DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2025

Nomor: 57
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 14; Disisipkan satu Pasal di antara Pasal 16 dan Pasal 17 yakni Pasal 16A;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan daerah serta praktik akuntansi pemerintahan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3.Undang-Undang nomor 123 tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 47); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 47); diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas pelaporan dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan.
2.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
3.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.
4.Pelaporan Keuangan Daerah adalah laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah.
5.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
7.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi Posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
8.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
9.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
10.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
11.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu Pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
12.Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
13.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
16.Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
17.Apropriasi adalah anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Bupati untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.
18.Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
19.Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
21.Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
22.Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap Pos dalam laporan keuangan.
23.Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
24.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
25.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
26.Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD sebagai pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
27.Perjanjian Konsesi Jasa adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.
28.Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
29.Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
30.Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
31.Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
32.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
33.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
34.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
35.Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
36.Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
37.Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
38.Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
39.Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.
40.Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.
41.Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komPosisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang Pemerintah Daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.
42.Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
43.Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
44.Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/Pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
45.Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui Pos-Pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
46.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
47.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
48.Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan.
49.Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.
50.Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasar penggolongan kualitas/potensi piutang.
51.Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
52.Biaya Investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perolehan suatu investasi.
53.Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
54.Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
55.Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
56.Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
57.Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
58.Manfaat Sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
59.Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
60.Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan, nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
61.Nilai Historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
62.Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
63.Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
64.Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
65.Aset Lancar adalah Aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pelaporan.
66.Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
67.Masa Manfaat adalah periode suatu aset yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
68.Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
69.Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
70.Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
71.Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan adalah memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
72.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
73.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
74.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
75.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, sertapenginterpretasian atas hasilnya.
76.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
77.SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
78.Renovasi adalah pembangunan ulang atau perbaikan, biasanya sebuah situs yang memiliki makna historis.
79.Restorasi adalah suatu tindakan atau upaya untuk mengembalikan, memulihkan, memperbaiki dan membangun suatu kondisi atau bentuk objek yang berwujud (udara) untuk kembali seperti awalnya.
80.Overhaul adalah proses pembongkaran mesin untuk diperiksa dan diperbaiki bila terdapat komponen yang mengalami kerusakan.
81.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
82.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
83.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
2.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:
(2)Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN A. UMUM

Pasal 16A

Kebijakan Akuntansi Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan Kebijakan Akuntansi Pengaturan Bersama digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran mulai Tahun Anggaran 2026. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2025 Tanggal 18 Desember 2025 Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, ttd SRI SUHARTANTA 1 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

1.Tujuan Laporan Keuangan Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan dengan:

a.menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
b.menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
c.menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d.menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e.menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f.menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
g.menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 2.Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Pimpinan entitas akuntansi dan entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 2
1. 3.Komponen Laporan Keuangan Laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap terdiri dari :
a.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
b.Laporan Perubahan SAL (LPSAL) LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/KurangPembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
c.Neraca Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
d.Laporan Operasional (LO) LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi diluar tugas dan fungsi utama entitas.
e.Laporan Arus Kas (LAK) LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
f.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
g.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan 3 dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya. Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sebagai entitas pelaporan terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK, sedangkan Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sebagai entitas akuntansi (SKPD) terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.
1. 4.Kebijakan akuntansi Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Apabila PSAP belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka pemerintah daerah harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi:
a.relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
b.dapat diandalkan, dengan pengertian : 1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas; 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya; 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan; 4) dapat diverifikasi; 5) mencerminkan kehati-hatian; dan 6) mencakup semua hal yang material.
c.dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya; dan d.dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna. 5.Penyajian Laporan Keuangan.
a.Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4
b.Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas (aset yang paling likuid disajikan terlebih dahulu), sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya (jatuh tempo paling awal disajikan terlebih dahulu).
c.Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
d.Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
e.Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
f.Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. 2) Perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila: a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan. 3) Kesalahan mendasar. Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian. 6.Periode Pelaporan Laporan keuangan disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang 5 lebih pendek dari satu tahun takwim dijelaskan dalam CaLK. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran. Laporan keuangan bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan laporan keuangan semesteran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD. 6
1. 1.Definisi Pendapatan dikenal 2 (dua) istilah pendapatan yaitu Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan- LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. 2.Klasifikasi Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, yaitu:
a.Pendapatan Asli Daerah (PAD),
b.Pendapatan Transfer,
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pendapatan diklasifikasi berdasarkan Bagan Akun Standar, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Antar Daerah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7 B. PENGAKUAN Pendapatan LO diakui pada saat:
1. 1.timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned yaitu pendapatan yang didahului dengan penetapan terlebih dahulu; atau
2. 2.pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayarannya secara tunai (realized). Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :
3. 1.diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
4. 2.diterima oleh SKPD; atau
5. 3.diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif :
6. 1.Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah pendapatan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD, SKPDKB/SKRDKB, SKPDLB/ SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah diterbitkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan;
7. 2.Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dan dilanjutkan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) berdasarkan perhitungan yang ada pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD-KB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan Surat 8 Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
8. 3.Pendapatan retribusi yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan dokumen lainnya (karcis dan/atau sarana pembayaran lainnya) diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan dokumen ke Wajib Retribusi. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah
9. 4.Pendapatan yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran, diakui sebagai pendapatan pada saat pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
10. 5.Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan yaitu pendapatan yang menggunakan Perjanjian Kerjasama, diakui sebagai pendapatan pada saat ditandatanganinya perjanjian oleh ke dua belah pihak. Pendapatan LO diakui ketika ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
11. 6.Dana Perimbangan/Transfer : Pendapatan dari dana perimbangan/transfer diakui sebagai pendapatan pada saat diterimanya peraturan terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan LO diakui ketika peraturan terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah telah diterima sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterimanya nota kredit.
12. 7.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: Pendapatan dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yaitu berupa hibah barang dan /atau hibah uang. Hibah berupa barang diakui sebagai pendapatan pada saat ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak, sedangkan hibah uang diakui pada saat uang telah masuk dalam Rekening Kas Daerah 9 dan didukung dengan nota kredit dari bank pemegang rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan LO diakui ketika naskah perjanjian telah ditandatangani sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima di Rekening Kas Daerah. C. PENGUKURAN
13. 1.Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
14. 2.Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
15. 3.Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
16. 4.Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
17. 5.Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 10 D. PENYAJIAN Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS. PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 Dan 20x0 (Dalam rupiah) No URAIAN Tahun 20x1 Tahun 20x0 1 KEGIATAN OPERASIONAL 2 PENDAPATAN 3 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx 5 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx 6 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx 7 Lain-lain PAD yang Sah xxx xxx 8 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 11 Dana Bagi Hasil xxx xxx 12 Dana Alokasi Umum xxx xxx 13 Dana Alokasi Khusus – Fisik xxx xxx 14 Dana Alokasi Khusus – Non Fisik xxx xxx 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan xxx xxx 16 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya 17 Dana Insentif Daerah xxx xxx 18 Dana Otonomi Khusus xxx xxx 19 Dana Keistimewaan xxx xxx 20 Dana Desa xxx xxx 21 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya xxx xxx 22 Pendapatan Transfer Antar Daerah 23 Pendapatan Bagi Hasil xxx xxx 24 Bantuan Keuangan xxx xxx 25 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah xxx xxx 26 Total Pendapatan Transfer xxx xxx 27 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 28 Pendapatan Hibah xxx xxx 29 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx 30 Pendapatan Lainnya xxx xxx 29 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah xxx xxx 30 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx 11 Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS. PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL LAPORAN REALISASI APBD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) URAIAN Anggaran 20X1 Realisasi 20X1 (%) Realisasi 20X0 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xxx xxx Lain-lain PAD yang Sah xxx xxx xxx xxx Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil xxx xxx xxx xxx Dana Alokasi Umum xxx xxx xxx xxx Dana Alokasi Khusus – Fisik xxx xxx xxx xxx Dana Alokasi Khusus – Non Fisik xxx xxx xxx xxx Jumlah Pendapatan Trasfer - Dana Perimbangan xxx xxx xxx xxx Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Insentif Daerah xxx xxx xxx xxx Dana Otonomi Khusus xxx xxx xxx xxx Dana Keistimewaan xxx xxx xxx xxx Dana Desa xxx xxx xxx xxx Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya xxx xxx xxx xxx Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Bagi Hasil xxx xxx xxx xxx Bantuan Keuangan xxx xxx xxx xxx Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah xxx xxx xxx xxx Total Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah xxx xxx xxx xxx Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xxx xxx Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xxx Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah xxx xxx xxx xxx JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx 12 E. PENGUNGKAPAN Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
18. 1.penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
19. 2.penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
20. 3.penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
21. 4.informasi lainnya yang dianggap perlu. 13
22. 1.Definisi Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer adalah Penerimaan dan Pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah propinsi. Trnsfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan. Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu: No Beban Belanja
a.Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas b Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO) Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c.Menggunakan Kode Akun 8 Menggunakan Kode Akun 5 14
1. 2.Klasifikasi Beban, belanja, dan transfer diklasifikasi menurut:
a.Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
b.Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
c.Klasifikasi transfer berdasarkan sumber kejadiannya adalah transfer dari pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat- lainnya, transfer pemerintah provinsi, transfer/bagi hasil ke Desa, dan transfer/bantuan keuangan.
d.Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran meliputi beban dan belanja pada SKPD. Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO dan kewenangan atas beban tersebut: BEBAN KEWENANGAN Beban Operasi Beban Pegawai SKPD Beban Barang dan Jasa SKPD Beban Bunga PPKD Beban Subsidi PPKD Beban Hibah PPKD & SKPD Beban Bantuan Sosial PPKD Beban Penyisihan Piutang SKPD Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin SKPD Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan SKPD Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan SKPD Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya SKPD Beban Penyusutan Aset Lainnya SKPD Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud SKPD 15 BEBAN KEWENANGAN Beban Transfer Beban Bagi Hasil PPKD Beban Bantuan Keuangan PPKD Beban Tak Terduga PPKD Defisit Non Operasional PPKD Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA dan kewenangan atas belanja tersebut: Belanja Kewenangan Belanja Operasi Belanja Pegawai SKPD Belanja Barang dan Jasa SKPD Belanja Bunga PPKD Belanja Subsidi PPKD Belanja Hibah (Uang, barang dan Jasa)*) PPKD/SKPD Belanja Bantuan Sosial (uang dan barang)*) PPKD/SKPD Belanja Modal Belanja Modal Tanah SKPD Belanja Modal Peralatan dan Mesin SKPD Belanja Modal Gedung dan Bangunan SKPD Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan SKPD Belanja Modal Aset Tetap lainnya SKPD Belanja Modal Aset Lainnya SKPD Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga PPKD Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil PPKD Belanja Bantuan Keuangan PPKD *) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD. Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut: Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Operasional (LO) Pendapatan Transfer : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil xxx xxx Dana Alokasi Umum xxx xxx Dana Alokasi Khusus – Fisik xxx xxx Dana Alokasi Khusus – Non Fisik xxx xxx Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Insentif Daerah xxx xxx Dana Otonomi Khusus xxx xxx Dana Keistimewaan xxx xxx Dana Desa xxx xxx Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Bagi Hasil xxx xxx 16 Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Operasional (LO) Bantuan Keuangan xxx xxx Beban Transfer : Beban Bagi Hasil xxx Beban Bantuan Keuangan xxx B. PENGAKUAN Beban diakui pada saat:
1. 1.Timbulnya kewajiban Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
2. 2.Terjadinya konsumsi aset Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
3. 3.Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. Belanja diakui pada saat:
4. 1.Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
5. 2.Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
6. 3.Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah. Transfer diakui pada saat:
7. 1.Transfer masuk diakui pada saat diterimanya peraturan terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah maka timbul hak daerah terhadap transfer masuk. 17
8. 2.Tranfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban menggunakan metode pendekatan Beban, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin. C. PENGUKURAN Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban diukur berdasarkan:
9. 1.Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
10. 2.Transaksi nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehan. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan azas bruto. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam Pos Pendapatan lain-lain LRA. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Transfer diukur sebagai berikut:
11. 1.Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah. 18
12. 2.Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah. D. PENILAIAN Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:
13. 1.Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
14. 2.Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klarifikasi ekonomi (line item). E. PENYAJIAN
a.Penyajian Belanja dan Transfer di Laporan Realisasi Anggaran : PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL LAPORAN REALISASI APBD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) URAIAN Anggaran 20X1 Realisasi 20X1 (%) Realisasi 20X0 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xxx xxx Lain-lain PAD yang Sah xxx xxx xxx xxx Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil xxx xxx xxx xxx Dana Alokasi Umum xxx xxx xxx xxx Dana Alokasi Khusus – Fisik xxx xxx xxx xxx Dana Alokasi Khusus – Non Fisik xxx xxx xxx xxx Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan xxx xxx xxx xxx Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 19 Dana Insentif Daerah xxx xxx xxx xxx Dana Otonomi Khusus xxx xxx xxx xxx Dana Keistimewaan xxx xxx xxx xxx Dana Desa xxx xxx xxx xxx Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya xxx xxx xxx xxx Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Bagi Hasil xxx xxx xxx xxx Bantuan Keuangan xxx xxx xxx xxx Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah xxx xxx xxx xxx Jumlah Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah xxx xxx xxx xxx Dana Darurat xxx xxx xxx xxx Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xxx Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah xxx xxx xxx xxx JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai xxx xxx xxx xxx Belanja Barang dan Jasa xxx xxx xxx xxx Belanja Bunga xxx xxx xxx xxx Belanja Subsidi xxx xxx xxx xxx Belanja Hibah xxx xxx xxx xxx Belanja Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx Jumlah Belanja Operasi xxx xxx xxx xxx BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah xxx xxx xxx xxx Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx xxx xxx xxx Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx xxx xxx xxx Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx xxx xxx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya xxx xxx xxx xxx Belanja Modal Aset Lainnya xxx xxx xxx xxx Jumlah Belanja Modal xxx xxx xxx xxx BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga xxx xxx xxx xxx Jumlah Belanja Tak Terduga xxx xxx xxx xxx BELANJA TRANSFER Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota xxx xxx xxx xxx Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi xxx xxx xxx xxx Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa xxx xxx xxx xxx Jumlah Belanja Transfer xxx xxx xxx xxx JUMLAH BELANJA xxx xxx xxx xxx SURPLUS/DEFISIT xxx xxx xxx xxx PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SILPA xxx xxx xxx xxx Pencairan Dana Cadangan xxx xxx xxx xxx Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xxx xxx Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat xxx xxx xxx xxx Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Daerah Lain xxx xxx xxx xxx Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank xxx xxx xxx xxx Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bukan Bank xxx xxx xxx xxx Penerimaan Pinjaman Daerah – Masyarakat (Obligasi Daerah) xxx xxx xxx xxx 20 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah xxx xxx xxx xxx Penerimaan Pembiayaan Lainnya xxx xxx xxx xxx Jumlah Penerimaan Pembiayaan xxx xxx xxx xxx PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan xxx xxx xxx xxx Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx xxx xxx Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx xxx xxx xxx Pembayaran Pinjaman Daerah – Pemerintah Daerah Lain xxx xxx xxx xxx Pembayaran Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank xxx xxx xxx xxx Pembayaran Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bukan Bank xxx xxx xxx xxx Pembayaran Pinjaman Daerah – Masyarakat (Obligasi Daerah) xxx xxx xxx xxx Pemberian Pinjaman Daerah xxx xxx xxx xxx Pengeluaran Pembiayaan Lainnya xxx xxx xxx xxx Jumlah Pengeluaran Pembiayaan xxx xxx xxx xxx PEMBIAYAAN NETTO xxx xxx xxx xxx SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN xxx xxx xxx xxx
b.Penyajian Beban dan Transfer di Laporan Operasional : PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 Dan 20x0 (Dalam rupiah) No URAIAN Tahun 20x1 Tahun 20x0 1 KEGIATAN OPERASIONAL 2 PENDAPATAN 3 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx 5 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx 6 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx 7 Lain-lain PAD yang Sah xxx xxx 8 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 11 Dana Bagi Hasil xxx xxx 12 Dana Alokasi Umum xxx xxx 13 Dana Alokasi Khusus – Fisik xxx xxx 14 Dana Alokasi Khusus – Non Fisik xxx xxx 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana - Perimbangan xxx xxx 16 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 17 Dana Insentif Daerah xxx xxx 18 Dana Otonomi Khusus xxx xxx 19 Dana Keistimewaan xxx xxx 20 Dana Desa xxx xxx 21 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya xxx xxx 22 Pendapatan Transfer Antar Daerah 23 Pendapatan Bagi Hasil xxx xxx 24 Bantuan Keuangan xxx xxx 25 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah xxx xxx 21 26 Jumlah Pendapatan Transfer xxx xxx 27 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 28 Pendapatan Hibah xxx xxx 29 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx 30 Pendapatan Lainnya xxx xxx 31 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah xxx xxx 32 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx 33 BEBAN 34 BEBAN OPERASI 35 Beban Pegawai xxx xxx 36 Beban Barang dan jasa xxx xxx 37 Beban Bunga xxx xxx 38 Beban Subsidi xxx xxx 39 Beban Hibah xxx xxx 40 Beban Bantuan Sosial xxx xxx 41 Jumlah Beban Operasi xxx xxx 42 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 43 Beban Penyusutan Peralatan Mesin xxx xxx 44 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx xxx 45 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx 46 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya xxx xxx 47 Beban Penyusutan Aset Lainnya xxx xxx 48 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud xxx xxx 49 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi xxx xxx 50 BEBAN TRANSFER 51 Beban Bagi Hasil xxx xxx 52 Beban Bantuan Keuangan xxx xxx 53 Jumlah Beban Transfer xxx xxx 54 BEBAN TAK TERDUGA 55 Beban Tak Terduga xxx xxx 56 Jumlah Beban Tak Terduga xxx xxx 57 JUMLAH BEBAN xxx xxx 58 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI xxx xxx 59 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 60 SURPLUS NON OPERASIONAL 61 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar xxx xxx 62 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx 63 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx 64 Jumlah Surplus Non Operasional xxx xxx 65 DEFISIT NON OPERASIONAL xxx xxx 66 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar xxx xxx 67 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx 68 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx 69 Jumlah Defisit Non Operasional xxx xxx 70 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL xxx xxx 71 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA xxx xxx 72 POS LUAR BIASA 73 PENDAPATAN LUAR BIASA 74 Pendapatan Luar Biasa xxx xxx 22 75 Jumlah Pendapatan Luar Biasa xxx xxx 76 BEBAN LUAR BIASA 77 Beban Luar Biasa xxx Xxx 78 Jumlah Beban Luar Biasa xxx Xxx 79 POS LUAR BIASA xxx Xxx 80 SURPLUS/DEFISIT LO xxx Xxx F. PENGUNGKAPAN Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:
1. 1.rincian beban per akun;
2. 2.penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
3. 3.informasi lainnya yang dianggap perlu. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
4. 1.rincian belanja per akun;
5. 2.penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
6. 3.penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
7. 4.Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. 5.informasi lainnya yang dianggap perlu. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait transfer, antara lain:
9. 1.Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
a.penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b.penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c.penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
d.informasi lainnya yang dianggap perlu. 23
1. 2.Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
a.rincian transfer keluar;
b.penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
c.penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
d.informasi lainnya yang dianggap perlu. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer antara lain:
a.penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b.penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
c.informasi lainnya yang dianggap perlu. 24
1. 1.Definisi Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. 2.Klasifikasi Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
b.Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. B. PENGAKUAN
1. 1.Penerimaan pembiayaan diakui pada saat :
a.Penerimaan pembiayaan yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah 25
b.Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang.
c.Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan untuk pembiayaan.
d.Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD.
