DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2025

Nomor: 55
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyusunan Rencana Aksi Daerah Peternakan dan Kesehatan Hewan; Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Peternakan dan Kesehatan Hewan; Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan; Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2026- 2030; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 101); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2026-2030.

BAB I

PENDAHULUAN Pembangunan subsektor peternakan secara kontinu dan terarah telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, yaitu secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang menggerakkan pembangunan peternakan dalam peningkatan produksi dan produktivitas peternakan. Kontribusi subsektor peternakan adalah untuk penyediaan produk hewan dan bahan baku pangan asal ternak, serta ikut berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Usaha peternakan yang tersebar dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Gunungkidul menghasilkan produk peternakan seperti daging dan telur. Komoditas tersebut didukung dengan populasi ternak yang memadai, produksi dan produktivitas yang tinggi. Dengan demikian program yang dilaksanakan diarahkan untuk mendorong terwujudnya pembangunan peternakan yang optimal sehingga ketahanan pangan meningkat yang ditandai dengan indikator Nilai PDRB sub kategori peternakan dapat mencapai target.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Rencana Aksi Daerah Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2026-2030 yang selanjutnya disebut RAD-PKH adalah dokumen perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
2.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

RAD-PKH disusun dengan maksud:

a.sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
b.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi peternakan dan kesehatan hewan; dan
c.sebagai acuan bagi masyarakat untuk pelaksanaan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD-PKH untuk mewujudkan sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

ISU DAN TANTANGAN UTAMA Isu dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, adalah:

Pasal 4

(1)RAD-PKH disusun setiap 5 (lima) tahun.
(2)RAD-PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
3. c.rencana tata ruang wilayah Daerah;
(3)RAD-PKH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika:
(4)RAD-PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

VISI, MISI, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI Visi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mengacu pada Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, yaitu: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR, LESTARI DAN BERKEADABAN”.

Pasal 5

(1)Bupati membentuk tim koordinasi RAD-PKH untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Pembina;
2. b.Penasehat;
3. c.Penanggungjawab;
4. d.Ketua;
5. e.Sekretaris; dan
6. f.Anggota.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun RAD-PKH;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan RAD-PKH;
3. c.melaksanakan pemantauan dan evaluasi RAD-PKH; dan
4. d.melaporkan pelaksanaan RAD-PKH kepada Bupati.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Tim koordinasi RAD-PKH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) membentuk:
1. a.sekretariat; dan/atau
2. b.kelompok kerja.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim koordinasi RAD-PKH.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
(4)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Perangkat Daerah terkait.
(5)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Tim koordinasi RAD-PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 8

(1)Tim koordinasi RAD-PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara:
1. a.berkala; dan/atau
2. b.insidentil.
(2)Pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(3)Pemantauan dan evaluasi secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal:
1. a.adanya pengaduan dari masyarakat;
2. b.adanya temuan atas Pengawasan berkala yang harus ditindaklanjuti; dan/atau
3. c.adanya kondisi khusus yang mengharuskan dilakukan inspeksi lapangan.
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

BAB V

SINERGI PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan RAD-PKH bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN 6.1.Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama output maupun outcome dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PKH dilakukan terhadap Strategi, Aksi, dan capaian indikatornya beserta proses pelaksanaannya. Capaian kinerja indikator ini akan terus dipantau dan dievaluasi sehingga dapat mendorong tercapainya output dan outcome dari RAD-PKH tahun 2026-2030. Waktu pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Pemantauan dan evaluasi dimulai sejak tahun 2026 hingga tahun 2030.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2025 Tanggal 15 Desember 2025 Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, ttd SRI SUHARTANTA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2026-2030 RENCANA AKSI DAERAH PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2026-2030

