DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2025

Nomor: 42
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; UPT Balai Benih Pertanian; UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran; UPT Laboratorium Kesehatan Hewan; UPT Pusat Kesehatan Hewan; Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 115); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2.Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
3.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
6.Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
7.Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala UPT.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk:
1. a.UPT Balai Benih Pertanian;
2. b.UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
3. c.UPT Laboratorium Kesehatan Hewan; dan
4. d.UPT Pusat Kesehatan Hewan.
(2)UPT Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPT kelas A pada Dinas Pertanian dan Pangan.
(3)UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPT kelas A pada Dinas Pertanian dan Pangan.
(4)UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan UPT kelas A pada Dinas Pertanian dan Pangan.
(5)UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan UPT kelas A pada Dinas Pertanian dan Pangan.
(6)UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
1. a.UPT Pusat Kesehatan Hewan Wonosari, dengan wilayah kerja mencakup:
  1. 1.Kapanewon Wonosari;
  2. 2.Kapanewon Tepus; dan
  3. 3.Kapanewon Tanjungsari;
2. b.UPT Pusat Kesehatan Hewan Karangmojo, dengan wilayah kerja mencakup:
  1. 1.Kapanewon Karangmojo;
  2. 2.Kapanewon Semin; dan
  3. 3.Kapanewon Ponjong;
3. c.UPT Pusat Kesehatan Hewan Playen, dengan wilayah kerja mencakup:
  1. 1.Kapanewon Playen;
  2. 2.Kapanewon Paliyan; dan
  3. 3.Kapanewon Patuk;
4. d.UPT Pusat Kesehatan Hewan Semanu, dengan wilayah kerja mencakup:
  1. 1.Kapanewon Semanu;
  2. 2.Kapanewon Rongkop; dan
  3. 3.Kapanewon Girisubo;
5. e.UPT Pusat Kesehatan Hewan Nglipar, dengan wilayah kerja mencakup:
  1. 1.Kapanewon Nglipar;
  2. 2.Kapanewon Ngawen; dan
  3. 3.Kapanewon Gedangsari;
6. f.UPT Pusat Kesehatan Hewan Panggang, dengan wilayah kerja mencakup:
  1. 1.Kapanewon Panggang;
  2. 2.Kapanewon Purwosari; dan
  3. 3.Kapanewon Saptosari.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH PERTANIAN

Pasal 3

(1)UPT Balai Benih Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPT Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPT Balai Benih Pertanian terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
(3)Bagan susunan organisasi UPT Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)UPT Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
(2)UPT Balai Benih Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan UPT Balai Benih Pertanian;
2. b.penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Balai Benih Pertanian;
3. c.pelaksanaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan;
4. d.pelaksanaan pemasaran benih dan bibit tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
5. e.pengelolaan ketatausahaan UPT Balai Benih Pertanian;
6. f.pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Balai Benih Pertanian;
7. g.penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Balai Benih Pertanian;
8. h.penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
9. i.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Benih Pertanian.

Pasal 6

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan balai benih pertanian, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
3. c.penyusunan rencana operasional pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
4. d.penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Balai Benih Pertanian;
5. e.pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Balai Benih Pertanian;
6. f.pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Balai Benih Pertanian;
7. g.penyiapan bahan penyusunan dan penerapan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
8. h.pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
9. i.pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT Balai Benih Pertanian;
10. j.pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Balai Benih Pertanian;
11. k.penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Balai Benih Pertanian;
12. l.penyusunan laporan kinerja dan laporan tahunan UPT Balai Benih Pertanian; dan
13. m.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Benih Pertanian.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Balai Benih Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN NGLANGGERAN

Pasal 8

(1)UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 9

(1)Susunan organisasi UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
(3)Bagan susunan organisasi UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pengembangan, pemasaran, dan kerjasama pengelolaan taman teknologi pertanian.
(2)UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
2. b.penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
3. c.pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
4. d.pelaksanaan penumbuhan model percontohan kawasan terpadu pola integrasi kakao dan kambing, serta pengolahan hasil kakao dan susu kambing;
5. e.peningkatan penerapan dan alih teknologi terkini;
6. f.pengembangan usaha agribisnis berbasis kakao dan susu kambing di lahan kering dataran medium;
7. g.pelaksanaan pembangunan pusat pengembangan teknologi pertanian modern berbasis kakao dan susu kambing di lahan kering dataran medium;
8. h.pemberian bimbingan dan pelayanan dalam penerapan inovasi teknologi di bidang agroteknologi dan agribisnis;
9. i.pelaksanaan penumbuhan rintisan bisnis dan wirausaha baru berbasis inovasi;
10. j.pengelolaan ketatausahaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
11. k.pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
12. l.penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
13. m.penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran; dan
14. n.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran.

Pasal 11

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) buruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan taman teknologi pertanian, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
2. b.penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
3. c.penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
4. d.peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan;
5. e.pengoordinasian, penerapan, dan pengembangan sistem informasi di bidang manajemen dan pelayanan Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
6. f.pengelolaan penggunaan Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
7. g.pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
8. h.pengelolaan ketatausahaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
9. i.pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
10. j.pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
11. k.penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
12. l.penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan taman teknologi pertanian; dan
13. m.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…