1. 2.Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat :
a.Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
b.Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah. C. PENGUKURAN Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan. D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. 26 Penyajian Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran : PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL LAPORAN REALISASI APBD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 dan 20X1 (Dalam Rupiah) URAIAN Anggaran 20X2 Realisasi 20X2 (%) Realisasi 20X1 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA xxx xxx xxx xxx Pencairan Dana Cadangan xxx xxx xxx xxx Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xxx xxx Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat xxx xxx xxx xxx Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Daerah Lain xxx xxx xxx xxx Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank xxx xxx xxx xxx Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bukan Bank xxx xxx xxx xxx Penerimaan Pinjaman Daerah – Masyarakat (Obligasi Daerah) xxx xxx xxx xxx Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah xxx xxx xxx xxx Penerimaan Pembiayaan Lainnya xxx xxx xxx xxx Jumlah Penerimaan Pembiayaan xxx xxx xxx xxx PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan xxx xxx xxx xxx Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx xxx xxx Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat xxx xxx xxx xxx Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain xxx xxx xxx xxx Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank xxx xxx xxx xxx Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank xxx xxx xxx xxx Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) xxx xxx xxx xxx Pemberian Pinjaman Daerah xxx xxx xxx xxx Pengeluaran Pembiayaan Lainnya xxx xxx xxx xxx Jumlah Pengeluaran Pembiayaan xxx xxx xxx xxx PEMBIAYAAN NETO xxx xxx xxx xxx SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN xxx xxx xxx xxx E. PENGUNGKAPAN Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula, hal-hal sebagai berikut :
1. 1.penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. 2.penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
3. 3.informasi lainnya yang diangggap perlu. 27
4. 1.Definisi Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
5. 2.Klasifikasi Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
a.saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; 28
b.setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Kas Kas di Kas Daerah Kas Di Bank Deposito on Call Potongan Pajak belum disetor ke rekening kas negara Kas Transitoris Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan yang belum disetor ke kas Daerah Uang Titipan Kas di Bendahara Pengeluaran Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU Pajak di SKPD yang Belum Disetor Uang Titipan Kas di BLUD Kas Tunai BLUD Kas di Bank BLUD Pajak yang Belum Disetor BLUD Uang Muka Pasien RSUD/BLUD Uang Titipan BLUD Kas Dana Kapitasi pada FKTP Dana kapitasi yang merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Kas Lainnya Kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOSP, kas dana BOK Puskesmas, dan kas dana kapitasi pada FKTP. Setara Kas Deposito (kurang dari 3 bulan) Deposito (kurang dari 3 bulan) Surat Utang Negara/ Obligasi (kurang dari 3 bulan) Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan) Kas Dana BOSP Kas Dana BOSP Kas di kas bantuan operasional satuan pendidikan yang menampung seluruh penerimaan satuan pendidikan dan membayar seluruh 29 pengeluaran satuan pendidikan. Kas Dana BOK Puskesmas Kas Dana BOK Puskesmas Kas di kas bantuan operasional kesehatan puskesmas yang menampung seluruh penerimaan puskesmas dan membayar seluruh pengeluaran puskesmas. B. PENGUKURAN Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. C. PENYAJIAN Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas. PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NERACA PER 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1 (Dalam Rupiah) Uraian 31 Desember 20X2 31 Desember 20X1 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di BLUD Kas Dana Kapitasi pada FKTP Kas Lainnya xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 30 D. PENGUNGKAPAN Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1. 1.Rincian kas dan setara kas;
2. 2.Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. 3.Informasi lainnya yang dianggap penting. Setara Kas Kas Dana BOSP Kas Dana BOK Puskesmas xxx xxx xxx xxx xxx xxx Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Transfer Pemerintah Pusat Piutang Transfer Antar Daerah Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan Aset Untuk Dikonsolidasikan Jumlah Aset Lancar xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx 31
4. 1.Definisi Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang merupakan manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Suatu transaksi akan menimbulkan piutang bila memiliki karakteristik sebagai berikut:
a.Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
b.Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait
c.Jangka waktu pelunasan.
1. 2.Klasifikasi Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang, dibagi atas:
a.Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 32 2) Piutang Retribusi; 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 4) Piutang Lain-lain PAD yang sah.
b.Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; 4) Pemberian fasilitas.
c.Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer.
d.Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara. Piutang diklasifikasikan sebagai berikut : Piutang Pendapatan Piutang Pajak Daerah Piutang Retribusi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Transfer Pemerintah Pusat Piutang Transfer Pemerintah Lainnya Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Piutang Pendapatan Lainnya Piutang Lainnya Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya Uang Muka 33 B. PENGAKUAN Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:
1. 1.diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. 2.telah diterbitkan surat penagihan; atau
3. 3.belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
4. 1.harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
5. 2.jumlah piutang dapat diukur;
6. 3.telah diterbitkan surat penagihan; dan
7. 4.belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang pajak daerah yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP dan/atau dokumen lain yang dipersamakan hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Bayar. Surat tagihan pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif, berupa bunga dan/atau denda. Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda pada pajak daerah yang telah terbit SKP/STPnya dan sampai dengan akhir periode pelaporan belum dibayarkan kemudian dicatat sebagai Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan 34 keuangan terdapat jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD. Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda pada retribusi daerah dan telah terbit SKRD/STRDnya yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum dibayarkan kemudian dicatat sebagai Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran. 35 Piutang transfer lainnya diakui apabila: 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya. 36 Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)/Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM)/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Piutang Pendapatan Denda, Piutang klaim atas Biaya Pelayanan Kesehatan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kesehatan Sosial, Jaminan Persalinan atau badan asuransi kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan fasilitas kesehatan pemerintah daerah) termasuk dalam akun Piutang Lain-Lain PAD yang Sah. Pengakuan Piutang klaim atas Biaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan hasil verifikasi antara badan asuransi kesehatan dengan fasilitas kesehatan pemerintah daerah (RSUD atau UPT Puskesmas) yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi atau dokumen lain yang dipersamakan. C. PENGUKURAN
8. 1.Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
a.disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
b.disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
c.disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan 37 ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan; atau;
d.disajikan sebesar nilai klaim terverifikasi yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap klaim yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Verifikasi atau dokumen lain yang dipersamakan.
1. 2.Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
a.Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
b.Penjualan Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
c.Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
d.Pemberian fasilitas/jasa Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
1. 3.Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut: 38
a.Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
b.Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
c.Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
1. 4.Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
a.Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
b.Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
1. 5.Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing- masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
2. 6.Pemberhentian Pengakuan Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan 39 ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
3. 7.Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang. D. PENILAIAN Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
4. 1.Kualitas Piutang Lancar;
5. 2.Kualitas Piutang Kurang Lancar;
6. 3.Kualitas Piutang Diragukan;
7. 4.Kualitas Piutang Macet. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
8. 1.Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
9. 2.Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:
10. 1.Kualitas lancar, dengan kriteria:
a.Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 40
b.Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau
c.Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
d.Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
e.Wajib Pajak likuid; dan/atau
f.Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
1. 2.Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a.Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
b.Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
c.Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
d.Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
e.Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
1. 3.Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a.Umur piutang 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
b.Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
c.Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
d.Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
e.Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
1. 4.Kualitas Macet, dengan kriteria:
a.Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
b.Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
c.Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
d.Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
e.Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
1. 1.Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
a.Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
b.Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
c.Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
d.Wajib Pajak likuid; dan/atau
e.Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
1. 2.Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 41
a.Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
b.Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
c.Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
d.Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
1. 3.Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
a.Umur piutang 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
b.Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
c.Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
d.Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
1. 4.Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
a.Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
b.Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
c.Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
d.Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
e.Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dapat dilakukan dengan ketentuan :
1. 1.Kualitas Lancar a) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2. 2.Kualitas Kurang Lancar. a) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan/atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. 3.Kualitas Diragukan a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. 4.Kualitas Macet 42 a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. Penggolongan Kualitas Piutang selain pajak dan retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut :
5. 1.Kualitas Lancar Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
6. 2.Kualitas Kurang Lancar Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan penagihan.
7. 3.Kualitas Diragukan Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan penagihan.
8. 4.Kualitas Macet Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan sebagai berikut: No. Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih
9. 1.Lancar 0,5%
10. 2.Kurang Lancar 10 %
11. 3.Diragukan 50 %
12. 4.Macet 100 % Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam 43 neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. E. PENYAJIAN Penyajian piutang disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar. Ilustrasi penyajiannya di neraca adalah sebagai berikut: F. PENGUNGKAPAN Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
13. 1.kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
14. 2.rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
15. 3.penjelasan atas penyelesaian piutang;
16. 4.jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. 44 Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. Piutang yang dihapus bersyarat tidak dicantumkan dalam neraca namun dicatat secara ekstrakomptabel. 45
17. 1.Definisi
a.Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
b.Persediaan merupakan aset berwujud, yang berupa: 1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah; 2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi; 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.
c.Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.
d.Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
e.Produksi hasil usaha daerah meliputi Bidang Kelautan dan Perikanan dan Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan. Produk Hasil Usaha tersebut dijual kepada masyarakat dengan menggunakan harga jual yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
f.Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya bahan bakar minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. 46
g.Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kambing, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan.
h.Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
i.Untuk persediaan hewan dan tanaman yang mati dihapus dari catatan persediaan dengan surat keputusan penghapusan yang ditandatangani oleh kepala SKPD setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku pengelola barang (sistem dan prosedur penghapusan persediaan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah).
j.Persediaan yang berasal dari dana Non APBD (APBN, Propinsi, masyarakat, dsb) dicatat sebagai persediaan pada akhir tahun.
1. 2.Klasifikasi Klasifikasi barang persediaan meliputi : 1) Persediaan barang pakai habis : a) Bahan b) Suku cadang c) Alat/bahan untuk kegiatan kantor d) Obat-obatan e) Persediaan untuk dijual/diserahkan f) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga g) Natura dan Pakan h) Persediaan Penelitian i) Persediaan dalam proses 2) Persediaan barang tak habis pakai: a) Komponen b) PIPA 3) Persediaan barang bekas dipakai : a) Komponen bekas dan pipa bekas 47 B. PENGAKUAN.
2. 1.Pengakuan Persediaan Persediaan diakui pada saat : a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
3. 2.Pada akhir periode akuntansi, dilakukan stock opname persediaan sebagai dasar penilaian persediaan.
4. 3.Pengakuan Beban Persediaan. Pengakuan beban persediaan pada Laporan Operasional dengan menggunakan pendekatan beban. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian dengan melihat sisa persediaan untuk mendapatkan nilai beban persediaan yang sebenarnya.
5. 4.Selisih Persediaan. Selisih persediaan didapatkan dengan cara membandingkan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika terjadi selisih persediaan maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. C. PENGUKURAN
6. 1.Persediaan disajikan :
a.Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Persediaan barang cetakan dan barang kuasi dinilai berdasarkan biaya perolehan, 48 bukan berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam barang cetakan dan barang kuasi.