1.Skala usaha peternakan di masyarakat masih rendah sehingga kurang menguntungkan;
2.Kurangnya daya dukung dibandingkan dengan populasi ternak;
3.Kelembagaan kelompok belum optimal;
4.Keterlibatan keluarga miskin dalam kegiatan usaha peternakan masihkurang;
5.Rendahnya daya saing produk hewan;
6.Sarana prasarana peternakan belum memadai;
7.Jejaring pemasaran produk hewan belum optimal. Tantangan utama dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan terdiri atas:
1.tata niaga peredaran hewan;
2.adanya penyakit hewan menular yang zoonosis maupun non zoonosis;
3.perubahan iklim dan cuaca;
4.luasnya cakupan wilayah kesehatan hewan;
5.penerapan prinsip kesejahteraan hewan belum maksimal;
6.masih adanya peredaran daging glonggongan, daging yang dicampur dengan daging babi, daging bangkai, pangan hewani yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan manusia, mengandung cemaran kimiawi dan/atau biologis;
7.belum tersedianya rumah pemotongan hewan (RPH) di Daerah.
8.terbatasnya rumah pemotongan unggas (RPU) di Daerah.
9.masih banyaknya unit usaha produk pangan asal hewan yang belum memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) dan sertifikat halal.
10.Kurangnya pemahaman produsen dan konsumen terhadap produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH)
11.kesadaran pelaku usaha untuk mengujikan keamanan produk asal hewani secara kontinu masih kurang;
12.masih adanya unit usaha pangan asal hewan yang belum sesuai standar teknis.
13.terbatasnya bibit ternak berkualitas yang sesuai dengan standar bibit
14.kelembagaan kelompok pembibitan belum optimal;
15.pelaksanaan good farming practice (praktik pertanian yang baik) dan good breeding practice (praktik pembibitan yang baik) belum terlaksana dengan baik
16.pendataan tentang produksi dan produktivitas sumber daya genetik hewan (SDGH) belum dilaksanakan;
17.kontinuitas ketersediaan pakan ternak;
18.persepsi masyarakat terhadap produk ternak masih rendah;
19.kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
20.ketidakstabilan harga ternak dan produknya;
21.alih fungsi lahan pertanian;
22.adaptasi teknologi dan informasi belum optimal;
23.berpindahnya potensi tenaga kerja peternakan ke sektor lain;
24.penerapan hasil pelatihan yang diberikan ke peternak belum optimal;
25.modal kerja dan usaha dalam pengembangan peternakan belum optimal; dan
26.kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha pengolahan produk ternak dalam penerapan Good Manufacturing Practice (cara produksi yang baik) dan Good Handling Practice (praktik penanganan produk pertanian yang baik dan benar) dan standarisasi mutu pengolahan hasil peternakan. Misi penyelenggaran peternakan dan kesehatan hewan menyesuaikan dengan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, meliputi :
1.Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2.Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3.Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4.Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5.Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia. Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 tersebut dirumuskan berdasarkan pada kondisi, potensi dan permasalahan yang di miliki oleh Kabupaten Gunungkidul. Rumusan visi dan misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025- 2029 tersebut secara eksplisit mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif. Berdasarkan misi yang ada dalam RPJMD. Dalam rangka mewujudkan pencapaian misi tersebut maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul berkontribusi dalam pencapaian sasaran produksi peternakan meningkat, meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Arah Kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam 5 (lima) tahun ke depan (2026-2030), adalah:
1.terwujudnya peternakan yang bersifat komersial dan efisien, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengetahuan dan teknologi tepat, yang berimplikasi pada peningkatan nilai tambah dan perbaikan pendapatan.
