DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pakaian Dinas ASN; Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, kepala daerah menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas ASN pemerintah daerah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri diundangkan;
c.bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan pada masyarakat sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
4.Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta adalah pakaian dengan model tertentu mengacu model yang dipakai oleh Abdi Dalem Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman, yang digunakan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pegawai instansi pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pegawai pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
9.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas lapangan;
e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
g.Pakaian Dinas upacara Panewu; dan
h.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;

Pasal 3

(1)Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada hari tertentu ASN wajib menggunakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
(2)Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Pakaian Dinas.
(3)Hari tertentu penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pegawai ASN menggunakan pakaian olah raga pada saat melaksanakan olah raga/krida.
(2)Bentuk, warna dan model pakaian olah raga bebas, dengan prinsip sopan dan rapi.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
c.Pakaian Dinas Harian batik motif khas Gunungkidul; dan
d.Pakaian Dinas Harian batik motif bebas.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki ASN pria:
  1. 1.kemeja lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
  2. 2.kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
  3. 3.celana panjang.
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki ASN wanita:
  1. 1.kemeja lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
  2. 2.kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
  3. 3.rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang.
3. c.Pakaian Dinas Harian khaki ASN wanita berjilbab:
  1. 1.kemeja lengan panjang;
  2. 2.rok panjang atau celana panjang; dan
  3. 3.jilbab warna kuning mustard tanpa motif.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih ASN pria:
  1. 1.kemeja putih lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
  2. 2.kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
  3. 3.celana panjang warna hitam.
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih ASN wanita:
  1. 1.kemeja putih lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
  2. 2.kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
  3. 3.rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna hitam.
3. c.Pakaian Dinas Harian kemeja putih ASN wanita berjilbab:
  1. 1.kemeja putih lengan panjang;
  2. 2.rok panjang atau celana panjang warna hitam; dan
  3. 3.jilbab warna khaki muda tanpa motif.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1 dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dimasukkan ke dalam celana.
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Pakaian Dinas Harian batik motif khas Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian batik motif khas Gunungkidul ASN pria:
  1. 1.baju batik motif khas Gunungkidul lengan panjang atau lengan pendek; dan
  2. 2.celana panjang warna menyesuaikan.
2. b.Pakaian Dinas Harian batik motif khas Gunungkidul ASN wanita:
  1. 1.baju batik motif khas Gunungkidul lengan panjang atau lengan pendek; dan
  2. 2.rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna menyesuaikan.
3. c.Pakaian Dinas Harian batik motif khas Gunungkidul ASN wanita berjilbab:
  1. 1.baju batik motif khas Gunungkidul lengan panjang;
  2. 2.rok panjang atau celana panjang warna menyesuaikan; dan
  3. 3.jilbab tanpa motif, warna menyesuaikan.
(2)Motif khas Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pakaian Dinas Harian batik motif khas Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada hari kamis.

Pasal 9

(1)Pakaian Dinas Harian batik motif bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian batik motif bebas ASN pria:
  1. 1.baju batik motif bebas lengan panjang atau lengan pendek; dan
  2. 2.celana panjang warna menyesuaikan.
2. b.Pakaian Dinas Harian batik motif bebas ASN wanita:
  1. 1.baju batik motif bebas lengan panjang atau lengan pendek; dan
  2. 2.rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna menyesuaikan.
3. c.Pakaian Dinas Harian batik motif bebas ASN wanita berjilbab:
  1. 1.baju batik motif bebas lengan panjang;
  2. 2.rok panjang atau celana panjang warna menyesuaikan; dan
  3. 3.jilbab tanpa motif, warna menyesuaikan.
(2)Pakaian Dinas Harian batik motif bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan oleh ASN pada hari:
1. a.Jumat setelah kegiatan olah raga/krida;
2. b.Sabtu, bagi unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja; dan
3. c.hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 10

(1)Pakaian Dinas petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…