DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prinsip Pengelolaan; Penerima; Besaran dan Alokasi; Tata Cara Pengajuan, Penyaluran, Penundaan, dan Penghentian Penyaluran; Komponen Penggunaan Dana; Tata Cara Penggunaan Dana; Pengelolaan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan Kesetaraan perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan;
c.bahwa perlunya pengaturan teknis tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
2.Bantuan Operasional Pendidikan Daerah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOPDA Kesetaraan adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memenuhi biaya operasional Satuan Pendidikan Nonformal Kesetaraan.
3.Satuan Pendidikan adalah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4.Satuan Pendidikan Kesetaraan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
5.Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis daerah yang berfungsi sebagai satuan Pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai program Pendidikan untuk masyarakat sepertu Pendidikan kesetaraan, keaksaraan, keterampilan dan pelatihan kerja.
6.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan Pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesaui dengan kebutuhan masyarakat atas dasar Prakarsa dari oleh dan untuk Masyarakat.
7.Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut DAPODIK adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan.
8.Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi Satuan Pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas Satuan Pendidikan.
9.Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi peserta didik sebagai identitas dalam mengawali dan/atau pernah mengikuti proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang telah memiliki NPSN yang berfungsi sebagai nomor identitas peserta didik.
10.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11.Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening bank atas nama Satuan Pendidikan yang digunakan oleh Satuan Pendidikan dan ditetapkan oleh Bupati.
12.Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan sekolah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan.
13.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
14.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
15.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
16.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOPDA Kesetaraan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.fleksibel yaitu pengelolaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan Kesetaraan berdasarkan komponen penggunaan;
b.efektif yaitu pengelolaan diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan pada Satuan Pendidikan Kesetaraan;
c.efisien yaitu pengelolaan diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
d.akuntabel yaitu pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.transparan yaitu pengelolaan dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

BAB III

PENERIMA

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berwenang memberikan BOPDA Kesetaraan.
(2)BOPDA Kesetaraan pada ayat (1) diberikan kepada Satuan Pendidikan Kesetaraan.
(3)Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.SKB; dan
2. b.PKBM.
(4)SKB Penerima BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat
(1)huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki NPSN;
2. b.telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data peserta didik pada DAPODIK sesuai dengan kondisi riil pada Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya; dan
3. c.memiliki rekening satuan pendidikan.
(5)PKBM Penerima BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki NPSN;
2. b.telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data peserta didik pada DAPODIK sesuai dengan kondisi riil pada Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya;
3. c.memiliki izin operasional yang masih berlaku; dan
4. d.memiliki rekening satuan pendidikan;
(6)SKB penerima BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada Dinas.
(7)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PKBM Penerima BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b juga harus memenuhi persyaratan penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

BESARAN DAN ALOKASI

Pasal 4

(1)Bupati menetapkan besaran satuan biaya BOPDA Kesetaraan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Besaran satuan biaya BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Dinas melaksanakan penghitungan besaran alokasi setiap satuan pendidikan Kesetaraan berdasarkan besaran satuan biaya yang telah ditetapkan oleh Bupati.
(2)Dinas dalam melaksanakan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(4)Dinas mengalokasikan dana BOPDA Kesetaraan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas untuk setiap tahun anggaran.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, PENUNDAAN, DAN PENGHENTIAN PENYALURAN

Pasal 6

SKB mengajukan usulan BOPDA Kesetaraan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)PKBM mengajukan usulan hibah BOPDA Kesetaraan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
1. a.salinan akta pendirian yayasan;
2. b.salinan ijin pendirian satuan pendidikan;
3. c.salinan ijin operasional yang masih berlaku;
4. d.RKAS; dan
5. e.data peserta didik penduduk Gunungkidul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Gunungkidul berdasarkan cutoff dapodik 31 agustus tahun berjalan untuk usulan BOPDA Kesetaraan tahun selanjutnya.
(3)Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

(1)Dinas melakukan verifikasi dan validasi keabsahan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap.
(2)Dalam hal permohonan Hibah tidak memenuhi persyaratan, Dinas menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan atas penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
(3)Dalam hal permohonan hibah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas melaksanakan proses permohonan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

(1)Penyaluran BOPDA Kesetaraan dilakukan melalui Rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan.
(2)Rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi kriteria berikut :
1. a.atas nama Satuan Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam DAPODIK; dan
2. b.nama rekening diawali dengan NPSN.
(3)Penyaluran BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
1. a.penyaluran tahap I dilakukan paling lambat bulan Mei pada tahun anggaran bersangkutan; dan
2. b.penyaluran tahap II dilakukan paling lambat bulan Oktober pada tahun aggaran bersangkutan.
(4)Penyaluran BOPDA Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

(1)Kepala Dinas dapat menunda penyaluran BOPDA Kesetaraan apabila:
1. a.Satuan Pendidikan Kesetaraan belum melaporkan laporan realisasi penggunaan BOPDA Kesetaraan tahap I sampai dengan tanggal 31 Juli tahun berkenaan; dan/atau
2. b.Satuan Pendidikan Kesetaraan belum melaporkan laporan realisasi penggunaan BOPDA Kesetaraan Tahap II sampai dengan tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
(2)Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sampai Satuan Pendidikan Kesetaraan menyampaikan laporan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…