2.terwujudnya kesejahteraan masyarakat peternakan melalui perbaikan kesehatan hewan, perbaikan pendapatan, peningkatan produktivitas, efisiensi, pemberdayaan dan pemandirian peternak. Strategi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, yaitu:
1.meningkatkan peran empat pilar pembangunan, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat;
2.meningkatkan pemenuhan kebutuhan produk peternakan dan produk pangan asal hewan melalui regulasi pemerintah;
3.mengembangkan kawasan peternakan;
4.memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya aparatur untuk mendukung pelaku usaha dan konsumen;
5.memanfaatkan akses informasi untuk memperkenalkan teknologi peternakan kepada masyarakat;
6.mengendalikan penyakit hewan menular baik yang bersifat zoonosis maupun non zoonosis;
7.meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan;
8.Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit hewan menular (PHMS) dan kesadaran akan keamanan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
9.meningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan untuk pemenuhan konsumsi masyarakat;
10.meningkatkan penguasaan teknologi peternakan dalam rangka pengolahan hasil peternakan dan limbah hasil peternakan
11.optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan untuk pengembangan peternakan;
12.mengoptimalkan lahan untuk penanaman hijauan pakan ternak;
13.mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat peternakan dan kesehatan hewan;
14.meningkatkan jaminan keamanan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
15.meningkatkan kemampuan peternak menghasilkan komoditas sumberdaya lokal berdaya saing tinggi;
16.meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan peternak dan kelompok yang berkesinambungan agar semakin berkembang;
17.menciptakan peluang ekonomi untuk membuka kesempatan berusaha dibidang peternakan;
18.menciptakan penerapan teknologi tepat guna yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
19.meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak melalui bioteknologi peternakan (inseminasi buatan dan transfer embrio); dan
20.meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang program pembangunan peternakan. MATRIKS RENCANA AKSI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2026-2030 NOMENKLATUR URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R TARGET TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PADA TAHUN PELAKSANA 2026 2027 2028 2029 2030 URUSANPEMERINTAHANBIDANG PERTANIANTUJUAN PDTerwujudnyapembangunanpeternakan yang optimal Nilai PDRB ADHKsub kategoripertanianpeternakan juta rupiah SASARAN PDMeningkatnya produksipeternakan Produksi daging ton 8,580.49 8,581.69 8,582.89 8,584.09 8,585.29 DPP Produksi telur ton 8,391.38 8,392.58 8,393.78 8,394.98 8,396.18 DPP Meningkatnya pelayanankesehatan hewan 1. Jumlah ternak dan hewan kesayanganyang dilayani difasilitas ekor 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 DPP NOMENKLATUR URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R TARGET TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PADA TAHUN PELAKSANA 2026 2027 2028 2029 2030 kesehatanhewan; 2. Pembangunanrumah potonghewan. Unit - - 1 - - DPP Meningkatnyaakuntabilitas kinerjaDPP Nilai AKIP DPP kategori/nilai A (81.05) A (81.06) A (81.07) A (81.08) A (81.09) DPP PROGRAM PENYEDIAANDAN PENGEMBANGANSARANA PERTANIAN ProduksiKomoditasPeternakan ton 16,971.87 16,974.27 16,976.67 16,979.07 16,981.47 DPP Peningkatan Mutu danPeredaran Benih/BibitTernak dan TanamanPakan Ternak sertaPakan dalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah Kegiatanpeningkatan mutudan peredaranbenih/bibit ternakdan tanamanpakan ternak sertapakan yangterlaksana jenis 1 1 1 1 1 DPP Pengawasan MutuBenih/Bibit Ternak,Bahan JumlahPengawasan MutuBenih/Bibit laporan 16 7 7 7 7 DPP NOMENKLATUR URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R TARGET TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PADA TAHUN PELAKSANA 2026 2027 2028 2029 2030 Pakan/Pakan/TanamanSkala