembangkan kemampuan terhadap perkembangan dinamika masyarakat. Adanya pandemi COVID-19 membuat pencapaian penuntasan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, serta penguatan pondasi pembangunan periode jangka panjang berikutnya menjadi lebih berat. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka kondisi yang ingin dicapai pada periode 2021-2026 adalah: “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026” Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021-2026, yaitu: a) Terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau mutu kehidupan yang terus meningkat; b) Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, merepresentasikan semua individu yang hidup dan berkehidupan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu semua manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul; c) Bermartabat, ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia dan warga negara, baik dalam bidang agama, moralitas, etika, hukum, sosial, politik dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak. 60 Dengan memedomani semangat “Sapta Karya”, untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan maka misi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada periode 2021–2026 adalah : a) Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis b) Misi 2: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah Upaya penanggulangan bencana menjadi bagian dari perwujudan misi 1 (satu) dengan indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Gunungkidul. Pada akhir tahun perencanaan RPJMD 2021 - 2026 target Indeks Ketahanan Daerah yang diharapkan dapat dicapai adalah 0,90. Perbandingan target dan capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 3.1. Tabel 3. 1. Target dan Capaian Indikator Indeks Ketahanan Daerah dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021 - 2026 Adapun arah kebijakan yang digunakan sebagai upaya untuk mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah Menguatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta mengurangi potensi risiko bencana. Upaya mendorong kesiapsiagaan terhadap bencana juga dilakukan melalui pembentukan desa tangguh bencana terhadap 144 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul. Pembentukan desa tangguh bencana diharapkan dapat meningkatkan pengembangan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam kerangka antisipasi dan pengurangan risiko bencana secara terencana. Merujuk pada karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai kawasan perdesaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah untuk menciptakan kemandirian sosial ekonomi masyarakat. Kalurahan sebagai interpretasi masyarakat desa di Kabupaten Gunungkidul menjadi indikator dalam kemandirian sosial ekonomi masyarakat. Indeks Desa Membangun (IDM) yang dibentuk berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan merupakan indikator capaian kinerja RPJMD 2021 - 2026. Merupakan hal yang strategis apabila pembentukan/ penguatan desa tangguh bencana diintegrasikan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengingat hingga tahun 2020 hanya 1 (satu) Kapanewon saja yang berstatus “mandiri”, 3 (tiga) Kapanewon berstatus “berkembang” dan 14 (empat belas) Kapanewon berstatus “maju”. Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Indeks Ketahanan Daerah 0,58 0,65 0,62 0,7 0,66 0,75 0,8 0,9 2022 2023 2024 2025 2026Indikator Kinerja Baseline 61 c) Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DI. Yogyakarta 2023 – 2027 Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DI. Yogyakarta 2023 – 2027 merumuskan 4 (empat) isu strategis dari 15 (lima belas) masalah pokok yang ada di lingkup Provinsi DI. Yogyakarta. Empat isu strategis tersebut yaitu:
1. 1.Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang meningkatkan risiko bencana dan degradasi kualitas lingkungan hidup
2. 2.Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan pada sektor- sektor utama DIY (ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan pariwisata)
3. 3.Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal
4. 4.Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara kolaboratif dan inklusif berbasis data terpadu belum optimal. Memperhatikan dan menganalisis hal-hal di atas, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi DI. Yogyakarta dalam Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DI. Yogyakarta Tahun 2022-2027 merumuskan tujuan sebagai berikut: “Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan.” Pembangunan inklusif merupakan respons terhadap pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, serta lebih berpihak pada kepentingan kelompok elite dan pada saat yang sama meminggirkan kepentingan kelompok miskin, marginal, serta kelompok minoritas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan terhadap akses layanan, merosotnya kualitas pembangunan manusia, menciptakan eksklusif sosial yang dalam jangka panjang dapat berujung pada gejala disintegrasi bangsa. Pada era demokratisasi seperti saat ini, menuntut perubahan paradigma pembangunan menjadi lebih inklusif. Kesadaran warga mengenai hak dan kewajibannya dalam proses pembangunan menuntut pemerintah untuk lebih akuntabel dalam menjalankan program-program pembangunannya. Pendekatan pembangunan kota yang inklusif membuat suatu negara atau daerah dapat mengatasi persoalan-persoalan mendasar seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan pendapatan, degradasi lingkungan, dan demokratisasi. Sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi DI. Yogyakarta dalam Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DI. Yogyakarta Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana.” 62 Daya tahan/ resiliensi adalah kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang memiliki potensi terpapar pada bencana untuk beradaptasi, dengan cara bertahan atau berubah sedemikian rupa sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Hal ini ditentukan oleh tingkat kemampuan sistem sosial dalam mengorganisasi diri dalam meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari bencana di masa lalu, perlindungan yang lebih baik di masa mendatang, dan meningkatkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana (UNISDR, 2004). d) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gunungkidul Selain mengacu kepada kebijakan dan peraturan pusat dan provinsi, perumusan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul juga akan mengacu pada: e) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Daerah No 06 tahun 2013 merupakan dasar pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Perda No 06 tahun 2013 menyatakan Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
c.mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian materiil, imaterial dan korban jiwa;
d.meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana;
e.membangun partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan;
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
g.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penanggulangan Bencana Alam di daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi:
a.sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
b.kelestarian lingkungan hidup;
c.kemanfaatan dan efektivitas; dan
d.lingkup luas wilayah. Penanggulangan Bencana Alam meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu: a. pra- bencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pasca bencana. Peran pemerintah daerah dalam hal ini BPBD mempunyai fungsi yaitu Koordinasi, Komando, dan Pelaksana dalam penanggulangan bencana di daerah. f) Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul No 78 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023 63 Kabupaten Gunungkidul telah memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana tahun 2019 – 2023 selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul No 78 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023. RPB Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023 memuat 7 (tujuh) strategi peningkatan kapasitas daerah untuk menghadapi bencana sebagai upaya untuk mencapai standar pelayanan minimal yang dimandatkan dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Rekomendasi utama dalam RPB Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023 adalah terkait peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD dari badan tipe A menjadi badan tipe B. Peningkatan tipe BPBD selanjutnya diakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Melalui Perda No 3 Tahun 2021 ditetapkan sebagai badan daerah dengan klasifikasi A yang melaksanakan urusan pemerintah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub-urusan bencana dan sub-urusan kebakaran. Berkaitan dengan pelaksanaan urusan kebakaran maka Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, juga menjadi pedoman penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023. Prioritas utama berkaitan dengan sub-urusan kebakaran adalah Penambahan pos pemadam kebakaran di 4 (empat) penjuru wilayah kabupaten (sisi barat, barat daya, tenggara dan timur laut). Hingga tahun 2023 telah dilaksanakan penambahan pos pemadam kebakaran di Kapanewon Karangmojo mengampu Semin, Semanu, dan Ponjong, serta pos pemadam kebakaran di Kapanewon Saptosari mengampu Paliyan, Panggang, dan Purwosari. Melihat beberapa capaian yang telah dihasilkan, secara umum dapat disimpulkan dokumen RPB Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023 telah menjadi perangkat advokasi kebijakan pengarusutamaan dalam pengurangan risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini juga terlihat dari capaian 7 (tujuh) prioritas ketahanan daerah Kabupaten Gunungkidul dimana pada indikator perkuatan kebijakan dan kelembagaan, penanganan tematik kawasan rawan bencana, serta pengembangan sistem pemulihan bencana telah berada pada indeks ≥ 0,8, bahkan pada indikator pengkajian risiko dan perencanaan terpadu sudah berada pada indeks 1. Beberapa hal yang tetap harus diupayakan terkait pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul adalah upaya untuk mendorong keterlibatan para pihak. Hasil workshop penyusunan RPB 2025 – 64 2029 yang telah dilaksanakan diperoleh informasi belum keseluruhan perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul belum mengetahui peran dan keterlibatannya dalam pengurangan risiko bencana. B. Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Becana dapat di definisikan sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.
1. 1.Kerangka Pra Bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana saat pra bencana atau pengurangan risiko bencana adalah tindakan-tindakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan pada pra-bencana, mencakup situasi tidak ada potensi bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Pada situasi tidak ada potensi bencana penyelenggaraan bencana meliputi perencanaan, pencegahan, penelitian, penataan ruang, pendidikan dan pelatihan, sedangkan pada situasi terdapat potensi bencana penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi mitigasi bencana, peringatan dini dan kesiapsiagaan. Kerangka pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Kerangka kerja pra bencana lebih merupakan upaya pengurangan risiko bencana. Prinsip dalam kerangka kerja pra bencana adalah;  Partisipasi Multipihak,  Keadilan,  Kesetaraan,  Profesionalisme,  Kemandirian,  Efisiensi dalam penggunaan sumber daya,  Tepat sasaran/efektif, dan  Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. Pilihan tindakan dalam pra bencana yaitu,
a.Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. 65
b.Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
c.Pengalihan risiko merupakan serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu
d.Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Dalam tahapan pra bencana peran BPBD sesuai dengan mandat UU 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana diuraikan pada Tabel 3. 2. Sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut berasal dari para pihak dari organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan dunia usaha di Kabupaten Gunungkidul. Tindakan- tindakan pra bencana tersebut juga tergantung dari tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Gunungkidul.
1. 2.Kerangka Kerja Saat Tanggap Darurat Pada saat bencana upaya penanggulangan bencana menekankan pada faktor-faktor pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada situasi krisis/darurat bencana. Serangkaian upaya ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja saat tanggap darurat bencana atau kerangka kerja kedaruratan bencana. Kerangka kerja penanganan darurat bencana mencakup kebijakan dan strategi penanganan bencana pada fase kedaruratan yakni; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tujuan kerangka kerja ini adalah menangani situasi darurat bencana dengan segera secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Prioritas penyelenggaraan penanganan darurat adalah tindakan-tindakan efektif untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat bencana yang mencakup membangun masyarakat dalam respons mandiri, dan membangun kesatuan mekanisme, prosedur dan tindakan dalam operasi penanganan tanggap darurat bencana. Secara umum kegiatan pada fase tanggap darurat bencana adalah kegiatan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Berdasarkan Pasal 2 Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, prinsip-prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat di Kabupaten Gunungkidul 66 adalah bersama dengan masyarakat melaksanakan operasi tanggap darurat untuk mengurangi potensi meluasnya dampak bencana. Tindakan-tindakan dalam tanggap darurat bencana terbagi ke dalam 3 fase; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. 1) Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi. 2) Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital. Operasi penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan oleh Komando Darurat Bencana berdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan. 3) Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat. Dalam tahap saat terjadi bencana BPBD, secara otomatis fungsi komando yang melekat pada BPBD sebagaimana diatur dalam UU No 24 Tentang penanggulangan bencana. Pelaksanaan peran komando selanjutnya diatur dengan peraturan turunan lainnya untuk langkah implementasi di lapangan. Uraian dan mandat peran BPBD pada saat terjadi bencana dapat dilihat pada tabel 3.2. Pelaku pada saat terjadi bencana melibatkan semua pihak termasuk dukungan dari pemerintah pusat, TNI/POLRI, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan media sesuai dengan kemampuan masing-masing.
2. 3.Kerangka Kerja Pasca Bencana Merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan dan membangun kembali kondisi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lingkungan hidup yang terdampak kejadian bencana. Tujuannya adalah memfungsikan dan membangun kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan menekankan pada faktor-faktor dan sumber daya yang mempercepat proses pemulihan. Serangkaian upaya pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja pasca bencana atau kerangka kerja pemulihan bencana. 67 Adapun prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Bencana, antara lain:
a.Membangun partisipasi
b.Mengedepankan koordinasi
c.Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
d.Menjaga kesinambungan
e.Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas
f.Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana
g.Meningkatkan kapasitas dan kemandirian
h.Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana meliputi serangkaian tindakan penyusunan rencana dan penentuan prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), mempertimbangkan proses, hasil, manfaat, dan dampak dari program-kegiatan pemulihan. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana diwujudkan dalam tindakan-tindakan dalam kerangka rehabilitasi dan kerangka rekonstruksi. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rehabilitasi pasca bencana meliputi:
a.perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
b.perbaikan prasarana dan sarana umum;
c.pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d.pemulihan psikologis sosial;
e.pelayanan kesehatan;
f.rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g.pemulihan sosial ekonomi budaya;
h.pemulihan keamanan dan ketertiban;
i.pemulihan fungsi pemerintahan; dan
j.pemulihan pelayanan publik. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:
a.pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
b.pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c.pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d.penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e.peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
f.peningkatan fungsi pelayanan publik; 68
g.peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
h.partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:
a.Membangun partisipasi;
b.Mengedepankan koordinasi;
c.Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
d.Menjaga kesinambungan;
e.Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
f.Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
g.Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
h.Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan. Tindakan dan mandat pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang didelegasikan kepada BPBD baik tahapan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku diuraikan pada Tabel 3.2. 69 Tabel 3. 2. Peran dan Mandat Pemerintah Kabupaten dalam Penanggulangan Bencana PERAN MANDAT PRA BENCANA TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA Komando 1. mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.
1. 2.memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:
a.penyelamatan;
b.pengerahan sumber daya manusia;
c.pengerahan peralatan; dan
d.pengerahan logistik.
e.mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga . Koordinas i
1. 1.penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
2. 2.penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
3. 3.pengurangan risiko bencana;
4. 4.pembuatan peta rawan bencana;
5. 5.pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana.
6. 6.Penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan
7. 1.penentuan standar kebutuhan minimum;
8. 2.penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
9. 3.pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
10. 4.penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
11. 5.penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana;
12. 6.mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
13. 1.Koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), meliputi:
14. 2.Pemulihan pemukiman, pemulihan fisik dan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial dan budaya, dan pemulihan lintas sektor. 70 PERAN MANDAT PRA BENCANA TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA penyusunan rencana kontingensi. Pelaksana 1. Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu: perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
15. 2.pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan;
16. 3.penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
17. 4.Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu:
18. 5.penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
19. 6.pengorganisasian , pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
20. 7.penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
21. 8.pengorganisasian , penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat;
22. 9.penyiapan lokasi evakuasi;
23. 10.penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap
24. 1.Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:
25. 2.pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
26. 3.penentuan status keadaan darurat bencana;
27. 4.penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
28. 5.pemenuhan kebutuhan dasar;
29. 6.perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
30. 7.pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
31. 1.Penyusunan Kajian kebutuhan pasca bencana
32. 2.penyusunan kebijakan dan strategi penanggulanga n bencana;
33. 3.pengurangan risiko bencana;
34. 4.penyusunan anggaran penanggulanga n bencana;
35. 5.penyediaan sumber daya/logistik penanggulanga n bencana;
36. 6.Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
37. 7.Pelaksana kegiatan pemulihan pasca bencana, pada pemulihan lintas sektor. 71 PERAN MANDAT PRA BENCANA TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA tanggap darurat bencana; dan
38. 11.penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana,
39. 12.Pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu:
40. 13.mengamati gejala bencana;
41. 14.menganalisis data hasil pengamatan;
42. 15.mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
43. 16.menyebarluaskan hasil keputusan; dan
44. 17.mengambil tindakan oleh masyarakat. Sumber: Undang – Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Dalam praktek pelaksanaannya, peran dan mandat dalam penanggulangan bencana didistribusikan kepada beberapa Kementrian/Lembaga, Instansi, perangkat daerah, serta organisasi berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Berdasarkan hasil identifikasi tugas fungsi, serta pemetaan peran yang telah dilaksanakan terdapat pembagian peran antara pihak di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3. 72 Tabel 3. 3. Peran Organisasi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana NAMA ORGANISASI PERAN SAAT PRA BENCANA PERAN SAAT BENCANA PERAN SAAT PASCA BENCANA Bappeda 1. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan
45. 2.Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana
46. 3.Updating data kependudukan, fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta infrastruktur
47. 4.Perencanaan kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana
48. 5.Akselerasi program dan kegiatan OPD Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Operasi tanggap darurat
49. 1.Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
50. 2.Review perencanaan pembanguna n
51. 3.Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD 1. Penyusunan dan review KRB dan RPB
52. 2.Fasilitasi pembentukan Forum PRB
53. 3.Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
54. 4.Penyusunan Rencana Kontingensi
55. 5.Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB
56. 6.Melakukan penelitian / riset kebencanaan
57. 7.Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang berisiko tinggi
58. 8.Pembangunan Sistem informasi penanggulangan bencana
59. 9.Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana
60. 1.Koordinasi penanganan kedaruratan bencana
61. 2.Pemantauan informasi kebencanaan
62. 3.Penyebarluasan peringatan dini
63. 4.Penyiapan peralatan dan logistik
64. 5.Penyiapan jalur evakuasi dan tempat pengungsian
65. 6.Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat
66. 7.Analisis kemampuan sumber daya alam maupun buatan
67. 8.Analisis lingkup bencana, jumlah korban, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan
68. 1.Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi
69. 2.Pemulihan sosial dan ekonomi
70. 3.Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi
71. 4.Peningkatan sosial dan ekonomi
72. 5.Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur tentang pengelolaan risiko bencana. 73 NAMA ORGANISASI PERAN SAAT PRA BENCANA PERAN SAAT BENCANA PERAN SAAT PASCA BENCANA
73. 10.Pengembangan Desa Tangguh Bencana
74. 11.Pembuatan jalur evakuasi, pemasangan rambu evakuasi, dan barak pengungsian
75. 12.Pendidikan dan pelatihan PB bagi aparatur negara, masyarakat, dunia usaha.
76. 13.Penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana
77. 14.Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat
78. 15.Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana
79. 16.Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana
80. 17.Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat
81. 18.Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
82. 19.Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana
83. 20.Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana
84. 21.Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) PB
85. 22.Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
86. 23.Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini
87. 24.Melakukan penyiapan logistik
88. 9.Penetapan status darurat bencana
89. 10.Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat
90. 11.Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat
91. 12.Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman
92. 13.Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar penyintas
93. 14.Penilaian kebutuhan pasca bencana
94. 15.Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
95. 16.Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar 74 NAMA ORGANISASI PERAN SAAT PRA BENCANA PERAN SAAT BENCANA PERAN SAAT PASCA BENCANA dan peralatan kedaruratan
96. 25.Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini
97. 26.Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini
98. 27.Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana Dinas Kelautan dan Perikanan
99. 1.Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan pesisir
100. 2.Menyusun renstra mitigasi kawasan pesisir
101. 3.Menyusun zonasi kawasan pesisir
102. 4.Menyusun rencana aksi pengelolaan kawasan pesisir
103. 5.Rehabilitasi kawasan pesisir/ penanaman tanaman pantai
104. 6.Pembangunan pusat informasi kebencanaan wilayah pesisir
105. 7.Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir
106. 8.Penyebaran informasi potensi bahaya/bencana
107. 1.pemulihan infrastruktur. sosial, ekonomi,
108. 2.pembanguna n kembali sarana dan prasarana Dinas Sosial 1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar meliputi:
a.Logistik: Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, family kit, kidware, dll
b.Peralatan Evakuasi/Shelter Kit: Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu,
1. 1.Menyiapkan barak pengungsian (shelter)
2. 2.Menyiapkan logistik dan dapur umum
3. 3.Mengelola barak penampungan (shelter)
4. 4.Mengelola logistik dan dapur umum
5. 1.Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak
6. 2.Pemberian bantuan sosial
7. 3.Layanan jaminan sosial
8. 4.Pembanguna n sarana sosial masyarakat 75 NAMA ORGANISASI PERAN SAAT PRA BENCANA PERAN SAAT BENCANA PERAN SAAT PASCA BENCANA tenda pengungsi, tenda peleton, Veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, genset.
9. 2.Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar.
10. 3.Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial.
11. 4.Pembinaan dan penyegaran TAGANA (rekrutmen/pendata an ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga).
12. 5.Pendataan keluarga penerima jaminan sosial dan bantuan sosial
13. 6.Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur
14. 7.Fasilitasi kebutuhan evakuasi.
15. 8.Peningkatan kapasitas masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana (program kampung siaga bencana)
16. 9.Pengelolaan risiko bencana berbasis keluarga/keluarga tangguh bencana.
17. 10.Kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana
18. 5.Pemulihan awal psikososial penyintas
19. 6.Mengelola bantuan
20. 7.Pemenuhan kebutuhan penyintas
21. 8.Pemulihan psikososial penyintas
22. 9.Perlindungan bagi kelompok rentan pada saat evakuasi
23. 10.Pemenuhan kebutuhan bagi kelompok rentan di tempat pengungsian
24. 11.Perlindungan bagi kelompok rentan dari kekerasan fisik, kekerasan berbasis gender.
25. 12.Perlindungan bagi kelompok rentan
26. 5.Peningkatan kegiatan sosial masyarakat
27. 6.Pemberdayaa n kelompok rentan
28. 7.pemulihan sosial, ekonomi,
29. 8.peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Dinas Pekerjaan Umum,
30. 1.Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian
31. 1.Penyiapan peralatan untuk
32. 1.Perbaikan lingkungan 76 NAMA ORGANISASI PERAN SAAT PRA BENCANA PERAN SAAT BENCANA PERAN SAAT PASCA BENCANA Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman
33. 2.Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana
34. 3.Pembangunan instalasi penyediaan air bersih
35. 4.Pemantauan dan penyampaian peringatan bahaya banjir
36. 5.Pemasangan/ pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir
37. 6.Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana
38. 7.Pengendalian dan pembangunan infrastruktur mitigasi banjir, gelombang ekstrem dan abrasi.
