DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 434

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Umum; Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Pendidikan; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja; Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; UPT; Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan penataan terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas daerah agar lebih adaptif, profesional, dan responsif;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

d.bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. 5.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 115); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
3.Urusan Keistimewaan adalah urusan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8.Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
9.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
11.Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1)Dinas pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri atas:
1. a.Dinas Kesehatan;
2. b.Satuan Polisi Pamong Praja;
3. c.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
4. d.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. e.Dinas Perhubungan;
6. f.Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. g.Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
8. h.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
9. i.Dinas Pertanian dan Pangan;
10. j.Dinas Pendidikan;
11. k.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman;
12. l.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana);
13. m.Dinas Lingkungan Hidup;
14. n.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. o.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. p.Dinas Kelautan dan Perikanan;
17. q.Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga
18. r.Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja; dan
19. s.Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
(2)Kedudukan Dinas Daerah dalam Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

DINAS KESEHATAN

Pasal 3

(1)Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat terdiri atas:
  1. 1.Subbagian Umum; dan
  2. 2.Subbagian Keuangan;
3. c.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:
  1. 1.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Zoonosis; dan
  2. 2.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
4. d.Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
  1. 1.Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional; dan
  2. 2.Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus;
5. e.Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
  1. 1.Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  2. 2.Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
6. f.Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas:
  1. 1.Seksi Kefarmasian; dan
  2. 2.Seksi Bina Tenaga dan Fasilitas Kesehatan;
7. g.Unit Organisasi Bersifat Khusus;
8. h.UPT; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 6

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan umum di bidang kesehatan;
b.perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
c.penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesehatan;
d.pelaksanaan analisis dan penyajian data bidang kesehatan;
e.pengelolaan sistem informasi kesehatan;
f.pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan zoonosis;
g.pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
h.pelaksanaan survailans dan imunisasi;
i.pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional;
j.pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;
k.pelaksanaan peningkatan mutu pelayananan kesehatan;
l.pelaksanaan promosi kesehatan;
m.pelaksanaan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
n.pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan usia lanjut;
o.pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat;
p.pelaksanaan penyehatan lingkungan;
q.pelaksanaan pembinaan kefarmasiaan, makanan, dan minuman;
r.pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia kesehatan;
s.pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
t.pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas Kesehatan;
u.penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kesehatan;
v.penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesehatan;
w.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan;
x.pengelolaan Unit Organisasi bersifat khusus; dan
y.pengelolaan UPT.

Pasal 7

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
2. b.pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
3. c.pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran Dinas Kesehatan;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan tugas Unit Organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
5. e.penyusunan rencana kerja sama;
6. f.penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kesehatan;
7. g.penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
8. h.pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang kesehatan;
9. i.penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang kesehatan;
10. j.pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
11. k.penyusunan laporan kinerja Dinas Kesehatan;
12. l.pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas Kesehatan;
13. m.pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Dinas Kesehatan;
14. n.penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
15. o.penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Kesehatan;
16. p.penyiapan bahan dan penatausahaan bidang kesehatan;
17. q.pengelolaan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
18. r.pelayanan administratif dan fungsional;
19. s.pelaksanaan tugas bidang perencanaan, meliputi:
  1. 1.pelaksanaan analisis dan penyajian data;
  2. 2.pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang kesehatan;
  3. 3.penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran Dinas Kesehatan;
  4. 4.penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
  5. 5.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
  6. 6.penyiapan bahan pengendalian kegiatan Dinas Kesehatan;
  7. 7.penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan; dan
  8. 8.penyusunan laporan kinerja Dinas Kesehatan.
20. t.pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Sekretariat;
21. u.penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
22. v.penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
23. w.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Pasal 9

(1)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 10

(1)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan mengelola kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik Daerah.
(2)Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
2. b.penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
3. c.pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang- undangan;
4. d.pengelolaan persuratan dan kearsipan;
5. e.mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian intern Dinas Kesehatan;
6. f.penyusunan rincian tugas Dinas Kesehatan;
7. g.pengelolaan urusan rumah tangga;
8. h.pengelolaan barang milik Daerah;
9. i.pengelolaan perpustakaan Dinas Kesehatan;
10. j.pelaksanaan hubungan masyarakat;
11. k.penyusunan rencana kerja sama;
12. l.pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Dinas Kesehatan;
13. m.pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
14. n.pengelolaan perjalanan Dinas Kesehatan;
15. o.pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
16. p.pelayanan administrasi kepegawaian;
17. q.pelaksanaan pengembangan pegawai;
18. r.penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
19. s.penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
20. t.pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
21. u.penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
22. v.pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Umum;
23. w.penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
24. x.penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
25. y.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

Isi peraturan

Teks434PDFHirarki

Memuat teks peraturan…