b.Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
c.Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
d.Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
1. 2.Persediaan barang cetakan dan barang kuasi yang sudah tidak digunakan lagi, rusak dan cacat, dilakukan perhitungan kembali dan dituangkan dalam Berita Acara menurut nilai persediaannya kemudian dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. 3.Harga Pokok Produksi meliputi Biaya Langsung yaitu biaya produksi yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan Biaya Tidak Langsung. Biaya Langsung adalah biaya yang langsung dapat ditelusuri ke dalam setiap unit produk yaitu bahan baku, bahan penolong dan biaya tenaga kerja langsung (upah tenaga). Biaya Tidak Langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke unit produk yaitu biaya alat tulis kantor, biaya makan minum rapat, biaya listrik, biaya air. Produksi hasil usaha daerah diklasifikasikan sebagai persediaan berasal dari memproduksi sendiri dinilai menggunakan Harga Pokok Produksi. Metode penentuan Harga Pokok Produksi adalah penentuan harga pokok yang memperhitungkan biaya produksi kedalam Harga Pokok Produksi, yang terdiri dari Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung dari Biaya Bahan Baku dan Biaya Tenaga Kerja. 49 Penentuan Harga Pokok Produksi Biaya Langsung Bahan Baku XXX Biaya Tenaga Kerja XXX + Jumlah Biaya Langsung XXX Biaya Tidak Langsung Biaya Alat Tulis Kantor XXX Biaya Makan Minum Rapat XXX + Jumlah Biaya Tidak Langsung XXX + Harga Pokok Produksi XXX Beberapa produk hasil usaha yang berasal dari memproduksi sendiri :

(1)Produk hasil usaha pada Dinas Kelautan dan Perikanan adalah budi daya air tawar, terdiri dari bibit ikan, indukan dan es balok dengan rincian sebagai berikut : No. Jenis Produksi Satuan 1 2 3 A. Bibit Ikan

1.Ikan Mas/Karper

a.Benih Ukuran 1-2 cm Ekor
b.Benih Ukuran 2,1-3 cm Ekor
c.Benih Ukuran 3,1-5 cm Ekor
d.Benih ukuran 5,1-7 cm Ekor
e.Benih Ukuran 7,1-9 cm Ekor
f.Induk produktif Kg
g.Induk tidak produktif Kg
h.Konsumsi Kg
1. 2.Ikan Tawes
a.Benih Ukuran 1-2 cm Ekor
b.Benih Ukuran 2,1-3 cm Ekor
c.Benih Ukuran 3,1-5 cm Ekor
d.Benih ukuran 5,1-7 cm Ekor
e.Benih Ukuran 7,1-9 cm Ekor
f.Induk produktif Kg 50 1 2 3
g.Induk tidak produktif Kg
h.Konsumsi Kg
1. 3.Ikan Nila Merah
a.Benih Ukuran 1-2 cm Ekor
b.Benih Ukuran 2,1-3 cm Ekor
c.Benih Ukuran 3,1-5 cm Ekor
d.Benih Ukuran 5,1-7 cm Ekor
e.Benih Ukuran 7,1-9 cm Ekor
f.Induk produktif Paket
g.Induk tidak produktif Kg
h.Konsumsi Kg
1. 4.Ikan Nila Hitam
a.Benih Ukuran 1-2 cm Ekor
b.Benih Ukuran 2,1-3 cm Ekor
c.Benih Ukuran 3,1-5 cm Ekor
d.Benih Ukuran 5,1-7 cm Ekor
e.Benih Ukuran 7,1-9 cm Ekor
f.Induk produktif kg
g.induk tidak produktif Kg
h.Konsumsi Kg
1. 5.Ikan Gurami
a.Benih ukuran < 1 cm Ekor
b.Benih ukuran < 2 cm Ekor
c.Benih ukuran < 3 cm Ekor
d.Benih ukuran < 4 cm Ekor
e.Induk produktif ukuran > 1 kg/ekor Kg
f.induk tidak produktif Kg
g.Konsumsi Kg
1. 6.Ikan Lele Dumbo/ Sangkuriang
a.Ukuran 1-2 cm Ekor
b.Ukuran 2,1-3 cm Ekor
c.Ukuran 3,1-5 cm Ekor
d.Ukuran 5,1-7 cm Ekor
e.Ukuran 7,1-9 cm Ekor
f.Induk produktif kg
g.Induk tidak produktif kg
h.Konsumsi kg
1. 7.Patin
a.Benih ukuran < 1 inch Ekor
b.Benih ukuran < 1,5 inch Ekor
c.Benih ukuran < 2 inch Ekor
d.Induk ukuran 2-4 kg/ekor Ekor
e.Induk tidak produktif Kg
f.Konsumsi Kg
1. 8.Bawal
a.Benih ukuran < 3/4 inch Ekor
b.Benih ukuran < 1 inch Ekor
c.Benih ukuran < 2 inch Ekor 51 No. Jenis Produksi Satuan 1 2 3 A. Bibit Tanaman Kehutanan, Perkebunan dan Hortikultura
1. 1.Jati
a.Benih Unggul sertifikasi Nasional Kg
b.Benih Unggul Kg
c.Benih Lokal Kg
d.Bibit Sertifikat Nasional Batang
e.Bibit Unggul (Lokal) Batang 1 2 3
d.Induk ukuran > 0,5 kg/ekor Kg
e.Induk tidak produktif Kg
f.Konsumsi Kg
1. 9.Grass Carp
a.Ukuran 2-3 cm Ekor
b.Ukuran 3,1-5 cm Ekor
c.Ukuran 5,1-8 cm Ekor
d.Ukuran 8,1-12 cm Ekor
e.Induk ukuran 0,5 kg/ekor Kg
f.Induk tidak produktif Kg
g.Konsumsi Kg 10 Ikan Hias
a.Koi Ukuran 2-3 cm Ekor
b.Koi Ukuran 4-5 cm Ekor
c.Koi Ukuran 7- 10 cm Ekor
d.Koi Ukuran 10- 12 cm Ekor
e.Koi Ukuran 12- 15 cm Ekor
f.Koi Ukuran 15- 17 cm Ekor
g.Koi Ukuran 17- 20 cm Ekor B. 1. Es balok (ukuran 20cm x 40cm x 120cm) Balok

(2)Produk hasil usaha pada Dinas Pertanian dan Pangan adalah Bibit Tanaman Kehutanan, Perkebunan dan Hortikultura, Benih Pertanian, Hasil Penjualan Kebun, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Pupuk Organik dengan rincian sebagai berikut : 52 1 2 3
1. f.Bibit Lokal Batang
  1. 2.Acacia auriculiformis
2. a.Benih Lokal Kg
3. b.Unggul Polibag Batang
4. c.Lokal Polibag Batang
  1. 3.Accacia mangium
5. a.Benih Unggul Sertifikat Nasional Kg
6. b.Benih Lokal Kg
7. c.Bibit Unggul Batang
8. d.Bibit Lokal Batang
  1. 4.Mahoni
9. a.Benih Lokal Kg
10. b.Unggul Polibag Batang
11. c.Lokal Polibag Batang
  1. 5.Sengon Laut
12. a.Benih Lokal Kg
13. b.Benih Unggul Kg
14. c.Bibit Unggul Batang
15. d.Bibit Lokal Batang
  1. 6.Sengon Buto
16. a.Benih Lokal Kg
17. b.Lokal Polibag Batang
  1. 7.Munggur
18. a.Benih Lokal Kg
19. b.Lokal Polibag Batang
20. c.Munggur stump Batang
  1. 8.Pule
21. a.Lokal Polibag Batang
  1. 9.Waru
22. a.Benih Lokal Kg
23. b.Lokal Polibag Batang
24. c.Lokal Stek Batang
  1. 10.Gayam
25. a.Benih Lokal Kg
26. b.Unggul Polibag Batang
27. c.Lokal Polibag Batang
  1. 11.Randu
28. a.Benih Lokal Kg
29. b.Lokal Polibag Batang
  1. 12.Beringin
30. a.Benih Lokal Kg
31. c.Unggul Polibag Batang
32. d.Lokal Polibag Batang
33. e.Lokal Stek Batang
  1. 13.Ketapang
34. a.Benih Lokal Kg
35. b.Unggul Polibag Batang
36. c.Lokal Polibag Batang
37. d.Lokal Stek Batang
38. e.Ketapang 53 1 2 3
  1. 14.Murbei
39. a.Benih Lokal Kg
40. b.Unggul Polibag Batang
41. c.Lokal Polibag Batang
42. d.Lokal Stek Batang
  1. 15.Glereside
43. a.Benih Lokal Kg
44. b.Unggul Polibag Batang
45. c.Lokal Polibag Batang
46. d.Lokal Stek Batang
  1. 16.Kaliandra
47. a.Benih Lokal Kg
48. b.Unggul Polibag Batang
49. c.Lokal Polibag Batang
50. d.Lokal Stek Batang
  1. 17.Cemara
51. a.Benih Lokal Kg
52. b.Unggul Polibag Batang
53. c.Lokal Polibag Batang
54. d.Lokal Stek Batang
  1. 18.Talok
55. a.Benih Lokal Kg
56. b.Unggul Polibag Batang
57. c.Lokal Polibag Batang
58. d.Lokal Stek Batang
  1. 19.Trengguli
59. a.Benih Lokal Kg
60. b.Unggul Polibag Batang
61. c.Lokal Polibag Batang
62. d.Lokal Stek Batang
  1. 20.Bungur
63. a.Bungur Tinggi 30- 40 cmb. Benih Lokal Kg
64. c.Unggul Polibag Batang
65. d.Lokal Polibag Batang
66. e.Lokal Stek Batang
  1. 21.Flamboyan
67. a.Benih Lokal Kg
68. b.Unggul Polibag Batang
69. c.Lokal Polibag Batang
70. d.Lokal Stek Batang
  1. 22.Angsana
71. a.Benih Lokal Kg
72. b.Unggul Polibag Batang
73. c.Lokal Polibag Batang
74. d.Lokal Stek Batang 54 1 2 3
  1. 23.Keben
75. a.Benih Lokal Kg
76. b.Unggul Polibag Batang
77. c.Lokal Polibag Batang
78. d.Lokal Stek Batang
  1. 24.Cendana
79. a.Benih Lokal Kg
80. b.Unggul Polibag Batang
81. c.Lokal Polibag Batang
82. d.Lokal Stek Batang
  1. 25.Sonokeling
83. a.Benih Lokal Kg
84. b.Unggul Polibag Batang
85. c.Lokal Polibag Batang
86. d.Lokal Stek Batang
  1. 26.Johar
87. a.Benih Lokal Kg
88. b.Unggul Polibag Batang
89. c.Lokal Polibag Batang
90. d.Lokal Stek Batang
  1. 27.Lamtoro Gung
91. a.Benih Lokal Kg
92. b.Unggul Polibag Batang
93. c.Lokal Polibag Batang
94. d.Lokal Stek Batang
  1. 28.Lamtoro Lokal
95. a.Benih Lokal Kg
96. b.Unggul Polibag Batang
97. c.Lokal Polibag Batang
98. d.Lokal Stek Batang
  1. 29.Kelor
99. a.Benih Lokal Kg
100. b.Unggul Polibag Batang
101. c.Lokal Polibag Batang
102. d.Lokal Stek Batang
  1. 30.Gemelina arborea
103. a.Benih Lokal Kg
104. b.Unggul Polibag Batang
105. c.Lokal Polibag Batang
106. d.Lokal Stek Batang
  1. 31.Asem kranji
107. a.Benih Lokal Kg
108. b.Unggul Polibag Batang
109. c.Lokal Polibag Batang
110. d.Lokal Stek Batang
  1. 32.Ehing
111. a.Benih Lokal Kg
112. b.Unggul Polibag Batang
113. c.Lokal Polibag Batang
114. d.Lokal Stek Batang
  1. 33.Trembalo
115. a.Benih Lokal Kg
116. b.Unggul Polibag Batang
117. c.Lokal Polibag Batang 55 1 2 3
118. d.Lokal Stek Batang
  1. 34.Soga
119. a.Benih Lokal Kg
120. b.Unggul Polibag Batang
121. c.Lokal Polibag Batang
122. d.Lokal Stek Batang
  1. 35.Nyamplung
123. a.Benih Lokal Kg
124. b.Unggul Polibag Batang
125. c.Lokal Polibag Batang
126. d.Lokal Stek Batang
  1. 36.Winong
127. a.Benih Lokal Kg
128. b.Unggul Polibag Batang
129. c.Lokal Polibag Batang
130. d.Lokal Stek Batang
  1. 37.Miri
131. a.Benih Lokal Kg
132. b.Unggul Polibag Batang
133. c.Lokal Polibag Batang
134. d.Lokal Stek Batang
  1. 38.Aren
135. a.Benih Lokal Kg
136. b.Unggul Polibag Batang
137. c.Lokal Polibag Batang
138. d.Lokal Stek Batang
  1. 39.Sukun
139. a.Benih Lokal Kg
140. b.Unggul Polibag Batang
141. c.Lokal Polibag Batang
142. d.Lokal Stek Batang
  1. 40.Turi
143. a.Benih Lokal Kg
144. b.Unggul Polibag Batang
145. c.Lokal Polibag Batang
146. d.Lokal Stek Batang
  1. 41.Sungkai
147. a.Benih Lokal Kg
148. b.Unggul Polibag Batang
149. c.Lokal Polibag Batang
150. d.Lokal Stek Batang
  1. 42.Tanjung
151. a.Benih Lokal Kg
152. b.Unggul Polibag Batang
153. c.Lokal Polibag Batang
154. d.Lokal Stek Batang 56 1 2 3
  1. 43.Jabon
155. a.Benih Lokal Kg
156. b.Bibit Lokal Batang
157. c.Lokal Polibag Batang
158. d.Lokal Stek Batang
  1. 44.Kalanjana
159. a.Benih Lokal Kg
160. b.Unggul Polibag Batang
161. c.Lokal Polibag Batang
162. d.Lokal Stek stek
  1. 45.Rumput Gajah
163. a.Benih Lokal Kg
164. b.Unggul Polibag Batang
165. c.Lokal Polibag Batang
166. d.Lokal Stek stek
  1. 46.Pandan
167. a.Benih Lokal Kg
168. b.Unggul Polibag Batang
169. c.Lokal Polibag Batang
170. d.Lokal Stek Batang
  1. 47.Kelapa
171. a.Benih Unggul Butir
172. b.Benih Lokal Butir
173. c.Bibit Unggul Batang
174. d.Bibit Lokal Batang
  1. 48.Jambu Mete
175. a.Benih Unggul Kg
176. b.Benih Lokal Kg
177. c.Unggul Polibag Batang
178. d.Lokal Polibag Batang
179. e.Lokal Stek Batang
  1. 49.Jarak Pagar
180. a.Benih Unggul Kg
181. b.Benih Lokal Kg
182. c.Unggul Polibag Batang
183. d.Lokal Polibag Batang
  1. 50.Vanili
184. a.Benih Unggul Btg
185. b.Benih Lokal Btg
186. c.Unggul Polibag Batang
187. d.Lokal Polibag Batang
188. e.Lokal Stek Batang
  1. 51.Lada
189. a.Benih Unggul Kg
190. b.Benih Lokal Kg 57 1 2 3
191. c.Unggul Polibag Batang
192. d.Lokal Polibag Batang
193. e.Lokal Stek Batang
  1. 52.Cengkeh
194. a.Benih Unggul Kg
195. b.Benih Lokal Kg
196. c.Unggul Polibag Batang
197. d.Lokal Polibag Batang
198. e.Lokal Stek Batang
  1. 53.Pala
199. a.Benih Unggul Kg
200. b.Benih Lokal Kg
201. c.Unggul Polibag Batang
202. d.Lokal Polibag Batang
203. e.Lokal Stek Batang
  1. 54.Mete
204. a.Benih Unggul Kg
205. b.Benih Lokal Kg
206. c.Unggul Polibag Batang
207. d.Lokal Polibag Batang
208. e.Lokal Stek Batang
  1. 55.Pete
209. a.Benih Unggul Kg
210. b.Benih Lokal Kg
211. c.Unggul Polibag Batang
212. d.Lokal Polibag Batang
213. e.Lokal Stek Batang
  1. 56.Kakao
214. a.Benih Unggul Butir
215. b.Benih Lokal butir
216. c.Unggul Polibag Batang
217. d.Lokal Polibag Batang
218. e.Lokal Stek Batang
  1. 57.Kopi
219. a.Benih Unggul Kg
220. b.Benih Lokal Kg
221. c.Unggul Polibag Batang
222. d.Lokal Polibag Batang
223. e.Lokal Stek Batang
  1. 58.Kelapa Tinggi 20- 40 cm59. Pandan Tinggi 20- 30 cm60. Damar Batang
  2. 61.Damar Putih Batang 58 1 2 3
  3. 62.Gmelina Batang
  4. 63.Pinus Batang
  5. 64.Johar Batang
  6. 65.Kedawung Batang
  7. 66.Trembesi Batang
  8. 67.Crassicarpa Batang
  9. 68.Gaharu Batang
  10. 69.Mimba Batang
  11. 70.Secang Batang
  12. 71.Kenari Batang
  13. 72.Cemara Gunung Batang
  14. 73.Bintaro Batang
  15. 74.Kayu Manis Batang
  16. 75.Salam Batang
  17. 76.Sawo kecik Batang
  18. 77.Mindi Batang
  19. 78.Pandan Laut Batang
  20. 79.Glodogan Batang
  21. 80.Matoa Batang
  22. 81.Kesambi Batang
  23. 82.Asam Batang
  24. 83.Suren Batang
  25. 84.Karet Batang
  26. 85.Rambutan Unggul
224. a.Okulasi Sertifikasi Batang
225. b.Okulasi Sertifikasi Batang
  1. 86.Mangga Okulasi polybag Sertifikasi Batang Okulasi polybag Sertifikasi Batang Okulasi Non sertifikasi Batang
  2. 87.Pete
226. a.Okulasi polibag Batang
227. b.Okulasi polibag Batang
228. c.Okulasi Non Sertifikasi Batang
  1. 88.Mlinjo
229. a.Selling Polibag Batang
230. b.Selling Polibag Batang
231. c.Sambung Polibag Batang
  1. 89.Sukun
232. a.Besar Batang
233. b.Kecil/lokal Batang
  1. 90.Nangka Genjah Batang
  2. 91.Durian
234. a.Durian Unggul Sertifikasi Batang 59 1 2 3
235. b.Durian Unggul Sertifikasi Batang
236. c.Durian Unggul Sertifikasi Batang Duku
  1. 92.a. Duku Unggul Batang
237. b.Duku Unggul Batang
  1. 93.Kelengkeng
238. a.Kelengkeng Unggul Sertifikasi Batang
239. b.Kelengkeng Okulasi non Sertifikasi Batang
  1. 94.Anggur
240. a.Anggur Kuning Batang
241. b.Anggur Merah Batang
242. c.Anggur Hitam Batang
  1. 95.Salak Pondoh Batang
  2. 96.Pisang
243. a.Pisang Cavendis Sertifikasi Batang
244. b.Pisang Anakan Sertifikasi Batang
245. c.Pisang Anakan Non Sertifikasi Batang
246. d.Pisang Kultur Jaringan Batang
  1. 97.Jeruk
247. a.Siam Batang
248. b.Purut Batang
249. c.Nipis Batang
  1. 98.Blimbing
250. a.Blimbing Batang
251. b.Blimbing Batang
  1. 99.Sawo
252. a.Cangkok Polibag Batang
253. b.Cangkok Polibag Batang 100 Srikaya
254. a.Selling sertifikasi Batang
255. b.Selling Non Sertifikasi Batang 101 Sirsak
256. a.Selling sertifikasi Batang
257. b.Selling Non Sertifikasi Batang 102 Jahe Kg 103 Kencur Kg 104 Kapulogo Kg B. Benih Pertanian
  1. 1.a. Benih Padi SS Kg
258. b.Benih Padi ES Kg
  1. 2.a. Benih Jagung Komposit SS Kg
259. b.Benih Jagung Komposit ES Kg
  1. 3.a. Benih Kedelai SS Kg
260. b.Benih Kedelai ES Kg
  1. 4.Benih Kacang Tanah Kg 60 1 2 3
  2. 5.Benih Sorghum Kg C. Hasil Penjualan Kebun Balai Penyuluh Pertanian (BPP)
  3. 1.Padi (gabah kering giling) Kg
  4. 2.Kedelai (wose) Kg
  5. 3.Jagung (pipil kering) Kg
  6. 4.Ubi kayu (ubi segar) Kg
  7. 5.Cabe Kg
  8. 6.Bawang merah Kg
  9. 7.Terong Kg
  10. 8.Kacang Panjang Kg D. Pupuk Organik
  11. 1.Pupuk Organik Curah Kg
  12. 2.Pupuk Organik Granule Kg Penentuan Harga Pokok Produksi sebagai berikut : 1) Penilaian persediaan ikan berdasarkan realisasi biaya yang dikeluarkan, meliputi : a) Benih Ikan No Uraian Biaya Keterangan
  13. 1.Biaya Langsung
261. a.Upah tenaga kerja Pembayaran untuk tenaga pembuatan bibit ikan, dsb
262. b.Belanja bahan kimia Harga beli bahan kimia yaitu oksigen
263. c.Belanja pupuk kandang Harga beli pupuk kandang
264. d.Belanja kapur Harga beli kapur
265. e.Belanja pakan Harga beli pakan : Cacing sutra dan pelet induk dan pelet benih
266. f.Belanja Garam Harga beli Garam krosok
267. g.Belanja Obat-obatan Harga beli Obat-obatan : Metelin Blue, Oksi, Tetraciclin, Ovaprim, dll
  1. 2.Biaya Tidak Langsung
268. a.Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor yang terkait dengan produksi bibit ikan
269. b.Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan Minum Rapat yang terkait dengan produksi ikan 61 b) Indukan Ikan No Uraian Biaya Keterangan
  1. 1.Biaya Langsung
270. a.Belanja Indukan Ikan/paket Harga Beli Indukan Ikan b Upah tenaga kerja Pembayaran untuk tenaga pembuatan bibit ikan, dsb c.. Belanja bahan kimia Harga beli bahan kimia yaitu oksigen
271. d.Belanja kapur Harga beli kapur
272. e.Belanja pakan Harga beli pakan : Cacing sutra dan pelet induk dan pelet benih
273. f.Belanja Garam Harga beli Garam krosok
274. g.Belanja Obat-obatan Harga beli Obat-obatan : Metelin Blue, Oksi, Tetraciclin, Ovaprim, dll
  1. 2.Biaya Tidak Langsung
275. a.Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor yang terkait dengan produksi bibit ikan
276. b.Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan Minum Rapat yang terkait dengan produksi ikan 2) Penilaian persediaan es balok berdasarkan realisasi biaya yang dikeluarkan, meliputi : No Uraian Biaya Keterangan
  1. 1.Biaya Langsung
277. a.Upah tenaga kerja Pembayaran untuk tenaga pembuatan es balok, dsb
278. b.Belanja listrik Harga beli listrik
279. c.Belanja bahan kimia Harga beli bahan amoniak, garam
280. d.Belanja bahan bakar minyak Harga beli solar, oli
  1. 2.Biaya Tidak Langsung
281. a.Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor yang terkait dengan produksi es balok
282. b.Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan Minum Rapat yang terkait dengan produksi es balok 3) Penilaian persediaan bibit tanaman kehutanan perkebunan dan hortikultura, benih pertanian berdasarkan realisasi biaya yang dikeluarkan, meliputi : 62 No Uraian Biaya Keterangan
  1. 1.Biaya Langsung
283. a.Upah tenaga kerja Pembayaran untuk tenaga pembuatan persemaian, pengairan, menyiangi, memupuk, dsb
284. b.Belanja bibit Harga beli benih yang digunakan sebagai bahan bibit
285. c.Belanja obat-obatan Harga beli obat-obatan seperti fostin, rambasan, dharmafur, score, dsb
286. d.Belanja bahan organik Harga beli bahan organik seperti pupuk kandang dsb
287. e.Belanja kapur Harga beli kapur
288. f.Belanja air Harga beli air
  1. 2.Biaya Tidak Langsung
289. a.Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor yang terkait dengan produksi bibit
290. b.Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan Minum Rapat yang terkait dengan produksi bibit 4) Penilaian persediaan pupuk organik berdasarkan realisasi biaya yang dikeluarkan, meliputi : No Uraian Belanja Keterangan
  1. 1.Biaya Langsung
291. a.Upah tenaga kerja Pembayaran untuk tenaga pembuatan pupuk organik, dsb
292. b.Belanja bahan air Harga beli bahan air, dsb
293. c.Belanja bahan organik Harga beli bahan organik
  1. 2.Belanja Tidak Langsung
294. a.Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor yang terkait dengan produksi pupuk organik
295. b.Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan Minum Rapat yang terkait dengan produksi pupuk organik
  1. 4.Pengakuan perbedaan antara Harga Jual dengan Harga Pokok Produksi. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai menggunakan Harga Pokok Produksi, sedangkan pada saat penjualan menggunakan tarif harga jual yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul. 63 Perbedaan nilai persediaan dengan Harga Jual tersebut akan mengakibatkan adanya : a) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – Kenaikan Nilai Persediaan apabila harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan nilai persediaan; b) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – Penurunan Nilai Persediaan apabila harga jual lebih rendah dibandingkan dengan nilai persediaan. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – Kenaikan Nilai Persediaan dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – Penurunan Nilai Persediaan tersebut disajikan dalam Laporan Operasional. D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN.