39. 8.Menyiapkan jalur evakuasi
40. 9.Menyiapkan alat berat
41. 10.Menyiapkan barak pengungsian
42. 11.Pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan gelombang ekstrem dan abrasi. penanganan darurat
43. 2.Penyiapan tempat pengungsian
44. 3.Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana
45. 4.Penyediaan tempat pengungsian
46. 5.Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya
47. 6.Pembangunan hunian sementara daerah bencana
48. 2.Perbaikan sarana dan prasarana
49. 3.Pembanguna n hunian sementara
50. 4.Pembanguna n sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi
51. 5.Perbaikan hunian
52. 6.Pembanguna n hunian tetap
53. 7.Pembanguna n sarana pelayanan publik
54. 8.penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
55. 9.relokasi rumah masyarakat terdampak bencana
56. 10.rehabilitasi rumah warga terdampak bencana Dinas Pertanian dan Pangan
57. 1.Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana
58. 2.Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana
59. 3.Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait
60. 1.Pemenuhan kebutuhan pangan
61. 2.Pemenuhan kebutuhan pangan
62. 3.Dukungan pemadaman karhutla
63. 1.pemulihan sosial, ekonomi,
64. 2.peningkatan ekonomi
65. 3.Perbaikan sarana pertanian
66. 4.Pembanguna n dan peningkatan 77 NAMA ORGANISASI PERAN SAAT PRA BENCANA PERAN SAAT BENCANA PERAN SAAT PASCA BENCANA penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan
67. 4.Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan
68. 5.Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan
69. 6.Menyiapkan lumbung pangan
70. 7.Pengelolaan tanaman berkelanjutan yang adaptif dengan bencana dan perubahan iklim
71. 8.Pengendalian hama penyakit tanaman dan ternak
72. 9.Pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar
73. 10.Pemantauan bahaya kebakaran lahan. sarana pertanian
74. 5.Pendampinga n peningkatan pertanian Dinas Pendidikan
75. 1.Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana
76. 2.Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana
77. 3.Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dalam kurikulum pendidikan
78. 4.Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan
79. 5.Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana.
80. 6.Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah
81. 7.Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan
82. 1.Penyiapan pendidikan darurat
83. 2.Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana
84. 3.Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana
85. 4.Memberikan bantuan alat tulis siswa, seragam
86. 5.Penyelenggaraan layanan psikososial anak
87. 6.Penyelenggaraan Pendidikan di masa darurat
88. 7.Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat
89. 1.Pelayanan pendidikan darurat
90. 2.Perbaikan sekolah
91. 3.Pembanguna n fasilitas layanan pendidikan
92. 4.Perbaikan tata kelola pendidikan 78 NAMA ORGANISASI PERAN SAAT PRA BENCANA PERAN SAAT BENCANA PERAN SAAT PASCA BENCANA bencana sebagai sekolah penampung Dinas Kesehatan
93. 1.Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan
94. 2.Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana
95. 3.Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit
96. 4.Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
97. 5.Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana
98. 6.Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana.
99. 7.Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
100. 8.Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit
101. 9.Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
102. 10.Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana.
103. 11.Pengelolaan Surveilans Kesehatan
104. 12.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
105. 1.Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat
106. 2.Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa/KLB
107. 3.Penyelenggaraan layanan psikososial dasar
108. 4.Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana
109. 5.Pemulihan psikososial dasar
110. 1.Perbaikan pusat layanan kesehatan
111. 2.Pembanguna n pusat layanan kesehatan
112. 3.Peningkatan sarana dan prasaran kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas
113. 1.Menyusun HOPE (Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan)
114. 1.Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat
115. 2.Pelayanan kesehatan 79 NAMA ORGANISASI PERAN SAAT PRA BENCANA PERAN SAAT BENCANA PERAN SAAT PASCA BENCANA
116. 2.Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana
117. 3.Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya
118. 4.Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit
119. 3.Pelayanan kesehatan Dinas Komuniksi dan informasi
120. 1.Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana
121. 2.Pemantauan dan penyampaian peringatan bahaya
122. 1.Penyiapan peralatan komunikasi
123. 2.Perbaikan jaringan telekomunikasi Pemulihan infrastruktur Bakesbangpol 1. Penegakkan Perda RTRW
124. 2.Penegakkan ketentuan pendirian bangunan aman
125. 3.Edukasi kebakaran permukiman, hutan dan lahan
126. 4.Kesiapsiagaan personil dan peralatan.
127. 5.Penegakan aturan pembukaan lahan SATPOL PP 1. Penegakkan Perda RTRW
128. 1.Penegakkan trantibum
129. 2.Penyiapan peralatan dan personil untuk karhutla dan permukiman
130. 3.Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah
131. 4.Dukungan SAR
132. 5.Pemadaman kebakaran hutan
133. 6.Pengamanan aset pemerintah
134. 7.Penegakan hukum 80 NAMA ORGANISASI PERAN SAAT PRA BENCANA PERAN SAAT BENCANA PERAN SAAT PASCA BENCANA Dinas Lingkungan Hidup
135. 1.Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga
136. 2.Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL)
137. 3.Pengkajian dampak air dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan
138. 4.Pengendalian Tata ruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
139. 5.Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif.
140. 6.Pengendalian Pencemaran udara
141. 7.Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketangguhan iklim.
142. 8.Implementasi kebijakan yang adaptif dan mitigatif dalam pengelolaan hutan dan lahan
143. 9.pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
144. 10.Rehabilitasi di kawasan / lahan kritis
145. 11.Konservasi keaneragaman
146. 1.Kesiapan personil dan peralatan
147. 2.Dukungan pemadaman karhutla perbaikan lingkungan daerah bencana 81 NAMA ORGANISASI PERAN SAAT PRA BENCANA PERAN SAAT BENCANA PERAN SAAT PASCA BENCANA hayati, hutan, dan lahan gambut.
148. 12.Pengembangan dan pengelolaan rehabilitasi konservasi danau, sungai dan Sumber daya air lainnya
149. 13.Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan
150. 14.Pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagai penyangga kehidupan
151. 15.Penyuluhan, monitoring dan pelaporan aksi mitigasi dan adaptasi GRK Dinas Pariwisata
152. 1.Menginventarisasi objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana
153. 2.Menerapkan pariwisata tangguh bencana
154. 2.Menyusun rencana evakuasi di objek wisata
155. 3.Memasang denah dan rambu evakuasi
156. 1.Perbaikan infrastruktur pariwisata
157. 2.Pembanguna n sarana dan prasarana pariwisata
158. 3.Perbaikan layanan destinasi wisata Dinas Perhubungan
159. 1.Penyiapan kendaraan / angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik
160. 2.Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu
161. 3.Menyediakan sarana kendaraan
162. 1.Pemulihan pelayanan transportasi
163. 2.Perbaikan pelayanan transportasi umum Dinas Perindustrian dan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
164. 1.Penyusunan pedoman rencana keberlanjutan usaha (bussines continuity plan) pada industri dan UKM
165. 1.Pemulihan fungsi fasilitas ekonomi
166. 2.Bantuan permodalan dan pendampingan terhadap UKM terdampak bencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
167. 1.Tata laksana pengurangan risiko berbasis masyarakat Pemulihan layanan pemerintahan desa
168. 1.pemulihan sosial, ekonomi,
169. 2.peningkatan kondisi sosial, 82 NAMA ORGANISASI PERAN SAAT PRA BENCANA PERAN SAAT BENCANA PERAN SAAT PASCA BENCANA
170. 2.Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat ekonomi, dan budaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
171. 1.Pemeliharaan aset daerah
172. 2.Tata laksana asuransi aset daerah
173. 3.Dukungan pendanaan terhadap Penanggulangan Bencana
174. 1.Dukungan pendanaan penanganan darurat bencana
175. 2.Dukungan pendanaan penanganan darurat bencana
176. 3.Dukungan pendanaan penanganan darurat bencana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
177. 1.Pengelolaan kesehatan hewan.
178. 2.Kesiapan menghadapi wabah zoonosis dengan meningkatkan biosecurity
179. 1.Kesiapan karantina hewan
180. 2.Penanganan kejadian luar biasa akibat penyakit zoonosis Komando Distrik Militer 0730
181. 1.Pemetaan dan Sosialisasi kerawanan/risiko bencana
182. 2.Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana.
183. 3.Rehabilitasi dan konservasi DAS
184. 4.Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah
185. 5.Penyiapan personil dan peralatan
186. 6.Peningkatan kapasitas personil
187. 7.Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi, rencana kedaruratan.
188. 8.Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan
189. 9.Penegakan hukum
190. 10.Pengamanan aset penghidupan korban bencana
191. 11.Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat
192. 1.Pemantauan lokasi titik api terpantau satelit oleh personil BABINSA Koramil
193. 2.Penyiapan personil dan peralatan
194. 3.Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan
195. 4.Penegakan hukum
196. 5.Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat
197. 6.Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat 3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait skema penganggara bagi personil khususnya dalam pelaksanaan tugas diluar status darurat bencana 83 NAMA ORGANISASI PERAN SAAT PRA BENCANA PERAN SAAT BENCANA PERAN SAAT PASCA BENCANA
198. 12.Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat
199. 13.Pemulihan keamanan dan ketertiban
200. 14.Dukungan pemulihan infrastruktur penting
201. 15.Pemulihan keamanan dan ketertiban POLRES GUNUNGKIDU L
202. 1.Pemetaan dan Sosialisasi kerawanan/risiko bencana
203. 2.Peningkatan kapasitas personil
204. 3.Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi, rencana kedaruratan.
205. 4.Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan
206. 5.Penegakan hukum
207. 6.Pengamanan aset penghidupan korban bencana
208. 7.Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat
209. 8.Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat
210. 9.Pemulihan keamanan dan ketertiban
211. 10.Dukungan pemulihan infrastruktur penting
212. 11.Pemulihan keamanan dan ketertiban
213. 1.Pemantauan lokasi titik api terpantau satelit oleh personil BABINKAMTIBMA S POLSEK
214. 2.Penyiapan personil dan peralatan
215. 3.Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan
216. 4.Penegakan hukum
217. 5.Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat
218. 6.Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat
219. 7.Peyelidikan dan penindakan kejadian kebakaran hutan dan lahan Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait skema penganggara bagi personil khususnya dalam pelaksanaan tugas diluar status darurat bencana BMKG 1. Edukasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
220. 2.Edukasi mitigasi bencana.
221. 3.Dukungan data terhadap kegiatan kajian pengurangan risiko bencana
222. 3.Pemantauan dan penyebarluasan peringatan bahaya yang terkait iklim dan cuaca, dan bahaya tsunami.
223. 1.BMKG memberikan support dalam semua kegiatan untuk meminimalisir dampak bencana serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bencana.
224. 2.Memberikan dukungan data Pelaksanaan BMKG Goes to school akan lebih diintensifkan dan melibatkan lembaga yang memilik kegiatan sejenis dan BMKG memberikan dukungan sebagai narasumber 84 NAMA ORGANISASI PERAN SAAT PRA BENCANA PERAN SAAT BENCANA PERAN SAAT PASCA BENCANA terkait pemantauan cuaca dan iklim
225. 3.Melakukan Kegiatan yang selama ini sudah dilakukan BMKG Goes to school dan sekolah lapang geofisika khususnya di perbatasan sumbar Kantor Basarnas
226. 1.Identifikasi daerah rawan bencana
227. 2.Pemeliharaan dan peningkatan peralatan evakuasi
228. 3.Penyebarluasan informasi daerah berpotensi bencana
229. 4.Melakukan evakuasi dini pada daerah rawan bencana
230. 4.Memberikan dukungan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan
231. 1.Penyebarluasan informasi daerah berpotensi bencana
232. 2.Melakukan evakuasi dini pada daerah rawan bencana
233. 3.Memberikan dukungan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan Pemeliharaan dan peningkatan peralatan evakuasi Melaksanakan apel gabungan bersama untuk memastikan peralatan kedaruratan selalu dalam kondisi prima Kantor Kemenag Gunungkidul
234. 1.Pendidikan aman bencana pada madrasah, pendidikan agama dan keagamaan
235. 2.Peningkatan kesiapsiagaan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan dalam menghadapi bencana
236. 3.Penyelenggaraan pendidikan darurat
237. 1.Pendidikan aman bencana pada madrasah, pendidikan agama dan keagamaan
238. 2.Peningkatan kesiapsiagaan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan dalam menghadapi bencana Integrasi Madrasah, Tsanawiyah, dan pendidikan keagamaan lainnya dalam program SPAB Membentuk klaster pendidikan dalam rangka pengarusutamaa n PB dalam Pembangunan Sumber: Hasil FGD dan Analisis 2023 85 C. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan- kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Pemerintah dapat menganggarkan dana kontingensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi. Secara rinci skema pendanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilihat pada Tabel 3.4. Tabel 3. 4. Pendanaan Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahapan Prabencana Saat Bencana Pasca bencana Penyelenggaraan Situasi Tidak Terjadi Bencana Situasi Terdapat Potensi Bencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pendanaan Dana Penanggulangan Bencana dari APBN/APBD Dana Kontingensi Dana Siap Pakai Dana bantuan berpola hibah Dana dari Masyarakat 86
239. 1.Sumber Pendanaan Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari:

(1)Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
(2)Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau
(3)Masyarakat. Maksud dari masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontingensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah. Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

1.memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana,
2.memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan
3.meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD. Kejadian bencana yang selama ini terjadi di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan pembiayaan (financing gap) dikarenakan belum memadainya kemampuan pemerintah dalam menanggung pembiayaan bencana dari APBN/APBD serta tingginya kerugian yang disebabkan oleh bencana. Sebagai daerah yang PAD-nya hanya di kisaran 12% dari pendapatan daerah, serta mayoritas pendapatan daerahnya berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Kabupaten Gunungkidul harus memanfaatkan setiap peluang pengganggaran yang ada untuk membiayai program/ kegiatan pembangunan daerah termasuk juga dalam hal penanggulangan bencana. Dana alokasi khusus (DAK) dan dana keistimewaan (Dais) adalah contoh alokasi yang 87 harus dioptimalkan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mempersempit kesenjangan yang mungkin akan terjadi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021, Dana Bersama Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, darurat bencana, dan atau pascabencana. Dana bersama dikelola oleh Menteri selaku pengelola fiskal. Pengelolaan Dana Bersama dilaksanakan oleh unit pengelola dana di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Penyaluran Dana Bersama pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan melalui:  Setelah adanya permohonan tertulis dari Pemerintah Daerah dan/atau kementerian negara/lembaga kepada BNPB.  Berdasarkan permohonan tertulis, BNPB melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi setelah berkoordinasi dengan Kemenko PMK  Dalam proses penelaahan, verifikasi, dan evaluasi, BNPB meminta pertimbangan Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri,  Hasil telaahan, verifikasi, evaluasi, dan pertimbangan ditetapkan oleh kepala BNPB dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Penyaluran Dana Bersama pada tahap darurat bencana dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Penyaluran Dana Bersama untuk pendanaan transfer risiko dilakukan melalui mekanisme asuransi dan/atau asuransi syariah. Memperhatikan kondisi dan karakteristik kebencanaan di wilayah Kabupaten Gunungkidul maka, pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu segera untuk dapat mengakses dan memanfaatkan skema pendanaan untuk mengatisipasi segala bentuk potensi risiko bencana yang mungkin akan terjadi. Peluang pendanaan penanggulangan bencana pada skala desa juga telah mendapatkan ruang dengan lahirnya KEPMENDESAPDT No 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa. Dalam kondisi tidak ada bencana, tindakan yang dilakukan Desa adalah pencegahan bencana dan mitigasi. Dalam situasi terdapat potensi bencana, Desa melakukan kesiapsiagaan bencana. Ketika terjadi bencana, yang perlu dilakukan Desa adalah upaya-upaya tanggap darurat. Terakhir, pasca kejadian bencana, dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 salah satu prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDG’S Desa meliputi pemuluhan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa. 88 Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:
1.Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

a.pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
b.b. alat pemadam api ringan di Desa;
c.pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
d.pembangunan jalan evakuasi;
e.penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
f.kegiatan tanggap darurat bencana alam;
g.penyediaan tempat pengungsian;
h.pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
i.rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
j.sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
1. 2.Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
a.bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
b.bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
c.bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
d.bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
e.bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran; Dana desa dapat digunakan seluas – luasnya untuk keperluan penanganan bencana dalam Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Dana Desa dapat digunakan dalam situasi:
b.tidak/belum terjadi bencana (untuk program/kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi bencana);
c.terdapat potensi bencana (untuk program/kegiatan kesiapsiagaan bencana);
d.pasca bencana (untuk program/kegiatan rehabilitasi, dan rekonstruksi) Pada tiga situasi ini, Langkah yang harus dilakukan adalah memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa; Disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa; dan rogram/kegiatan yang direncanakan masuk 89 dalam RKP Desa dan APB Desa bidang [5] Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak; RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Kalurahan salah satunya digunakan untuk mendanai penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan/Belanja Tak Terduga. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara:
a.Lurah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Lurah dan diberitahukan kepada Bamuskal paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
b.Lurah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam dan non alam; dan
c.kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.
1. 2.Pengelolaan Dana Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.
a.Pengelolaan Dana Pra Bencana Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi. 1) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi a) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana, b) program pengurangan risiko bencana, c) program pencegahan bencana, d) penyusunan analisis risiko bencana, e) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tata ruang, f) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan, 90 g) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana. 2) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi: a) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain, b) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan, b) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
b.Pengelolaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

(1)Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
(2)dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
(3)dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:
(1)Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
(2)kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
(3)pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
(4)pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
(5)kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana. Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk: 91
(1)Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
(2)pertolongan darurat;
(3)evakuasi korban bencana;
(4)kebutuhan air bersih dan sanitasi;
(5)pangan;
(6)sandang;
(7)pelayanan kesehatan; dan
(8)penampungan serta tempat hunian sementara. Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.
1. c.Pengelolaan Dana Pasca Bencana Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada pasca bencana, meliputi:
  1. 1.Kegiatan Rehabilitasi meliputi:
2. a.perbaikan lingkungan daerah bencana;
3. b.perbaikan prasarana dan sarana umum;
4. c.pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
5. d.pemulihan sosial psikologis;
6. e.pelayanan kesehatan;
7. f.rekonsiliasi dan resolusi konflik;
8. g.pemulihan sosial ekonomi budaya;
9. h.pemulihan keamanan dan ketertiban;
10. i.pemulihan fungsi pemerintahan; atau
11. j.pemulihan fungsi pelayanan publik.
  1. 2.Kegiatan rekonstruksi, meliputi:
12. a.Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
13. b.pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
14. c.membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
15. d.penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
16. e.partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
17. f.peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
18. g.peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
19. h.peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. 92
  1. 3.Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.
  2. 4.Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah. 93 Sasaran yang dimaksud dalam sub bab ini adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB. Berdasarkan rumusan isu strategi pada Bab II, maka Tujuan dan Sasaran RPB Kabupaten Gunungkidul dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut. 94 Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)
  3. 1.Sumberdaya penanggulangan bencana baik kualitas maupun kuantitasnya belum berdampak pada peningkatan tata kelola penanggulangan bencana. Gunungkidul yang Maju, Mandiri dan Tangguh Menyongsong Peradaban Baru
20. a.Meningkatnya Pelayanan informasi rawan bencana  Pengetahuan masyarakat tentang jenis dan risiko bencana meningkat  Pelayanan informasi rawan bencana terselenggara dengan optimal b) Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan  Terselenggarannya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat c) Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran  Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran a) Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel b) Meningkatnya jumlah desa tangguh bencana  Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana meningkat c) Meningkatnya jumlah satuan pendidikan aman bencana  Pelaksanaan pendidikan aman bencana meningkat
  1. 2.Koordinasi dan komando dalam penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana yang belum berjalan secara optimal dan masih bersifat parsial a) Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana  Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. b) Meningkatnya pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana  Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana c) Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  Peningkatan kapasitas layanan kesehatan d) Terwujudnya permukiman penduduk yang  Layananan penyediaan dan rehabilitasi rumah 95 ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK) inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan layak huni bagi korban bencana meningkat  Layanan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah meningkat
  2. 3.Pesatnya pembangunan dan investasi mendorong terjadinya potensi pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak pada wilayah fisik Kabupaten Gunungkidul mengingat karakteristik wilayahnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana. a) Terciptanya integrasi mitigasi risiko bencana pada perencanaan pembangunan bencana  Pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan telah memasukkan aspek mitigasi risiko bencana  Luas daerah risiko bencana berkurang b) Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca  Penurunan persentase emisi gas rumah kaca dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan c) Terlaksananya pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan  Persentase akses air bersih oleh masyarakat meningkat  Jumlah dropping air  Luas wilayah terdampak banjir berkurang d) Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup  Indeks Kualitas lingkungan hidup
21. i.Indeks Kualitas udara ii. Indeks Kualitas air iii. Tutupan lahan  Persentase volume sampah yang ditangani 96 B. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB Kabupaten Gunungkidul dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk menjawab isu dan permasalahan daerah dalam sasaran RPB. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan penanggulangan bencana daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan dan sasaran RPB. Arah kebijakan adalah keputusan bersama para pemangku kepentingan untuk memberikan arah atau pedoman pelaksanaan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPB. Arah kebijakan dalam RPB dibuat dengan menentukan fokus pada setiap tahun pelaksanaan RPB. Fokus prioritas dapat berbeda setiap tahun pelaksanaan RPB, namun harus dipastikan sinkronisasi dan arahnya untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPB. Satu arah kebijakan mungkin diselesaikan dalam waktu satu tahun atau lebih. Strategi dan arah kebijakan penanganan bencana disajikan dalam Tabel 4.2 berikut. 97 Tabel 4. 2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul ISU STRATE GIS TUJUA N INDIK ATOR TUJU AN PROY EKSI TARG ET SASARAN INDIKATO R SASARA N (DAMPA K) STRATEGI ARAH KEBIJA KAN 1. Sumberd aya penangg ulangan bencana baik kualitas maupun kuantita snya belum berdamp ak pada peningka tan tata kelola penangg ulangan bencana. Gunun gkidul yang Maju, Mandir i dan Tanggu h Menyo ngsong Perada ban Baru Nilai Indeks Ketah anan Daera h Nilai Indek s Ketah anan Daera h (IKD) meni ngkat sebes ar 0,19 pada tahun ke 5. a) Mening katnya Pelayan an informa si rawan bencan a  Pengetah uan masyara kat tentang jenis dan risiko bencana meningk at  Pelayana n informasi rawan bencana terseleng gara dengan optimal Peningkatan kolaborasi dan sinergitas program ketangguha n warga berbasis kalurahan dan penguatan tata kelola PRBBK yang responsif, adaptif, dan berkelanjut an.