Kecil Ternak, BahanPakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Pengendalian danPengawasan Penyediaandan PeredaranBenih/Bibit Ternak, danHijauan Pakan Ternakdalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah kegiatanpengendalian danpengawasanpenyediaan danperedaranbenih/bibit ternak,dan hijauan pakanternak yangterlaksana jenis 3 3 3 3 3 DPP Pengawasan ProduksiBenih/Bibit Ternak danHPT, BahanPakan/Pakan JumlahPengawasanProduksiBenih/Bibit Ternakdan HPT, BahanPakan/Pakan laporan 1 1 1 1 1 DPP Penjaminan PeredaranBenih/Bibit Ternak Jumlah benih/bibitternak yangberedar laporan 9 9 9 9 9 DPP NOMENKLATUR URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R TARGET TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PADA TAHUN PELAKSANA 2026 2027 2028 2029 2030 Publikasi melalui MediaCetak Jumlahartikel/berita cetaktentang RADPeternakan &Keswan Artikel 2 4 6 8 10 DinasKominfo(Bidang IKP) Publikasi melalui MediaElektronik (TV/Radio) Jumlahsiaran/beritaelektronik tentangRAD Peternakan &Keswan Siaran 2 4 6 8 10 DinasKominfo(Bidang IKP) Publikasi melalui MediaSosial/Website Jumlah kontenpublikasi mediasosial/websitetentang RADPeternakan &Keswan Konten 4 8 12 16 20 DinasKominfo(Bidang IKP) PROGRAMPENINGKATAN SARANADISTRIBUSIPERDAGANGANPembangunan danpengelolaan SaranaDistribusi PerdaganganPenyediaan SaranaDistribusi Perdagangan Jumlah hewanyang masuk dankeluar di pasarHewan diFasilitasidengan dipping Ekor 3600000 3960000 4320000 4350000 4375000 DISDAG NOMENKLATUR URUSAN/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R TARGET TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PADA TAHUN PELAKSANA 2026 2027 2028 2029 2030 dan penyemprotanDesinfektan PROGRAM PENYEDIAANDAN PENGEMBANGANSARANA PERTANIAN Produksi TanamanPangan Ton 1.304.733,22 1.325.667,95 1.328.251,93 1.331.564,00 1.334.891,94 DPP PROGRAMPENYULUHANPERTANIAN Kelompok TaniYang MelakukanPola UsahaAgribisnis Kelompok 126 128 131 134 137 DPP Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular Pelatihan KaderZoonosis dan TularVektorDesa/Kalurahan kegiatan 2 2 2 2 2 DinasKesehatan Pemeriksaan KesehatanHewan Ternak(Kambing/Sapi) BagiPenerima Bantuan SosialKelompok UsahaBersama Fakir Miskin(KUBE FM) Jumlah Ternak ekor 1 kelompok(13 ekor) MenyesuaikanPAGU PokirDPRD / PIWK MenyesuaikanPAGU PokirDPRD / PIWK MenyesuaikanPAGU PokirDPRD / PIWK Menyesuaikan PAGUPokir DPRD/ PIWK Dinsos P3A
1.Terjalinnya kerjasama dengan Dinas Komunikasi, dan Informatika dalam hal pengembangan sistem informasi;
2.Adanya kerjasama dan terjadinya transfer ilmu dengan mitra kerja, termasuk dengan akademisi dan aparatur penelitian dan pengembangan dan tersedia banyak peluang promosi produk peternakan dan produk pangan asal hewan melalui pameran dan berbagai ekspo (BRIN, Perguruan Tinggi);
3.Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan DAK dan Tugas Pembantuan APBN.
4.Koordinasi internal dengan instansi terkait secara rutin. 6.2.Pelaporan Pelaporan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan dan lembaga terkait berkaitan denganprogram/kegiatan yang telah direncanakan dan realisasinya. Beberapa komponen penting yang dimuat dalam pelaporan terdiri atas:
1.indikator dan capaian kegiatan mendukung strategi dan aksi;
2.kendala pencapaian sasaran dan mekanisme penyelesaiannya; dan
3.rencana tindak lanjut dan perencanaan capaian tahun berikutnya. Keberhasilan RAD-PPKH sangat bergantung terhadap dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Pusat, serta berbagai sumber anggaran lain dari sektor swasta dan masyarakat. Untuk itu diperlukan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk mendukung implementasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam RAD-PG. Koordinasi dan sinergi yang baik antar berbagai pihak juga sangat diperlukan untuk mewujudkan peningkatan manfaat dari pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Gunungkidul. BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH -

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…