  2. 1.Metode Pencatatan Persediaan. Metode pencatatan persediaan menggunakan Metode Perpetual yang dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama atau First In First Out (FIFO). Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter- update. Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil stock opname.
  3. 2.Beban Persediaan.
296. a.Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
297. b.Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional (pada akun beban persediaan).
298. c.Penyesuaian beban persediaan dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. 1) Pengungkapan persediaan. Catatan atas Laporan Keuangan terkait persediaan harus mengungkapkan/ menyajikan tentang rincian persediaan, penjelasan tentang nilai persediaan dalam kondisi 64 rusak/usang/kadaluwarsa, serta informasi lainnya yang dianggap perlu. 2) Penghapusan persediaan Persediaan yang kadaluwarsa dihapuskan dari catatan persediaan berdasarkan surat keputusan penghapusan. Surat keputusan penghapusan ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan dokumen pemusnahan barang persediaan dari Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 3.PENYAJIAN Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di Neraca, satuan kerja melakukan inventarisasi fisik atau stock opname yang dilakukan setiap semester. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah. PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) Uraian 20X1 20X0 Aset Aset Lancar Kas dan Setara Kas Kas Di Kas Daerah Kas Di Bendahara Pengeluaran Kas Di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Transfer Pemerintah Pusat Piutang Transfer Antar Daerah Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan Aset Untuk Dikonsolidasikan Jumlah Aset Lancar xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx 65 PENGUNGKAPAN Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:
  2. 1.Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
  3. 2.Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  4. 3.Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. 66
  5. 1.Definisi Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
  6. 2.Klasifikasi Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Investasi antara lain:
299. a.Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.
300. b.Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu: 67
  1. 1.Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
  2. 2.Investasi Jangka Panjang Permanen Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut: Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Saham Investasi dalam Deposito Investasi dalam SUN Investasi dalam SBI Investasi dalam SPN Investasi Jangka Pendek BLUD Investasi Jangka Pendek Lainnya Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta Investasi dalam Obligasi Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah B. PENGAKUAN Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
  3. 1.memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau 68
  4. 2.nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable). Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan- penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit. C. PENGUKURAN Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.
  5. 1.Pengukuran investasi jangka pendek:
301. a.Investasi dalam bentuk surat berharga: 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya. 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
302. b.Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
  1. 2.Pengukuran investasi jangka panjang:
303. a.Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
304. b.Investasi nonpermanen: 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki 69 berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
  1. 3.Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
  2. 4.Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. D. METODE PENILAIAN INVESTASI Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
  3. 1.Metode biaya Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
  4. 2.Metode ekuitas Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak 70 dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
  5. 3.Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
305. a.Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
306. b.Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
307. c.Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
308. d.Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
  1. 1.Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
  2. 2.Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
  3. 3.Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
  4. 4.Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi. 71 E. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah. PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NERACA PER 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1 (Dalam Rupiah) Uraian 31 Desember 20X1 31 Desember 20X0 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di BLUD Kas Lainnya xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Investasi Jangka Pendek xxx xxx Piutang Pajak Beban Dibayar Dimuka Aset Untuk Dikonsolidasikan Jumlah Aset Lancar xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi kepada BUMN Investasi kepada BUMD Investasi dalam Obligasi Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx 72 F. PENGUNGKAPAN Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang- kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  5. 1.Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
  6. 2.Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
  7. 3.Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
  8. 4.Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
  9. 5.Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
  10. 6.Perubahan pos investasi. 73
  11. 1.Definisi Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Masa manfaat adalah:
309. a.Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
310. b.Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
  1. 2.Klasifikasi Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
311. a.Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
312. b.Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
313. c.Gedung dan Bangunan 74 Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
314. d.Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
315. e.Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
316. f.Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. B. PENGAKUAN Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. 1.berwujud;
  2. 2.mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
  3. 3.biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  4. 4.tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 75
  5. 5.diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  6. 6.merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
  7. 7.nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut: No. Uraian Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp) 1 Tanah 1 2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas: 2.1 Alat-alat Berat/Besar 300.000 2.2 Alat-alat Angkutan 300.000 2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 150.000 2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 150.000 2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 150.000 2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 300.000 2.7 Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan 300.000 2.8 Alat-alat Laboratorium 300.000 2.9 Alat Persenjataan 300.000 2.10 Komputer 150.000 2.11 Alat Eksplorasi 1.000.000 2.12 Alat Pengeboran 1.000.000 2.13 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 1.000.000 2.14 Alat Bantu Eksplorasi 1.000.000 2.15 Alat Keselamatan Kerja 1.000.000 2.16 Alat Peraga 1.000.000 2.17 Peralatan Proses/Produksi 1.000.000 2.18 Rambu-rambu 5.000.000 2.19 Peralatan Olahraga 100.000 3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas: 3.1 Bangunan Gedung 5.000.000 3.2 Bangunan Monumen 5.000.000 3.3 Bangunan Menara 5.000.000 3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti 5.000.000 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas: 4.1 Jalan dan Jembatan 1 4.2 Bangunan Air/Irigasi 1 4.3 Instalasi 1 4.4 Jaringan 1 5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas: 5.1 Buku dan Perpustakaan 50.000 5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga 100.000 5.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan 1 5.4 Biota Perairan 1 5.5 Tanaman 1 5.6 Barang Koleksi Non Budaya 1 5.7 Aset Tetap Dalam Renovasi 1 76 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 6.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam rekening belanja barang dan tidak disajikan sebagai aset tetap dalam neraca namun akan diungkap dalam CaLK maupun dalam laporan barang milik daerah serta pencatatannya secara ekstrakomptabel. Pengeluaran belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diperlakukan sebagai beban barang pada pos beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan disajikan dalam Laporan Operasional. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. C. PENGUKURAN ASET TETAP Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
  8. 1.Komponen Biaya Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat 77 diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya atribusi tersebut terdiri atas komponen yang harus dipenuhi dan nilainya juga harus terukur. Pemerintah Daerah menetapkan komponen biaya atribusi meliputi:
317. a.Biaya Perencanaan dalam pembuatan DED (Detail Enginering Design)
318. b.Biaya Pengawasan pekerjaan konstruksi aset
319. c.Honorarium Pejabat/Panitia pengadaan barang dan jasa/ Kelompok Kerja BPBJ (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) non fungsional, masuk biaya yang dapat diatribusikan ke aset tetap apabila pembebanannya di Satuan Kerja.
320. d.Honorarium Pejabat/ Panitia penerima hasil pekerjaan.
321. e.Biaya lain yang secara langsung membawa aset kedalam kondisi dapat digunakan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain diluar harga beli aset tetap. Biaya atribusi dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan aset yang akan dihasilkan. Dalam hal biaya atribusi berupa honorarium dan biaya lain yang secara langsung membawa aset dalam kondisi siap digunakan telah dibayarkan tetapi belanja aset tetap utamanya tidak terealisasi, maka biaya atribusi tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap. Khusus untuk pengadaan tanah, pertama kali diakui sebesar biaya perolehan yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honorarium panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. 78 Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya administrasi dan biaya umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Misalnya gaji, telepon, listrik, air, gas, perlengkapan, peralatan, ATK dan sebagainya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
  1. 2.Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan adalah:
322. a.Penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran,
323. b.Penyusunan DED (Detail Engineering Design) yang diikuti pelaksanaan pekerjaan pengadaan konstruksi pada tahun berikutnya. Konstruksi dalam pengerjaan di atas digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan aset yang bersangkutan. DED (Detail Engineering Design) yang tidak diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan konstruksi pada tahun berikutnya, dicatat sebagai Aset Tak Berwujud pada Aset Lainnya.
  1. 3.Perolehan Secara Gabungan Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
  2. 4.Pertukaran Aset 79 Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
  3. 5.Aset Donasi Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional. Aset tetap dari donasi merupakan transfer aset tetap tanpa persyaratan. Kepemilikan aset tetap dari donasi akan sangat andal jika didukung bukti secara hukum, seperti akta hibah. Tidak termasuk perolehan aset tetap dari donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Aset tetap dari donasi diakui pada saat penyerahan dan/atau perpindahan kepemilikan aset yang didukung dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Aset Tetap dari donasi yang nilainya dalam bentuk mata uang asing maka terlebih dulu dikurskan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat diterima. Pengukuran aset tetap dari donasi:
324. a.Aset tetap dari donasi disajikan di neraca sesuai dengan nilai perolehan dalam berita acara serah terima; atau
325. b.Apabila diperoleh tanpa nilai perolehan, maka disajikan di neraca sebesar nilai wajar pada saat perolehan dengan penjelasan pada CaLK.
  1. 6.Pengeluaran Setelah Perolehan 80 Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran belanja tidak dikapitalisasi pada nilai aset tetap jika hanya untuk mempertahankan fungsi atau mempertahankan umur ekonomis aset tetap. Biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal dikapitalisasi pada nilai aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
326. a.Biaya untuk pemeliharaan aset tetap dilakukan kapitalisasi apabila digunakan untuk : 1) meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume); 2) memperpanjang umur teknis (memperkuat dan/atau mengganti struktur fondasi, struktur dinding dan/atau struktur atap); 3) meningkatkan kualitas/mutu (mengganti dengan kualitas yang lebih baik). 4) menambah fungsi; 5) mengubah fungsi; atau 6) menambah aksesoris/komponen peralatan.
327. b.Biaya untuk pemeliharaan aset tetap yang dilakukan kapitalisasi dianggarkan dalam belanja modal.
328. c.Biaya untuk pemeliharaan aset tetap yang tidak dilakukan kapitalisasi dianggarkan dalam belanja pemeliharaan. MASA MANFAAT Masa manfaat adalah:
  1. 1.Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  2. 2.Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap. Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor- faktor prakiraan: 81
329. a.daya pakai; dan
330. b.tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari Aset Tetap yang bersangkutan. Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat diubah, kecuali apabila :
331. a.terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
332. b.terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
333. c.terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari. Tabel Masa Manfaat Aset Tetap untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut: Kodifikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 ASET TETAP 1 3 2 Peralatan dan Mesin 1 3 2 01 Alat Besar 1 3 2 01 01 Alat Besar Darat 10 1 3 2 01 02 Alat Besar Apung 8 1 3 2 01 03 Alat Bantu 7 1 3 2 02 Alat Angkutan 1 3 2 02 01 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 1 3 2 02 02 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2 1 3 2 02 03 Alat Angkutan Apung Bermotor 10 1 3 2 02 04 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 3 1 3 2 02 05 Alat Angkutan Bermotor Udara 20 1 3 2 03 Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 3 2 03 01 Alat Bengkel Bermesin 10 1 3 2 03 02 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 1 3 2 03 03 Alat Ukur 5 1 3 2 04 Alat Pertanian 1 3 2 04 01 Alat Pengolahan 4 1 3 2 05 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 3 2 05 01 Alat Kantor 5 1 3 2 05 02 Alat Rumah Tangga 5 1 3 2 05 03 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 1 3 2 06 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1 3 2 06 01 Alat Studio 5 1 3 2 06 02 Alat Komunikasi 5 1 3 2 06 03 Peralatan Pemancar 10 1 3 2 06 04 Peralatan Komunikasi Navigasi 15 1 3 2 07 Alat Kedokteran dan Kesehatan 1 3 2 07 01 Alat Kedokteran 5 1 3 2 07 02 Alat Kesehatan Umum 5 1 3 2 08 Alat Laboratorium 1 3 2 08 01 Unit Alat Laboratorium 8 82 Kodifikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 2 08 02 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 1 3 2 08 03 Alat Peraga/Praktek Sekolah 10 1 3 2 08 04 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 15 1 3 2 08 05 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 10 1 3 2 08 06 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 10 1 3 2 08 07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7 1 3 2 08 08 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15 1 3 2 08 09 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Insrumentasi 10 1 3 2 09 Alat Persenjataan 1 3 2 09 01 Senjata Api 10 1 3 2 09 02 Persenjataan Non Senjata Api 3 1 3 2 09 03 Senjata Sinar 5 1 3 2 09 04 Alat Khusus Kepolisian 4 1 3 2 10 Komputer 1 3 2 10 01 Komputer Unit 4 1 3 2 10 02 Peralatan Komputer 4 1 3 2 11 Alat Eksplorasi 1 3 2 11 01 Alat Eksplorasi Topografi 5 1 3 2 11 02 Alat Eksplorasi Geofisika 10 1 3 2 12 Alat Pengeboran 1 3 2 12 01 Alat Pengeboran Mesin 10 1 3 2 12 02 Alat Pengeboran Non Mesin 10 1 3 2 13 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 1 3 2 13 01 Sumur 10 1 3 2 13 02 Produksi 10 1 3 2 13 03 Pengolahan dan Pemurnian 15 1 3 2 14 Alat Bantu Eksplorasi 1 3 2 14 01 Alat Bantu Eksplorasi 10 1 3 2 14 02 Alat Bantu Produksi 10 1 3 2 15 Alat Keselamatan Kerja 1 3 2 15 01 Alat Deteksi 5 1 3 2 15 02 Alat Pelindung 5 1 3 2 15 03 Alat SAR 2 1 3 2 15 04 Alat Kerja Penerbangan 10 1 3 2 16 Alat Peraga 1 3 2 16 01 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 1 3 2 17 Peralatan Proses/Produksi 1 3 2 17 01 Unit Peralatan Proses/Produksi 8 1 3 2 18 Rambu – Rambu 1 3 2 18 01 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 7 1 3 2 18 02 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5 1 3 2 18 03 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 15 1 3 2 19 Peralatan Olah Raga 1 3 2 19 01 Peralatan Olah Raga 3 1 3 3 Gedung dan Bangunan 1 3 3 01 Bangunan Gedung 83 Kodifikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 3 01 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 1 3 3 01 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 1 3 3 02 Monumen 1 3 3 02 01 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 1 3 3 03 Bangunan Menara 1 3 3 03 01 Bangunan Menara Perambuan 40 1 3 3 04 Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 3 3 04 01 Tugu/Tanda Batas 50 1 3 4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1 3 4 01 Jalan dan Jembatan 1 3 4 01 01 Jalan 10 1 3 4 01 02 Jembatan 50 1 3 4 02 Bangunan Air 1 3 4 02 01 Bangunan Air Irigasi 50 1 3 4 02 02 Bangunan Pengairan Pasang Surut 50 1 3 4 02 03 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 1 3 4 02 04 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 10 1 3 4 02 05 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30 1 3 4 02 06 Bangunan Air Bersih/Baku 40 1 3 4 02 07 Bangunan Air Kotor 40 1 3 4 03 Instalasi 1 3 4 03 01 Instalasi Air Bersih/Air Baku 30 1 3 4 03 02 Instalasi Air Kotor 30 1 3 4 03 03 Instalasi Pengolahan Sampah 10 1 3 4 03 04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 1 3 4 03 05 Instalasi Pembangkit Listrik 40 1 3 4 03 06 Instalasi Gardu Listrik 40 1 3 4 03 07 Instalasi Pertahanan 30 1 3 4 03 08 Instalasi Gas 30 1 3 4 03 09 Instalasi Pengaman 20 1 3 4 03 10 Instalasi Lain 20 1 3 4 04 Jaringan 1 3 4 04 01 Jaringan Air Minum 30 1 3 4 04 02 Jaringan Listrik 40 1 3 4 04 03 Jaringan Telepon 20 1 3 4 04 04 Jaringan Gas 30 Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang yang kemudian disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola, dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap. Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang 84 secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap. Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengelola melalui pembantu pengelola dan instansi terkait. Perbaikan Aset Tetap meliputi :
334. a.renovasi;
335. b.restorasi; atau