(1)Penyusu nan peta tematik risiko bencana kawasan
(2)Sosialisa si KIE Rawan bencana Kabupat en b) Mening katnya pelayan an pencega han dan kesiapsi agaan  Terseleng garannya pelayana n pencegah an dan kesiapsia gaan masyara kat
(1)Pelatiha n pencega han dan mitigasi bencana
(2)Pengend alian operasi dan penyedi aan sarana prasara na pencega han dan kesiapsi agaan bencana c) Mening katnya pelayan an penyela matan dan evakuas i korban kebakar an  Optimaln ya pelayana n penyelam atan dan evakuasi korban kebakara n Penyusunan tata laksana sistem proteksi kebakaran
(1)Meningk atkan kapasita s petugas pemada m dan masyara kat
(2)Meningk atkan pelayan an penyela matan 98 ISU STRATE GIS TUJUA N INDIK ATOR TUJU AN PROY EKSI TARG ET SASARAN INDIKATO R SASARA N (DAMPA K) STRATEGI ARAH KEBIJA KAN dan evakuasi korban kebakar an a) Mening katnya Nilai Akunta bilitas Kinerja Instansi Pemerin tah  Peningka tan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif , transpar an dan akuntabe l Kolaborasi tata kelola penanggula ngan bencana
(1)Meningk atkan kualitas perenca naan, pelaksa naan, pengend alian, monitori ng, evaluasi, pelapora n dan inovasi pemban gunan daerah b) Mening katnya jumlah desa tanggu h bencan a  Peran masyara kat dalam penangg ulangan bencana meningk at Integrasi PRBBK dalam pembangun an ketangguha n masyarakat melalui
(1)Pendam pingan dan fasilitasi integrasi PRB dan SDGs dalam Agenda Kebijaka n dan Pemban gunan Desa/Ka lurahan c) Mening katnya jumlah satuan pendidi kan aman bencan a  Pelaksan aan pendidik an aman bencana meningk at Pemaduan penyelengga raan Program SPAB ke dalam rencana pembangun an jangka menengah daerah bidang pendidikan dan penanggula ngan Bencana
(1)Akselera si sekolah inklusi dan penyelen ggaraan pendidik an yang inklusi. 99 ISU STRATE GIS TUJUA N INDIK ATOR TUJU AN PROY EKSI TARG ET SASARAN INDIKATO R SASARA N (DAMPA K) STRATEGI ARAH KEBIJA KAN 2. Koordina si dan komand o dalam penanga nan darurat serta pemulih an pasca bencana yang belum berjalan secara optimal dan masih bersifat parsial a) Mening katnya pelayan an penyela matan dan evakuas i korban bencan a  Jumlah korban meningg al, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Peningkatan kolaborasi dan sinergitas program ketangguha n warga berbasis kal/kelurah an dan penguatan tata kelola PRBBK yang responsif, adaptif, dan berkelanjut an.
(1)Peningk atan kapasita s relawan penangg ulangan bencana
(2)Penyiap an jalur evakuasi bencana
(3)Penyedi aan sistem peringat an dini b) Mening katnya pelayan an Perlind ungan dan Jamina n Sosial pada Saat dan Setelah Tangga p Darurat Bencan a bagi Korban Bencan a  Terpenu hinya kebutuh an dasar korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Peningkatan perlindunga n dan jaminan sosial pada masyarakat terdampak bencana
(1)Perlindu ngan kepada masyara kat terdamp ak bencana c) Mening katnya Layana n Kesehat an untuk UKM dan UKP Rujuka n Tingkat Daerah Kabupa ten/Kot a  Peningka tan kapasita s layanan kesehata n Penyediaan sumber daya dan panduan strategi peningkatan mutu layanan kesehatan
(1)Peningk atan pelayan an kesehat an dan penanga nan krisis kesehat an akibat bencana dan kejadian luar biasa 100 ISU STRATE GIS TUJUA N INDIK ATOR TUJU AN PROY EKSI TARG ET SASARAN INDIKATO R SASARA N (DAMPA K) STRATEGI ARAH KEBIJA KAN d) Terwuju dnya permuk iman pendud uk yang inklusif, aman, tanggu h dan berkela njutan  Layanan an penyedia an dan rehabilita si rumah layak huni bagi korban bencana meningk at  Layanan penyedia an rumah layak huni bagi masyara kat terkena relokasi program pemerint ah meningk at Peningkatan substansi secara jumlah permukima n yang mengadopsi dan mengimple mentasikan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim
(1)Penanga nan peruma han kumuh, tidak layak huni, dan rumah terdamp ak bencana secara cepat dan akurat 3. Pesatnya pembang unan dan investasi mendoro ng terjadiny a potensi pelangga ran pemanfa atan ruang yang berdamp ak pada wilayah fisik Kabupat en Gunung kidul menging at karakteri stik wilayahn ya yang sangat dipengar uhi oleh kondisi a) Tercipta nya integras i mitigasi risiko bencan a pada perenca naan pemban gunan bencan a  Pembang unan yang direncan akan dan dilaksan akan telah memasu kkan aspek mitigasi risiko bencana  Luas daerah risiko bencana berkuran g Peningkatan penyelengga raan perencanaa n pembangun an dan tata ruang berbasis mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
(1)Pengaru sutamaa n pengelol aan risiko bencana dan perubah an iklim pada seluruh sektor pemban gunan b) Menuru nnya emisi Gas Rumah Kaca  Penurun an persenta se emisi gas rumah kaca dari pertania n, kehutana n, dan penggun Pengendalia n, pengawasan , dan pemeliharaa n lingkungan hidup secara terpadu
(1)Menjami n terpeliha rannya daya dukung dan daya tampun g lingkung an hidup 101 ISU STRATE GIS TUJUA N INDIK ATOR TUJU AN PROY EKSI TARG ET SASARAN INDIKATO R SASARA N (DAMPA K) STRATEGI ARAH KEBIJA KAN iklim global yang menyeba bkan peningka tan frekuens i kejadian bencana. aan lahan c) Terlaks ananya pengelol aan Sumber daya Air yang terpadu dan berwaw asan lingkun gan  Persenta se akses air bersih oleh masyara kat meningk at  Jumlah dropping a  Luas wilayah terdampa k banjir berkuran g Mendorong pengelolaan cerdas sumber daya air Peningkata n pengelol aan sumber daya air d) Mening katnya Kualita s lingkun gan hidup  Indeks Kualitas lingkung an hidup i. Indeks Kualitas udara ii. Indeks Kualitas air iii. Tutupan lahan  Persenta se volume sampah yang ditangani Pengendalia n dan pengawasan pencemaran dan perusakan kualitas lingkungan hidup Meningkat nya informas i lingkung an hidup kepada masyara kat 102 C. Program Penanggulangan Bencana Rumusan program penanggulangan bencana dan indikator pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana disajikan pada Tabel 4.3. Tabel 4. 3. Program penanggulangan bencana dan indikator pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Gunungkidul TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK) PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

1.Mewujudkan peningkatansumberdayapenanggulanganbencana secarakualitas dankuantitas a) Meningkatnya Pelayanan informasirawan bencana  Pengetahuan masyarakat tentang jenis dan risikobencana meningkat

(1)Program Penanggulangan Bencana  Peningkatan Indek Ketahanandaerah  Penurunan Indeks RisikoBencana  Pelayanan informasi rawan bencana terselenggara denganoptimal b) Meningkatnyapelayananpencegahan dankesiapsiagaan  Terselenggarannya pelayanan pencegahan dankesiapsiagaan masyarakat
(1)Program Penanggulangan Bencana  Indek Ketahanan daerah  Indeks Risiko Bencana c) Meningkatnya pelayananpenyelamatan danevakuasi korbankebakaran  Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasikorban kebakaran
(1)Program pencegahan, penanggulangan, Penyelamatankebakaran dan Penyelamatannon kebakaran  Menurunnya risiko bencanakebakaran yang mendukungkualitas IRB  Meningkatnya responsifitasdalam penanganan kejadiankebakaran dan penyelamatan

2.Mewujudkan peningkatankualitas tata kelolapenanggulanganbencana yangterpadu,profesional,transparan danakuntabel a) Meningkatnya Nilai AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah  Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publikyang efektif, responsif,transparan dan akuntabel

(1)Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota  Akuntabilitas Kinerja perangkatdaerah b) Meningkatnya jumlah desa tangguhbencana  Peran masyarakat dalam penanggulangan bencanameningkat
(1)Program Administrasipemerintahan desa  Jumlah desa yang telahmengintegrasikan PRBBK dalamperencanaan desa
(2)Program PenangananBencana  Jumlah kampung yangmelaksanakan sosialisasi
(3)Program Penanggulangan Bencana  Jumlah desa Tangguh bencana 103 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK) PROGRAM INDIKATOR PROGRAM c) Meningkatnya jumlah satuanpendidikan amanbencana  Pelaksanaan pendidikan aman bencana meningkat
(1)Program Penanggulangan bencana rogramPengembangan Kurikulum  Jumlah kurikulum muatanlokal yang ditetapkan  Terbentuk satker SPAB Daerah  Jumlah satuan pendidikan yangmendapatkaan dukunganpenyelenggaraan SPAB

3.Menyelenggarakan penanganan daruratbencana dan pascabencana yangresponsif danhandal a) Meningkatnya pelayananpenyelamatan danevakuasi korbanbencana  Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampakbencana per 100.000 orang.

(1)Program Penanggulangan Bencana  Jumlah masyarakat yangterlayani b) Meningkatnya pelayananPerlindungan danJaminan Sosial padaSaat dan SetelahTanggap DaruratBencana bagiKorban Bencana  Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana padasaat dan setelah tanggapdarurat bencana
(1)Program Penanganan Bencana  Jumlah warga terdampakbencana yang terpenuhi haknya c) MeningkatnyaLayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota  Peningkatan kapasitas layanan kesehatan
(1)Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat  Persentase Pemenuhan StandarPelayanan Minimal (SPM)Bidang Kesehatan d) Terwujudnya permukimanpenduduk yanginklusif, aman,  Layananan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak hunibagi korban bencanameningkat
(1)Program Pengembangan Perumahan  Jumlah rumah terkena dampakbencana dan relokasi yangtertangani 104 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK) PROGRAM INDIKATOR PROGRAM tangguh danberkelanjutan  Layanan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakatterkena relokasi programpemerintah meningkat
(1)Program Kawasan Permukiman  Persentase penanganan  PSU kawasan permukiman

4.Melaksanakan pembangunan yangmampu beradaptasidengan perubahaniklim danmemberikankelestarian padalingkungan hidup a) Terciptanyaintegrasi mitigasirisiko bencana padaperencanaanpembangunanbencana  Pembangunan yang direncanakan dandilaksanakan telahmemasukkan aspek mitigasirisiko bencana  Luas daerah risiko bencana berkurang

(1)Program Penyelenggaraan Penataan Ruang  Tersusunnya dokumenperencanaan penyelenggaraanpenataan ruang yangterintegrasi dengan mitigasi danadaptasi perubagahan iklim
(2)Program Penyelenggaraan Keistimewaan YogyakartaUrusan Tata ruang  Meningkatnya penataan ruangpada Satuan Ruang Strategisuntuk mendukung tata ruangKeistimewaan.
(3)Program Penanggulangan Bencana  iii. Jumlah kawasan – kawasanstrategis Kabupaten yangditingkatkan kapasitasnya
(4)Program Perekonomian dan Pembangunan  Persentase bahan rumusan  kebijakan bidang perekonomiandan  pembangunan yangditindaklanjuti  menjadi rumusan kebijakan
(5)Program Perencanaan, Pengendalian Dan EvaluasiPembangunan Daerah  Persentase kesesuaian dancapaian program dalamperencanaan, pengendalian danevaluasi
(6)Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  Terwujudnya wisata amanbencana 105 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK) PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
(7)Program Peningkatan Daya tarik Destinasi wisata  Daya Tarik Wisata dengansarana  prasarana lengkap;  Pelaku usaha wisata yangterfasilitasi b) Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca  Penurunan persentase emisi gas rumah kaca daripertanian, kehutanan, danpenggunaan lahan
(1)Program Pengendalian Pencemaran dan / ataukerusakan lingkungan  Persentase PengendalianPencemaran Meningkat
(2)Program pengelolaan persampahan  Persentase Sampah  dikelola c) Terlaksananya pengelolaan Sumberdaya Air yangterpadu danberwawasanlingkungan  Persentase akses air bersih oleh masyarakat meningkat  Jumlah dropping a  Luas wilayah terdampak banjir berkurang
(1)Program Pengelolaan Sumberdaya air  Menurunnya luas daerahterdampak banjir  Menurunnya jumlah daerahterdampak kekeringan 
(2)Program Pengelolaan dan pengembangan sistempenyediaan air minum  Menurunnya jumlah pendudukterdampak kekeringan d) Meningkatnya Kualitas lingkunganhidup  Indeks Kualitas lingkungan hidup
1. i.Indeks Kualitas udaraii. Indeks Kualitas air iii. Tutupan lahan  Persentase volume sampah yang ditangani
(1)Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup  Meningkatnya ketaatan pelakuusaha/kegiatan terhadap izinlingkungan dan peraturanperundang-undangan
(2)Program Perencanaan Lingkungan hidup  Presentase dokumenperencanaan lingkungan hidupyang tersusun 106 Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan, sebagai wujud komitmen pemerintah di Kabupaten Gunungkidul dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Gunungkidul. Rencana aksi daerah yang disusun juga mendorong keterlibatan multipihak (lembaga usaha, lembaga kemasyarakatan, dan instansi/organisasi perangkat vertikal. Strategi penyelarasan program dan kegiatan RAD dengan program dan kegiatan pada keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilakukan dengan mencantumkan Kodefikasi dan Nomenklatur. Sehingga setiap Program dan Kegiatan disandingkan dengan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Susunan RAD PRB Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut. 107 Tabel 5. 1. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi ProgramPenanggulanganBencana 1.05.03 I. Indek KetahanandaerahII. Indeks Risiko Bencana PelayananInformasi rawanbencanaKabupaten 1.05.03.2.01 Persentase (%)penyelesaian dokumensampai dinyatakansah/legal . Review Kajian Risiko Bencana 1.05.03.2.01.0003 KabGunungkidul BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Persentase (%) jumlahpenduduk di kawasanrawan bencana yangmemperoleh informasirawan bencana sesuaijenis ancaman bencana Sosialisasi, Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE)Rawan BencanaKabupaten/Kota (Per JenisBencana) 1.05.03.2.01.0004 Daerah RisikoTinggi BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Penataan SistemDasarPenanggulanganBencana 1 05 03 2.04 Tersediannya Personiluntuk MendukungPeningkatanKemampuan danKeterampilanKabupaten/Kota dalamMemberikanKomunikasi,Informasi, dan EdukasiRawan Bencana LintasKabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDMAparatur PenanggulanganBencana Kabupaten/Kota 1 05 03 2.04 0007 KabupatenGunungkidul BPBDBKD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPenanggulanganBencana 1.05.03 I. Indek KetahanandaerahII. Indeks Risiko Bencana PelayananPencegahan danKesiapsiagaanTerhadapBencana 1.05.03.2.02 Persentase (%)penyelesaian dokumensampai dinyatakansah/legal . Penyusunan RencanaPenanggulangan BencanaKabupaten/Kota 1.05.03.2.02.0014 KabupatenGunungkidul BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul 108 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi Jumlah Akar MasalahRisiko Bencanaterselesaikan Pengelolaan Risiko BencanaKabupaten/Kota 1.05.03.2.02.0014 Satuan RuangStrategis BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul jumlah aparatur danwarga negara yangmengikuti pelatihan Pelatihan Pencegahan danMitigasi BencanaKabupaten/Kota 1.05.03.2.02.0016 WilayahRisiko Tinggidan Sedang BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Persentase (%) KepuasanMasyarakat Pengendalian Operasi danPenyediaan Sarana PrasaranaKesiapsiagaan TerhadapBencana Kabupaten/Kota(Penguatan Kapasitaskelembagaan PUSDALOPS) 1.05.03.2.02.0017 PUSDALOPSBPBD BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Persentase (%) jumlahwarga negara yangmendapat peralatanperlindungan Penyediaan PeralatanPerlindungan danKesiapsiagaan TerhadapBencana 1.05.03.2.02.0015 DestanaMadya BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Persentase (%) jumlahPersonil TRC yangDikembangkanKapasitas Teknis danManajerialnya Pengembangan Kapasitas TimReaksi Cepat (TRC) BencanaKabupaten/Kota 1.05.03.2.02.008 Kabupaten BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Persentase (%)penyelesaian dokumensampai dengandinyatakan sah/legal Penyusunan RencanaKontijensi 1 05 03 2.02 0009 Kabupaten BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul 109 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi Persentase (%) jumlahaparatur dan warganegara yang ikutpelatihan. Gladi Kesiapsiagaan TerhadapBencana 1 05 03 2.02 0010 Kabupaten BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Persentase (%)penyelesaian dokumensampai dengandinyatakan sah/legal Legalisasi RencanaPenanggulangan KedaruratanBencana 1 05 03 2.02 0011 Kabupaten BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Persentase (%) JumlahKeluarga yang MengikutiPelatihan KeluargaTanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga TanggapBencana Alam 1 05 03 2.02 0012 Desa RawanLongsor BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Programpencegahan,penanggulangan,Penyelamatankebakaran danPenyelamatannon kebakaran 1.05.04 a. Menurunn ya risiko bencanakebakaran yangmendukungkualitas IRBb. Meningkat nya responsifitasdalampenanganankejadiankebakaran danpenyelamatan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan,dan PenangananBahanBerbahaya danBeracunKebakaran dalamDaerahKabupaten/Kota 1.05.04.2.01 Persentasekesiapsiagaan danpencegahan bahayakebakaran Pencegahan Kebakaran dalamDaerah Kabupaten/Kota(Legalisasi dokumen RISPKPKabupaten) 1 05 04 2.01 0001 Kabupaten BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Persentase penanganandan penyelamatankejadian kebakaran Pemadaman dan PengendalianKebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota 1 05 04 2.01 0002 Kabupaten BPBDDAMKAR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Persentase Penyelamatandan Evakuasi KorbanKebakaran dan NonKebakaran Penyelamatan dan EvakuasiKorban Kebakaran dan NonKebakaran 1 05 04 2.01 0003 Kabupaten BPBDDAMKAR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul 110 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi Persentase PenangananBahan Berbahaya danBeracun Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalamDaerah Kabupaten/Kota 1 05 04 2.01 0004 Kabupaten BPBDDAMKAR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah sarana danPrasarana Pencegahan,PenanggulanganKebakaran dan AlatPelindung Diri yangmemenuhi standart Standarisasi Sarana danPrasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakarandan Alat Pelindung Diri 1 05 04 2.01 0005 Kabupaten BPBDDAMKAR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah Sarana danPrasarana Pencegahan,PenanggulanganKebakaran dan AlatPelindung Diri tersedia Pengadaan Sarana danPrasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakarandan Alat Pelindung Diri(Penyediaan Pos SektorPemadam Kebakaran) 1 05 04 2.01 0017 WonosariSemanu(Saptosari-Paliyan)(Ngawen-Nglipar)Playen DPUPRBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah kejadiankebakaran yangditangani oleh relawankebakaran yangdibentuk dan/ataudibawah pembinaanPemda dalam waktutanggap = 100 % Pembinaan Aparatur PemadamKebakaran 1 05 04 2.01 0007 Desa RawanKebakaran BPBDDAMKAR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul terbangunnya sistemkomunikasi informasikebakaran (SKIK) yangterintegrasi sampai ditingkat kelurahan/desa Pengelolaan SistemKomunikasi dan InformasiKebakaran dan Penyelamatan(SKIK) 1 05 04 2.01 0008 Desa RawanKebakaran BPBDDAMKARDPMK Jumlah kerjasamapenanganan kejadian Penyelenggaraan Kerja Samadan Koordinasi antar Daerah 1 05 04 2.01 0018 SFDRRRPJPN 111 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi kebakaran yangdilaksanakan Berbatasan, antar Lembaga,dan Kemitraan dalamPencegahan, Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran danPenyelamatan Non Kebakaran SlemanBantulWonogiri BPBDDAMKARTAPEM RIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah keluarga yangmendapatkan pelatihan Pelatihan Keluarga TanggapBencana Rumah Tangga 7 01 03 2.06 0011 Desa RawanBencana BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul InspeksiPeralatanProteksiKebakaran 1.05.04.2.02 Dokumen inventarissarana prasaranaproteksi kebakaran Pendataan Sarana PrasaranaProteksi Kebakaran(Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan HarusMemiliki Sistem ProteksiKebakaran 1 05 04 2.02 0001 PerkotaanWonosari,Perkotaansambipitu,perkantoranpemda BPBDDAMKAR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Penilaian Sarana PrasaranaProteksi Kebakaran 1 05 04 2.02 0002 PerkotaanWonosari,Perkotaansambipitu,perkantoranpemda BPBDDAMKAR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul InvestigasiKejadianKebakaran 1.05.04.2.03 Jumlah laporan hasilinvestigasi Investigasi KejadianKebakaran, Meliputi Penelitiandan Pengujian PenyebabKejadian Kebakaran 1 05 04 2.03 0001 KabGunungkidul BPBDDAMKAR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul PemberdayaanMasyarakatdalamPencegahanKebakaran 1.05.04.2.04 Terlaksananya kegiatanPemberdayaanMasyarakat DalamPencegahan danPenanggulanganKebakaran MelaluiSosialisasi dan EdukasiMasyarakat yang Pemberdayaan Masyarakatdalam Pencegahan danPenanggulangan KebakaranMelalui Sosialisasi danEdukasi Masyarakat (edukasipencegahan kebakaran) 1 05 04 2.04 0001 Desa RawanBencana BPBDDAMKAR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul 112 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi memprioritaskanpenyelamatankhususnya perempuan,anak-anak, lansia, dandisabilitasJumlah satlakar danbalakar yang dibentuk Pembentukan dan PembinaanRelawan Pemadam Kebakaran 1 05 04 2.04 0002 Desa RawanKebakaran BPBDDAMKAR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul DPMK PenyelenggaraanOperasiPencarian danPertolonganTerhadap KondisiMembahayakanManusia 1.05.04.2.05 Jumlah operasiPencarian danPertolongan padaPeristiwa yang Menimpa,Membahayakan,dan/atau MengancamKeselamatan Manusiaterlakasana Penyelenggaraan OperasiPencarian dan Pertolonganpada Peristiwa yang Menimpa,Membahayakan, dan/atauMengancam KeselamatanManusia 1 05 04 2.05 0001 Gunungkidul BPBDDAMKARDPMK SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah sarana danPrasarana Pencarian danPertolongan TerhadapKondisi MembahayakanManusia/Penyelamatandan Evakuasi yangmemenuhi standart Standarisasi Sarana danPrasarana Pencarian danPertolongan Terhadap KondisiMembahayakanManusia/Penyelamatan danEvakuasi 1 05 04 2.05 0002 KabGunungkidul BPBDDAMKAR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Ketersediaan Sarana danPrasarana Pencarian danPertolongan TerhadapKondisi membahayakanManusia/Penyelamatandan Evakuasi Pengadaan Sarana danPrasarana Pencarian danPertolongan Terhadap KondisiMembahayakanManusia/Penyelamatan danEvakuasi 1 05 04 2.05 0005 WonosariSemanu(Saptosari-Paliyan)(Ngawen-Nglipar)Playen BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Pembinaan Aparatur Pencariandan Pertolongan Terhadap 1 05 04 2.05 0004 Gunungkidul BPBD SFDRRRPJPN 113 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi Jumlah aparatur SARyang memilikikompetensi Kondisi MembahayakanManusia/Penyelamatan danEvakuasi RIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPenunjangUrusanPemerintahdaerahKabupaten/ Kota X.XX.01 a. Akuntabilita s Kinerjaperangkat daerah PenataanOrganisasi X.XX.01.2.13 Nilai SAKIP OPDpengampu SPMKebencanaan Monitoring, Evaluasi danPengendalian KualitasPelayanan Publik dan TataLaksana X XX 01 2.13 0004 Gunungkidul BPBD RPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul PenataanOrganisasi BPBDKabGunungkidulsebagaipengampu suburusan bencanadan sub urusankebakaran 82,5 83 83,5 ProgramAdministrasipemerintahandesa 2.13.04 Jumlah desayang telahmengintegrasikan PRBBK dalamperencanaandesa Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahanDesa 2.13.04.2.01 Jumlah perencanaanpembangunan desa yangmengarusutamakanpenanggulanganbencana Fasilitasi PenyusunanPerencanaan PembangunanDesa 2 13 04 2.01 0003 Gunungkidul DPMKBPBDBAPPEDA SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul JumlahUrusan/KewenanganKabupaten/Kota yangDilaksanakan oleh Desa Pelaksanaan PenugasanUrusan/KewenanganKabupaten/Kota yangDilaksanakan oleh Desa 2 13 04 2.01 0017 Gunungkidul DPMKBPBDBAPPEDA SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPenangananBencana 1.06.06 a. Jumlah kampung yangmelaksanakansosialisasi PenyelenggaraanPemberdayaanMasyarakatTerhadapKesiapsiagaanBencanaKabupaten/Kota 1.06.06.2.02 Jumlah kampung siagabencana terbentuk Koordinasi, Sosialisasi danPelaksanaan Kampung SiagaBencana 1 06 06 2.02 0001 Desa RawanBencana DINSOSBPBDDPMK SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul 114 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi Jumlah taruna siagabencana yang terbentuk Koordinasi, Sosialisasi danPelaksanaan Taruna SiagaBencana 1 06 06 2.02 0002 Desa RawanBencana DINSOSBPBDDPMK SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPenanggulanganBencana 1.05.03 i. Jumlah desa Tangguhbencana PelayananPencegahan danKesiapsiagaanTerhadapBencana 1.05.03.2.02 Persentase kawasanyang ditingkatkankapasitasnya Penguatan Kapasitas Kawasanuntuk Pencegahan danKesiapsiagaan 1.05.03.2.02.0006 Desa/Kalurahan BPBDDPMD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPengembanganKurikulum 1.01.03 1. Jumlah kurikulummuatan lokalyang ditetapkan PenetapanKurikulumMuatan LokalPendidikanDasar 1.01.03.3.01 Persentase Muatan Lokaldalam KBM Pengembangan kurikulummuatan lokal sesuaikarakteristik dan budayadaerah bagi Pendidikan Dasar 1.01.03.3.01.005 SD & SMP DISDIKBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul PenetapanKurikulumMuatan LokalPendidikan AnakUsia Dini DanPendidikanNonformal 1.01.03.3.02 Pengembangan kurikulummuatan lokal sesuaikarakteristik dan budayadaerah bagi Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan NonFormal 1.01.03.3.02.004 PAUD &PendidikanKeagamaan DISDIKBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPenanggulanganbencana 1.05.03 1. Terbentuk satker SPABDaerah2. Jumlah satuanpendidikan yangmendapatkaandukunganpenyelenggaraanSPAB PelayananPencegahan danKesiapsiagaanTerhadapBencana 1 05 03 2.02 Jumlah PD dan lembagayang terlibat dalamSatker SPAB Penguatan Kapasitas Kawasanuntuk Pencegahan danKesiapsiagaan 1 05 03 2.02 0006 SD & SMP DISDIKBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah satuanpendidikan yang telahmenerapkan SPAB 1.05.03 PelayananPenyelamatan 1 05 03 2.03 1 05 03 2.03 0001 Gunungkidul DINKES SFDRRRPJPN 115 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi ProgramPenanggulanganBencana a. Jumlah masyarakat yangterlayani dan EvakuasiKorban Bencana Jumlah KLB yangdirespon Respon Cepat Kejadian LuarBiasa Penyakit/WabahZoonosis Prioritas RIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Terlaksananya ResponCepat Darurat BencanaPenanganan Awal UntukPenetapan StatusDarurat Bencana PalingLama 1 X 24 Jam Respon Cepat Darurat BencanaKabupaten/Kota 1 05 03 2.03 0002 Gunungkidul BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Terlaksananya Upayauntuk Menemukan,Menolong, maupunMemindahkan KorbanBencana Dari LokasiBencana ke Tempat yangAman Pencarian, Pertolongan danEvakuasi Korban BencanaKabupaten/Kota 1 05 03 2.03 0003 Gunungkidul BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah Korban Bencanayang MendapatkanDistribusi Logistik Penyediaan LogistikPenyelamatan dan EvakuasiKorban BencanaKabupaten/Kota 1 05 03 2.03 0009 Gunungkidul BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Penyelamatan danEvakuasi KorbanBencanaJumlah LaporanPelaksanaan AktivasiSistem KomandoPenanganan DaruratBencanaKabupaten/Kota Aktivasi Sistem KomandoPenanganan Darurat Bencana 1 05 03 2.03 0011 Gunungkidul BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah dokumen SKPenetapan StatusDarurat Bencana danSKPDB yang Ditetapkan Respon Cepat Bencana NonAlam Epidemi/Wabah Penyakit 1 05 03 2.03 0010 Gunungkidul BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PB 116 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi Paling Lama 1x24 Jamberdasarkan HasilDokumen LaporanInvestigasi KLB danEpidemiologi Terpadu RPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPenangananBencana 1.06.06
