DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan APB Kalurahan; Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan standar baku dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan per!u

Menetapkan

menetapkan pedoman penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan;

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurufb dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Jstimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
2.Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam l (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.
3.Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima Kembali oleh Kalurahan.
4.Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
5.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah pedoman pembakuan harga barang dan/atau jasa menurut jenis, spesifikasi, dan harga tertinggi yang berlaku di Daerah.
6.Standar Harga Satuan Barangyang selanjutnya disebut SHS Barang adalah pedoman pembakuan harga barang menurut jenis, spesifikasi, dan harga tertinggi dalam periode tertentu.
7.Standar Harga Satuan Jasa yang selanjutnya disebut SHS Jasa adalah satuan biaya umum sebagai pedoman pembakuan harga jasa tertinggi dalam periode tertentu.
8.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/ non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
9.Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
10.Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan HSPK, aktivitas ASB, rincian komponen, volume dan unit kegiatan masing masing Kalurahan. 1 1 . Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut SISKEUDES adalah alat bantu berupa aplikasi bagi Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kalurahan yang dibangun dan dikembangkan atas kerja sama Kementerian Dalam Negeri dengan Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.
12.Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.
14.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan Keputusan Lurah yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKK.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untukjangka waktu 8 (delapan) tahun.
16.Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18.Pedoman Penyusunan APB Kalurahan adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APB Kalurahan.
19.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
20.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 2 1 . Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
22.Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah.
23.Panewu adalah kepala Kapanewon.
24.Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
25.Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26.Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
27.Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB KALURAHAN

Pasal 2

(1)Pedoman Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025, meliputi:
1. a.sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kalurahan dan RKP Kalurahan;
2. b.prinsip penyusunan APB Kalurahan;
3. c.kebijakan penyusunan APB Kalurahan;
4. d.teknis penyusunan APB Kalurahan; dan
5. e.ha! khusus lainnya.
(2)Uraian Pedoman Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pada kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Tahun 2025.
(2)Kegiatan yang tidak tercantum dalam RKP Kalurahan Tahun 2025 tidak dapat dianggarkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

(1)Penyusunan rencana anggaran dan biaya serta pelaksanaan kegiatan untuk setiap kegiatan yang dianggarkan dalam APB Kalurahan mengacu pada:
1. a.SHS;
2. b.HSPK; dan
3. c.ASB.
(2)Penerapan HSPK dan ASB bertujuan untuk:
1. a.menentukan anggaran berdasarkan tolok ukur kinerja yang jelas;
2. b.menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
3. c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Kalurahan.
(3)SHS, HSPK, dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja Kalurahan tahun anggaran 2025 dan berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi; atau
2. b.estimasi.
(2)Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
(3)Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui pada saat pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip:
1. a.kewajaran;
2. b.ekonomis;
3. c.efisiensi;
4. d.efektivitas; dan
5. e.dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.SHS Barang; dan
2. b.SHS Jasa.
(5)Si-IS Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.SHS Barang bahan konstruksi; dan
2. b.SHS Barang non konstruksi.
(6)SHS Barang bahan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan harga barang belum memperhitungkan pajak.
(7)SHS Barang non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan harga barang sudah memperhitungkan pajak.
(8)SHS Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurufb terdiri atas:
1. a.SHS Jasa tenaga konstruksi; dan
2. b.SHS Jasa non konstruksi.

Pasal 6

(1)HSPK sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf b merupakan komponen kegiatan yang terbentuk dari:
1. a.SHS Barang; dan/atau
2. b.SHS Jasa.
(2)HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan harga tertinggi dalam penyusunan perencanaan anggaran tahun 2025, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.

Pasal 7

(1)ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan komponen kegiatan yang terbentuk dari:
1. a.SHS; dan/ atau
2. b.HSPK.
(2)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ASB konstruksi; dan
2. b.ASB non konstruksi.
(3)ASB konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan standar harga yang digunakan dalam penyusunan perencanaan anggaran tahun 2025 pada kegiatan pembangunan fisik gedung, jalan, talud maupun pembangunan fisik lainnya.
(4)ASB non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan standar harga yang digunakan dalam penyusunan perencanaan anggaran tahun 2025 dalam menyelenggarakan sosialisasi, rapat, bimbingan pelatihan dan kegiatan sejenis lainnya.
(5)ASB konstruksi dan ASB non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan harga tertinggi dalam penyusunan perencanaan anggaran tahun 2025, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.

Pasal 8

Dalam hal tidak terdapat SHS, HSPK, dan ASB yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) maka Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan APB Kalurahan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Standar Harga Satuan yang berlaku di Daerah dan peraturan perundang-undangan tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja yang berlaku di Daerah.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perbedaan harga pada pasaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga SHS pada saat perencanaan maka penentuan harga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan yang berlaku di Daerah.

Pasal 10

Dalam hal terdapat SHS, HSPK, dan/ atau ASB yang belum terdapat dalam Peraturan Bupati ini atau peraturan perundang-undangan tentang Standar Harga Satuan yang berlaku di Daerah dan peraturan perundang-undangan tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja yang berlaku di Daerah , Lurah dapat mengajukan permohonan usulan SHS, HSPK, dan/atau ASB kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan, selanjutnya usulan tersebut menjadi materi pembahasan dalam penyusunan Peraturan Bupati tahun berikutnya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…