336. c.overhaul. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut : URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) Alat Besar Alat Besar Darat Overhaul >30% s.d 45% 3 >45% 5 Alat Besar Apung Overhaul >30% s.d 45% 2 >45% 4 Alat Bantu Overhaul >30% s.d 45% 2 >45% 4 Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Overhaul >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 3 >75% 4 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Overhaul >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% 1 Alat Angkutan Apung Bermotor Overhaul >25% s.d 50% 3 >50% s.d 75% 4 >75% 6 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Renovasi >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% 2 Alat Angkutan Bermotor Udara Overhaul >25% s.d 50% 6 >50% s.d 75% 9 >75% 12 Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Bengkel Bermesin Overhaul >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 3 >75% 4 Alat Bengkel Tak Bermesin Renovasi >50% s.d 75% 1 >75% 1 Alat Ukur Overhaul >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 2 85 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) >75% 3 Alat Pertanian Alat Pengolahan Overhaul >21% s.d 40% 2 >51% 5 Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Overhaul >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% 3 Alat Rumah Tangga Overhaul >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% 3 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Overhaul >25% s.d 50% 1 Alat Studio >50% s.d 75% 2 >75% 3 Alat Komunikasi Overhaul >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% 3 Peralatan Pemancar Overhaul >25% s.d 50% 3 >50% s.d 75% 4 >75% 5 Peralatan Komunikasi Navigasi Overhaul >25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 7 >75% 9 Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran Overhaul >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% 3 Alat Kesehatan Umum Overhaul >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% 3 Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Overhaul >25% s.d 50% 3 >50% s.d 75% 4 >75% 4 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Overhaul >25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 7 >75% 8 Alat Laboratorium Fisika Overhaul >25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 7 >75% 8 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Overhaul >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 5 >75% 5 Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory Overhaul >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 5 >75% 5 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Overhaul >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 3 86 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) >75% 4 Peralatan Laboratorium Hidrodinamica Overhaul >25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 7 >75% 8 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Overhaul >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 5 >75% 5 Alat Persenjataan Senjata Api Overhaul >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 3 >75% 4 Persenjataan Non Senjata Api Renovasi >25% s.d 50% 0 >50% s.d 75% 1 >75% 1 Senjata Sinar Overhaul >25% s.d 50% 0 >50% s.d 75% 0 >75% 2 Alat Khusus Kepolisian Overhaul >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% 2 Komputer Unit Overhaul >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% 2 Peralatan Komputer Overhaul >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% 2 Alat Eksplorasi Alat Eksplorasi Topografi Overhaul >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 2 >75% 3 Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 5 >75% 5 Alat Pengeboran Alat Pengeboran Mesin Overhaul >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 6 >75% 7 Alat Pengeboran Non Mesin Renovasi >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% 2 Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian Sumur Renovasi >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% 2 Produksi Renovasi >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% 2 Pengolahan dan Pemurnian Overhaul >25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 7 >75% 8 Alat Bantu Explorasi Alat Bantu Explorasi Overhaul >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 6 >75% 7 Alat Bantu Produksi Overhaul >25% s.d 50% 4 87 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) >50% s.d 75% 6 >75% 7 Alat Keselamatan Kerja Alat Deteksi Overhaul >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 2 >75% 3 Alat Pelindung Renovasi >25% s.d 50% 0 >50% s.d 75% 1 >75% 2 Alat SAR Renovasi >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% 2 Alat Kerja Penerbang Overhaul >25% s.d 50% 3 >50% s.d 75% 4 >75% 6 Alat Peraga Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Overhaul >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 5 >75% 5 Peralatan Proses/Produksi Unit Peralatan Proses/ Produksi Overhaul >25% s.d 50% 3 >50% s.d 75% 4 >75% 4 Rambu-rambu Rambu-rambu Lalu Lintas Darat Overhaul >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 3 >75% 4 Rambu-rambu Lalu Lintas Udara Overhaul >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 2 >75% 4 Rambu-rambu Lalu Lintas Laut Overhaul >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% 2 Peralatan Olah Raga Peralatan Olah Raga Renovasi >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% 2 Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Renovasi >25% s.d 50% 10 >50% s.d 75% 15 >75% 50 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Renovasi >25% s.d 50% 10 >50% s.d 75% 15 >75% 50 Monumen Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti Renovasi >30% s.d 45% 10 >45% 15 Bangunan Menara Bangunan Menara Perambuan Renovasi >30% s.d 45% 10 >45% 15 Tugu Titik Kontrol / Prasasti 88 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) Tugu / Tanda batas Renovasi >30% s.d 45% 10 >45% 15 Jalan dan Jembatan Jalan Renovasi >30% s.d 60% 5 >60% 10 Jembatan Renovasi >30% s.d 45% 10 >45% 15 Bangunan Air Bangunan Air Irigasi Renovasi >5% s.d 10% 5 >10% 10 Bangunan Pengairan Pasang Surut Renovasi >5% s.d 10% 5 >10% 10 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Renovasi >5% s.d 10% 3 >10% 5 Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Renovasi >5% s.d 10% 2 >10% 3 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah Renovasi >5% s.d 10% 2 >10% 3 Bangunan Air Bersih/Air Baku Renovasi >30% s.d 45% 10 >45% 15 Bangunan Air Kotor Renovasi >30% s.d 45% 10 >45% 15 Instalasi Instalasi Air Bersih/Air baku Renovasi >30% s.d 45% 7 >45% 10 Instalasi Air Kotor Renovasi >30% s.d 45% 7 >45% 10 Instalasi Pengelolahan Sampah Renovasi >30% s.d 45% 3 >45% 5 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Renovasi >30% s.d 45% 3 >45% 5 Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi >30% s.d 45% 10 >45% 15 Instalasi Gardu Listrik Renovasi >30% s.d 45% 10 >45% 15 Instalasi Pertahanan Renovasi >30% s.d 45% 3 >45% 5 Instalasi Gas Renovasi >30% s.d 45% 10 >45% 15 Instalasi Pengaman Renovasi >30% s.d 45% 1 >45% 3 Instalasi Lain Renovasi >30% s.d 45% 1 >45% 3 Jaringan Air Minum Overhaul >30% s.d 45% 7 >45% 10 Jaringan Listrik Overhaul >30% s.d 45% 10 >45% 15 Jaringan Telepon Overhaul >30% s.d 45% 5 >45% 10 Jaringan Gas Overhaul >30% s.d 45% 7 >45% 10 89 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) Alat Musik Modern/Band Overhaul >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% 2 ASET TETAP DALAM RENOVASI Peralatan dan Mesin dalam Renovasi Overhaul >0% s.d. 100% 2 Gedung dan Bangunan dalam Renovasi Renovasi >30% s.d 45% 10 >45% s.d 65% 15 Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi Renovasi /Overhaul >0% s.d. 100% 5
  1. 7.Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
  2. 8.Penyusutan Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. TUJUAN PENYUSUTAN Tujuan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:
337. a.menyajikan nilai Aset Tetap secara manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah;
338. b.mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
339. c.memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki. 90 OBJEK PENYUSUTAN Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap:
340. a.peralatan dan mesin;
341. b.gedung dan bangunan;
342. c.jalan, irigasi, dan jaringan Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati dengan terlebih dulu direklasifikasikan ke aset lainnya. Aset Tetap yang sudah rusak tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak dapat dipergunakan lagi, mati, kadaluwarsa, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, planologi, membahayakan keselamatan, keamanan, dan lingkungan, serta tidak efisien, maka pencatatannya dipindah dari akun Aset Tetap ke dalam akun Aset Lainnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal Aset Tetap sebagaimana di atas, di kemudian hari terdapat pembatalan penghapusan, maka terhadap Aset Tetap tersebut:
343. a.dicatat kembali dari akun Aset Lainnya ke akun Aset Tetap dan disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap; dan
344. b.nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan pencatatan ke akun Aset Lainnya ditambah akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada akun Aset Lainnya. Terhadap Aset Tetap yang hilang dan sudah ada keputusan penghapusannya, dikemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut dicatat kembali ke akun Aset Tetap sebesar nilai buku pada saat penghapusan dikurangi nilai akumulasi penyusutan selama hilang. NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku akhir tahun, kecuali untuk penyusutan pertama kali. 91 Nilai yang dapat disusutkan untuk penyusutan pertama kali ditetapkan sebagai berikut :
345. a.untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 merupakan nilai buku per 31 Desember 2014;
346. b.untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 merupakan nilai perolehan. Nilai buku sebagaimana dimaksud diatas, merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi yang dilakukan oleh Tim Penilai. Perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Penambahan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap meliputi penambahan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut. Penyesuaian meliputi penyesuaian atas :
347. a.nilai yang dapat disusutkan; dan
348. b.nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat. Aset Tetap yang dipindahkan menjadi Aset Lainnya melalui kemitraan dengan pihak ketiga dilakukan penyusutan. METODE PENYUSUTAN Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (straight line method). 92 Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat. PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut : Nilai yang dapat disusutkan Penyusutan per tahun = ------------------------------------- Masa Manfaat Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset dilakukan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang. Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Barang. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap bulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak tahun diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap. Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak tahun diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Penyusutan terhadap Aset Tetap dilakukan pada tahun Aset Tetap tersebut diperoleh berdasarkan Harga Perolehan dan masa manfaatnya setiap tahun. Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan. Akumulasi disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan. 93 Penyusutan Aset Tetap disajikan sebagai akumulasi penyusutan dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang nilai aset tetap di Neraca. Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:
349. a.nilai penyusutan;
350. b.metode penyusutan yang digunakan;
351. c.masa manfaat yang digunakan; dan
352. d.nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Aset Tetap yang seluruh nilainya te1ah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Ketentuan mengenai Penghapusan terhadap Aset Tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.
  1. 9.Aset Bersejarah Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
  2. 10.Penghentian dan Pelepasan Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 94 Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. D. PENYAJIAN Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah. 95 E. PENGUNGKAPAN Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
  3. 1.Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); 20X1 20X0 ASET ASET LANCAR xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Jumlah Aset Lancar xxx xxx INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx Jumlah Investasi Nonpermanen xxx xxx Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx Investasi Permanen Lainnya xxx xxx Jumlah Investasi Permanen xxx xxx Jumlah Investasi Jangka Panjang xxx xxx ASET TETAP Tanah xxx xxx Peralatan dan Mesin xxx xxx Gedung dan Bangunan xxx xxx Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx Aset Tetap Lainnya xxx xxx Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx Akumulasi Penyusutan xxx xxx Jumlah Aset Tetap xxx xxx DANA CADANGAN Dana Cadangan xxx xxx Jumlah Dana Cadangan xxx xxx ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx Aset Tak Berwujud xxx xxx Aset Lain-lain xxx xxx Jumlah Aset Lainnya xxx xxx JUMLAH ASET xxx xxx PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Uraian 96
  4. 2.Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a) Penambahan; b) Pelepasan; c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; d) Mutasi aset tetap lainnya.
  5. 3.Informasi penyusutan, meliputi: a) Nilai penyusutan; b) Metode penyusutan yang digunakan; c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
  6. 4.Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
  7. 5.Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset dimaksud. 97
  8. 1.Definisi Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
  9. 2.Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatau aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat atau saling tetgantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. 98 Kontrak seperti itu misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi : 1).Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur; 2).Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset; 3).Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering; 4).Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan. B. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
  10. 1.Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  11. 2.Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  12. 3.Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Aset Tetap direklasifikasi menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) jika aset tersebut dinyatakan belum selesai dan belum bisa digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Dengan kata lain, Konstruksi Dalam Pengerjaan ini diakui pada akhir periode pelaporan. Jika sebuah Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dapat diselesaikan dan hendak dihapuskan, maka nilai aset tetap yang masuk dalam 99 KDP direklasifikasikan ke Aset Lainnya. Pemindahan dari KDP ke Aset Lainnya didasarkan atas surat keputusan dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Apabila Aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh), namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapusbukukan. Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
  13. 1.konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  14. 2.dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. 100 C. PENGUKURAN Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
  15. 1.biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  16. 2.biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  17. 3.biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  18. 1.biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
  19. 2.biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  20. 3.biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
  21. 4.biaya penyewaan sarana dan peralatan;
  22. 5.biaya rancangan (DED) dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
  23. 1.asuransi;
  24. 2.biaya rancangan (DED) dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  25. 3.biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  26. 1.termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; 101
  27. 2.kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  28. 3.pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut 102 dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. D. PENYAJIAN Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Penyajian Konstruksi dalam pengerjaan dilakukan secara gabungan, dengan cara menjumlahkan seluruh konstruksi dalam pengerjaan, dari seluruh aset tetap. Berikut adalah contoh penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca Pemerintah Daerah. PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) Uraian 20X1 20X0 ASET 103 ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan xxx xxx xxx xxx ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx JUMLAH ASET xxx xxx E. PENGUNGKAPAN Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
  29. 1.Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  30. 2.Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
  31. 3.Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
  32. 4.Uang muka kerja yang diberikan;
  33. 5.Retensi. 104
  34. 1.Definisi Mengacu pada PSAP Nomor 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
353. a.penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
354. b.program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
355. c.besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
356. d.sumber dana cadangan; dan
357. e.tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
  1. 2.Klasifikasi Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini: Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Jembatan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dana Cadangan Pembangunan Waduk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Dst…. 105 B. PENGAKUAN Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. C. PENGUKURAN
  2. 1.Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
  3. 2.Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
  4. 3.Pencairan Dana Cadangan Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. 106 D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN 48 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 ( Dalam Rupiah ) No. Uraian 20X1 20X0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 44 45 46 47 DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan xxx xxx xxx xxx 107 E. PENGUNGKAPAN Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  5. 1.dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan;
  6. 2.tujuan pembentukan dana cadangan;
  7. 3.program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  8. 4.besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
  9. 5.sumber dana cadangan; dan
  10. 6.tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan. 108
  11. 1.Definisi Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.
  12. 2.Klasifikasi Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Aset Tak Berwujud Goodwill Lisensi dan Franchise Hak Cipta Hak Paten Software Kajian Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Aset Tak Berwujud Lainnya Aset Lain-lain Aset Rusak Berat/Usang Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 109 Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
358. a.Tagihan Jangka Panjang;
359. b.Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
360. c.Aset lain-lain. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
361. a.Aset Tak Berwujud; dan
362. b.Aset lain-lain. Berdasarkan PSAP 14, Aset Tak Berwujud dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat. Klasifikasi Aset Tak Berwujud sebagaimana tersebut di atas merupakan klasifikasi dengan mendasarkan pada jenis sumber daya. Aset Tak Berwujud juga dapat dibedakan berdasarkan cara perolehan yaitu:
363. a.Pembelian
364. b.Pengembangan secara internal
365. c.Pertukaran
366. d.Kerjasama
367. e.Donasi/hibah
368. f.Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets). Aset Tak Berwujud berdasarkan masa manfaat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
369. a.ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life);
370. b.ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life). B. PENGAKUAN Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
  1. 1.Tagihan Jangka Panjang Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
371. a.Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan 110 perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
372. b.Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
  1. 2.Kemitraan dengan Pihak Ketiga Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
373. a.Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
374. b.Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP). KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan. 111
375. c.Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO). Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk 112 didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
376. d.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 3.Aset Tak Berwujud (ATB) Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Aset Tak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud terdiri atas:
377. a.Goodwill Aset Tak Berwujud berupa kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
378. b.Lisensi dan Franchise Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Franchise (waralaba) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak 113 lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
379. c.Hak Cipta Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.
380. d.Hak Paten Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
381. e.Software Software komputer yang masuk dalam kategori aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan. Perangkat lunak (software) yang masuk dalam ATB adalah Perangkat lunak (software) komputer yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Perangkat lunak (software) komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah perangkat lunak (software) yang 114 bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu.
382. f.Kajian Kajian adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
383. g.Aset Tak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya Contoh Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya adalah Film dokumenter yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat dimasa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB.
384. h.Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.