(2)Jumlah warga terdampakbencana yangterpenuhihaknya PerlindunganSosial KorbanBencana Alamdan SosialKabupaten/Kota 1 06 06 2.01 Jumlah Orang yangMendapatkan Penyediaan Makanan 1 06 06 2.01 0001 Wilayah ygditetapkanbencana DINSOSP3ABPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Permakanan 3x1 Haridalam MasaTanggap Darurat(Pengungsian)KewenanganKabupaten/KotaJumlah Orang yangMendapatkan Penyediaan Sandang 1.06.06.2.01.02 Wilayah ygditetapkanbencana DINSOSP3ABPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Pakaian danKelengkapan Lainnyayang Tersedia pada MasaTanggapDarurat (Pengungsian)dan Pasca BencanaKewenanganKabupaten/KotaJumlah Orang yangMendapatkanPenanganan Khususbagi Kelompok RentanKewenanganKabupaten/Kota 117 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi Jumlah TempatPengungsianKewenanganKabupaten/Kota Penyediaan TempatPenampungan Pengungsi 1 06 06 2.01 0003 Wilayah ygditetapkanbencana DINSOSP3ABPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Penanganan Khusus bagiKelompok Rentan 1 06 06 2.01 0004 Wilayah ygditetapkanbencana DINSOSP3ABPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah Korban Bencanayang MendapatkanLayanan DukunganPsikososial KewenanganKabupaten/Kota Pelayanan DukunganPsikososial 1 06 06 2.01 0005 Wilayah ygditetapkanbencana DINSOSP3ABPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPemenuhanUpaya KesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakat 1.02.02
(1)Persentase PemenuhanStandarPelayananMinimal (SPM)BidangKesehatan PenyediaanLayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota 1 02 02 2.02 Persentase Unitpelayanan yangmenerapkan standartpelayanan Pengelolaan pelayanankesehatan bagi penduduk padakondisi kejadian luar biasa 1 02 02 2.02 0013 Wilayah ygditetapkanbencana DINKESBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Pengelolaan PelayananKesehatan bagi PendudukTerdampak Krisis KesehatanAkibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana dan/atauBerpotensi Bencana 1 02 02 2.02 0014 Wilayah ygditetapkanbencana DINKESBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPengembanganPerumahan 1.04.02
(1)Jumlah rumah terkenadampak bencana PendataanPenyediaan danRehabilitasiRumah Korban 1 04 02 2.01 Jumlah data IdentifikasiPerumahan di LokasiRawan Bencana atauTerkena Relokasi Identifikasi Perumahan diLokasi Rawan Bencana atau 1 04 02 2.01 0007 WilayahTerdampakBencana DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PB 118 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi dan relokasi yangtertangani Bencana atauRelokasi ProgramKabupaten/Kota ProgramKabupaten/Kota Terkena Relokasi ProgramKabupaten/Kota RPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah data Lahan-Lahan Potensial sebagaiLokasi RelokasiPerumahan Identifikasi Lahan-LahanPotensial sebagai LokasiRelokasi Perumahan 1.04.02.2.01. 02 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah data RumahKorban BencanaKejadian Sebelumnyayang Belum Tertangani Pengumpulan Data RumahKorban Bencana KejadianSebelumnya yang BelumTertangani 1.04.02.2.01. 03 DPUPRKP SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Sosialisasi danPersiapanPenyediaan danRehabilitasiRumah KorbanBencana atauRelokasi ProgramKabupaten/Kota 1 04 02 2.02 Jumlahorang/Sukarelawan yangMengikuti SosialisasiStandar TeknisPenyediaan danRehabilitasi RumahKorban BencanaKabupaten/Kota Sosialisasi Standar TeknisPenyediaan dan RehabilitasiRumah kepadaMasyarakat/SukarelawanTanggap Bencana 1 04 02 1.02 0001 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlahorang/Sukarelawan yangMengikuti SosialisasiStandar TeknisPenyediaan danRehabilitasi RumahKorban Bencana Pembentukan dan PelatihanTim Satgas, Tim Pendampingdan Fasilitator 1 04 02 2.02 0004 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Rembug Warga untukMenentukan Calon PenerimaRumah bagi Korban Bencana 1 04 02 2.02 0007 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul 1 04 02 2.02 0006 SFDRRRPJPN 119 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi Koordinasi untuk MenyepakatiPenerima dan Jenis Pelayanan DPUPRKPBPBD RIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Pembangunandan RehabilitasiRumah KorbanBencana atauRelokasi ProgramKabupaten/Kota 1 04 02 2.03 Jumlah rumah yangdibangun dandirehabilitasi Rehabilitasi Rumah bagiKorban Bencana 1 04 02 2.03 0001 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Dokumen laporan hasilpemeliharaanperumahan Operasional dan PemeliharaanLingkungan Perumahan padaRelokasi ProgramKabupaten/Kota 1 04 02 2.03 0006 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramKawasanPermukiman 1.04.03 Persentasepenanganan PSUkawasanpermukiman Penerbitan IzinPembangunandanPengembanganKawasanPermukiman 1 04 02 2.06 Jumlah kawasan danpermukiman kumuhyang berhasildikendalikan Fasilitasi PemenuhanKomitmen Penerbitan IzinPembangunan danPengembangan PerumahanTerintegrasi Secara Elektronik 1 04 02 2.06 0001 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Koordinasi dan SinkronisasiPengendalian Pembangunandan PengembanganPerumahan 1 04 02 2.06 0003 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Penataan danPeningkatanKualitasKawasanPermukimanKumuh denganLuas di Bawah10 (Sepuluh) Ha 1 04 03 2.02 Jumlah data perumahandan permukiman kumuh Survei dan Penetapan LokasiPerumahan dan PermukimanKumuh 1 04 03 2.02 0014 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul 120 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi Jumlah dokumenRencana Pencegahandan PeningkatanKualitas PerumahanKumuh dan PermukimanKumuh Penyadaran Publik PencegahanTumbuh dan BerkembangnyaPermukiman Kumuh 1 04 03 2.02 0004 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah rumah tidaklayak huni yangdiperbaiki Perbaikan Rumah Tidak LayakHuni 1 04 03 2.03 0002 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Kelompok masyarakatyang ditingkatkankapasitasnya Pembentukan/PembinaanKelompok Swadaya Masyarakatdi Permukiman Kumuh 1 04 03 2.02 0012 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPenyelenggaraanPenataan Ruang 1.03.12 Tersusunnyadokumenperencanaanpenyelenggaraanpenataan ruangyang terintegrasidengan mitigasidan adaptasiperubagahaniklim Koordinasi danSinkronisasiPerencanaanTata RuangDaerahKabupaten/Kota 1 03 12 2.02 Jumlah dokumen RTRWyang diintegrasikandengan mitigasi danadaptasi perubahaniklim Koordinasi dan SinkronisasiPenyusunan RTRWKabupaten/Kota (IntegrasiKRB dengan RTRW KabGunungkidul) 1 03 12 2.02 0001 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah dokumen RRTRyang diintegrasikandengan mitigasi danadaptasi perubahaniklim Koordinasi dan SinkronisasiPenyusunan RRTRKabupaten/Kota 1 03 12 2.02 0002 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah masyarakat yangterlibat dalamperencanaan penataanruang Peningkatan Peran Masyarakatdalam Penataan Ruang 1 03 12 2.02 0003 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIY 121 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi RPJMD Kab.Gunungkidul Koordinasi danSinkronisasiPemanfaatanRuang DaerahKabupaten/Kota 1 03 12 2.03 Jumlah koordinasi yangdilaksakan Koordinasi PenyelenggaraanPenataan Ruang 1 03 12 2.03 0003 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah informasi tataruang yangdipublikasikan Sistem Informasi PenataanRuang 1 03 12 2.03 0006 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Koordinasi danSinkronisasiPengendalianPemanfaatanRuang DaerahKabupaten/Kota 1 03 12 2.04 Kebijakan insentifdisinsentif yang dapatdilaksanakan Pengenaan SanksiAdministratif terhadappelanggaran pemanfaatanruang dalam RTR 1 03 12 1.04 0008 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS)Bidang Penataan Ruangyang tersertifikasi Operasionalisasi Tugas danFungsi Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) Bidang PenataanRuang 1 03 12 1.04 0003 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah koordinasi yangdilaksakan Koordinasi PelaksanaanPenataan Ruang 1 03 12 1.04 0004 DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPenyelenggaraanKeistimewaanYogyakarta 1.03.13 Meningkatnyapenataan ruangpada SatuanRuang Strategis PerencanaanTata RuangSatuan RuangStrategis 1 03 13 5.01 Jumlah dokumenRencana Rinci TataRuang pada SatuanRuang Strategis Penyusunan Rencana RinciTata Ruang pada Satuan 1 03 13 5.01 0007 SokolimanPansela DPTRBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PB 122 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi Urusan Tataruang untukmendukung tataruangKeistimewaan. Kasultanan danKadipaten Kasultanan danKadipaten Ruang Strategis Kasultanandan Kadipaten KarstGunungsewu RPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah dokumenRencana Induk SatuanRuang StrategisKasultanan danKadipaten Penyusunan Rencana IndukSatuan Ruang StrategisKasultanan dan Kadipaten 1 03 13 5.01 0003 SokolimanPanselaKarstGunungsewu DPTRBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Kinerja perangkat daerahterkait penataan ruang PerencanaanProgram/Kegiatan Urusan TataRuang 1 03 13 5.01 0005 Gunungkidul DPTR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah dan jenisinformasi tata ruangyang disosialisasikan Penyebarluasan InformasiRencana Tata Ruang 1 03 13 5.01 0006 Gunungkidul DPTR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul PemanfaatanRuang SatuanRuang StrategisKasultanan danKadipaten 1 03 13 5.02 Jumlah DokumenPemanfaatan RuangSatuan Ruang StrategisPantai SelatanGunungkidul Pemanfaatan Ruang SatuanRuang Strategis Pantai SelatanGunungkidul 1 03 13 5.02 0018 Gunungkidul BPBDDPTR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Penangangan risiko bencanaSRS Pantai selatan Jumlah DokumenPemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang SatuanRuang Strategis Karst GunungSewu 1 03 13 5.02 0003 Gunungkidul BPBDDPTR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PB 123 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi Satuan Ruang StrategisKarst Gunung Sewu RPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah DokumenPemanfaatan RuangSatuan Ruang StrategisSokoliman Pemanfaatan Ruang SatuanRuang Strategis Sokoliman 1 03 13 5.02 0015 Gunungkidul BPBDDPTR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul PengendalianPemanfaatanPenataan RuangSatuan RuangStrategis 1 03 13 5.03 Jumlah DokumenPengawasanPenyelenggaraanPenataan Ruang Pengawasan PenyelenggaraanPenataan Ruang 1 03 13 5.03 0001 Gunungkidul BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPenanggulanganBencana 1.05.03 ii. Jumlah kawasan –kawasanstrategisKabupaten yangditingkatkankapasitasnya PelayananPencegahan danKesiapsiagaanTerhadapBencana 1 05 03 1.02 Jumlah dokumenrencana mitigasi padasatuan ruang strategis Penguatan Kapasitas Kawasanuntuk Pencegahan danKesiapsiagaan 1 05 03 1.02 0013 Gunungkidul BPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul 124 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi ProgramPerekonomiandanPembangunan 4.01.03 Persentase bahanrumusankebijakan bidangperekonomiandanpembangunanyangditindaklanjutimenjadirumusankebijakan PelaksanaanAdministrasiPembangunan 4 01 03 2.02 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian danEvaluasi ProgramPembangunan 4 01 03 2.02 0002 Gunungkidul SETDA SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Pengendalian danEvaluasi ProgramPembangunanJumlah Laporan HasilPengelolaan Evaluasidan PelaporanPelaksanaanpembangunan Pengelolaan Evaluasi danPelaporan PelaksanaanPembangunan 4 01 03 2.02 0003 Gunungkidul SETDA SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul PemantauanKebijakanSumber DayaAlam 4 01 03 2.04 Tersusunnya bahanevaluasi kebijakanPertanian, Kehutanan,kelautan dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi danEvaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan, Kelautan, danPerikanan 4 01 03 2.04 0001 Gunungkidul DKP SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Tersusunnya bahanevaluasi kebijakanPertambangan danLingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi danEvaluasi KebijakanPertambangan dan LingkunganHidup 4 01 03 2.04 0002 Gunungkidul SETDADLH SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul 125 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi Tersusunnya bahanevaluasi kebijakanEnergi dan Air Koordinasi, Sinkronisasi danEvaluasi Kebijakan Energi danAir 4 01 03 2.04 0003 Gunungkidul SETDADLH SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPerencanaan,PengendalianDan EvaluasiPembangunanDaerah 5.01.02 Persentasekesesuaian dancapaian programdalamperencanaan,pengendaliandan evaluasi PenyusunanPerencanaan danPendanaan 5 01 02 2.01 Jumlah TelaahanDokumen PerencanaanPembangunan Daerah Koordinasi PenelaahanDokumen PerencanaanPembangunan Daerah denganDokumen Kebijakan Lainnya 5 01 02 2.01 0002 Gunungkidul BAPPEDABPKAD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah PelaksanaanForum PerangkatDaerah/Lintas PerangkatDaerah Koordinasi Pelaksanaan ForumPerangkat Daerah/LintasPerangkat Daerah 5 01 02 2.01 0004 Gunungkidul BAPPEDASETDA SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Pengendalian,Evaluasi danPelaporan BidangPerencanaanPembangunanDaerah 5 01 02 2.03 Dokumen hasilmonitoring pelaksanaanRencanaPenanggulanganBencana Koordinasi PengendalianPerencanaan dan PelaksanaanPembangunan Daerah diKabupaten/Kota 5 01 02 2.03 0001 Gunungkidul BAPPEDASETDA SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul keterkaitan dankonsistensi antaraperencanaan,penganggaran,pelaksanaan danpengawasan Monitoring, Evaluasi danPenyusunan Laporan BerkalaPelaksanaan PembangunanDaerah 5 01 02 2.03 0003 Gunungkidul BAPPEDASETDA SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPeningkatan 3.26.02 3 26 02 2.01 Tersediannya rambu –rambu peringatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 3 26 02 2.01 0005 Gunungkidul SFDRRRPJPN 126 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi Daya TarikDestinasiPariwisata Terwujudnyawisata amanbencana Pengelolaan DayaTarik WisataKabupaten/Kota bencana di destinasiwisata dalam Daya Tarik WisataUnggulan Kabupaten/Kota DINPARDPUPRKP RIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Persentase daya tarikwisata yang telahmenerapkan manajemenkrisis kepariwisataan Monitoring dan EvaluasiPengelolaan Daya Tarik WisataKabupaten/Kota 3 26 02 2.01 0007 Gunungkidul DINPAR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Presentase pengelolaDTW yang telah memilikibusiness continuity plandalam menghadapiancaman bencana Peningkatan Kapasitas SDMPengelola Daya Tarik WisataUnggulan Kabupaten/Kota 3 26 02 2.01 0008 Gunungkidul DINPARDPKUKMT SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul (g) Program PeningkatanDaya tarikDestinasi wisata 3.26.02 Daya TarikWisata dengansarana prasaranalengkap; Pelakuusaha wisatayang terfasilitasi PengelolaanDestinasiPariwisataKabupaten/Kota 3 26 02 2.03 Terwujudnya desa wisataaman bencana Pemberdayaan Masyarakatdalam Pengelolaan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota 3 26 02 2.03 0006 Gunungkidul DINPARBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Persentase DTW dandesa wisata yang telahtersertifikasi Penerapan Destinasi PariwisataBerkelanjutan dalamPengelolaan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota 3 26 02 2.03 0007 Gunungkidul DINPAR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah usaha pariwisatayang telah terseftifikasi Pengawasan dan PembinaanKepatuhan Pelaku Usaha yang 3 26 02 2.04 0006 Gunungkidul DINPAR SFDRRRPJPN 127 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi CHSE yang dibina dandiawasi telah tersertifikasi CHSE(berdasarkan Permenpar No 13tahun 2020 dan SNI9042:2021) dalammelaksanakan Standar CHSEdi Kab./Kota RIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah usaha pariwisatadan ekonomi kreatif yangdifasilitasi sertifikasi SNI9042:2021 Fasilitasi Sertifikasi SNI9042:2021 (SNI CHSE) diKabupaten Kota 3 26 02 2.04 0008 Gunungkidul DINPAR SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPengendalianPencemaran dan/ atau kerusakanlingkungan 2.11.03 PersentasePengendalianPencemeranmeningkat PencegahanPencemarandan/atauKerusakanLingkunganHidupKabupaten/Kota 2 11 03 1.01 Jumlah Dokumen HasilKoordinasi danSinkronisasiInventarisasi GRK darisektor lingkungan hidupyang Dilaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi danPelaksanaan PengendalianEmisi Gas Rumah Kaca,Mitigasi dan AdaptasiPerubahan Iklim 2 11 03 1.01 0002 Gunungkidul DLH SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Tersusunnya DokumenUji Kualitas LingkunganHidup DilaksanakanTerhadap Media Tanah,Air, Udara, dan Laut Pelaksanaan PencegahanPencemaran Lingkungan Hidupterhadap Media Tanah, Air,Udara dan Laut 2 11 03 1.01 0001 DLH SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Terlaksananya upayamitigasi perubahan iklim 2 11 03 1.01 0005 DLH SFDRRRPJPN 128 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi di Tingkatkabupaten/kota Pelaksanaan upaya mitigasiperubahan iklim tingkatkabupaten/kota RIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah pelaksanaanadaptasi perubahaniklim Pelaksanaan upaya adaptasiperubahan iklim tingkatkabupaten/kota 2 11 03 1.01 0007 DLH SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Programpengelolaanpersampahan 2.11.11 PersentaseSampah dikelola PengelolaanSampah 2 11 11 2.01 Jumlah Masyarakat,Kelompok Masyarakatatau Para Pihak Lainnyayang Terlibat Aktif dalamKegiatan PengelolaanSampah BerbasisMasyarakat Peningkatan Peran SertaMasyarakat dalam PengelolaanPersampahan 2 11 11 2.01 DLH SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah Sarana danPrasarana PenangananSampah untuk KegiatanPemilahan,Pengumpulan,Pengangkutan,Pengolahan, danPemrosesan Akhir Penyediaan Sarana danPrasarana PengelolaanPersampahan diTPA/TPST/SPAKabupaten/Kota 2 11 11 2.01 0007 DLH SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah sampah yangdimanfaatkan kembali Pengurangan sampah melaluipemanfaatan kembali sampah 2 11 11 2.01 0013 DLH SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul 129 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi ProgramPengelolaanSumber daya air 1.03.02 Menurunnyaluas daerahterdampak banjirMenurunnyajumlah daerahterdampakkekeringan Pengelolaan SDAdan BangunanPengaman Pantaipada WilayahSungai (WS)dalam 1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota 1 03 02 2.01 Jumlah FloodForecasting And WarningSystem (FFWS) yangDibangun Pembangunan FloodForecasting And WarningSystem (FFWS) 1 03 02 2.01 0019 Daerah rawanBanjir DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah Embung AirBaku yang Dioperasikandan Dipelihara Operasi dan PemeliharaanEmbung Air Baku 1 03 02 2.01 0051 DaerahRawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah Penampung AirAlami Lainnya yangDirevitalisasi Revitalisasi Penampung AirAlami Lainnya 1 03 02 2.01 0067 DaerahRawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah Penampung AirAlami Lainnya yangDioperasikan danDipelihara Operasi dan PemeliharaanPenampung Air Alami Lainnya 1 03 02 2.01 0068 DaerahRawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul PanjangBreakwater/Seawall danBangunan PengamanPantai Lainnya yangDioperasikan danDipelihara Operasi dan PemeliharaanBreakwater/Seawall danBangunan Pengaman PantaiLainnya 1 03 02 2.01 0074 Daerah rawanAbrasi & GEA DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah Sumur AirTanah untuk Air Baku Operasi dan PemeliharaanSumur Air Tanah untuk AirBaku 1 03 02 2.01 0095 DaerahRawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PB 130 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi yang Dioperasikan danDipelihara RPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Pengembangandan PengelolaanSistem IrigasiPrimer danSekunder padaDaerah Irigasiyang Luasnya diBawah 1000 Hadalam 1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota 1 03 02 2.02 Panjang Jaringan IrigasiPermukaan yangDibangun Pembangunan Jaringan IrigasiPermukaan 1 03 02 2.02 0002 DaerahRawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah Sumur JaringanIrigasi Air Tanah yangDibangun Pembangunan Sumur JaringanIrigasi Air Tanah 1 03 02 2.02 0006 DaerahRawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPengelolaan danpengembangansistempenyediaan airminum 1.03.03 Menurunnyajumlahpendudukterdampakkekeringan Pengelolaan danPengembanganSistemPenyediaan AirMinum (SPAM) diDaerahKabupaten/Kota 1 03 03 2.01 Jumlah SistemPenyediaan Air Minum(SPAM) Bukan JaringanPerpipaan yangDibangun Pembangunan SistemPenyediaan Air Minum (SPAM)Bukan Jaringan Perpipaan 1 03 03 2.01 0022 DaerahRawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah Lembaga SistemPenyediaan Air Minum(SPAM) yangditingkatkankapasitasnya Peningkatan KapasitasKelembagaan SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) 1 03 03 2.01 0023 Daerah rawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah Masyarakat yangdibina dan diberdayakandalam Pengelolaan danPengembangan SistemPenyediaan Air Minum(SPAM) Pembinaan dan PemberdayaanMasyarakat dalam Pengelolaandan Pengembangan SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) 1 03 03 2.01 0024 Daerah rawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul 131 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi Jumlah SistemPenyediaan Air Minum(SPAM) JaringanPerpipaan yangdioptimalisasi Optimalisasi SistemPenyediaan Air Minum (SPAM)Jaringan Perpipaan 1 03 03 2.01 0031 Sumber AirBaku DPUPRKP SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPenangananPengaduanLingkunganHidup 2.11.10 Meningkatnyaketaatan pelakuusaha/kegiatanterhadap izinlingkungan danperaturanperundang-undangan PenyelesaianPengaduanMasyarakat diBidangPerlindungandan PengelolaanLingkunganHidup (PPLH)Kabupaten/Kota 2 11 10 2.01 Jumlah pengaduanpermasalahanPencemaran dan PerusakanLingkungan Hiduptingkat Kabupaten/Kotayangditindaklanjuti/ditangani Pengelolaan Pengaduanpermasalahan Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hiduptingkat Kabupaten/Kota 2 11 10 2.01 0004 Gunungkidul DLH SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah penerapansanksi administratif yangdikenakankepadapenanggung jawabusaha/kegiatan yangtidak taat dan menjadikewenangankabupaten/kota Penerapan sanksi administrasiyang menjadi kewenangankabupaten/kota 2 11 10 2.01 0006 Gunungkidul DLH SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPerencanaanLingkunganhidup 2.11.02 Presentasedokumenperencanaanlingkunganhidup yangtersusun RencanaPerlindungandan PengelolaanLingkunganHidup (RPPLH)Kabupaten/Kota 2 11 02 2.01 Jumlah DokumenTelaahan Kebijakan yangTelah MengakomodirRPPLH Kabupaten/Kota Pengendalian PelaksanaanRPPLH Kabupaten/Kota 2 11 02 2.01 0002 Gunungkidul DLH SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Dokumen RPPLHkabupaten/kota yang ditetapkan Penetapan RPPLHKabupaten/Kota 2 11 02 2.01 0003 Gunungkidul DLH SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah dokumen PPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yangditetapkan Penyusunan RPPLHKabupaten/Kota 2 11 02 2.01 0006 Gunungkidul DLH SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIY 132 Program Nomenklatur Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan LokasiFokus Pelaksana Sumber Anggaran Kontribusi RPJMD Kab.Gunungkidul PenyusunanInstrumenekonomilingkunganhidup 2 11 02 3.02 Jumlah dokumenanalisis biaya jasalingkungan darieksploitasi sumber dayaalam yang dilaksanakan Analisis biaya jasa lingkungandari eksploitasi sumber dayaalam 2 11 02 3.02 0001 Gunungkidul DLH SFDRRRPJPNRIPBRENAS PBRPB DIYRPJMD Kab.Gunungkidul 133 Pencapaian visi Indonesia Tangguh tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan membutuhkan kontribusi penuh parapihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berbagi peran antar aktor penanggulangan bencana. Program dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang tertuang pada dokumen RPB ini masih sangat padat dengan peran pemerintah, untuk itu peran dari pihak akademisi, organisasi masyarakat, lembaga usaha, dan media sangat dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan program dan rencana aksi pengurangan risiko bencana untuk mencapai visi “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”. Pemaduan para pihak bertujuan untuk melibatkan pihak-pihak non pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Pelibatan para pihak juga bermakna bahwa pemberdayaan merupakan prioritas dalam penanggulangan bencana, sehingga masyarakat diposisikan sebagai subyek yang berdaya dan dapat menolong diri mereka sendiri. Partisipasi dan kontribusi pihak-pihak di luar/ non-pemerintah di Kabupaten Gunungkidul meliputi:
1. a.Inisiatif dan partisipasi kelompok ini diarahkan sebagai pendukung advokasi dan komunikasi lintas pihak dalam implementasi RPB;
2. b.Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB;
3. c.Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi penanggulangan bencana dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki;
4. d.Memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan komunikasi dan advokasi penanggulangan bencana dalam forum PRB;
5. e.Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya pada seluruh pemangku kepentingan;
6. f.Memberikan dukungan pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada kelompok rentan dan difabel sebagai perspektif pemberdayaan masyarakat. 134
7. g.Memberi dukungan pada pemerintah dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik. Tugas para pihak non pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah disajikan dalam Tabel 6.1. Tabel 6. 1 Tugas Para Pihak Non Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Stakeholder Peran
  1. 1.Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Sipil (termasuk FPRB, Ormas dan NGO/LSM) ○ Mengadvokasi pemenuhan hak-hak warga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. ○ Memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB Kabupaten Gunungkidul.
  2. 2.Akademisi ○ mereproduksi ilmu pengetahuan yang berkontribusi pada penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. ○ Melalui tri dharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) diharapkan secara terpadu mempromosikan dan mengintegrasikan perspektif pengurangan risiko bencana. ○ Melakukan supervisi, menyelaraskan, serta memandu sepuhan ilmiah sekaligus memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB.
  3. 3.Lembaga Dunia Usaha ○ memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB
  4. 4.Media Massa ○ Menyebarluaskan konten berita yang bernilai komunikasi, informasi, edukasi tentang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. ○ Berkontribusi memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB Kabupaten Gunungkidul. Sumber: FGD Penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul, 2023 135 B. Pemaduan Ke Perencanaan Lainnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan sinkronisasi waktu penyusunan yang tidak bersamaan perlu dilakukan advokasi dengan menunjukkan kontribusi perencanaan yang telah disusun terhadap perencanaan lainya sebagai bentuk pemaduan dengan menunjukkan kontribusi rencana Penanggulangan Bencana terhadap dokumen perencanaan lainnnya. Peta kontribusi pemaduan RPB Kabupaten Gunungkidul terhadap dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam matrik Tabel 6.2 untuk melihat kontribusinnya terhadap SFDRR 2015 – 2030; RPJPN 2025 – 2045; RIPB 2020 – 2045; RENASPB 2025 – 2029; RPB DIY 2023 – 2027; dan RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021 – 2027. 136 Tabel 6. 2. Matrik Pemaduan Sasaran RPB tehadap Sasaran dalam Perencanaan Pembangunan Lainnya Sasaran HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana SFDRR 2015 - 2030  Bertambahnya akses pada sistem peringatan dini multi bencana dan informasi risiko bencana dan pengkajian untuk Masyarakat pada Prioritas Aksi 1 yaitu memahami risiko bencana.  Pengurangan yang berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia pada Prioritas Aksi pada Prioritas Aksi 1 yaitu memahami risiko bencana untuk mencapai target mengurangi kematian rata- rata per 100k.  Pelayanan Informasi rawan bencana Kabupaten  Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana RPJPN 2025 - 2045 Peningkatan literasi dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, partisipasi segenap pelaku pembangunan dalam aksi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi struktural dan non- struktural sesuai dengan arah kebijakan sarana prasarana untuk mendukung transformasi social. RIPB 2020 - 2045 Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat. RENAS PB 2025 - 2029  Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman.  Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan  Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat. RPB DIY 2023 - 2027 Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana RPJMD 2021 - 2026  Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat  Derajat Kualitas SDM Meningkat Meningkatnya pelayanan SFDRR  Prioritas 2 terkait dengan penguatan tata Kelola risiko 137 Sasaran HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL pencegahan dan kesiapsiagaan 2015 - 2030 bencana utamanya dalam pengintegrasikan PRB di semua sektor guna pengurangan yang berarti pada tingkat rata-rata kematian dan orang terdampak.  Prioritas 4 terkait dengan meniingkatkan manajemen risiko bencana guna meningkatkan cakupan dan akses terhadap EWS. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana RPJPN 2025 - 2045  Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi sesuai dengan Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Poin (ix)  Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional, memiliki ilmu pengetahuan, bermoralitas tinggi, memiliki kreativitas dan inovasi, mandiri serta tersertifikasi mulai dari aparatur sipil negara sampai individu-individu masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana RIPB 2020 - 2045  Tersedianya Sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.  Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.  Tersedianya Sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana. RENAS PB 2025 - 2029  Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan  Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan  Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian 138 Sasaran HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan profesional di bidang kebencanaan. RPB DIY 2023 - 2027 Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana RPJMD 2021 - 2026  Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat  Derajat Kualitas SDM Meningkat Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran SFDRR 2015 - 2030  Priroritas 2 terkait dengan penguatan tata Kelola risiko bencana utamanya dalam pengintegrasikan PRB di semua sektor guna pengurangan yang berarti pada tingkat rata-rata kematian dan orang terdampak.  Prioritas 4 terkait dengan meningkatkan manajemen risiko bencana melalui pengembangan mekanisme penyaluran bantuan & pemulihan pendanaan setelah terjadi bencana.  Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran  Investigasi Kejadian Kebakaran  Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran  Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia RPJPN 2025 - 2045 Arah (Tujuan) Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim salah satunya dengan pengarusutamaan multifungsi insfrastruktur ketahanan bencana (bangunan umum sebagai shelter evakuasi. RIPB 2020 - 2045 Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu. RENAS PB 2025 - 2029  Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi  Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan. RPB DIY 2023 - 2027 Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana RPJMD 2021 - 2026 Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SFDRR 2015 - 2030 Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor. Penataan Organisasi BPBD Kab Gunungkidul sebagai pengampu sub urusan bencanaRPJPN  Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan 139 Sasaran HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2025 - 2045 sasaran prioritas nasional sesuai dengan arah kebijakan Kesinambungan Pembangunan.  Pencapaian indikator prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan sub urusan kebakaran RIPB 2020 - 2045 Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan. RENAS PB 2025 - 2029  Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana  Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah  Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi  Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan. RPB DIY 2023 - 2027 Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan RPJMD 2021 - 2026 Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat Meningkatnya jumlah desa tangguh bencana SFDRR 2015 - 2030  Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan memberdayakan daerah untuk pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak dan pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia.  Prioritas 4 terkait dengan meningkatkan manajemen risiko bencana melalui promosi ketahanan Masyarakat dan layanan infrastruktur.  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa  Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat  Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota  Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana RPJPN 2025 - 2045  Peningkatan literasi dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, partisipasi segenap pelaku pembangunan dalam aksi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi struktural dan non- struktural sesuai dengan Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 140 Sasaran HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL  Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kualitas SDM lokal melalui penguatan aparatur, perbaikan tata kelola, digitalisasi pelayanan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta peningkatan akuntabilitas sosial yang partisipatif dan inklusif sesuai dengan strategi dalam Arah Kebijakan Umum Transformasi di Wilayah Perdesaan dan Transformasi Afirmasi  Pengarusutamaan kebijakan asimetris berbasis karakteristik, kebutuhan, dan arah pengembangan desa dan kawasan perdesaan dalam upaya pemberdayaan dan pendampingan desa dengan strategi dalam Arah Kebijakan Umum Transformasi di Wilayah Perdesaan dan Transformasi Afirmasi RIPB 2020 - 2045 Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat RENAS PB 2025 - 2029  Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.  Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat.  Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan. RPB DIY 2023 - 2027  Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan 141 Sasaran HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL  Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana RPJMD 2021 - 2026  Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat  Derajat Kualitas SDM Meningkat Meningkatnya jumlah satuan pendidikan aman bencana SFDRR 2015 - 2030 Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor guna pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak  Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar  Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal  Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana RPJPN 2025 - 2045 Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi sesuai dengan Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi RIPB 2020 - 2045  Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat  Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat RENAS PB 2025 - 2029 Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat. RPB DIY 2023 - 2027  Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan  Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana 142 Sasaran HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL RPJMD 2021 - 2026 Pembangunan Kawasan Terintegrasi Dan Berkelanjutan Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana SFDRR 2015 - 2030  Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor untuk pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak dan pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia.  Prioritas 4 terkait dengan meningkatkan manajemen risiko bencana melalui penyediaan prosedur penyaluran bantuan dan pemulihan pendanaan.  Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana RPJPN 2025 - 2045 Pengarusutamaan multifungsi insfrastruktur ketahanan bencana (bangunan umum sebagai shelter evakuasi sesuai dengan arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi sosial. RIPB 2020 - 2045 Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu RENAS PB 2025 - 2029  Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi  Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan. RPB DIY 2023 - 2027 Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana RPJMD 2021 - 2026 Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Meningkatnya pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana SFDRR 2015 - 2030  Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor untuk pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak dan pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia.  Prioritas 4 terkait dengan meningkatkan manajemen risiko bencana melalui penyediaan  Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 143 Sasaran HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL prosedur penyaluran bantuan dan pemulihan pendanaan. RPJPN 2025 - 2045 Arah kebijakan Transformasi Sosial untuk pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial masyarakat (kesehatan dan ketenagakerjaan). Dimana dalam kebencanaan dapat berupa korban jiwa. RIPB 2020 - 2045  Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.  Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.  Terlaksanannya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana RENAS PB 2025 - 2029  Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan  Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi RPB DIY 2023 - 2027  Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan  Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana RPJMD 2021 - 2026  Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik  Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SFDRR 2015 - 2030  Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor untuk pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak dan pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia.  Prioritas 4 terkait dengan meningkatkan manajemen risiko bencana melalui kesiapan dan kebijakan, rencana serta program.  Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 144 Sasaran HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL RPJPN 2025 - 2045  Pemerataan layanan kesehatan  Peningkatan usia harapan hidup  Penurunan prevalensi stunting  Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk RIPB 2020 - 2045 Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat. RENAS PB 2025 - 2029  Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan  Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.  Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi  Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan. RPB DIY 2023 - 2027  Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan  Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana RPJMD 2021 - 2026  Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik  Pembangunan Kawasan Terintegrasi Dan Berkelanjutan Terwujudnya permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan SFDRR 2015 - 2030  Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor untuk pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak dan pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia.  Prioritas 4 terkait dengan meningkatkan manajemen risiko bencana melalui kesiapan dan kebijakan, rencana serta program.  Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau RelokasiRPJPN Arah (tujuan) Kebijakan tentang Transformasi Sosial yaitu pada : 145 Sasaran HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2025 - 2045  Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas  Pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak – anak, dan kelompok rentan lainnnya  Terciptanya lingkungan yang kondusif bagi rakyat untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan negara secara aktif dan produktif Program Kabupaten/Kota  Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman  Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha RIPB 2020 - 2045  Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.  Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim RENAS PB 2025 - 2029  Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan  Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.  Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat.  Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana  Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta 146 Sasaran HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL berkelanjutan dan tangguh bencana. RPB DIY 2023 - 2027  Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan  Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana RPJMD 2021 - 2026  Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat Terciptanya integrasi mitigasi risiko bencana pada perencanaan pembangunan bencana SFDRR 2015 - 2030  Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor untuk pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak dan pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia.  Prioritas 4 terkait dengan meningkatkan manajemen risiko bencana melalui kesiapan dan kebijakan, rencana serta program.  Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota  Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota  Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota  Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten  Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten  Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis  Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  Pelaksanaan Administrasi Pembangunan RPJPN 2025 - 2045 Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi sosial pada poin 5 tentang memperkuat sarana dan prasarana berketahanan bencana meliputi  Pembangunan insfrastruktur tangguh bencana sebagai upaya mitigasi risiko bencana  Peningkatan produktivitas wilayah melalui penuntasan RDTR Kabupaten dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana  Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana tsunami pada zona megathrust di pesisir selatan wilayah jawa, termasuk mitigasi risiko pada wilayah perkotaan  Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun tata ruang wilayah di setiap tingkatan 147 Sasaran HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL RIPB 2020 - 2045  Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.  Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.  Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.  Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam  Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah  Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota  Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota RENAS PB 2025 - 2029  Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana  Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan  Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat.  Terwujudnya ekosistem laut dan pesisir yang tangguh bencana dan berkelanjutan. RPB DIY 2023 - 2027  Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan  Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana RPJMD 2021 - 2026  Pembangunan Kawasan Terintegrasi Dan Berkelanjutan Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca SFDRR 2015 - 2030 Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor  Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan  Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  Pengelolaan Sampah RPJPN 2025 - 2045 Arah kebijakan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim yang meliputi:  Penerapan keberlanjutan dalam setiap pelaksanaan pembangunan untuk mencapai akselerasi dalam pembangunan berkelanjutan  Pengurangan ekstraksi sumberdaya melalui pemanfaatan 148 Sasaran HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL kembali sampah sebagai sumber produksi lanjutan dengan menerapkan ekonomi sirkuler dan emisi rendah karbon RIPB 2020 - 2045  Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. RENAS PB 2025 - 2029  Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan  Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.  Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat.  Terwujudnya ekosistem laut dan pesisir yang tangguh bencana dan berkelanjutan. RPB DIY 2023 - 2027  Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan  Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana RPJMD 2021 - 2026  Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkat Terlaksananya pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan SFDRR 2015 - 2030 Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor  Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di RPJPN 2025 - 2045  Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi pada Peningkatan ketahanan air nasional sebagai landasan produktivitas ekonomi tepatnya pada aksi Perlindungan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dari potensi risiko bencana daya rusak air dan Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumberdaya air. 149 Sasaran HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL  Efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya air  Pengembangan teknologi pemanfaatan air laut terutama bagi masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota RIPB 2020 - 2045 Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan. RENAS PB 2025 - 2029  Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan RPB DIY 2023 - 2027  Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan  Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana RPJMD 2021 - 2026  Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup SFDRR 2015 - 2030 Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor  Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota  Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota  Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup RPJPN 2025 - 2045  Landasan transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang menyangkut pada Arah Pembangunan Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim  Peningkatan ketangguhan dan kemandirian daerah melalui pengembangan sosial dan ekonomi kawasan sesuai karakteristik wilayah tertentu  Pengurangan ekstraksi sumberdaya melalui pemanfaatan kembali sampah sebagai sumber produksi lanjutan dengan menerapkan ekonomi sirkuler dan emisi rendah karbon RIPB 2020 - 2045 Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan. RENAS PB 2025 - 2029  Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan  Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan 150 Sasaran HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat.  Terwujudnya ekosistem laut dan pesisir yang tangguh bencana dan berkelanjutan. RPB DIY 2023 - 2027  Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan  Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana RPJMD 2021 - 2026 Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkat 151 Metode analisis pengarusutamaan/pemaduan pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pendekatan pemaduan dengan mengkaji isu/ kesenjangan dalam program kegiatan pembangunan. Pada proses ini diperlukan perangkat analisis melalui 10 langkah sebagai berikut:
  5. 1.Langkah 1 : Menentukan kegiatan yang akan dianalisis. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang direncanakan oleh OPD selain BPBD yang berkorelasi dengan penerapan Rencana Penanggulangan Bencana.
