DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2025

Nomor: 48
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Penatausahaan Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa administrasi perjalanan dinas harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab;
c.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, diperlukan pengaturan mengenai administrasi perjalanan dinas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Administrasi Perjalanan Dinas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain, yang ditunjuk atau diberikan tugas untuk melaksanakan tugas dengan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2.Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan/atau pihak lain, yang ditunjuk atau diberikan tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
3.Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas untuk tugas tertentu yang secara rutin dilaksanakan oleh perangkat daerah tertentu.
4.Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
5.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
6.Pengikut adalah petugas, pegawai dan/atau pihak lain yang diberikan tugas untuk mendampingi Pelaksana.
7.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
8.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah pedoman pembakuan harga barang dan/atau jasa menurut jenis, spesifikasi, dan harga tertinggi yang berlaku di Daerah.
10.Surat Tugas adalah naskah dinas yang berisi tugas dari Pejabat yang Berwenang kepada Pelaksana untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
12.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk memerintahkan perjalanan dinas dan menandatangani Surat Tugas yakni Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan Asisten Sekretaris Daerah.
13.Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau satuan kerja.
14.Tempat Tujuan adalah tempat atau lokasi kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
15.Tempat Sah adalah lokasi Kota pelaksana perjalanan dinas berada secara sah, diantaranya lokasi pelaksanaan fleksibilitas tempat bekerja, lokasi cuti, lokasi ketika sedang menjalani libur resmi, dan lokasi tempat tinggal.
16.Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.
17.Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
18.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
19.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gunungkidul.
20.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
22.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23.Kepala SKPD adalah kepala unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran.
25.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja di bawahnya yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
26.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
27.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelanggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terbentuk dari peleburan Negara Kasultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Pakualaman.
28.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c.efisien penggunaaan belanja Daerah; dan
d.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB II

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 3

(1)Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam rangka:
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. b.mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
3. c.pengumandahan (detasering);
4. d.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
5. e.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
6. f.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
7. g.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
8. h.penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Strata 1/Strata 2/Strata 3;
9. i.mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
10. j.menjemput atau mengantarkan jenazah Pelaksana yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas.
(2)Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam rangka menjemput atau mengantarkan jenazah Pelaksana yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Pasal 4

Jenis Perjalanan Dinas terdiri atas:

a.Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
b.Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 5

(1)Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Perjalanan Dinas di dalam wilayah DIY; dan
2. b.Perjalanan Dinas di luar wilayah DIY.
(2)Perjalanan Dinas di dalam wilayah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Perjalanan Dinas di wilayah Daerah; dan
2. b.Perjalanan Dinas di luar wilayah Daerah dalam DIY.
(3)Perjalanan Dinas di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Perjalanan Dinas di dalam Daerah kurang dari 7 (tujuh) kilometer;
2. b.Perjalanan Dinas di dalam Daerah lebih dari 7 (tujuh) kilometer; dan
3. c.Perjalanan Dinas Tetap.
(4)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan jarak tempuh terdekat.
(5)Perjalanan Dinas di dalam Daerah kurang dari 7 (tujuh) kilometer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperuntukan bagi kegiatan:
1. a.reses DPRD;
2. b.pengawasan;
3. c.survei;
4. d.monitoring;
5. e.evaluasi;
6. f.caraka;
7. g.patroli wilayah atau pengawalan;
8. h.penertiban;
9. i.pembinaan lapangan;
10. j.pemungutan pendapatan asli daerah;
11. k.inventarisasi barang milik daerah;
12. l.penjangkauan dan/atau asesmen sosial;
13. m.penanganan gangguan infrastruktur telekomunikasi;
14. n.kegiatan yang bersumber dari biaya operasional kesehatan; dan/atau
15. o.ketugasan Komisi Pemilihan Umum Daerah, Badan Pengawas Pemilu Daerah, dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pemilihan legislatif dan/atau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
(6)Perjalanan Dinas di dalam Daerah lebih dari 7 (tujuh) kilometer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperuntukan guna pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(7)Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c diperuntukkan bagi kegiatan:
1. a.penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
2. b.pencatatan dan pengumpulan data keluarga;
3. c.pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana;
4. d.pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. e.pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan di Daerah; dan/atau
6. f.pengelolaan daya tarik wisata Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perjalanan ke luar negeri.

