DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2025

Nomor: 56
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai; Enyediaan Sarana dan Prasarana Transaksi Non Tunai Kalurahan; Larangan dan Sanksi; Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan Kalurahan yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, profesional, bersih dan bebas penyalahgunaan kewenangan, diperlukan sistem pembayaran dan transaksi yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan pembayaran dan transaksi yang memanfaatkan teknologi dan informasi, perlu diatur pedoman pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada pemerintahan Kalurahan dengan peraturan bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan mempergunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, surat perintah pemindahbukuan, dan cash management system atau sejenisnya.
2.Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang selanjutnya disingkat APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu automated teller machine, dan/atau kartu debit.
3.Cek adalah surat yang dikeluarkan bank yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan penarikan uang.
4.Bilyet Giro adalah surat perintah dari penarik kepada banknya untuk memindahbukukan sejumlah dana ke rekening penerima.
5.Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam bentuk data digital.
6.Surat Perintah Pemindahbukuan yang selanjutnya disingkat SPPB adalah formulir atau aplikasi yang berisi perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam surat perintah sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.
7.Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
8.Application Programming Interface yang selanjutnya disingkat API adalah jembatan dalam Transaksi Non Tunai yang menghubungkan berbagai sistem untuk memproses pembayaran secara otomatis, seperti website, aplikasi, dan sistem perbankan.
9.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
12.Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
13.Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat Kalurahan, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
14.Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan.
15.Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.
16.Sistem Keuangan Desa adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam mengelola keuangan kalurahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
17.Rekening Kas Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
19.Pemerimaan Kalurahan adalah uang yang masuk ke RKK.
20.Pengeluaran Kalurahan adalah uang yang keluar dari RKK.
21.Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan melalui RKK dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.
22.Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran melalui RKK yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan.
23.Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
25.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kalurahan.
27.Pelaksana Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang selanjutnya disebut PKA adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan berdasarkan Keputusan Lurah yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKK kepada Pangripta, Tata Laksana, Jagabaya, Ulu-ulu, dan Kamituwa.
28.Kepala Urusan Danarta yang selanjutnya disebut Kaur Danarta adalah Pamong Kalurahan yang bertugas melaksanakan urusan administrasi keuangan Kalurahan.
29.Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati yang berperan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan untuk memfasilitasi dan menyalurkan Transaksi Non Tunai.
30.Wajib Bayar adalah pihak, baik orang pribadi, badan hukum, maupun kelompok masyarakat, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pemerintah Kalurahan atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau hasil kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan.
31.Penerima Pembayaran yang selanjutnya disebut Penerima adalah pihak yang menerima dana dari Kas Kalurahan melalui Transaksi Non Tunai atas dasar pelaksanaan kegiatan, perjanjian, dan/atau kewajiban lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
33.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
34.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
35.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
36.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
37.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

(1)Transaksi Non Tunai Kalurahan dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.efisiensi;
2. b.keamanan; dan
3. c.kebermafaatan.
(2)Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, waktu, dan biaya sehingga pengelolaan keuangan Kalurahan dapat berjalan cepat, tepat, dan tidak menimbulkan pemborosan.
(3)Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu melindungi aset keuangan dari risiko penyalahgunaan, kebocoran, kehilangan, dan penyimpangan, dengan memastikan setiap transaksi tercatat secara akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Asas kebermafaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu memberikan kemudahan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pemerintah Kalurahan dan semua pihak yang terlibat.

Pasal 3

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman pelaksanaan Transaksi Non Tunai Kalurahan dalam pelaksanaan APB Kalurahan.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
1. a.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kalurahan;
2. b.meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan;
3. c.memudahkan akses dan inklusi keuangan;
4. d.mengurangi risiko keamanan; dan
5. e.mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik hingga Pemerintah digital.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.sistem dan prosedur Transaksi Non Tunai;
b.penyediaan sarana prasarana Transaksi Non Tunai Kalurahan;
c.larangan dan sanksi;
d.tata cara kerja sama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 5

(1)Transaksi keuangan Kalurahan dalam pelaksanaan APB Kalurahan dilaksanakan secara non tunai.
(2)Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerimaan Kalurahan;
2. b.pengeluaran Kalurahan; dan
3. c.transaksi lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Setiap Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus menggunakan RKK pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Transaksi Non Tunai Kalurahan dilaksanakan melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan/atau Bank Persepsi secara daring.
(2)Dalam hal terjadi gangguan aplikasi dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan hasil cetak catatan transaksi dari Sistem Keuangan Desa.
(4)Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dapat dilakukan secara tunai.
(5)Gangguan sistem operasional maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dengan Surat dari Bank Persepsi, yang kemudian menjadi lampiran dalam dokumen pertanggungjawaban Belanja.

Pasal 8

(1)Penerimaan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Pendapatan Kalurahan; dan
2. b.Penerimaan Pembiayaan Kalurahan.
(2)Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.pendapatan asli Kalurahan;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.pendapatan lain-lain.
(3)Pendapatan Asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan untuk:
1. a.hasil aset;
2. b.swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
3. c.pendapatan asli Kalurahan lain.
(4)Penerimaan Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.SiLPA tahun sebelumnya;
2. b.pencairan dana cadangan; dan
3. c.hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa Pendapatan Asli Kalurahan dilaksanakan oleh Wajib Bayar dengan menyetorkan pendapatan asli Kalurahan ke RKK menggunakan:
1. a.APMK;
2. b.cek;
3. c.bilyet giro;
4. d.uang elektronik;
5. e.setoran tunai melalui teller; atau
6. f.pemindahbukuan.
(2)Bukti penerimaan Pendapatan Asli Kalurahan yang dilaksanakan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kaur Danarta sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
(3)Bank Persepsi mengirimkan bukti transaksi penerimaan pendapatan asli Kalurahan yang dilaksanakan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kaur Danarta pada hari kerja berikutnya.
(4)Kaur Danarta melakukan pencocokan antara bukti penerimaan pendapatan asli Kalurahan yang disampaikan oleh Wajib Bayar dengan bukti transaksi penerimaan Pendapatan Asli Kalurahan yang disampaikan oleh Bank Persepsi.
(5)Berdasarkan hasil pencocokan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kaur Danarta melakukan pembukuan penerimaan Kalurahan dengan mencatat pada Buku Bantu Penerimaan dan/atau dalam Sistem Keuangan Desa.
(6)Dalam hal tidak didapatkan bukti penerimaan pendapatan asli Kalurahan dari Wajib Bayar, maka pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan bukti penerimaan pendapatan asli Kalurahan yang disampaikan oleh Bank Persepsi.
(7)Kaur Danarta harus melakukan rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli Kalurahan dengan Bank Persepsi paling singkat 1 (satu) minggu sekali.

Pasal 10

(1)Penerimaan transfer dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerimaan berupa pendapatan lain-lain dan penerimaan Pembiayaan Kalurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…