  6. 2.Langkah 2 : Menyajikan data pendukung yang menjadi standar desain atau pun kriteria kegiatan yang akan dianalisa
  7. 3.Langkah 3 : Menyajikan kemungkinan kesenjangan kebutuhan terkait pengurangan risiko bencana yang belum diperhitungkan/dikaji dalam rencana tersebut
  8. 4.Langkah 4 : Menemu kenali akar masalah dari perspektif internal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)
  9. 5.Langkah 5 : Menemu kenali akar masalah dari perspektif eksternal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)
  10. 6.Langkah 6 : Reformulasi bila dibutuhkan perubahan dan/atau penambahan tujuan dari tujuan awal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan tersebut dapat berkonsekuensi pada perubahan volume/ dimensi/kriteria pekerjaan yang direncanakan sebelumnya.
  11. 7.Langkah 7 : Menyusun usulan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan baik internal maupun eksternal
  12. 8.Langkah 8 : Menetapkan baseline data dasar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan usulan rencana aksi pengurangan risiko bencana pada Langkah 7
  13. 9.Langkah 9 : Menyajikan komponen dan/atau indikator kinerja SPM Sub-Urusan Bencana yang dapat diklaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7
  14. 10.Langkah 10 : Menyajikan Indikator aksi RPB yang dapat di klaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7 Langkah-langkah tersebut dapat disajikan dalam sebuah matriks/tabel untuk memudahkan proses indentifikasi dan analisis. Pada Tabel 6.3 disajikan beberapa contoh penggunakan Metode Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan Daerah Tabel 6. 3. Matriks Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH 3 LANGKAH 4 LANGKAH 5 LANGKAH 6 LANGKAH 7 LANGKAH 8 LANGKAH 9 LANGKAH 10 Kegiatan yang akan dianalisis Data Pendukung Isu Penanggulangan Bencana Kebijakan dan Rencana ke Depan Pengukuran Hasil Faktor Gap Sebab Gap internal Sebab Gap eksternal Re- formulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar Indikator Kinerja SPM Indikator kinerja RPB 152 C. Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian target-target penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang di dalamnya terintegrasi Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (Renaksi PRB), pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan RPB. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi dalam RPB DIY 2022-2027. Kontribusi organisasi non- pemerintah (organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi) pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme yang terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB Kabupaten Gunungkidul. Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian integral dalam RPB ini, yang merupakan instrumen kontrol kinerja RPB yang diimplementasikan. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi RPB dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kemajuan pencapaian target pada tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan serta mengidentifikasi aspek-aspek kendala atau permasalahan ataupun faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target-target tersebut. Dari identifikasi aspek- aspek yang menjadi kendala atau faktor-faktor pendukung keberhasilan tersebut selanjutnya dianalisa dan dirumuskan langkah-langkah solusi maupun poin-poin rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan selanjutnya. Tujuan pengendalian adalah mengamati perkembangan pencapaian target-target pada level tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian RPB dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan strategi, kebijakan, serta pengemasan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, khususnya yang terkait dengan RPB. Tabel 6.4 menunjukkan kerangka pemantauan dan evaluasi dokumen RPB. 153 Tabel 6. 4. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi RPB Waktu Materi/Pemantauan Evaluasi Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi Pelaksana Pemantauan / Evaluasi Per Semester Pencapaian Keluaran Persentase pencapaian Forum lintas sektor dan Forum RPB Per Tahun Pemaduan para pihak Forum lintas sektor dan Forum RPB Pemaduan perencanaan lainnya Pencapaian hasil Tengah Periode Review RPB Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi Forum lintas sektor Pencapaian sasaran Rencana tindak lanjut Akhir Periode Pencapaian sasaran Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi Forum lintas sektorPencapaian tujuan Rencana tindak lanjut Pembelajaran Sumber: BNPB, 2021. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RPB meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil:
  15. 1.Tujuan RPB;
  16. 2.Sasaran RPB;
  17. 3.Program Pendukung;
  18. 4.Kegiatan; dan
  19. 5.Sub Kegiatan; 154 Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi, pelaksanaan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti Tabel 6.5 dan Tabel 6.6. Tabel 6. 5. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan No Materi Pemantauan Kriteria/Indikatir Keluaran Target Tahun Capaian Tahun Catatan 1 2 3 4 5 Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021 Tabel 6. 6. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester No Waktu Pemantauan Kriteria Pemantauan Sumber Bukti Teknis/Metode Pelaksanaan Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021 Dalam rangka memberikan informasi gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan sampai dengan sub kegiatan pendukung RPB, penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan wajib menyusun KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan menyampaikannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul selaku koordinator penyelenggaraan PB di Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk memastikan kualitas pelaksanaan yang menjamin pencapaian outcome dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berorientasi kinerja (result oriented government). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan, pencapaian outcome dalam RPB, dan perbaikan peIayanan, pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan dapat melakukan inovasi. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul selaku koordinator dan Tim penyelenggaraan PB di Kabupaten Gunungkidul paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Evaluasi terhadap capaian tujuan dan sasaran dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul selaku koordinator penyelenggaraan PB di Kabupaten Gunungkidul melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian melakukan klarifikasi, verifikasi, dan analisis laporan instansi/lembaga pengampu program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB dalam bentuk desk timbal balik setiap semester. Pelaksanaan desk timbal balik pemantauan dan evaluasi dilakukan 155 untuk menguji validitas isian format/sistematika dan hasil penilaian mandiri oleh instansi/lembaga pengampu program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB. Dalam hal diperlukan, BPBD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dapat melibatkan Perangkat Daerah lain di Pemda Kabupaten Gunungkidul yang membidangi perencanaan pembangunan. Untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan hasil program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB, BPBD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dapat melibatkan masyarakat terdampak atau penerima hasil program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB. Pelibatan dilakukan dalam bentuk pemantauan (monitoring) lapangan dengan wawancara atau kuesioner serta dapat memanfaatkan sumber data lain. Apabila diperlukan pelaksanaan pemantauan (monitoring) lapangan dan pemanfaatan sumber data lain dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPB dapat melibatkan instansi/lembaga lain pada bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: a. komunikasi dan informatika; b. pelayanan publik; c. kearsipan; dan d. lembaga ombudsman. 156 Dokumen RPB ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan RPJMD dan RTRW di bidang kebencanaan dan/atau proses pengintegrasian RPB ke dalam APBD melalui Musrenbang dalam masa pelaksanaan RPJMD. RPB juga dapat digunakan sebagai perangkat pengawasan implementasi tata ruang wilayah/kawasan dalam massa pelaksanaan RTRW, sehingga diharapkan dapat menurunkan indeks risiko bencana di kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, agar Dokumen RPB ini bisa menjadi acuan dan masukan dalam dokumen perencanaan PB dan perencanaan pembangunan daerah maka diperlukan legislasi Dokumen RPB kabupaten Gunungkidul menjadi peraturan kepala daerah, yaitu Peraturan Bupati kabupaten Gunungkidul. 157 DAFTAR PUSTAKA Amri, M. C. & Nurjani, E. Kajian Angin Ribut Berdasarkan Unsur Iklim dan Aspek Lahan di Wilayah Bandung. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM. Athanasius, C. (2009). Pengaruh Geomorfologi Pantai Terhadap Gelombang Tsunami. Bulletin Vulkanologi dan Bencana Geologi. 4: 39-51. Bappenas. (2009). Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2010-
  20. 2012.Jakarta: Bappenas. Bath, M. (1979). Introduction to Seismology, Second Edition. Birkhauser, Verlaag. Bemmelen, V. (1949). The Geology of Indonesia. Martinus Nyhof. Netherland: The Haque. Bock, Y., L. Prawirodirjo, J. F. Genrich, C. W. Stevens, R. Mccaffrey, C. Surabaya, S.S.O. Puntodewo & E. Calais. (2003). Crustal Motion in Indonesia from Global Positioning System Measurements. Journal of Geophysical Research. Vol. 108. No B8, https://doi.org/10.1029/2001JB000324. BPS. (2022). Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2021. Gunungkidul: Badan Pusat Statistik. Cahyadi, A. (2016). Peran Telaga dalam Pemenuhan Kebutuhan Air di Kawasan Karst Gunungsewu Pasca Pembangunan Jaringan Air Bersih. Geomedia, 14 (2): 23-33. Fatchurohman, H. & Cahyadi, A. (2011). Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Kekeringan di Kawasan Karst Kapanewon Panggang, Gunungkidul. in Sudarmadji, Haryono, E., Adji, T. N., Widyastuti, M., Harini, R., Nurjani, E., Cahyadi, A., & Nugraha, H. (Eds). (2011). Ekologi Lingkungan Kawasan Karst Indonesia. Yogyakarta: Deepublish. Godschalk, D. R., Beatley, T., Berke, P. R., Brower, D., & Kaiser, E. J. (1999). Natural Hazard Mitigation: Recasting Disaster Policy and Planning. Washington DC: Island Press. Grezio, A., dkk. (2017). Probalistic Tsunami Hazard Analysis: Multiple Sources and Global Applications. Reviews of Geophysics, 55 (4), 1158-1198. https://doi.org/10.1002/2017RG000579. Haryono, E., Adji, T. N., & Widyastuti, M. (2009). Problems of Telaga (Doline Pond) in Gunungsewu Karst, Java, Indonesia. in White, W. B. (ed). 2009. Proceeding 15th International Congress of Speleology, Vol. II. Texas: UIS. Husein, R. (2014). Bencana di Indonesia dan Pergeseran Paradigma Penanggulangan Bencana. Workshop Fiqh Kebencanaan. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Moleong, J. L. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja. Muhadjir, N. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin. Nuarsa, I W., dkk. (2015). Pemetaan Daerah Rawan Kekeringan di Bali-Nusa Tenggara dan Hubungannya dengan ENSO Menggunakan Aplikasi Dara Penginderaan Jauh. Jurnal Bumi Lestari, Vol. 15 No. 1: 20-28. Nurkaryanto. (1979). Angin Ribut di Jawa. Depok: Fipia Universitas Indonesia. Nurlambang, T., dkk. (2013). Penanggulangan Bencana Cuaca Ekstrem di Indonesia. Jurnal. Mataram: Prosiding Seminas Riset Kebencanaan. 158 Sagala, S. & Bisri, M. (2011). Perencanaan Tata Ruang Berbasis Kebencanaan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. UNISDR. (2005). Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters. World Conference on Disaster Reduction, Kobe Hyogo, Japan. Widyawati, L. (2016). Tingkat dan Sebaran Risiko Bencana Kekeringan di Kapanewon Kokap Kabupaten Kulonprogo. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Wuisman, J.J.M. & Hisyam, M. (1996). Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: FE UI. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 159 LAMPIRAN 1. PETA LOKASI FOKUS RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2025 - 2029 160 Lampiran 1. Peta Lokus Kegiatan Rencana Aksi PRB 1. Peta Lokus Penanggulangan Bencana Banjir 161 2. Peta Lokus Penanggulangan Bencana Cuaca Ekstrem 162 3. Peta Lokus Penanggulangan Bencana Tanah Longsor 163 4. Peta Lokus Penanggulangan Bencana Kekeringan 164 LAMPIRAN 2. RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2025 – 2029 165 Lampiran 2. Rencana Aksi PRB Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 ISU STRATEGIS I : Sumberdaya penanggulangan bencana baik kualitas maupun kuantitasnya belum berdampak pada peningkatan tata kelola penanggulangan bencana.TUJUAN 1 : Mewujudkan peningkatan sumberdaya penanggulangan bencana secara kualitas dan kuantitasMeningkatnyaPelayananinformasirawanbencana a.Pengetahuanmasyarakat tentangjenis danrisikobencanameningkatb.Pelayanan informasirawanbencanaterselenggara denganoptimal Meningkatkankolaborasidansinergitasprogramketangguhan wargaberbasiskalurahandanpenguatantata kelolaPRBBKyangresponsif,adaptif,danberkelanjutan.
(1)Pe nyusunanpetatematikrisikobencanakawasan
(2)So sialisasiKIERawanbencanaKabupaten ProgramPenanggulanganBencana 1.05.03 I. IndekKetahanandaerah II. IndeksRisikoBencana PelayananInformasirawanbencanaKabupaten 1.05.03.2.01 Persentase (%)penyelesaiandokumensampaidinyatakansah/legal . Review KajianRisiko Bencana 1.05.03.2.01.0003 1Dok 300 KabGunungkidul BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Persentase (%)jumlahpenduduk dikawasanrawanbencana yangmemperolehinformasirawanbencanasesuai jenisancamanbencana Sosialisasi,Komunikasi,Informasi danEdukasi(KIE) RawanBencanaKabupaten/Kota(Per JenisBencana) 1.05.03.2.01.0004 5Lokasi 5Lokasi 5Lokasi 5Lokasi 5Lokasi 50 50 50 50 50 DaerahRisikoTinggi BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul PenataanSistemDasarPenanggulanganBencana 1 05032.04 TersediannyaPersonil untukMendukungPeningkatanKemampuandanKeterampilanKabupaten/Kota dalamMemberikanKomunikasi,Informasi, danEdukasiRawanBencanaLintasKabupaten/Kota PeningkatanKapasitas SDMAparaturPenanggulanganBencanaKabupaten/Kota 1 05 032.040007 1Keg 1Keg 1Keg 1Keg 1Keg 25 25 25 25 25 Kabupaten BPBDBKD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Meningkatnyapelayananpencegahan dankesiapsiagaan Terselenggarannyapelayananpencegahan dankesiapsiagaanmasyarakat
(1)Pelatihanpencegahan danmitigasibencana
(2)Pengendalianoperasidanpenyediaan saranaprasaranapencegahan dankesiapsiagaanbencana ProgramPenanggulanganBencana 1.05.03 I. IndekKetahanandaerah II. IndeksRisikoBencana PelayananPencegahan danKesiapsiagaanTerhadapBencana 1.05.03.2.02 Persentase (%)penyelesaiandokumensampaidinyatakansah/legal . PenyusunanRencanaPenanggulanganBencanaKabupaten/Kota 1.05.03.2.02.0014 0 0 0 0 1 - - - - 150 KabupatenGunungkidul BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah AkarMasalahRisikoBencanaterselesaikan PengelolaanRisiko BencanaKabupaten/Kota 1.05.03.2.02.0014 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 SatuanRuangStrategis BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul jumlahaparatur danwarganegara yangmengikutipelatihan PelatihanPencegahan danMitigasi BencanaKabupaten/Kota 1.05.03.2.02.0016 100orang 100orang 100orang 100orang 100orang 100 100 100 100 100 WilayahRisikoTinggi danSedang BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Persentase (%)KepuasanMasyarakat PengendalianOperasi danPenyediaanSaranaPrasaranaKesiapsiagaanTerhadapBencanaKabupaten/Kota(PenguatanKapasitaskelembagaanPUSDALOPS) 1.05.03.2.02.0017 78% 80% 82% 84% 86% 50 50 50 50 50 PUSDALOPS BPBD BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul 166 Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 Persentase (%)jumlah warganegara yangmendapatperalatanperlindungan PenyediaanPeralatanPerlindungandanKesiapsiagaanTerhadapBencana 1.05.03.2.02.0015 20% 30% 40% 50% 60% 100 100 100 100 100 DestanaMadya BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Persentase (%)jumlahPersonil TRCyangDikembangkanKapasitasTeknis danManajerialnya PengembanganKapasitas TimReaksi Cepat(TRC) BencanaKabupaten/Kota 1.05.03.2.02.008 70% 75% 80% 85% 90% 100 100 100 100 100 Kabupaten BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Persentase (%)penyelesaiandokumensampai dengandinyatakansah/legal PenyusunanRencanaKontijensi 1 05 032.020009 3 4 5 6 7 100 100 100 100 100 Kabupaten BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Persentase (%)jumlahaparatur danwarganegara yangikut pelatihan. GladiKesiapsiagaanTerhadapBencana 1 05 032.020010 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 Kabupaten BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Persentase (%)penyelesaiandokumensampai dengandinyatakansah/legal LegalisasiRencanaPenanggulanganKedaruratanBencana 1 05 032.020011 1 - - - - 50 Kabupaten BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Persentase (%)JumlahKeluarga yangMengikutiPelatihanKeluargaTanggapBencana Alam PelatihanKeluargaTanggapBencana Alam 1 05 032.020012 50 100 150 200 250 40 40 40 40 40 DesaRawanLongsor BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Meningkatnyapelayananpenyelamatan danevakuasikorbankebakaran Optimalnyapelayananpenyelamatan danevakuasikorbankebakaran Penyusunan tatalaksanasistemproteksikebakaran
(1)M eningkatkankapasitaspetugaspemadamdanmasyarakat