385. i.Aset Tak Berwujud Lainnya Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik dan tidak masuk kategori Goodwill, Lisensi dan Franchise, Hak Cipta, Hak Paten, Software, Kajian, Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya, dan Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Contoh aset Tak Berwujud lainnya adalah Konsultan Perencana yaitu hasil pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan perencanaan, dapat berupa gambar kerja pelaksanaan, desain bangunan, detail perencanaan bangunan, pembuatan gambar shop drawing. Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika dan hanya jika:
386. a.Dapat diidentifikasi; 115
387. b.Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
388. c.Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
389. d.Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila:
390. a.Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; atau
391. b.Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya. Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan. Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian, entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan franchise. Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang perangkat lunak (software) tersebut dapat dipisahkan dari hardware terkait dan memberikan manfaat masa depan, maka perangkat lunak (software) tersebut diidentifikasi sebagai ATB. Sebaliknya, dalam hal perangkat lunak (software) komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari hardware, misal, tanpa adanya perangkat lunak (software) tersebut hardware tidak dapat beroperasi, maka perangkat lunak (software) tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun, jika perangkat lunak (software) tersebut dapat dipisahkan dari hardware, dapat diakui sebagai ATB. 116 Misalnya perangkat lunak (software) dapat dipasang di beberapa hardware dan hardware tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada perangkat lunak (software) tersebut, maka perangkat lunak (software) diakui sebagai ATB. PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD YANG DIPEROLEH SECARA INTERNAL Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
392. a.Tahap penelitian/riset; dan
393. b.Tahap pengembangan. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban pada saat terjadi. Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah: a) Kegiatan/ aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (new knowledge); b) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya; c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan; atau d) Formula/ rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki. ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:
394. a.Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan; 117
395. b.Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
396. c.Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
397. d.Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
398. e.Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut; dan/atau
399. f.Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran- pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan. Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasikan adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (further advance) atas tahap penelitian/riset. Namun demikian, apakah hasil pengembangan tersebut nantinya akan menjadi ATB atau tidak, harus terlebih dahulu memenuhi kriteria ATB. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
400. a.Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
401. b.Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial; atau
402. c.Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset. 118 Biaya Pengembangan Situs Web Biaya untuk pengembangan situs web dapat diakui sebagai ATB apabila:
403. a.dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga; atau
404. b.dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan pengembangan. PENGAKUAN KHUSUS TERHADAP PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) KOMPUTER Perangkat lunak (software) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal. Perolehan Perangkat lunak (software) Komputer secara Internal Perangkat lunak (software) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB. Perangkat lunak (software) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB karena permasalahan: a) kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu instansi pemerintah; b) kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial masa depan; c) kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; d) dan perangkat lunak (software) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Perolehan Perangkat lunak (software) Komputer secara Eksternal Perolehan perangkat lunak (software) komputer secara eksternal dapat melalui pembelian, hibah, maupun tukar menukar. Perolehan secara pembelian dapat melalui kontrak pengembangan dengan pihak ketiga maupun pembelian secara langsung. 119 Perangkat lunak (software) komputer yang dibangun/ dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya. Perangkat lunak (software) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa perangkat lunak (software) tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka perangkat lunak (software) tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Perangkat lunak (software) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri dan tidak terkait dengan hardware dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum. Perangkat lunak (software) komputer yang dibeli dan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perangkat lunak (software) tersebut dicatat sebagai persediaan. Perolehan perangkat lunak (software) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari (dua belas) bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (software) dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan perangkat lunak (software) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (software) tidak dikapitalisasi. Perangkat lunak (software) yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Perangkat lunak (software) yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak dikapitalisasi. Perangkat lunak (software) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. Perangkat lunak (software) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau 9 sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi. Pengeluaran terkait perangkat lunak (software) yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya. 120 PENELITIAN DIBIAYAI INSTANSI LAIN Pada praktik di pemerintahan terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu namun dana ini dapat digunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan ATB walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Namun demikian, instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan ATB. ATB yang berasal dari penelitian dan pengembangan harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian.
  1. 4.Aset Lain-Lain Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Aset Lain-lain dilakukan penyusutan sesuai dengan sisa umur ekonomisnya. C. PENGUKURAN
  2. 1.Tagihan Jangka Panjang
405. a.Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
406. b.Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 121 Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
  1. 2.Kemitraan dengan Pihak Ketiga
407. a.Sewa Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
408. b.Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
409. c.Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
410. d.Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
411. e.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Kerja sama penyediaan infrastruktur dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
  1. 3.Aset Tak Berwujud PENGUKURAN AWAL Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga 122 gabungan tersebut, berdasarkan perbandingan nilai wajar masing- masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri atas:
412. a.Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
413. b.Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
414. a.Biaya pelatihan staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; atau
415. b.Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB. Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan. ATB dari hasil kerjasama antar 2 (dua) entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku. ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya 123 yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa depan sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya. ATB yang dihasilkan dari pengembangan perangkat lunak (software) komputer yang memerlukan tiga tahap maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya. ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian, apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya. Berdasarkan masa manfaat, Aset Tak Berwujud dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
416. a.Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (indefinite life). Masa manfaat Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Masa manfaat suatu Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan atau sesuai dengan perubahan dalam perkiraan akuntansi.
417. b.Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas (finite life). Masa manfaat Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dapat dibatasi dari umur, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. 124 Masa manfaat Aset Tak Berwujud sebagai berikut : KODE AKUN URAIAN MASA MANFAAT (TAHUN) 1.5 ASET LAINNYA 1.5.03 ASET TAK BERWUJUD 1.5.03.01 ASET TAK BERWUJUD 1.5.03.01.01 ASET TAK BERWUJUD 1.5.03.01.01.0001 Goodwill 1.5.03.01.01.0002 Lisensi dan Franchise 1.5.03.01.01.0003 Hak Cipta 1.5.03.01.01.0004 Hak Paten 20 1.5.03.01.01.0005 Software 10 1.5.03.01.01.0006 Kajian 5 1.5.03.01.01.0007 Aset Tak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya 1.5.03.01.01.0008 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 1.5.03.01.01.0009 Aset Tak Berwujud Lainnya 10 Adapun penambahan masa manfaat Aset Tak Berwujud akibat perbaikan disajikan sebagai berikut: KODE AKUN URAIAN Persentase perbaikan dari Nilai Buku Aset Tak Berwujud (diluar amortisasi) Penambahan masa manfaat (tahun) 1.5 ASET LAINNYA > 25% s.d. 50% > 50% s.d. 75% > 75% s.d.100% 2 4 6 1.5.03 ASET TAK BERWUJUD 1.5.03.01 ASET TAK BERWUJUD 1.5.03.01.01 ASET TAK BERWUJUD 1.5.03.01.01.0001 Goodwill 1.5.03.01.01.0002 Lisensi dan Franchise 1.5.03.01.01.0003 Hak Cipta 1.5.03.01.01.0004 Hak Paten 1.5.03.01.01.0005 Software 1.5.03.01.01.0006 Kajian 1.5.03.01.01.0007 Aset Tak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya 1.5.03.01.01.0008 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 1.5.03.01.01.0009 Aset Tak Berwujud Lainnya 125 ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB melebihi dan/atau melewati 1 (satu) periode tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi 1 (satu) tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (Intangible Asset-Work In Progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan. PENGUKURAN SETELAH PEROLEHAN Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa depan atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:
418. a.Manambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
419. b.Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran diakui sebagai beban pada saat terjadinya. 126 Sebagai contoh, pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak (software) yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula seperti pengeluaran untuk teknisi perangkat lunak (software) dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali, tidak perlu dikapitalisasi. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang lebih dari 12 (dua belas) bulan dikapitalisasi.
  1. 4.Aset Lain-lain Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya. Aset lain-lain terdiri dari: 1) Aset Rusak Berat/Usang Aset Rusak Berat/Usang merupakan asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datnag. 2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dihentikan dari penggunaan aktif. AMORTISASI Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud yang secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tak Berwujud sama prinsipnya seperti penyusutan dalam Aset Tetap. Tujuan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk:
420. a.menyajikan nilai Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
421. b.mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa masa manfaat yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; 127
422. c.memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki. Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan Amortisasi, kecuali atas aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Objek Amortisasi Aset Tak Berwujud:
423. a.Hak Paten;
424. b.Sofware/Sistem Informasi Manajemen;
425. c.Kajian;
426. d.Aset Tak Berwujud Lainnya. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap bulan selama masa manfaat. Perhitungan metode garis lurus menggunakan formula sebagai berikut: harga perolehan Amortisasi = ------------------------ masa manfaat Didalam penghitungan dan pencatatannya Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak diamortisasi sedangkan Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas, dilakukan amortisasi. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya. ATB yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penghentian secara permanen atau pelepasan ATB dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam hal ATB dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada manfaat masa depan, maka ATB harus dikeluarkan dari Neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam Laporan Operasional. 128 Dalam hal ATB dilepaskan karena dijual atau dipertukarkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat ATB diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam Laporan Operasional. D. PENYAJIAN Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah. 129 E. PENGUNGKAPAN Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
427. a.besaran dan rincian aset lainnya; 130
428. b.pengungkapan terkait Aset Tak Berwujud sebagai berikut: 1) Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan; 2) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya; 3) Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan; 4) Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya; 5) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode; 6) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada; 7) Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada; 8) Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, jika ada; 9) Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada; dan 10) Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada;
429. c.kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
430. d.informasi penting lainnya. 131
  1. 1.Definisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang- undangan.
  2. 2.Klasifikasi Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:
431. a.Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
432. b.Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan 132 dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika: 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan; 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut: Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya B. PENGAKUAN Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
  1. 1.Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions) Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
  2. 2.Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions) Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara 133 cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
  3. 3.Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government- related events). Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
  4. 4.Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events) Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan. C. PENGUKURAN Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.
  5. 1.Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga 134 Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
  6. 2.Pengukuran Utang Transfer Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  7. 3.Pengukuran Utang Bunga Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
  8. 4.Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
  9. 5.Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
  10. 6.Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. 135 Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:
  11. 1.Utang yang tidak diperjualbelikan Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.
  12. 2.Utang yang diperjualbelikan Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo. D. PENYAJIAN Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva. Berikut adalah contoh penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah. 136 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) Uraian 20X1 20X0 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx E. PENGUNGKAPAN Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:
  13. 1.Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
  14. 2.Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
  15. 3.Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
  16. 4.Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
  17. 5.Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
433. a.pengurangan pinjaman;
434. b.modifikasi persyaratan utang;
435. c.pengurangan tingkat bunga pinjaman;
436. d.pengunduran jatuh tempo pinjaman;
437. e.pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan 137
438. f.pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
  1. 6.Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
  2. 7.Biaya pinjaman:
439. a.perlakuan biaya pinjaman;
440. b.jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode 3decyang bersangkutan; dan
441. c.tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. 138
  1. 1.Definisi Kebijakan Akuntansi adalahprinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan- aturan, dan praktik-praktik spesifik yang di pilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.
  2. 2.Klasifikasi Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
442. a.Kesalahan tidak berulang Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis: 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
443. b.Kesalahan berulang 139 Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. B. PERLAKUAN
  1. 1.Kesalahan tidak berulang
444. a.Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban. Contoh : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
445. b.Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda. 1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal 140 mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh : pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat
  1. 2.Kesalahan berulang Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan- LO yang bersangkutan. 141
  2. 1.Definisi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi menjelaskan bahwa Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
  3. 2.Klasifikasi Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini 142 membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap). Berikut adalah contoh properti investasi: a) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek; b) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai; c) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; d) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; e) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi; Definisi properti investasi tidak berlaku antara lain untuk: a) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual 143 dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali; b) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga; c) properti yang digunakan sendiri (lihat PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual; d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan; e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar; f) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap. g) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain. 144 Apabila Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai; dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, maka akan diperlakukan sebagai properti investasi jika apabila masing- masing bagian aset tersebut dapat dipertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah maksimal 10% dari nilai aset. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam 145 PSAP yang mengatur Aset Tetap. B. PENGAKUAN Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika: a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal. Biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut tidak diakui sebagai jumlah tercatat properti investasi. C. PENGUKURAN Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini: a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan); 146 b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali: (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. 147 Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan c) selisih antara huruf (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar. 148 PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas. 149 D. PERLAKUAN ALIH GUNA Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan: (a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap; (b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan; (c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; (d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi. PELEPASAN Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang. 150 E. PENYAJIAN Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan. F. PENGUNGKAPAN Entitas mengungkapkan: a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); b) metode penyusutan yang digunakan; c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan, akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
446. i.penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset; ii. penambahan yang dihasilkan melaluipenggabungan; iii. pelepasan; iv. penyusutan; 151
447. v.alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan vi. perubahan lain. f) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
448. i.uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi; ii. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi; iii. tanggal efektif penilaian kembali; iv. nilai tercatat sebelum revaluasi
449. v.jumlah penyesuaian atas nilai wajar; vi. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi. g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi; h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari; i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan; j) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai; 152 k) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
450. i.penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi; ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang timbul dari. properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; iii. beban operasi langsung mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut. l) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan; m) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain. 153
