DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah ketetuan Pasal 2; Mengubah Judul BAB V menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah; Mengubah Ketentuan Pasal 65; Mengubah Ketentuan Pasal 66; Mengubah Ketentuan Pasal 67; Mengubah Ketentuan Pasal 68;Mengubah Ketentuan Pasal 69; Mengubah Ketentuan Pasal 70; Mengubah Ketentuan Pasal 75; Mengubah Ketentuan Pasal 76; Mengubah Ketentuan Pasal 77; Mengubah Ketentuan Pasal 78; Mengubah Ketentuan Pasal 79; Mengubah Ketentuan Pasal 81; Mengubah Ketentuan Pasal 83; Mengubah Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II; Menyisipkan 1 (satu) pasal di antara Pasal 121 dan Pasal 122;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, diperlukan penyelarasan perangkat daerah serta penyesuaian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan daerah, dan dinamika peraturan perundang-undangan;
c.bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 115);
5.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 44); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 44) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Badan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri atas:
1. a.Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
2. b.Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. c.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
4. d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
5. e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2)Kedudukan Badan dalam Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

Pasal 65

(1)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.

4.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1)Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat terdiri atas:
  1. 1.Subbagian Umum; dan
  2. 2.Subbagian Keuangan;
3. c.Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia;
4. d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perekonomian, dan Sumber Daya Alam;
5. e.Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
6. f.Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian;
7. g.Bidang Perencanaan;
8. h.UPT; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5.Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan serta mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian penugasan Urusan Keistimewaan.

6.Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
b.perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
c.penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
d.pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
e.pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
f.pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah;
g.pengoordinasian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan penugasan Urusan Keistimewaan;
h.pengoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
i.pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
j.penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah, Kapanewon, dan Kalurahan;
k.perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam negeri, dan luar negeri;
l.pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
m.penyusunan rencana pembangunan daerah;
n.penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
o.penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan;
p.penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
q.penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala Kapanewon dan Kalurahan;
r.penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
s.penyusunan perencanaan kawasan strategis;
t.penyusunan perencanaan kawasan permukiman;
u.pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
v.pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;
w.pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
x.pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
y.perencanaan pembangunan daerah;
z.pengendalian rencana pembangunan daerah; aa. evaluasi rencana pembangunan daerah; bb. pembinaan rencana pembangunan Perangkat Daerah; cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah, Kapanewon, dan Kalurahan; dd. pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan; ee. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan; ff. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan; gg. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan; hh. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan; dan ii. pengelolaan UPT.
1. 7.Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

8.Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
2. b.pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan;
3. c.pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran Badan;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan tugas Unit Organisasi di lingkungan Badan;
5. e.penyusunan rencana kerja sama Badan;
6. f.penyusunan perjanjian kinerja Badan;
7. g.penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
8. h.pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan;
9. i.penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan;
10. j.pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
11. k.penyusunan laporan kinerja Badan;
12. l.pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
13. m.pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Badan;
14. n.penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
15. o.penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Badan;
16. p.penyiapan bahan dan penatausahaan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan;
17. q.pengelolaan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
18. r.pelayanan administratif dan fungsional;
19. s.pelaksanaan tugas bidang perencanaan, meliputi:
  1. 1.penyusunan rancangan kebijakan umum Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
  2. 2.pelaksanaan analisis dan penyajian data;
  3. 3.pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan;
  4. 4.penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran Badan;
  5. 5.penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
  6. 6.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
  7. 7.penyiapan bahan pengendalian kegiatan Badan;
  8. 8.penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan; dan
  9. 9.penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
20. t.pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Sekretariat;
21. u.penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
22. v.penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
23. w.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
  1. 9.Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1)Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
(2)Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

10.Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1)Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan manusia.
(2)Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia;
2. b.perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan manusia;
3. c.penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan manusia;
4. d.pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan manusia;
5. e.pelaksanaan tugas bidang pemerintahan berupa penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang pemerintahan umum, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, perencanaan, kepegawaian, pendidikan, dan jpelatihan, dan pengawasan;
6. f.pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat berupa penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta perumusan kebijakan umum dan rencana kerja penanggulangan kemiskinan;
7. g.pelaksanaan tugas bidang pembangunan manusia berupa penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang pendidikan, agama, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
8. h.pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia;
9. i.penyelenggaraan sistem pengendalian intern perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia;
10. j.penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan manusia; dan
11. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia.
  1. 11.Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1)Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perekonomian, dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
(2)Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perekonomian, dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

12.Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…