(2)M eningkatkanpelayananpenyelamatan danevakuasikorbankebakaran Programpencegahan,penanggulangan,PenyelamatankebakarandanPenyelamatan nonkebakaran 1.05.04 a. Menurunnya risikobencanakebakaranyangmendukung kualitasIRB b. M eningkatnyaresponsifitas dalampenanganan kejadiankebakarandanpenyelamatan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, danPenanganan BahanBerbahayadanBeracunKebakarandalamDaerahKabupaten/Kota 1.05.04.2.01 Persentasekesiapsiagaandanpencegahanbahayakebakaran PencegahanKebakarandalam DaerahKabupaten/Kota(LegalisasidokumenRISPKPKabupaten) 1 05 042.010001 1 50 Kabupaten BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Persentasepenanganandanpenyelamatankejadiankebakaran Pemadaman danPengendalianKebakarandalamDaerahKabupaten/Kota 1 05 042.010002 100% 100% 100% 100% 100% 50 50 50 50 50 Kabupaten BPBDDAMKAR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul PersentasePenyelamatandan EvakuasiKorbanKebakarandan NonKebakaran Penyelamatandan EvakuasiKorbanKebakaran danNon Kebakaran 1 05 042.010003 100% 100% 100% 100% 100% 50 50 50 50 50 Kabupaten BPBDDAMKAR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul PersentasePenangananBahanBerbahaya danBeracunKebakarandalam DaerahKabupaten/Kota PenangananBahanBerbahaya danBeracunKebakarandalam DaerahKabupaten/Kota 1 05 042.010004 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 50 50 50 50 50 Kabupaten BPBDDAMKAR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul 167 Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 Jumlahsarana danPrasaranaPencegahan,Penanggulangan Kebakarandan AlatPelindungDiri yangmemenuhistandart StandarisasiSarana danPrasaranaPencegahan,PenanggulanganKebakaran danAlat PelindungDiri 1 05 042.010005 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 50 50 50 50 50 Kabupaten BPBDDAMKAR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahSarana danPrasaranaPencegahan,Penanggulangan Kebakarandan AlatPelindungDiri tersedia PengadaanSarana danPrasaranaPencegahan,PenanggulanganKebakaran danAlat PelindungDiri(Penyediaan PosSektor PemadamKebakaran) 1 05 042.010017 1PosSektor 1PosSektor 1PosSektor 1PosSektor 1PosSektor 500 500 500 500 500 WonosariSemanu(Saptosari- Paliyan)(Ngawen-Nglipar)Playen DPUPRBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlahkejadiankebakaranyang ditanganioleh relawankebakaranyang dibentukdan/ataudibawahpembinaanPemda dalamwaktu tanggap= 100 % PembinaanAparaturPemadamKebakaran 1 05 042.010007 1Desa 1Desa 1Desa 1Desa 1Desa 20 20 20 20 20 DesaRawanKebakaran BPBDDAMKAR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul terbangunnyasistemkomunikasiinformasikebakaran(SKIK) yangterintegrasisampai ditingkatkelurahan/desa PengelolaanSistemKomunikasi danInformasiKebakaran danPenyelamatan(SKIK) 1 05 042.010008 1Desa 1Desa 1Desa 1Desa 1Desa 20 20 20 20 20 DesaRawanKebakaran BPBDDAMKARDPMK SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlahkerjasamapenanganankejadiankebakaranyangdilaksanakan PenyelenggaraanKerja Sama danKoordinasi antarDaerahBerbatasan,antar Lembaga,dan KemitraandalamPencegahan,Penanggulangan,PenyelamatanKebakaran danPenyelamatanNon Kebakaran 1 05 042.010018 1Dok 1Dok 1Dok 20 20 20 SlemanBantulWonogiri BPBDDAMKARTAPEM SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlahkeluarga yangmendapatkanpelatihan PelatihanKeluargaTanggapBencana RumahTangga 7 01 032.060011 100KK 100KK 100KK 100KK 100KK 20 20 20 20 20 DesaRawanBencana BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul InspeksiPeralatanProteksiKebakaran 1.05.04.2.02 Dokumeninventarissaranaprasaranaproteksikebakaran PendataanSaranaPrasaranaProteksiKebakaran(Bangunan/Gedung/LingkunganyangDipersyaratkanHarusMemiliki SistemProteksiKebakaran 1 05 042.020001 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 20 20 20 20 20 PerkotaanWonosari,Perkotaansambipitu,perkantoran pemda BPBDDAMKAR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul 168 Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 Penilaian SaranaPrasaranaProteksiKebakaran 1 05 042.020002 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 20 20 20 20 20 PerkotaanWonosari,Perkotaansambipitu,perkantoran pemda BPBDDAMKAR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul InvestigasiKejadianKebakaran 1.05.04.2.03 Jumlahlaporan hasilinvestigasi InvestigasiKejadianKebakaran,MeliputiPenelitian danPengujianPenyebabKejadianKebakaran 1 05 042.030001 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 20 20 20 20 20 KabGunungkidul BPBDDAMKAR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul PemberdayaanMasyarakat dalamPencegahanKebakaran 1.05.04.2.04 TerlaksananyakegiatanPemberdayaanMasyarakatDalamPencegahandanPenanggulangan KebakaranMelaluiSosialisasidan EdukasiMasyarakatyangmemprioritaskanpenyelamatankhususnyaperempuan,anak-anak,lansia, dandisabilitas PemberdayaanMasyarakatdalamPencegahan danPenanggulanganKebakaranMelaluiSosialisasi danEdukasiMasyarakat(edukasipencegahankebakaran) 1 05 042.040001 100KK 100KK 100KK 100KK 100KK 20 20 20 20 20 DesaRawanBencana BPBDDAMKAR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlahsatlakar danbalakar yangdibentuk Pembentukandan PembinaanRelawanPemadamKebakaran 1 05 042.040002 1Desa 1Desa 1Desa 1Desa 1Desa 20 20 20 20 20 DesaRawanKebakaran BPBDDAMKARDPMK SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul PenyelenggaraanOperasiPencariandanPertolonganTerhadapKondisiMembahayakanManusia 1.05.04.2.05 JumlahoperasiPencarian danPertolonganpada PeristiwayangMenimpa,Membahayakan, dan/atauMengancamKeselamatanManusiaterlakasana PenyelenggaraanOperasiPencarian danPertolonganpada Peristiwayang Menimpa,Membahayakan,dan/atauMengancamKeselamatanManusia 1 05 042.050001 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 Gunungkidul BPBDDAMKARDPMK SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlahsarana danPrasaranaPencarian danPertolonganTerhadapKondisiMembahayakanManusia/Penyelamatan danEvakuasi yangmemenuhistandart StandarisasiSarana danPrasaranaPencarian danPertolonganTerhadapKondisiMembahayakanManusia/Penyelamatan danEvakuasi 1 05 042.050002 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 KabGunungkidul BPBDDAMKAR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul KetersediaanSarana danPrasaranaPencarian danPertolonganTerhadapKondisimembahayakan PengadaanSarana danPrasaranaPencarian danPertolonganTerhadapKondisiMembahayakanManusia/Penyel 1 05 042.050005 1PosSektor 1PosSektor 1PosSektor 1PosSektor 1PosSektor 100 100 100 100 100 WonosariSemanu(Saptosari- Paliyan)(Ngawen-Nglipar)Playen BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul 169 Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 Manusia/Penyelamatan danEvakuasi amatan danEvakuasi Jumlahaparatur SARyang memilikikompetensi PembinaanAparaturPencarian danPertolonganTerhadapKondisiMembahayakanManusia/Penyelamatan danEvakuasi 1 05 042.050004 1Keg 1Keg 1Keg 1Keg 1Keg 40 40 40 40 40 Gunungkidul BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul ISU STRATEGIS 1: Sumberdaya penanggulangan bencana baik kualitas maupun kuantitasnya belum berdampak pada peningkatan tata kelola penanggulangan bencana. TUJUAN 2 : Mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang terpadu, profesional, transparan dan akuntabelMeningkatnyaNilaiAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah Peningkatan kinerjabirokrasidanlayananpublikyangefektif,responsif,transparandanakuntabel Sinergitastata kelolapenanggulanganbencana Meningkatkan kualitasperencanaan,pelaksanaan,pengendalian,monitoring,evaluasi,pelaporandan inovasipembangunan daerah ProgramPenunjangUrusanPemerintah daerahKabupaten/ Kota X.XX.01 Akuntabilitas Kinerjaperangkatdaerah PenataanOrganisasiPenataanOrganisasiBPBD KabGunungkidulsebagaipengampusuburusanbencanadan suburusankebakaran X.XX.01.2.13 Nilai SAKIPOPDpengampuSPMKebencanaan Monitoring,Evaluasi danPengendalianKualitasPelayananPublik dan TataLaksana82,5 83 83,5 X XX 012.130004 82,5 83 83,5 84 84,5 10 10 10 10 10 Gunungkidul BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Meningkatnyajumlahdesatangguhbencana Peranmasyarakat dalampenanggulanganbencanameningkat IntegrasiPRBBKdalampembangunanketangguhanmasyarakatmelalui Pendampingan danfasilitasiintegrasiPRB danSDGs dalamAgendaKebijakandanPembangunanDesa/Kalurahan ProgramAdministrasipemerintahan desa 2.13.04 Jumlah desayang telahmengintegrasikanPRBBKdalamperencanaandesa Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa 2.13.04.2.01 Jumlahperencanaanpembangunandesa yangmengarusutamakanpenanggulangan bencana FasilitasiPenyusunanPerencanaanPembangunanDesa 2 13 042.010003 100% 100% 100% 100% 100% 50 50 50 50 50 Gunungkidul DPMKBPBDBAPPEDA SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahUrusan/KewenanganKabupaten/Kota yangDilaksanakanoleh Desa PelaksanaanPenugasanUrusan/KewenanganKabupaten/KotayangDilaksanakanoleh Desa 2 13 042.010017 100% 100% 100% 100% 100% 20 20 20 20 20 Gunungkidul DPMKBPBDBAPPEDA SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPenanganan Bencana 1.06.06 Jumlahkampungyangmelaksanakansosialisasi PenyelenggaraanPemberdayaanMasyarakatTerhadapKesiapsiagaanBencanaKabupaten/Kota 1.06.06.2.02 Jumlahkampungsiaga bencanaterbentuk Koordinasi,Sosialisasi danPelaksanaanKampung SiagaBencana 1 06 062.020001 5Desa 5Desa 5Desa 5Desa 5Desa 200 200 200 200 200 DesaRawanBencana DINSOSBPBDDPMK SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlahtaruna siagabencana yangterbentuk Koordinasi,Sosialisasi danPelaksanaanTarunaSiaga Bencana 1 06 062.020002 100orang 200orang 300orang 400orang 500orang 50 50 50 50 50 DesaRawanBencana DINSOSBPBDDPMK SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPenanggulanganBencana 1.05.03 Jumlah desaTangguhbencana PelayananPencegahan danKesiapsiagaanTerhadapBencana 1.05.03.2.02 Persentasekawasan yangditingkatkankapasitasnya PenguatanKapasitasKawasan untukPencegahan danKesiapsiagaan 1.05.03.2.02.0006 87Desa 89Desa 91Desa 93Desa 95Desa 100 100 100 100 100 Desa/Kalurahan BPBDDPMD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul 170 Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 Meningkatnyajumlahsatuanpendidikan amanbencana Pelaksanaanpendidikanamanbencanameningkat memadukanpenyelenggaraanProgramSPAB kedalamrencanapembangunan jangkamenengahdaerahbidangpendidikandanpenanggulanganBencana Akselerasisekolahinklusi danpenyelenggaraanpendidikanyang inklusi. ProgramPengembanganKurikulum 1.01.03 Jumlahkurikulummuatanlokal yangditetapkan PenetapanKurikulumMuatanLokalPendidikanDasar 1.01.03.3.01 PersentaseMuatan Lokaldalam KBM Pengembangankurikulummuatan lokalsesuaikarakteristikdan budayadaerah bagiPendidikanDasar 1.01.03.3.01.005 1Mapel 2Mapel 3Mapel 4Mapel 5Mapel 100 100 100 100 100 SD & SMP DISDIKBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul PenetapanKurikulumMuatanLokalPendidikan AnakUsia DiniDanPendidikanNonformal 1.01.03.3.02 Pengembangankurikulummuatan lokalsesuaikarakteristikdan budayadaerah bagiPendidikan AnakUsia Dini danPendidikan NonFormal 1.01.03.3.02.004 1Mapel 2Mapel 3Mapel 4Mapel 5Mapel 100 100 100 100 100 PAUD &PendidikanKeagamaan DISDIKBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPenanggulanganbencana 1.05.03 1. Te rbentuksatker SPABDaerah2. Ju mlah satuanpendidikanyangmendapatkaandukunganpenyelenggaraan SPAB PelayananPencegahan danKesiapsiagaanTerhadapBencana 1 05032.02 Jumlah PDdan lembagayang terlibatdalam SatkerSPABJumlahsatuanpendidikanyang telahmenerapkanSPAB PenguatanKapasitasKawasan untukPencegahan danKesiapsiagaan 1 05 032.020006 44SPAB 46SPAB 48SPAB 50SPAB 52SPAB 30 30 30 30 30 SD & SMP DISDIKBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul ISU STRATEGIS II: Koordinasi dan komando dalam penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana yang belum berjalan secara optimal dan masih bersifat parsial TUJUAN 1 Menyelenggarakan penanganan darurat bencana dan pasca bencana yang responsif dan handalMeningkatnyapelayananpenyelamatan danevakuasikorbanbencana Jumlahkorbanmeninggal,hilang, danterkenadampakbencanaper100.000orang. Meningkatkankolaborasidansinergitasprogramketangguhan wargaberbasiskal/kelurahan danpenguatantata kelolaPRBBKyangresponsif,adaptif,danberkelanjutan.
(1)Peningkatankapasitasrelawanpenanggulanganbencana
(2)Penyiapan jalurevakuasibencana
(3)Penyediaan sistemperingatan dini ProgramPenanggulanganBencana 1.05.03 Jumlahmasyarakatyangterlayani PelayananPenyelamatan danEvakuasiKorbanBencana 1 05032.03 Jumlah KLByang direspon Respon CepatKejadian LuarBiasaPenyakit/WabahZoonosisPrioritas 1 05 032.030001 100% 100% 100% 100% 100% 800 800 800 800 800 Gunungkidul DINKES SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul TerlaksananyaRespon CepatDaruratBencanaPenangananAwal UntukPenetapanStatus DaruratBencanaPaling Lama 1X 24 Jam Respon CepatDaruratBencanaKabupaten/Kota 1 05 032.030002 100% 100% 100% 100% 100% 200 200 200 200 200 Gunungkidul BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul TerlaksananyaUpaya untukMenemukan,Menolong,maupunMemindahkanKorbanBencana DariLokasiBencana keTempatyang Aman Pencarian,Pertolongan danEvakuasi KorbanBencanaKabupaten/Kota 1 05 032.030003 100% 100% 100% 100% 100% 200 200 200 200 200 Gunungkidul BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahKorbanBencana yangMendapatkanDistribusiLogistikPenyelamatandan EvakuasiKorbanBencana PenyediaanLogistikPenyelamatandan EvakuasiKorban BencanaKabupaten/Kota 1 05 032.030009 50Paket 50Paket 50Paket 50Paket 50Paket 30 30 30 30 30 Gunungkidul BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul 171 Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 JumlahLaporanPelaksanaanAktivasiSistemKomandoPenangananDaruratBencanaKanupaten/Kota Aktivasi SistemKomandoPenangananDaruratBencana 1 05 032.030011 12Lap 12Lap 12Lap 12Lap 12Lap 150 150 150 150 150 Gunungkidul BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlahdokumen SKPenetapanStatusDaruratBencana danSKPDB yangDitetapkanPalingLama 1x24JamberdasarkanHasilDokumenLaporanInvestigasiKLBdanEpidemiologiTerpadu Respon CepatBencana NonAlamEpidemi/WabahPenyakit 1 05 032.030010 100% 100% 100% 100% 100% SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul MeningkatnyapelayananPerlindungan danJaminanSosialpadaSaat danSetelahTanggapDaruratBencanabagiKorbanBencana Terpenuhinyakebutuhandasarkorbanbencanapada saatdansetelahtanggapdaruratbencana Peningkatanperlindungan danjaminansosial padamasyarakatterdampakbencana Memberikanperlindungan kepadamasyarakatterdampakbencana ProgramPenanganan Bencana 1.06.06 Jumlahwargaterdampakbencanayangterpenuhihaknya Perlindungan SosialKorbanBencanaAlam danSosialKabupaten/Kota 1 06062.01 Jumlah OrangyangMendapatkanPermakanan3x1 Haridalam MasaTanggapDarurat(Pengungsian)KewenanganKabupaten/Kota PenyediaanMakanan 1 06 062.010001 100% 100% 100% 100% 100% 60 60 60 60 60 Wilayahygditetapkanbencana DINSOSP3ABPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah OrangyangMendapatkanPakaian danKelengkapanLainnyayang Tersediapada MasaTanggapDarurat(Pengungsian)dan PascaBencanaKewenanganKabupaten/Kota PenyediaanSandang 1.06.06.2.01.02 100% 100% 100% 100% 100% 60 60 60 60 60 Wilayahygditetapkanbencana DINSOSP3ABPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahTempatPengungsianKewenanganKabupaten/Kota PenyediaanTempatPenampunganPengungsi 1 06 062.010003 100% 100% 100% 100% 100% 60 60 60 60 60 Wilayahygditetapkanbencana DINSOSP3ABPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah OrangyangMendapatkanPenangananKhusus bagiKelompokRentanKewenanganKabupaten/Kota PenangananKhusus bagiKelompokRentan 1 06 062.010004 100% 100% 100% 100% 100% 60 60 60 60 60 Wilayahygditetapkanbencana DINSOSP3ABPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul 172 Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 JumlahKorbanBencana yangMendapatkanLayananDukunganPsikososialKewenanganKabupaten/Kota PelayananDukunganPsikososial 1 06 062.010005 100% 100% 100% 100% 100% 60 60 60 60 60 Wilayahygditetapkanbencana DINSOSP3ABPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul MeningkatnyaLayananKesehatan untukUKM danUKPRujukanTingkatDaerahKabupaten/Kota Peningkatankapasitaslayanankesehatan Penyediaansumberdaya danpanduanstrategipeningkatan mutulayanankesehatan Meningkatkanpelayanankesehatandanpenanganankrisiskesehatanakibatbencana dankejadianluar biasa ProgramPemenuhan UpayaKesehatanPerorangan danUpayaKesehatanMasyarakat 1.02.02 PersentasePemenuhanStandarPelayananMinimal(SPM)BidangKesehatan Penyediaan LayananKesehatanuntukUKM danUKPRujukanTingkatDaerahKabupaten/Kota 1 02022.02 PersentaseUnitpelayananyangmenerapkanstandartpelayanan Pengelolaanpelayanankesehatan bagipenduduk padakondisi kejadianluar biasa 1 02 022.020013 100% 100% 100% 100% 100% 60 60 60 60 60 Wilayahygditetapkanbencana DINKESBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul PengelolaanPelayananKesehatan bagiPendudukTerdampakKrisis KesehatanAkibat Bencanadan/atauBerpotensiBencanadan/atauBerpotensiBencana 1 02 022.020014 100% 100% 100% 100% 100% 60 60 60 60 60 Wilayahygditetapkanbencana DINKESBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Terwujudnyapermukimanpenduduk yanginklusif,aman,tangguhdanberkelanjutan a) Layanananpenyediaan danrehabilitasirumahlayakhunibagikorbanbencanameningkat b) Layananpenyediaanrumahlayakhunibagimasyarakatterkenarelokasiprogrampemerintahmeningkat Meningkatkan secarasubstansisecarajumlahpermukiman yangmengadopsi danmengimplementasikanmitigasidanadaptasiterhadapbencanadanperubahaniklim Penangananperumahankumuh,tidak layakhuni, danrumahterdampakbencanasecara cepatdan akurat ProgramPengembanganPerumahan 1.04.02 Jumlahrumahterkenadampakbencana danrelokasiyangtertangani PendataanPenyediaan danRehabilitasi RumahKorbanBencanaatauRelokasiProgramKabupaten/Kota 1 04022.01 Jumlah dataIdentifikasiPerumahan diLokasi RawanBencana atauTerkenaRelokasiProgramKabupaten/Kota IdentifikasiPerumahan diLokasi RawanBencana atauTerkena RelokasiProgramKabupaten/Kota 1 04 022.010007 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 WilayahTerdampak Bencana DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah dataLahan-LahanPotensialsebagai LokasiRelokasiPerumahan IdentifikasiLahan-LahanPotensial sebagaiLokasi RelokasiPerumahan 1.04.02.2.01. 02 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah dataRumahKorbanBencanaKejadianSebelumnyayang BelumTertangani PengumpulanData RumahKorban BencanaKejadianSebelumnyayang BelumTertangani 1.04.02.2.01. 03 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul SosialisasidanPersiapanPenyediaan danRehabilitasi RumahKorbanBencanaatauRelokasiProgramKabupaten/Kota 1 04022.02 Jumlahorang/Sukarelawan yangMengikutiSosialisasiStandarTeknisPenyediaandanRehabilitasiRumahKorbanBencanaKabupaten/Kota SosialisasiStandar TeknisPenyediaan danRehabilitasiRumah kepadaMasyarakat/SukarelawanTanggapBencana 1 04 021.020001 100org 200org 300org 400org 500org 100 100 100 100 100 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlahorang/Sukarelawan yangMengikutiSosialisasiStandarTeknisPenyediaandan Pembentukandan PelatihanTim Satgas, TimPendamping danFasilitator 1 04 022.020004 100org 200org 300org 400org 500org 100 100 100 100 100 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul 173 Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 RehabilitasiRumahKorbanBencana Rembug WargauntukMenentukanCalon PenerimaRumah bagiKorban Bencana 1 04 022.020007 100org 200org 300org 400org 500org 100 100 100 100 100 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul KoordinasiuntukMenyepakatiPenerima danJenis Pelayanan 1 04 022.020006 100org 200org 300org 400org 500org 100 100 100 100 100 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Pembangunan danRehabilitasi RumahKorbanBencanaatauRelokasiProgramKabupaten/Kota 1 04022.03 Jumlahrumah yangdibangun dandirehabilitasi RehabilitasiRumah bagiKorban Bencana 1 04 022.030001 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Dokumenlaporan hasilpemeliharaanperumahan Operasional danPemeliharaanLingkunganPerumahan padaRelokasiProgramKabupaten/Kota 1 04 022.030006 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul ProgramKawasanPermukiman 1.04.03 PersentasepenangananPSUkawasanpermukiman PenerbitanIzinPembangunan danPengembanganKawasanPermukiman 1 04022.06 Jumlahkawasan danpermukimankumuh yangberhasildikendalikan FasilitasiPemenuhanKomitmenPenerbitan IzinPembangunandanPengembanganPerumahanTerintegrasiSecaraElektronik 1 04 022.060001 10 10 10 10 10 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Koordinasi danSinkronisasiPengendalianPembangunandanPengembanganPerumahan 1 04 022.060003 10Lap 10Lap 10Lap 10Lap 10Lap 10 10 10 10 10 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul PenataandanPeningkatanKualitasKawasanPermukiman KumuhdenganLuas diBawah 10(Sepuluh)Ha 1 04032.02 Jumlah dataperumahandanpermukimankumuh Survei danPenetapanLokasiPerumahan danPermukimanKumuh 1 04 032.020014 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 10 10 10 10 10 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahdokumenRencanaPencegahandanPeningkatanKualitasPerumahanKumuh danPermukimanKumuh PenyadaranPublikPencegahanTumbuh danBerkembangnyaPermukimanKumuh 1 04 032.020004 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 10 10 10 10 10 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlahrumah tidaklayak huniyangdiperbaiki PerbaikanRumah TidakLayak Huni 1 04 032.030002 500 500 500 500 500 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Kelompokmasyarakatyangditingkatkankapasitasnya Pembentukan/PembinaanKelompokSwadayaMasyarakat diPermukimanKumuh 1 04 032.020012 1Kel 2Kel 3Kel 4Kel 5Kel 500 500 500 500 500 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul 174 Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 ISU STRATEGIS III: Pesatnya pembangunan dan investasi mendorong terjadinya potensi pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak pada wilayah fisik Kabupaten Gunungkidul mengingat karakteristik wilayahnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkanpeningkatan frekuensi kejadian bencana.TUJUAN: Melaksanakan pembangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan memberikan kelestarian pada lingkungan hidup Terciptanyaintegrasimitigasirisikobencanapadaperencanaanpembangunanbencana a) Pembangunanyangdirencanakandandilaksanakantelahmemasukkanaspekmitigasirisikobencana b) Luasdaerahrisikobencanaberkurang Peningkatanpenyelenggaraanperencanaanpembangunan dantata