Pasal 7

(1)Alokasi waktu Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi:
1. a.Perjalanan Dinas di luar wilayah DIY di dalam pulau Jawa paling lama 2 (dua) hari kalender;
2. b.Perjalanan Dinas di luar wilayah DIY di luar pulau Jawa paling lama 4 (empat) hari kalender;
3. c.Perjalanan Dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD, pada masa reses dilaksanakan dengan akumulasi waktu paling lama 6 (enam) hari kalender; dan
4. d.Perjalanan Dinas di luar wilayah DIY atas dasar undangan, jumlah hari dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undangan.
(2)Perjalanan Dinas di luar wilayah DIY di dalam pulau Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dilaksanakan oleh:
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD; dan/atau
4. d.anggota forum koordinasi pimpinan di Daerah, Perjalanan Dinas dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kalender.
(3)Perjalanan Dinas di luar wilayah DIY di dalam pulau Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melibatkan Pelaksana dan/atau Pengikut, Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kalender.
(4)Perjalanan Dinas di luar wilayah DIY di luar pulau Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pelaksanaan pemberangkatan transmigrasi ke lokasi disesuaikan dengan tingkat kesulitan di Tempat Tujuan, paling lama 5 (lima) hari kalender.

Pasal 8

(1)Pelaksana Perjalanan Dinas pada SKPD dapat melaksanakan Perjalanan Dinas di luar menghadiri undangan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Dikecualikan dari ketentuan Pelaksana Perjalanan Dinas pada SKPD di luar menghadiri undangan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal surat tugas ditandatangani oleh:
1. a.Bupati bagi Kepala SKPD;
2. b.Sekretaris Daerah bagi Pelaksana dan/atau Pengikut selain Kepala SKPD;
3. c.Ketua DPRD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
4. d.Sekretaris DPRD bagi Pelaksana Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD dalam rangka pendamping kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB III

PENATAUSAHAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 9

(1)Pelaksana melaksanakan Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan dan kembali ke Tempat Kedudukan.
(2)Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan dan kembali ke Tempat Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan dilakukan dari dan ke Tempat Kedudukan;
2. b.Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan dapat dilakukan dari dan ke selain Tempat Kedudukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas, serta dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, paling banyak sebesar estimasi biaya transportasi dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang SHS; dan
3. c.Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan selain dari dan ke Tempat Kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dari dan ke Tempat Sah.

Pasal 10

(1)Pelaksana dalam melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan Surat Tugas dan SPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang.
(2)Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Surat Tugas dan SPD dibuat 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar salinan dengan stempel tinta basah atau tanda tangan elektronik;
2. b.Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
3. c.selain ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf b, SPD distempel tinta basah untuk:
  1. 1.kunjungan ke instansi/lembaga yang berbadan hukum; atau
  2. 2.kunjungan ke instansi/lembaga tidak berbadan hukum yang sudah mendapat surat keterangan terdaftar dari instansi yang berwenang.
4. d.SPD diterbitkan dan ditandatangani oleh PA/KPA.
(3)Pejabat yang Berwenang menandatangani Surat Tugas Perjalanan Dinas di luar wilayah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh:
  1. 1.Bupati;
  2. 2.Wakil Bupati;
  3. 3.Sekretaris Daerah;
  4. 4.Asisten Sekretaris Daerah
  5. 5.Staf Ahli Bupati; dan
  6. 6.Kepala SKPD.
2. b.Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
3. c.Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, pegawai dan/atau pihak lain guna keperluan pelaksanaan Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah; dan
4. d.Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, pegawai dan/atau pihak lain guna keperluan pelaksanaan Perjalanan Dinas pada SKPD yang bersangkutan.
(4)Pejabat yang Berwenang menandatangani Surat Tugas Perjalanan Dinas di dalam wilayah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati;
2. b.Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Wakil Bupati;
3. c.Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Bupati,
4. d.Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas untuk Perjalanan Dinas dalam Daerah yang dilakukan oleh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, pegawai dan/atau pihak lain guna keperluan pelaksanaan Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah;
5. e.Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas dalam Daerah yang dilakukan Kepala SKPD, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, pegawai dan/atau pihak lain guna keperluan pelaksanaan Perjalanan Dinas pada SKPD yang bersangkutan; dan
6. f.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk Perjalanan Dinas dalam Daerah yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis dan pegawai di lingkungan unit kerja yang bersangkutan.
(5)Dalam hal Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berhalangan, maka Surat Tugas ditandangani oleh Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…