DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya kepada PPPK Paruh Waktu; Besaran tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PPPK Paruh Waktu sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah yang diterima setiap bulan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu memiliki peranan dan kontribusi nyata dalam efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pemberian Tunjangan Hari Raya perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Pegawai Nonpegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
2.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunungkidul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya kepada PPPK Paruh Waktu.
(2)Besaran tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah yang diterima setiap bulan.
(3)Pemberian tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembayaran tunjangan Hari Raya PPPK Paruh Waktu dilaksanakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(5)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 3

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya bersumber dari APBD.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2026 Tanggal 12 Maret 2026 Sekretaris Daerah Kabupaten Gununkidul, ttd SRI SUHARTANTA

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…