ruangberbasismitigasirisikobencanadanadaptasiperubahaniklim Pengarusutamaanpengelolaanrisikobencana danperubahaniklim padaseluruhsektorpembangunan ProgramPenyelenggaraanPenataanRuang 1.03.12 Tersusunnya dokumenperencanaanpenyelenggaraanpenataanruang yangterintegrasidenganmitigasi danadaptasiperubagahan iklim KoordinasidanSinkronisasiPerencanaan TataRuangDaerahKabupaten/Kota 1 03122.02 JumlahdokumenRTRW yangdiintegrasikandenganmitigasi danadaptasiperubahaniklim Koordinasi danSinkronisasiPenyusunanRTRWKabupaten/Kota(Integrasi KRBdengan RTRWKabGunungkidul) 1 03 122.020001 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahdokumenRRTR yangdiintegrasikandenganmitigasi danadaptasiperubahaniklim Koordinasi danSinkronisasiPenyusunanRRTRKabupaten/Kota 1 03 122.020002 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlahmasyarakatyang terlibatdalamperencanaanpenataanruang PeningkatanPeranMasyarakatdalam PenataanRuang 1 03 122.020003 100org 200org 300org 400org 500org 100 100 100 100 100 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul KoordinasidanSinkronisasiPemanfaatan RuangDaerahKabupaten/Kota 1 03122.03 Jumlahkoordinasiyangdilaksakan KoordinasiPenyelenggaraanPenataan Ruang 1 03 122.030003 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlahinformasi tataruang yangdipublikasikan Sistem InformasiPenataan Ruang 1 03 122.030006 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul KoordinasidanSinkronisasiPengendalianPemanfaatan RuangDaerahKabupaten/Kota 1 03122.04 Kebijakaninsentifdisinsentifyang dapatdilaksanakan PengenaanSanksiAdministratifterhadappelanggaranpemanfaatanruang dalamRTR 1 03 121.040008 kasus kasus kasus kasus kasus 20 20 20 20 20 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahPenyidikPegawai NegeriSipil (PPNS)BidangPenataanRuang yangtersertifikasi OperasionalisasiTugas danFungsi PenyidikPegawai NegeriSipil (PPNS)Bidang PenataanRuang 1 03 121.040003 kasus kasus kasus kasus kasus 20 20 20 20 20 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlahkoordinasiyangdilaksakan KoordinasiPelaksanaanPenataan Ruang 1 03 121.040004 20 20 20 20 20 DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPenyelenggaraanKeistimewaanYogyakarta UrusanTata ruang 1.03.13 Meningkatnya penataanruang padaSatuanRuangStrategisuntukmendukungtata ruangKeistimewaan. Perencanaan TataRuangSatuanRuangStrategisKasultanan danKadipaten 1 03135.01 JumlahdokumenRencana RinciTata Ruangpada SatuanRuangStrategisKasultanandan Kadipaten PenyusunanRencana RinciTata Ruang padaSatuan RuangStrategisKasultanan danKadipaten 1 03 135.010007 50% 75% 100% - - 300.000 300.000 300.000 - - SokolimanPanselaKarstGunungsewu DPTRBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahdokumenRencanaInduk Satuan PenyusunanRencana IndukSatuan RuangStrategis 1 03 135.010003 50% 75% 100% - - 1000 1000 1000 - - SokolimanPansela DPTRBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY, 175 Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 RuangStrategisKasultanandan Kadipaten Kasultanan danKadipaten KarstGunungsewu RPJMD Kab.Gunungkidul Kinerjaperangkatdaerah terkaitpenataanruang PerencanaanProgram/Kegiatan Urusan TataRuang 1 03 135.010005 1dok 1dok 1dok 1dok 1dok 1000 1000 1000 1000 1000 Gunungkidul DPTR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah danjenis informasitata ruangyangdisosialisasikan PenyebarluasanInformasiRencana TataRuang 1 03 135.010006 1lap 1lap 1lap 1lap 1lap 100 100 100 100 100 Gunungkidul DPTR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Pemanfaatan RuangSatuanRuangStrategisKasultanan danKadipaten 1 03135.02 JumlahDokumenPemanfaatanRuang SatuanRuangStrategisPantai SelatanGunungkidul PemanfaatanRuang SatuanRuang StrategisPantai SelatanGunungkidulPenanganganrisiko bencanaSRS Pantaiselatan 1 03 135.020018 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 Gunungkidul BPBDDPTR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahDokumenPemanfaatanRuang SatuanRuangStrategis KarstGunung Sewu PemanfaatanRuang SatuanRuang StrategisKarst GunungSewu 1 03 135.020003 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 Gunungkidul BPBDDPTR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahDokumenPemanfaatanRuang SatuanRuangStrategisSokoliman PemanfaatanRuang SatuanRuang StrategisSokoliman 1 03 135.020015 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 Gunungkidul BPBDDPTR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul PengendalianPemanfaatanPenataanRuangSatuanRuangStrategis 1 03135.03 JumlahDokumenPengawasanPenyelenggaraan PenataanRuang PengawasanPenyelenggaraanPenataan Ruang 1 03 135.030001 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 Gunungkidul BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPenanggulanganBencana 1.05.03 Jumlahkawasan –kawasanstrategisKabupatenyangditingkatkankapasitasnya PelayananPencegahan danKesiapsiagaanTerhadapBencana 1 05031.02 Jumlahdokumenrencanamitigasi padasatuan ruangstrategis PenguatanKapasitasKawasan untukPencegahan danKesiapsiagaan 1 05 031.020013 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 Gunungkidul BPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPerekonomian danPembangunan 4.01.03 Persentasebahanrumusankebijakanbidangperekonomian danpembangunan yangditindaklanjutimenjadirumusankebijakan PelaksanaanAdministrasiPembangunan 4 01032.02 JumlahLaporan HasilPengendaliandan EvaluasiProgramPembangunan Pengendaliandan EvaluasiProgramPembangunan 4 01 032.020002 24Lap 24Lap 24Lap 24Lap 24Lap 20 20 20 20 20 Gunungkidul SETDA SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahLaporan HasilPengelolaanEvaluasi danPelaporanPelaksanaanpembangunan PengelolaanEvaluasi danPelaporanPelaksanaanPembangunan 4 01 032.020003 12lap 12lap 12lap 12lap 12lap 20 20 20 20 20 Gunungkidul SETDA SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul PemantauanKebijakanSumberDaya Alam 4 01032.04 Tersusunnyabahan evaluasikebijakanPertanian,Kehutanan, Koordinasi,Sinkronisasi danEvaluasiKebijakanPertanian,Kehutanan, 4 01 032.040001 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 Gunungkidul DKP SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul 176 Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 kelautan danPerikanan Kelautan, danPerikanan Tersusunnyabahan evaluasikebijakanPertambangandanLingkunganHidup Koordinasi,Sinkronisasi danEvaluasiKebijakanPertambangandan LingkunganHidup 4 01 032.040002 1dok 1dok 1dok 1dok 1dok 20 20 20 20 20 Gunungkidul SETDADLH SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Tersusunnyabahan evaluasikebijakanEnergi dan Air Koordinasi,Sinkronisasi danEvaluasiKebijakan Energidan Air 4 01 032.040003 1dok 1dok 1dok 1dok 1dok 20 20 20 20 20 Gunungkidul SETDADLH SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPerencanaan,Pengendalian DanEvaluasiPembangunanDaerah 5.01.02 Persentasekesesuaiandan capaianprogramdalamperencanaan,pengendalian danevaluasi PenyusunanPerencanaan danPendanaan 5 01022.01 JumlahTelaahanDokumenPerencanaanPembangunanDaerahDaerah KoordinasiPenelaahanDokumenPerencanaanPembangunanDaerah denganDokumenKebijakanLainnya 5 01 022.010002 1dok 1dok 1dok 1dok 1dok 20 20 20 20 20 Gunungkidul BAPPEDABPKAD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahPelaksanaanForumPerangkatDaerah/LintasPerangkatDaerah KoordinasiPelaksanaanForumPerangkatDaerah/LintasPerangkatDaerah 5 01 022.010004 1BA 1BA 1BA 1BA 1BA 20 20 20 20 20 Gunungkidul BAPPEDASETDA SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Pengendalian,EvaluasidanPelaporanBidangPerencanaanPembangunanDaerah 5 01022.03 DokumenhasilmonitoringpelaksanaanRencanaPenanggulangan Bencana KoordinasiPengendalianPerencanaandan PelaksanaanPembangunanDaerah diKabupaten/Kota 5 01 022.030001 12lap 12lap 12lap 12lap 12lap 20 20 20 20 20 Gunungkidul BAPPEDASETDA SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul keterkaitandankonsistensiantaraperencanaan,penganggaran,pelaksanaandanpengawasan Monitoring,Evaluasi danPenyusunanLaporan BerkalaPelaksanaanPembangunanDaerah 5 01 022.030003 12lap 12lap 12lap 12lap 12lap 20 20 20 20 20 Gunungkidul BAPPEDASETDA SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPeningkatan DayaTarikDestinasiPariwisata 3.26.02 Terwujudnya wisataamanbencana Pengelolaan DayaTarikWisataKabupaten/Kota 3 26022.01 Tersediannyarambu –rambuperingatanbencana didestinasiwisata Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasaranadalam DayaTarik WisataUnggulanKabupaten/Kota 3 26 022.010005 100% 100% 100% 100% 100% 500 500 500 500 500 Gunungkidul DINPARDPUPRKP SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Persentasedaya tarikwisata yangtelahmenerapkanmanajemenkrisiskepariwisataan Monitoring danEvaluasiPengelolaanDaya TarikWisataKabupaten/Kota 3 26 022.010007 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 Gunungkidul DINPAR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Presentasepengelola DTWyang telahmemilikibusinesscontinuity plandalammenghadapiancamanbencana PeningkatanKapasitas SDMPengelola DayaTarik WisataUnggulanKabupaten/Kota 3 26 022.010008 20% 25% 30% 35% 40% 100 100 100 100 100 Gunungkidul DINPARDINKOP SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul 177 Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 ProgramPeningkatan DayatarikDestinasiwisata 3.26.02 Daya TarikWisatadengansaranaprasaranalengkap;Pelakuusahawisatayangterfasilitasi PengelolaanDestinasiPariwisataKabupaten/Kota 3 26022.03 Terwujudnyadesa wisataaman bencana PemberdayaanMasyarakatdalamPengelolaanDestinasiPariwisataKabupaten/Kota 3 26 022.030006 20% 25% 30% 35% 40% 100 100 100 100 100 Gunungkidul DINPARBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul PersentaseDTW dan desawisata yangtelahtersertifikasi PenerapanDestinasiPariwisataBerkelanjutandalamPengelolaanDestinasiPariwisataKabupaten/Kota 3 26 022.030007 20% 25% 30% 35% 40% 100 100 100 100 100 Gunungkidul DINPAR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah usahapariwisatayangtelahterseftifikasiCHSE yangdibina dandiawasi Pengawasan danPembinaanKepatuhanPelaku UsahayangtelahtersertifikasiCHSE(berdasarkanPermenpar No13tahun 2020 danSNI 9042:2021)dalammelaksanakanStandarCHSE diKab./Kota 3 26 022.040006 20% 25% 30% 35% 40% 100 100 100 100 100 Gunungkidul DINPAR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlah usahapariwisata danekonomikreatif yangdifasilitasisertifikasi SNI9042:2021 FasilitasiSertifikasi SNI9042:2021 (SNICHSE) diKabupaten Kota 3 26 022.040008 20% 25% 30% 35% 40% 100 100 100 100 100 Gunungkidul DINPAR SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Menurunnya emisiGasRumahKaca Penurunanpersentaseemisi gasrumahkaca daripertanian,kehutanan, danpenggunaan lahan Pengendalian,pengawasan, danpemeliharaanlingkunganhidupsecaraterpadu menjaminterpeliharannya dayadukung dandayatampunglingkunganhidup ProgramPengendalianPencemaran dan /ataukerusakanlingkungan 2.11.03 PersentasePengendalianPencemeranmeningkat PencegahanPencemarandan/atauKerusakanLingkungan HidupKabupaten/Kota 2 11031.01 JumlahDokumenHasilKoordinasidanSinkronisasiInventarisasiGRKdari sektorlingkunganhidup yangDilaksanakan Koordinasi,Sinkronisasi danPelaksanaanPengendalianEmisi GasRumah Kaca,Mitigasi danAdaptasiPerubahan Iklim 2 11 031.010002 1dok 100 Gunungkidul DLH SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul TersusunnyaDokumen UjiKualitasLingkunganHidupDilaksanakanTerhadapMedia Tanah,Air, Udara,dan Laut PelaksanaanPencegahanPencemaranLingkunganHidupterhadap MediaTanah, Air,Udara dan Laut 2 11 031.010001 1dok 100 DLH SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Terlaksananyaupaya mitigasiperubahaniklim diTingkatkabupaten/kota Pelaksanaanupaya mitigasiperubahan iklimtingkatkabupaten/kota 2 11 031.010005 1dok 100 DLH SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlahpelaksanaanadaptasiperubahaniklim Pelaksanaanupaya adaptasiperubahan iklimtingkatkabupaten/kota 2 11 031.010007 1dok 100 DLH SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul 178 Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 Programpengelolaanpersampahan 2.11.11 PersentaseSampahdikelola Pengelolaan Sampah 2 11112.01 JumlahMasyarakat,KelompokMasyarakatatau ParaPihakLainnya yangTerlibat AktifdalamKegiatanPengelolaanSampahBerbasisMasyarakat PeningkatanPeran SertaMasyarakatdalamPengelolaanPersampahan 2 11 112.01 1kel 1kel 1kel 1kel 1kel 100 100 100 100 100 DLH SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahSarana danPrasaranaPenangananSampah untukKegiatanPemilahan,Pengumpulan,Pengangkutan,Pengolahan,danPemrosesanAkhir PenyediaanSarana danPrasaranaPengelolaanPersampahan diTPA/TPST/SPAKabupaten/Kota 2 11 112.010007 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 25 25 25 25 25 DLH SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul Jumlahsampah yangdimanfaatkankembali Pengurangansampah melaluipemanfaatankembali sampah 2 11 112.010013 16.961Ton 17.000Ton 18.000Ton 19.00Ton 20.000Ton 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 DLH SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul TerlaksananyapengelolaanSumberdaya Airyangterpadudanberwawasanlingkungan a) Persentase aksesairbersiholehmasyarakatmeningkat b) Jumlahdroppingair c) Luaswilayahterdampak banjirberkurang Mendorongpengelolaan cerdassumberdaya air Peningkatanpengelolaansumber dayaair ProgramPengelolaan Sumberdaya air 1.03.02 Menurunnyaluas daerahterdampakbanjirMenurunnyajumlahdaerahterdampakkekeringan Pengelolaan SDA danBangunanPengamanPantaipadaWilayahSungai(WS)dalam 1(Satu)DaerahKabupaten/Kota 1 03022.01 Jumlah FloodForecastingAndWarningSystem (FFWS)yangDibangun PembangunanFloodForecasting AndWarning System(FFWS) 1 03 022.010019 5Unit 10Unit 15Unit 20Unit 25Unit 1000 2000 3000 4000 5000 DaerahrawanBanjir DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahEmbung AirBaku yangDioperasikandan Dipelihara Operasi danPemeliharaanEmbung AirBaku 1 03 022.010051 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5Unit 200 400 600 800 1000 DaerahRawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahPenampungAir AlamiLainnya yangDirevitalisasi RevitalisasiPenampung AirAlami Lainnya 1 03 022.010067 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5Unit 200 400 600 800 1000 DaerahRawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahPenampungAir AlamiLainnya yangDioperasikandan Dipelihara Operasi danPemeliharaanPenampung AirAlami Lainnya 1 03 022.010068 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5Unit 200 400 600 800 1000 DaerahRawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul PanjangBreakwater/Seawall danBangunanPengamanPantaiLainnya yangDioperasikandanDipelihara Operasi danPemeliharaanBreakwater/Seawall danBangunanPengamanPantai Lainnya 1 03 022.010074 N/A N/A N/A N/A N/A 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 DaerahrawanAbrasi &GEA DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahSumur AirTanah untuk Operasi danPemeliharaanSumur Air 1 03 022.010095 1titik 2Titik 3Titik 5Titik 6Titik 200 200 200 200 200 DaerahRawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY, 179 Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 Air Baku yangDioperasikandanDipelihara Tanah untuk AirBaku RPJMD Kab.Gunungkidul Pengembangan danPengelolaanSistemIrigasiPrimer danSekunderpadaDaerahIrigasiyangLuasnya diBawah1000 Hadalam 1(Satu)DaerahKabupaten/Kota 1 03022.02 PanjangJaringanIrigasiPermukaanyangDibangun PembangunanJaringan IrigasiPermukaan 1 03 022.020002 1500Meter 3000Meter 4500Meter 6000Meter 7500Meter 2000 2000 2000 2000 2000 DaerahRawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahSumurJaringanIrigasi AirTanah yangDibangun PembangunanSumur JaringanIrigasi Air Tanah 1 03 022.020006 91Meter 91Meter 91Meter 91Meter 91Meter 150 150 150 150 150 DaerahRawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul ProgramPengelolaan danpengembangansistempenyediaan airminum 1.03.03 Menurunnyajumlahpendudukterdampakkekeringan Pengelolaan danPengembanganSistemPenyediaan AirMinum(SPAM) diDaerahKabupaten/Kota 1 03032.01 JumlahSistemPenyediaan AirMinum (SPAM)BukanJaringanPerpipaanyangDibangun PembangunanSistemPenyediaan AirMinum (SPAM)Bukan JaringanPerpipaan 1 03 032.010022 20% 30% 40% 50% 60% 150 150 150 150 150 DaerahRawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahLembagaSistemPenyediaan AirMinum (SPAM)yangditingkatkankapasitasnya PeningkatanKapasitasKelembagaanSistemPenyediaan AirMinum (SPAM) 1 03 032.010023 1Keg 1Keg 1Keg 1Keg 1Keg 20 20 20 20 20 DaerahrawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahMasyarakatyang dibinadandiberdayakandalamPengelolaandanPengembanganSistemPenyediaan AirMinum(SPAM) Pembinaan danPemberdayaanMasyarakatdalamPengelolaan danPengembanganSistemPenyediaan AirMinum (SPAM) 1 03 032.010024 1Keg 1Keg 1Keg 1Keg 1Keg 20 20 20 20 20 DaerahrawanKekeringan DPUPRKPBPBD SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahSistemPenyediaan AirMinum (SPAM)JaringanPerpipaanyangdioptimalisasi OptimalisasiSistemPenyediaan AirMinum (SPAM)JaringanPerpipaan 1 03 032.010031 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 1Unit 100 100 100 100 100 SumberAir Baku DPUPRKP SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul MeningkatnyaKualitaslingkungan hidup a) IndeksKualitaslingkungan hidup ii. IndeksKualitasudara iii. IndeksKualitasair Pengendalian danpengawasanpencemaran danperusakankualitaslingkunganhidup Menyediakan informasilingkunganhidupkepadamasyarakat ProgramPenangananPengaduanLingkungan Hidup 2.11.10 Meningkatnya ketaatanpelakuusaha/kegiatan terhadapizinlingkungandanperaturanperundang-undangan PenyelesaianPengaduanMasyarakat diBidangPerlindungan danPengelolaan 2 11102.01 JumlahpengaduanpermasalahanPencemarandan PerusakanLingkunganHidup tingkatKabupaten/Kota yangditindaklanjuti/ditangani PengelolaanPengaduanpermasalahanPencemaran danPerusakanLingkunganHiduptingkatKabupaten/Kota 2 11 102.010004 100% 100% 100% 100% 100% 50 50 50 50 50 Gunungkidul DLH SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul 180 Sasaran IndikatorSasaran(Dampak) Strategi Arah Kebijakan Program Nomenklatu Program IndikatorProgram Kegiatan Nomenklatur Kegiatan IndikatorKegiatan Sub Kegiatan Kode Sub-Kegiatan Target Per Tahun Pagu Indikatif(Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana SumberAnggaran Kontribusi 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 iv. Tutupanlahan b) Persentasevolumesampahyangditangani Lingkungan Hidup(PPLH)Kabupaten/Kota Jumlahpenerapansanksiadministratifyangdikenakankepadapenanggungjawabusaha/kegiatan yang tidaktaat danmenjadikewenangankabupaten/kota Penerapansanksiadministrasiyang menjadikewenangankabupaten/kota 2 11 102.010006 100% 100% 100% 100% 100% 50 50 50 50 50 Gunungkidul DLH SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul (b) P rogramPerencanaanLingkungan hidup 2.11.02 Presentasedokumenperencanaanlingkunganhidup yangtersusun RencanaPerlindungan danPengelolaanLingkungan Hidup(RPPLH)Kabupaten/Kota 2 11022.01 JumlahDokumenTelaahanKebijakanyang TelahMengakomodirRPPLHKabupaten/Kota PengendalianPelaksanaanRPPLHKabupaten/Kota 2 11 022.010002 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok 100 100 100 100 100 Gunungkidul DLH SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul DokumenRPPLHkabupaten/kotayang ditetapkan PenetapanRPPLHKabupaten/Kota 2 11 022.010003 1Dok 100 Gunungkidul DLH SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul JumlahdokumenPPMA, RPPMU,RPPML,RPPEG,RPPKarst yangditetapkan PenyusunanRPPLHKabupaten/Kota 2 11 022.010006 1Dok 350 Gunungkidul DLH SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul PenyusunanInstrumenekonomilingkungan hidup 2 11023.02 Jumlahdokumenanalisis biayajasalingkungandarieksploitasisumber dayaalam yangdilaksanakan Analisis biayajasa lingkungandari eksploitasisumber dayaalam 2 11 023.020001 1Dok 350 Gunungkidul DLH SFDRR,RPJPN, RIPB,RENAS PB,RPB DIY,RPJMD Kab.Gunungkidul BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…