  1. 1.Definisi Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana: (a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa public atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan (b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang: 154 (a) disediakan oleh mitra, yang: (i) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau (ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau (b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang: (i) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau (ii) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
  2. 2.Klasifikasi Klasifikasi aset konsesi jasa adalah sebagai berikut: Kelompok Jenis Kewenangan Aset Konsesi Jasa Aset Konsesi Jasa - Tanah SKPKD Aset Konsesi Jasa - Peralatan dan Mesin SKPKD Aset Konsesi Jasa - Gedung dan Bangunan SKPKD Aset Konsesi Jasa - Jalan, Jaringan, dan Irigasi SKPKD Aset Konsesi Jasa - Aset Tetap Lainnya SKPKD Aset Konsesi Jasa - Aset Tidak Berwujud SKPKD B. PENGAKUAN Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
451. a.Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa public yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa public tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan 155
452. b.Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi. Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam huruf (a) terpenuhi. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa. C. PENGUKURAN Pemerintah daerah melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa sebesar nilai wajar, kecuali atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi. Pemerintah daerah melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa ketika aset yang dimiliki pemerintah daerah memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point B pengakuan aset. Reklasifikasi aset menjadi aset konsesi jasa diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. 156 Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset. PENGAKUAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA Pemerintah daerah mengakui kewajiban pada saat pemerintah daerah mengakui aset konsesi jasa. Pemerintah daerah tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra. Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa yaitu sebesar nilai wajar, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemerintah daerah kepada mitra, atau sebaliknya. Pengakuan kewajiban ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemerintah daerah dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan. Pemerintah daerah mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi. Pemerintah daerah mencatat pendapatan lainnya atas konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran. PENGUKURAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
453. a.pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial liability model); 157
454. b.pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model), misalnya:
455. i.pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau ii. pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik. Pemerintah daerah mengakui kewajiban sebagaimana sebagai kewajiban keuangan dalam hal pemerintah daerah memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa. Pemerintah daerah memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
456. a.jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau;
457. b.kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dalam kebijakan ini. Pemerintah daerah mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai: 158
458. a.pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui;
459. b.bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
460. c.bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra. Komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemerintah daerah kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah. Komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemerintah daerah kepada mitra ditentukan dengan estimasi ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah. Pemerintah daerah mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa. Pemerintah daerah mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa. Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan. Transaksi tersebut merupakan transaksi pertukaran yang menimbulkan pendapatan. 159 Pemerintah daerah memberikan hak kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemerintah daerah tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran. Pemerintah daerah mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tangguhan. Pemberian hak usaha kepada mitra yang menimbulkan pembayaran dari pemerintah daerah kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban pendapatan tangguhan. Pemerintah daerah memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban pada Laporan Operasional (LO). MEMBAGI PERJANJIAN Perjanjian konsesi jasa dapat dilakukan dengan menggunakan dua skema baik skema kewajiban keuangan maupun skema pemberian hak usaha kepada mitra sekaligus dalam satu perjanjian konsesi jasa. Perjanjian konsesi jasa, pemerintah daerah membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra. Pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur. Pemerintah daerah mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud berdasarkan masing-masing skema. 160 D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Pemerintah daerah menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan. Seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan: (a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa; (b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang). (c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai dari: (i) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan; (ii) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa; (iii) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa; (iv) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa; (v) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa; (vi) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul); 161 (vii) Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan (d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan. KETENTUAN TRANSISI Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum berlakunya kebijakan akuntansi ini, pemerintah daerah menentukan dampak kumulatif atas penerapan standar ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan. 162
  1. 1.Definisi Pendapatan Pendapatan terdiri dari aliran masuk bruto manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang diterima atau yang akan diterima oleh entitas, yang menggambarkan adanya kenaikan aset bersih/ekuitas. Ketika suatu entitas mengeluarkan biaya sehubungan dengan perolehan pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran, pendapatan merupakan aliran masuk bruto manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa, dan karena itu setiap aliran keluar sumber daya sehubungan dengan perolehan pendapatan tersebut diakui sebagai biaya transaksi. Sebagai contoh, jika suatu entitas diharuskan membayar biaya pengiriman dan pemasangan sehubungan dengan pengalihan suatu aset dari entitas lain, biaya-biaya tersebut diakui secara terpisah dari perolehan pendapatan yang berasal dari pengalihan aset tersebut. Biaya pengiriman dan pemasangan diakui sebagai penambah nilai aset. Transaksi Nonpertukaran Transaksi nonpertukaran adalah transaksi yang terjadi pada suatu entitas yang akan menerima sumber daya namun tidak menyediakan atau memberikan imbalan secara langsung atas sumber daya yang diterima tersebut. Sebagai contoh, wajib pajak membayar pajak karena undang- undang mewajibkannya membayar pajak. Sementara itu di sisi lain, pemerintah akan menyediakan berbagai macam layanan publik yang tidak berkaitan langsung dengan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak tersebut. Pendapatan pemerintah pada umumnya berasal dari transaksi nonpertukaran seperti: 163 (a) perpajakan; dan (b) transfer (kas dan nonkas) meliputi: transfer antarentitas pemerintahan, hibah, penghapusan utang, denda, bantuan, sumbangan dan hadiah, dan selisih antara harga transaksi (hasil pinjaman) dengan nilai wajar pinjaman atas pinjaman lunak. Pemerintah mungkin melakukan reorganisasi entitas berupa penggabungan maupun pemisahan. Pendapatan yang berasal dari transfer aset karena reorganisasi tersebut tidak termasuk di dalam pengaturan kebijakan akuntansi ini. Terdapat suatu kelompok transaksi nonpertukaran dimana entitas memberikan imbalan secara langsung atas sumber daya yang diterimanya,namun imbalan tersebut tidak memiliki nilai yang diperkirakan sama dengan nilai sumber daya yang diterimanya. Dalam kasus ini, entitas menentukan apakah terdapat kombinasi antara transaksi pertukaran dan transaksi nonpertukaran, dan setiap komponen dilaporkan terpisah. Terdapat juga transaksi dimana transaksi tersebut tidak secara jelas dikategorikan sebagai transaksi pertukaran atau transaksi nonpertukaran.Dalam hal ini, penentuan substansi transaksi akan memperjelas jenis transaksi tersebut. Dibutuhkan pertimbangan profesional untuk menentukan jenis transaksi, apakah dikelompokkan sebagai transaksipertukaran atau transaksi nonpertukaran. Jika tidak dimungkinkan untuk membedakan transaksi pertukaran dan nonpertukaran secara terpisah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi nonpertukaran. Sebagai tambahan, entitas mungkin menerima diskon harga, diskon jumlah atau kuantitas, atau pengurangan lain atas harga jual aset. Pengurangan harga tersebut tidak diartikan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi nonpertukaran. Istilah berikut digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian: Persyaratan aset yang ditransfer adalah ketentuan yang menyatakan bahwa manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa suatu aset akan digunakan oleh penerima tertentu atau 164 harus dikembalikan kepada entitas atau individu yang mentransfer aset. Kendali atas suatu aset timbul ketika entitas memiliki kemampuan untuk menggunakan atau memanfaatkan aset dalam mencapai tujuan entitas dan membatasi (mengatur) pihak lain dalam memanfaatkan aset tersebut. Beban yang dibayar melalui sistem perpajakan adalah jumlah yang tersedia untuk penerima manfaat tanpa melihat apakah mereka melakukan atau tidak melakukan pembayaran pajak. Denda adalah manfaat ekonomi atau potensi jasa yang diterima oleh entitas pemerintah atau akan diterima sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan atau penegak hukum lainnya atau instansi berwenang sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku. Pembatasan aset yang ditransfer adalah ketentuan yang membatasi atau menetapkan tujuan penggunaan aset, namun tidak secara khusus menyatakan kewajiban untuk mengembalikan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa kepada entitas yang mentransfer aset jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Ketentuan aset yang ditransfer yang selanjutnya disebut sebagai ketentuan adalah ketentuan dalam undang-undang atau peraturan, atau pengaturan yang mengikat, yang dipersyaratkan dalam penggunaan aset yang ditransfer oleh entitas lain kepada entitas pelaporan. Belanja perpajakan (tax expenditures) merupakan penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya kebijakan khusus di bidang perpajakan yang memberikan fasilitas kepada objek atau pembayar pajak tertentu untuk menerima kompensasi yang tidak diberikan kepada objek atau pembayar pajak lainnya. Peristiwa kena pajak adalah peristiwa dimana pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan peristiwa tersebut sebagai peristiwa untuk dikenakan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 165 undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Transfer adalah aliran masuk manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang berasal dari transaksi nonpertukaran selain perpajakan. Ketentuan Aset yang Ditransfer Aset mungkin ditransfer dengan harapan dan/atau pemahaman bahwa aset tersebut akan digunakan dengan cara tertentu dan karenanya entitas penerima akan melakukan aktivitas atau kegiatan dengan cara tertentu. Jika peraturan perundangan atau perjanjian yang mengikat kedua pihak mensyaratkan ketentuan penggunaan aset oleh entitas penerima, maka syarat tersebut merupakan ketentuan aset yang ditransfer seperti yang didefinisikan dalam kebijakan akuntansi ini. Maksud dari ketentuan terkait aset yang ditransfer, sebagaimana didefinisikan dalam kebijakan akuntansi ini adalah bahwa entitas tidak dapat menetapkan ketentuan sendiri, baik secara langsung atau melalui entitas yang dikendalikannya. Ketentuan terkait dengan aset yang ditransfer dapat berupa persyaratan atau pembatasan. Ketika persyaratan dan pembatasan atas aset yang ditransfer mungkin mensyaratkan entitas untuk menggunakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa atas aset tersebut untuk tujuan tertentu (kewajiban untuk melaksanakan sesuatu) pada saat pengakuan awal, hanya persyaratan tertentu yang mengharuskan adanya manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa dikembalikan kepada entitas yang mentransfer aset pada saat ketentuan tidak dipenuhi. Ketentuan aset yang ditransfer dapat dilaksanakan melalui suatu pengaturan atau pembuatan prosedur. Jika ketentuan dalam peraturan atau perjanjian yang mengikat tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan aset yang ditransfer. Kewajiban konstruktif tidak timbul dari ketentuan ini. PSAP mengenai Provisi, Kewajiban 166 Kontingensi, dan Aset Kontingensi menetapkan persyaratan pengakuan dan pengukuran kewajiban konstruktif. Persyaratan atas Aset yang Ditransfer Persyaratan aset yang ditransfer (untuk selanjutnya disebut persyaratan) menyatakan bahwa suatu entitas akan menggunakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa sebagaimana persyaratan yang ditentukan atau entitas akan mengembalikan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa tersebut kepada entitas yang mentransfer aset jika entitas tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya, entitas penerima aset mencatat adanya kewajiban kini untuk mentransfer manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa kepada pihak lain ketika entitas lain tersebut memiliki pengendalian atas aset sebagaimana ditentukan sebelumnya. Hal ini terjadi karena entitas dipersyaratkan untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain yang mengakibatkan keluarnya sumber daya entitas atau mengembalikan aset yang ditransfer tersebut kepada entitas yang mentransfer aset. Selanjutnya ketika entitas mengakui aset yang ditransfer, entitas juga mengakui adanya kewajiban sesuai persyaratan yang ditetapkan. Untuk kemudahan administrasi, aset yang ditransfer, atau manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa lainnya, mungkin lebih efektif dikembalikan dengan mengurangkan jumlah yang dikembalikan tersebut dari aset lainnya yang akan ditransfer untuk tujuan lainnya. Entitas akan tetap mengakui jumlah bruto dalam laporan keuangan, yaitu entitas akan mengakui pengurangan aset dan kewajiban atas pengembalian aset karena tidak dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan aset yang ditransfer, dan akan mencerminkan pengakuan aset, kewajiban dan/atau pendapatan transfer baru. Pembatasan Aset yang Ditransfer Pembatasan aset yang ditransfer tidak termasuk persyaratan bahwa aset yang diterima, maupun manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa lainnya akan dikembalikan ke entitas 167 yang mentransfer aset jika aset tersebut tidak digunakan sebagaimana telah ditentukan. Karena itu, pengendalian yang diperoleh sehubungan dengan pembatasan tidak membebankan kewajiban kini kepada entitas penerima untuk mentransfer manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa kepada pihak ketiga. Ketika entitas penerima melanggar ketentuan pembatasan, entitas yang mentransfer aset, atau pihak lain, dapat mengenakan denda kepada penerima aset, misalnya melalui tuntutan ke pengadilan yang mengakibatkan pengenaan denda kepada penerima aset atau melalui proses administratif lain sesuai peraturan yang berlaku. Denda tersebut tidak dimasukkan ke dalam nilai perolehan aset, karena merupakan pelanggaran atas ketentuan tentang pembatasan aset. Substansi Kejadian Mengungguli Bentuk (Substance Over Form) Dalam menetapkan apakah suatu ketentuan merupakan persyaratan atau pembatasan, entitas perlu mempertimbangkan substansi persyaratan yang dimuat dalam ketentuan, bukan hanya bentuk formalnya saja. Bentuk formal mengatur tersebut, misalnya, aset yang ditransfer disyaratkan untuk digunakan dalam penyediaan barang dan jasa kepada pihak ketiga atau aset tersebut dikembalikan kepada entitas yang mentransfer aset, namun demikian persyaratan tersebut tidak cukup menjadi dasar bagi entitas untuk menyajikan adanya kewajiban ketika entitas tersebut masih memiliki pengendalian atas aset tersebut. Dalam menentukan apakah suatu ketentuan merupakan persyaratan atau pembatasan, entitas mempertimbangkan apakah persyaratan pengembalian aset maupun manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa tersebut dapat dipaksakan serta akan dipaksakan oleh entitas yang mentransfer aset. Jika entitas yang mentransfer aset tidak dapat memaksakan pengembalian aset maupun manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa tersebut, maka ketentuan tersebut tidak memenuhi definisi persyaratan, dan karena itu, ketentuan tersebut dipertimbangkan sebagai suatu pembatasan. Jika pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa entitas aset tidak pernah memaksakan pengembalian aset maupun manfaat 168 ekonomi masa depan atau potensi jasa ketika terjadi pelanggaran suatu ketentuan, maka entitas penerima aset dapat menyimpulkan bahwa ketentuan tersebut walaupun secara formal merupakan persyaratan, namun secara substansi bukan merupakan persyaratan, sehingga diperlakukan sebagai pembatasan. Jika entitas tidak memiliki pengalaman dengan entitas yang mentransfer aset, atau belum pernah melanggar ketentuan yang menyebabkan entitas yang mentransfer aset meminta pengembalian aset atau manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa, serta tidak terdapat bukti yang sebaliknya, maka diasumsikan bahwa entitas yang mentransfer aset akan meminta dilaksanakannya persyaratan yang dimuat dalam suatu ketentuan, dan karena itu ketentuan tersebut merupakan suatu persyaratan. Definisi persyaratan aset yang ditransfer menimbulkan suatu kewajiban pelaksanaan kepada entitas penerima aset untuk menggunakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa sesuai yang dipersyaratkan atau mengembalikannya kepada entitas yang mentransfer aset. Untuk memenuhi definisi persyaratan aset yang ditransfer tersebut, kewajiban pelaksanaan tersebut harus bersifat substantif, bukan hanya bentuk formal. Persyaratan dalam perjanjian transfer yang mengharuskan entitas penerima aset melakukan tindakan yang tidak ada alternatif selain dilakukannya tindakan tersebut, dapat menunjukan bahwa persyaratan tersebut secara substansi bukan merupakan persyaratan maupun pembatasan. Hal ini disebabkan, dalam kasus ini, ketentuan terkait transfer tidak menimbulkan kewajiban pelaksanaan kepada entitas penerima aset. Untuk memenuhi kriteria pengakuan suatu kewajiban, maka pengeluaran sumber daya kemungkinan besar terjadi, dan pelaksanaan ketentuan yang dipersyaratkan harus dipenuhi dan dapat diukur. Karena itu, suatu ketentuan perlu menentukan hal-hal seperti sifat atau jumlah barang atau jasa yang akan diberikan atau sifat aset yang akan diperoleh, dan jika relevan, 169 periode pada saat pelaksanaan kewajiban terjadi. Sebagai tambahan, pelaksanaan kewajiban harus dipantau oleh entitas yang mentransfer aset secara berkelanjutan. Hal ini terutama terjadi jika suatu ketentuan mewajibkan pengembalian secara proporsional dari nilai aset jika entitas melaksanakan sebagian persyaratan ketentuan tersebut, dan kewajiban pengembalian dianggap telah dapat dipaksakan jika kegagalan signifikan pemenuhan ketentuan telah terjadi di masa lalu. Dalam beberapa kasus, suatu aset dapat ditransfer dengan syarat bahwa aset tersebut dikembalikan kepada entitas yang mentransfer aset jika peristiwa tertentu di masa yang akan datang tidak terjadi. Dalam kasus tersebut, kewajiban pengembalian tidak terjadi sampai dengan waktu tidak dipenuhinya ketentuan tersebut dan suatu kewajiban tidak diakui sampai dengan kriteria pengakuan kewajiban terpenuhi. Namun demikian, entitas penerima aset perlu mempertimbangkan apakah transfer aset ini menurut sifatnya merupakan penerimaan di muka. Dalam kebijakan akuntansi ini, penerimaan di muka mengacu pada penerimaan atas suatu sumber daya yang diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak atau perjanjian yang terkait transfer menjadi mengikat. Penerimaan di muka akan menyebabkan kenaikan aset dan kenaikan kewajiban kini, karena perjanjian yang terkait transfer belum mengikat. Ketika suatu transfer memenuhi sifat dari transaksi pertukaran, maka dapat merujuk pada kebijakan akuntansi mengenai Pendapatan dari Transaksi Pertukaran. Perpajakan Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang dan peraturan perpajakan menetapkan hak pemerintah untuk memungut pajak, mengidentifikasi dasar 170 perhitungan pajak, dan menetapkan prosedur pengelolaan pajak, terkait dengan prosedur untuk perhitungan pajak yang akan diterima serta memastikan pembayarannya diterima. Berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan, Indonesia menerapkan sistem pemungutan secara self assessment. Dalam sistem tersebut, Wajib Pajak pada umumnya memberikan rincian dan bukti kegiatan yang dikenakan pajak, serta jumlah perhitungan pajak yang akan diterima oleh entitas pemerintah. Pengaturan penerimaan pajak sangat bervariasi tetapi biasanya dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah menerima pembayaran secara teratur tanpa menggunakan tindakan hukum. Undang-undang yang mengatur perpajakan biasanya dilaksanakan dengan ketat dan wajib pajak yang melanggarnya dikenakan sanksi yang tegas. Penerimaan di muka atas pajak merupakan jumlah kas yang diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak yang terjadi pada transaksi perpajakan.
  2. 2.Analisis Atas Aliran Masuk Awal Sumber Daya Dari Transaksi Nonpertukaran Entitas mengakui aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran pada saat entitas memperoleh pengendalian atas sumber daya yang memenuhi definisi serta kriteria pengakuan aset. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika kreditur menghapuskan utang, terjadi penurunan nilai tercatat kewajiban yang diakui sebelumnya. Dalam hal ini, entitas tidak mencatat kenaikan aset namun mencatat adanya pengurangan kewajiban. Dalam beberapa situasi, perolehan kendali atas aset juga dapat diikuti dengan pengakuan kewajiban. Sejalan dengan pendekatan dalam kebijakan akuntansi ini, entitas akan melakukan analisis atas transaksi nonpertukaran, untuk menentukan komponen laporan keuangan yang akan diakui sebagai akibat dari transaksi tersebut. Bagan alir berikut mengilustrasikan proses analitis yang dilakukan entitas ketika terdapat aliran masuk sumber daya untuk menentukan apakah suatu pendapatan dapat diakui. Ilustrasi Aliran Masuk Awal suatu Sumber Daya 171 Catatan:
(1)Bagan alir hanya merupakan ilustrasi, tidak menggantikan isi kebijakan. Bagan alir membantu dalam menginterpretasikan kebijakan akuntansi.
(2)Dalam kondisi tertentu, misalnya kreditur yang memberikan penghapusan utang, penurunan nilai tercatat kewajiban akan terjadi. Dalam kasus ini, entitas tidak mengakui aset namun mengakui penurunan nilai tercatat kewajiban.
