DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Pembentukan; Pemberdayaan; Pelindungan; Satuan Tugas; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari kalurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk koperasi desa merah putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kalurahan;
c.bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan bagi koperasi;
d.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koperasi Desa Merah Putih; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOPERASI DESA MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Koperasi Desa Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Kalurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
2.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi Desa Merah Putih yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
3.Pengurus adalah anggota Koperasi Desa Merah Putih yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi Desa Merah Putih.
4.Pengawas adalah anggota Koperasi Desa Merah Putih yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.
5.Pengelola adalah anggota Koperasi Desa Merah Putih dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi Desa Merah Putih.
6.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
8.Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
11.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
14.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
15.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
16.Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan lain Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gunungkidul.
17.Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih di Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
1. a.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk pemerataan ekonomi; dan
2. b.memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pembentukan
c.Pemberdayaan;
d.Pelindungan;
e.satuan tugas;
f.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dan/atau kementerian terkait dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
(2)Tahapan persiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialiasi program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
2. b.pendampingan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
3. c.pendataan dan penilaian kinerja koperasi Desa Merah Putih.
(3)Sosialisasi program pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Pemerintah Kalurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
(4)Pendampingan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pemerintah Kalurahan.
(5)Pendataan dan penilaian kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan dan hasil kinerja koperasi sebagai target pembentukan koperasi.
(6)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi Desa Merah Putih dengan penyesuaian anggaran dasar.
(7)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Pasal 6

(1)Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih didahului dengan pelaksanaan Musyawarah Kalurahan khusus untuk pembentukan koperasi dengan memperhatikan karakteristik Kalurahan, potensi Kalurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kalurahan.
(2)Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi Desa Merah Putih baru;
2. b.pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Kalurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi Kalurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 7

(1)Setiap Kalurahan yang telah ditargetkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan khusus untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
(2)Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam forum Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih.
(5)Hasil Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih.

Pasal 8

(1)Penamaan Koperasi Desa Merah Putih harus memuat nama Kalurahan setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata “Koperasi”;
2. b.dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih”; dan
3. c.diakhiri dengan nama Kalurahan setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama Kalurahan, maka ditambahkan nama Kapanewon/Daerah.

Pasal 9

(1)Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan rapat Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
(2)Pengurus Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan Musyawarah Kalurahan khusus.
(3)Pengurus Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi Desa Merah Putih;
2. b.mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
3. c.tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
4. d.tidak berasal dari unsur pimpinan Kalurahan.
(4)Pengawas Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
2. b.tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
3. c.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
4. d.Ketua Pengawas Koperasi Desa Merah Putih dijabat oleh Lurah sebagai ex-officio Pengawas Koperasi Desa Merah Putih; dan
5. e.tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus.

Pasal 10

(1)Koperasi Desa Merah Putih dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
1. a.gerai penyediaan sembako;
2. b.gerai penyediaan obat murah;
3. c.penyediaan kantor koperasi;
4. d.unit simpan pinjam koperasi;
5. e.gerai klinik Kalurahan;
6. f.penyediaan cold storage/cold chain atau gudang;
7. g.logistik/distribusi; dan/atau
8. h.kegiatan lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat setempat serta karakteristik wilayah.
(2)Koperasi Desa Merah Putih dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan jenis usaha Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…