(3)Dalam menentukan apakah suatu entitas memenuhi semua ketentuan kewajiban kini, perlu dipertimbangkan penerapan definisi ketentuan dari aset yang ditransfer dan kriteria pengakuan kewajiban. B. PENGAKUAN ASET Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi nonpertukaran, selain dalam bentuk jasa, yang memenuhi definisi suatu aset harus diakui sebagai aset, jika dan hanya jika: (a) kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan 172 (b) nilai wajar aset dapat diukur dengan andal. PENGENDALIAN SUATU ASET Kemampuan untuk membatasi atau mengatur akses pihak lain untuk memanfaatkan aset merupakan elemen penting pengendalian aset, yang membedakan antara aset yang dimiliki entitas pemerintah dengan barang publik dimana semua entitas dapat mengakses dan memanfaatkannya. Pemerintah menjalankan fungsi sebagai pembuat regulasi, sebagai contoh, pengaturan tentang institusi keuangan atau pengaturan mengenai dana pensiun. Peran tersebut tidak otomatis menjadikan dana pensiun memenuhi definisi aset pemerintah, atau memenuhi kriteria pengakuan aset dalam laporan keuangan pemerintah. Suatu pengumuman untuk mentransfer sumber daya kepada entitas pemerintah tidak cukup untuk mengidentifikasi apakah sumber daya tersebut dikendalikan oleh penerima aset. Sebagai contoh, apabila terdapat sekolah negeri yang rusak karena bencana alam dan pemerintah mengumumkan akan memberikan dana perbaikan sekolah yang rusak tersebut, entitas sekolah atau entitas yang mengelola sekolah tidak mengakui adanya aliran sumber daya pada tanggal pengumuman. Dalam kondisi dimana perjanjian transfer dipersyaratkan sebelum sumber daya dapat ditransfer, entitas penerima tidak akan mengidentifikasi sumber daya tersebut sebagai sumber daya yang dapat dikendalikan sampai dengan saat (kondisi) ketika perjanjian dinyatakan berlaku, karena entitas penerima tidak dapat membatasi atau mengatur pihak lain untuk menggunakan sumber daya tersebut. Dalam banyak kasus, entitas perlu menetapkan peraturan terkait dengan pengendalian sumber daya tersebut, sebelum mengakuinya sebagai aset. Jika entitas tidak memiliki pengendalian sumber daya tersebut, dapat dikatakan bahwa entitas tidak dapat membatasi atau mengatur akses kepada entitas pengirim aset atas sumber daya tersebut. PERISTIWA MASA LALU Entitas pemerintah pada umumnya memperoleh aset dari pembelian, pembangunan atau perolehan lain yang sah. Peristiwa masa lalu yang memberikan suatu pengendalian atas aset dapat 173 berasal dari pembelian, peristiwa kena pajak, atau transfer. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang tidak dengan sendirinya mengakibatkan kenaikan aset, sebagai contoh, rencana untuk memungut pajak bukan merupakan peristiwa masa lalu yang mengakibatkan kenaikan aset dalam bentuk tagihan terhadap wajib pajak. KEMUNGKINAN ALIRAN MASUK SUMBER DAYA Aliran masuk sumber daya dinilai kemungkinan besar terjadi ketika kemungkinan terjadinya aliran masuk sumber daya tersebut lebih besar dibandingkan kemungkinan tidak terjadi. Entitas mendasarkan penilaian tersebut pada pengalaman masa lalu atas aliran sumber daya yang serupa dan ekspektasi entitas terhadap wajib pajak atau entitas yang mentransfer aset. Sebagai contoh ketika pemerintah pusat (a) menetapkan dana bagi hasil yang akan ditransfer ke pemerintah daerah dan (b) ditetapkan dalam suatuperaturan, maka kemungkinan terjadinya aliran masuk sumber daya tersebut lebih besar dibandingkan kemungkinan tidak terjadi. ASET KONTINGENSI Suatu pos yang memiliki karakteristik penting sebagai suatu aset, namun tidak memenuhi kriteria pengakuan, dapat diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai Aset Kontingensi. KOMPONEN TRANSAKSI PERTUKARAN DAN TRANSAKSI NONPERTUKARAN Ketika suatu aset diperoleh dari suatu transaksi yang memiliki komponen pertukaran dan komponen nonpertukaran, entitas mengakui komponen pertukaran berdasarkan prinsip dan persyaratan kebijakan akuntansi lainnya. Komponen nonpertukaran diakui berdasarkan prinsip dan persyaratan berdasarkan kebijakan akuntansi ini. Dalam menentukan apakah suatu transaksi diidentifikasi sebagai komponen pertukaran atau komponen nonpertukaran, diperlukan pertimbangan profesional pengguna kebijakan akuntansi. Apabila tidak dimungkinkan untuk membedakan antara komponen 174 pertukaran dengan komponen nonpertukaran, transaksi tersebut diperlakukan sebagai suatu transaksi nonpertukaran. PENGUKURAN ASET PADA SAAT PEROLEHAN AWAL Aset yang diperoleh melalui transaksi nonpertukaran diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. PENGAKUAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi nonpertukaran yang diakui sebagai aset seharusnya diakui sebagai pendapatan, kecuali jika timbul kewajiban yang diakui sehubungan aliran masuk sumber daya tersebut. Ketika suatu entitas memenuhi kriteria untuk mengakui kewajiban kini sehubungan dengan adanya aliran masuk sumber daya yang diakui sebagai aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas tersebut harus mengurangi nilai tercatat jumlah kewajiban yang setara dengan pengakuan jumlah pendapatannya. Jika suatu entitas mengakui kenaikan aset bersih yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas juga mengakui adanya pendapatan. Jika entitas mengakui timbulnya kewajiban sehubungan dengan aliran masuk sumber daya transaksi nonpertukaran, pengurangan kewajiban yang terjadi karena terpenuhinya peristiwa kena pajak atau kondisi tertentu akan diakui sebagai pendapatan. Saat pengakuan pendapatan ditentukan oleh sifat persyaratan dan penyelesaiannya. Sebagai contoh, jika suatu persyaratan menetapkan bahwa suatu entitas harus menyediakan barang atau jasa kepada pihak ketiga, atau mengembalikan dana yang tidak dipakai kepada pihak yang mentransfer dana, maka pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah disediakan. PENGUKURAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN Pendapatan dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar nilai peningkatan aset bersih yang diakui oleh entitas. Jika dari transaksi nonpertukaran, suatu entitas mengakui aset, entitas juga mengakui pendapatan yang setara dengan nilai aset yang diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan, kecuali jika entitas juga diharuskan untuk mengakui 175 kewajiban. Bilamana suatu kewajiban diakui, maka kewajiban tersebut dinilai sesuai dengan pengukuran kewajiban dan jumlah kenaikan aset bersih, jika ada, diakui sebagai pendapatan. Ketika nilai suatu kewajiban berkurang, karena terjadinya peristiwa kena pajak, atau terpenuhinya suatu persyaratan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, jumlah pengurangan kewajiban tersebut diakui sebagai pendapatan. KEWAJIBAN KINI DIAKUI SEBAGAI KEWAJIBAN Kewajiban kini yang timbul dari transaksi nonpertukaran yang memenuhi definisi kewajiban diakui sebagai kewajiban, jika dan hanya jika: (a) terdapat kemungkinan besar keluarnya aliran sumber daya ekonomi berupa manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan (b) nilai penyelesaian kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal. Kewajiban Kini Kewajiban kini adalah keharusan untuk melaksanakan sesuatu dan dapat menimbulkan kewajiban sehubungan dengan transaksi nonpertukaran. Kewajiban kini dapat timbul dari ketentuan peraturan perundangan atau perikatan yang mendasari transfer. Kewajiban kini juga dapat muncul dari kegiatan operasi normal entitas, seperti pengakuan penerimaan di muka. Dalam beberapa kasus, pajak yang dipungut atau aset yang ditransfer ke entitas pemerintah melalui transaksi nonpertukaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, atau pengaturan yang mengikat lainnya yang menyatakan bahwa pajak dan aset tersebut digunakan untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh: (a) pajak dipungut untuk tujuan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang; (b) transfer ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan dan berdasarkan perjanjian/perikatan yang mengikat entitas pemerintah. 176
1. i.dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah; ii. dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota/desa; iii. dari pemerintah ke entitas publik lainnya; iv. kepada pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perimbangan keuangan; dan
2. v.dari lembaga donor ke entitas pemerintah lainnya. Dalam operasi normal, entitas pemerintah dapat menerima sumber daya sebelum peristiwa kena pajak terjadi. Dalam kondisi ini, suatu kewajiban dengan jumlah yang sama dengan jumlah penerimaan di muka, diakui oleh entitas sampai dengan terjadinya peristiwa kena pajak. Jika entitas pemerintah menerima sumber daya sebelum terjadinya perjanjian transfer aset yang mengikat, entitas pemerintah mengakui kewajiban atas penerimaan di muka sampai terjadinya perjanjian transfer aset yang mengikat. Persyaratan Aset yang Ditransfer Persyaratan terkait dengan transfer aset akan menimbulkan kewajiban kini pada saat pengakuan awal. Entitas melakukan analisis atas seluruh ketentuan yang terkait dengan aliran masuk sumber daya untuk menentukan apakah ketentuan tersebut merupakan suatu persyaratan atau pembatasan. Pengukuran Kewajiban pada saat Pengakuan Awal Jumlah yang diakui sebagai kewajiban harus dinilai dengan estimasi terbaik dari suatu pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Estimasi tersebut memperhitungkan risiko dan ketidakpastian yang menyebabkan kewajiban tersebut diakui sebagaimana diatur dalam PSAP mengenai Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi. 177 PERPAJAKAN Entitas pemerintah mengakui aset yang berasal dari perpajakan pada saat terjadinya peristiwa kena pajak dan kriteria pengakuan aset terpenuhi. Sumber daya yang timbul dari perpajakan memenuhi definisi aset ketika entitas pemerintah dapat mengendalikan sumber daya yang berasal dari peristiwa masa lalu (peristiwa kena pajak) dan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa dari sumber daya tersebut diharapkan akan mengalir ke entitas. Sumber daya yang timbul dari perpajakan memenuhi kriteria pengakuan aset ketika kemungkinan besar aliran masuk sumber daya akan terjadi dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Tingkat probabilitas yang melekat pada arus masuk sumber daya ditentukan berdasarkan basis bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, yang meliputi namun tidak terbatas pada pengungkapan peristiwa kena pajak oleh wajib pajak. Dalam hal aset yang berasal dari transaksi perpajakan telah diakui dan dicatat, namun terdapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak lebih kecil dari jumlah pajak yang telah dibayarkan sebelumnya, maka pengembalian atas kelebihan penerimaan perpajakan tersebut dikurangkan dari pendapatan perpajakan pada periode terjadinya pengembalian. Pajak memenuhi definisi sebagai transaksi nonpertukaran karena wajib pajak mentransfer sumber daya kepada pemerintah tanpa menerima imbalan secara langsung. Di sisi yang lain, wajib pajak mungkin menerima manfaat dari kebijakan/program yang dijalankan pemerintah, namun manfaat tersebut tidak ditujukan langsung sebagai imbalan dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Peristiwa Kena Pajak Suatu peristiwa dikategorikan sebagai peristiwa kena pajak jika terpenuhi syarat adanya subjek pajak dan objek pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kecuali diatur lain, peristiwa kena pajak untuk masing-masing jenis pajak antara lain: 178 (a) Pajak Penghasilan adalah saat penghasilan kena pajak diperoleh olehwajib pajak selama periode perpajakannya; (b) Pajak Pertambahan Nilai adalah saat barang kena pajak/jasa kena pajak diserahkan atau diperoleh selama periode perpajakannya; (c) Cukai adalah saat pungutan dikenakan atas barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; (d) Bea Masuk adalah saat pungutan dikenakan atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean; (e) Pajak atas Bumi dan Bangunan adalah saat tanggal pengenaan Pajak atas Bumi dan Bangunan terlewati; (f) Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah saat bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan kepada orang pribadi atau badan; (g) Pajak atas Jasa Parkir adalah saat pajak parkir dikenakan kepada penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor; (h) Pajak atas Reklame adalah saat pajak atas seluruh benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu dikenakan; dan (i) Pajak atas Restoran adalah saat pajak atas seluruh penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering dikenakan. Penerimaan di Muka atas Pajak Konsisten dengan definisi aset, kewajiban, dan ketentuan pengakuan pendapatan pajak, sumber daya perpajakan yang diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak, diakui sebagai aset dan kewajiban (penerimaan di muka) karena (a) 179 peristiwa yang menimbulkan transaksi perpajakan belum terjadi, dan (b) kriteria pengakuan pendapatan perpajakan belum terpenuhi, meskipun entitas telah menerima aliran masuk sumber daya. Penerimaan di muka yang terkait dengan perpajakan pada dasarnya tidak berbeda dengan penerimaan di muka transaksi lainnya, karena itu entitas mengakui kewajiban sampai dengan terjadinya peristiwa kena pajak. Ketika peristiwa kena pajak terjadi, entitas pemerintah mengeliminasi kewajiban dan mengakui pendapatan. Pengukuran Aset yang Berasal dari Transaksi Perpajakan Aset yang berasal dari transaksi perpajakan diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Aset yang berasal dari transaksi perpajakan dapat diukur menggunakan estimasi dari arus masuk sumber daya ke entitas. Kebijakan akuntansi untuk mengestimasi aset tersebut didasarkan pada kemungkinan bahwa sumber daya yang berasal dari transaksi perpajakan akan mengalir ke entitas pemerintah, dan nilai wajarnya dapat diandalkan. Ketika terjadi perbedaan waktu antara terjadinya peristiwa kena pajak dengan penerimaan pajak, entitas pemerintah dapat mengukur aset yang timbul dari transaksi perpajakan secara andal dengan mendasarkan pada ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan mengatur pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Dalam beberapa kasus, aset yang ditimbulkan dari transaksi perpajakan serta pendapatan yang terkait baru dapat diukur dengan andal pada periode setelah terjadinya peristiwa kena pajak. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian umum ketika beberapa periode pelaporan keuangan telah melewati terjadinya peristiwa kena pajak, mengakibatkan timbulnya sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa memenuhi definisi serta kriteria pengakuan aset. Karena itu, kriteria pengakuan sumber daya tersebut tidak terpenuhi sampai dengan diterimanya pembayaran atas sumber daya tersebut. 180 Beban yang Dibayar melalui Sistem Perpajakan dan Belanja Perpajakan Pendapatan perpajakan diukur sebesar nilai bruto. Jumlah pendapatan perpajakan tidak dikurangi dengan biaya pemungutannya. Pemerintah mungkin menggunakan sistem dimana wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan mudah, seperti melalui pembayaran tunai, elektronik atau penggunaan deposit. Selain itu, pemerintah juga dapat membangun sistem yang memungkinkan penyelesaian kewajiban wajib pajak selain kewajiban perpajakan, yang pembayarannya menggunakan sistem perpajakan dan kewajiban tersebut sebenarnya merupakan beban pemerintah, misalnya pembayaran beban subsidi asuransi kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah dikompensasikan dengan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Dalam hal ini, pembayaran subsidi tersebut tidak mengurangi nilai pendapatan pajak. Nilai pendapatan pajak yang dilaporkan entitas pemerintah tetap sebesar nilai bruto termasuk nilai pembayaran subsidi pemerintah kepada wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan perpajakan tidak termasuk belanja perpajakan. Pemerintah menggunakan sistem perpajakan untuk mendorong perilaku keuangan tertentu atau tidak mendorong perilaku lainnya. Misalnya pemerintah memberikan fasilitas Pembebasan PBB atas bumi dan bangunan atau Penurunan Tarif Pajak Daerah bagi Wajib Pajak Daerah. Kebijakan perpajakan tersebut dapat diklasifikasikan dalam kebijakan belanja perpajakan. Belanja perpajakan merupakan penerimaan pajak yang tidak diterima entitas pemerintah sebagai akibat penerapan fasilitas perpajakan. Belanja perpajakan adalah pendapatan yang hilang, bukan merupakan pengeluaran dan tidak menimbulkan aliran masuk atau keluar atas sumber daya, sehingga tidak menimbulkan aset, kewajiban, pendapatan, ataupun beban bagi pemerintah. 181 Perbedaan utama antara beban yang dibayar melalui sistem perpajakan dan belanja perpajakan adalah bahwa untuk beban yang dibayar melalui sistem perpajakan, nilainya tersedia bagi penerima, terlepas dari apakah mereka membayar pajak melalui sistem perpajakan atau menggunakan mekanisme lainnya. Saling hapus (offsetting) tidak diperkenankan kecuali diatur dalam aturan lain. Saling hapus (offsetting) pendapatan pajak dan beban yang dibayar melalui sistem perpajakan tidak diperkenankan. TRANSFER Entitas Pemerintah dapat, namun tidak diwajibkan mengakui hibah jasa sebagai pendapatan dan aset. Dikecualikan dari pengaturan tersebut, suatu entitas mengakui aset sehubungan dengan transfer ketika sumber daya yang ditransfer memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset. Transfer termasuk transfer antar pemerintahan, penghapusan utang, denda, hadiah dan sumbangan, hibah (barang), dan hibah (jasa). Semua jenis transfer tersebut memiliki ciri umum, yaitu terjadi transfer sumber daya dari satu entitas ke entitas lain tanpa memberikan imbalan yang kira-kira memiliki nilai yang sama untuk dipertukarkan dan bukan termasuk dalam pengertian pajak sebagaimana didefinisikan dalam kebijakan akuntansi ini. Transfer memenuhi definisi aset ketika entitas dapat mengendalikan sumber daya tersebut dan entitas diharapkan akan menerima manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa dari sumber daya tersebut. Transfer memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset ketika terdapat kemungkinan besar aliran masuk sumber daya ke entitas dan nilai wajarnya dapat diukurdengan andal. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika kreditur melaksanakan penghapusan hutang, maka terjadi penurunan nilai tercatat utang yang diakui sebelumnya. Dalam kasus ini, selain mengakui aset yang berasal dari transfer, entitas juga dapat mengurangi nilai tercatat utang. Suatu entitas dapat mengendalikan sumber 182 daya yang ditransfer baik pada saat sumber daya tersebut diterima oleh entitas atau pada saat entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan kepada entitas pentransfer. Transfer memenuhi definisi transaksi nonpertukaran karena entitas pentransfer memberikan sumber daya kepada entitas penerima transfer tanpa adanya imbalan pertukaran yang kira-kira memiliki nilai yang sama. Entitas menganalisis semua ketentuan dalam perikatan/perjanjian transfer untuk menentukan apakah terdapat kewajiban ketika entitas tersebut menerima sumber daya. Pengukuran Aset yang Ditransfer Sebagaimana disyaratkan dalam pengukuran aset, aset yang ditransfer diukur dengan nilai wajar pada tanggal perolehan. Entitas mengembangkan kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran aset sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang terkait. Sebagaimana telah diatur sebelumnya, persediaan, aset tetap atau properti investasi yang diperoleh melalui transaksi nonpertukaran awalnya dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan sesuai dengan pengaturan pada Kebijakan Akuntansi Persediaan, Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, serta Kebijakan Akuntansi Properti Investasi. Instrumen keuangan, termasuk kas, dan piutang transfer yang memenuhi definisi instrumen keuangan dan aset lainnya diukur menggunakan nilai wajar dan kebijakan akuntansi yang sesuai. Transfer Antarentitas Pemerintahan Transfer antar entitas pemerintahan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang diakui sebagai pendapatan. Transfer antar entitas pemerintahan merupakan transaksi nonpertukaran karena entitas yang menerima sumber daya berupa uang atau hak menerima uang tidak memiliki kewajiban untuk memberikan prestasi balik berupa imbalan dengan uang atau hak menerima uang yang diterimanya. 183 Pengakuan Pendapatan Transfer Antarentitas Pemerintahan Pendapatan transfer berupa kas, setara kas, atau hak menerima kas, diakui pada saat: (a) terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi; atau (b) terdapat kemungkinan besar aliran masuk sumber daya ekonomi ke entitas. Pendapatan transfer antarentitas pemerintahan diakui pada saat terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi misalnya berupa kas atau setara kas, atau bentuk lain sesuai dengan prinsip umum pengakuan aset yang berasal dari entitas pengirim transfer. Pendapatan transfer antar entitas pemerintahan juga diakui jika terdapat penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang adanya pengakuan utang dari pihak pengirim transfer. Pengukuran Pendapatan Transfer Antar entitas Pemerintahan Pendapatan transfer antar entitas pemerintahan dinilai sebesar kas atau setara kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur transfer. Nilai penerimaan kas atau setara kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas penerima transfer. Dalam hal terdapat lebih salur transfer, kelebihan penyaluran transfer dimaksud seharusnya dikembalikan kepada entitas penyalur transfer. Pada praktiknya lebih salur dapat dikompensasikan pada penyaluran berikutnya sehingga penerimaan kas yang diterima pada tahun berikutnya tersebut tidak sebesar yang telah ditetapkan. Jika terjadi demikian, pendapatan transfer dicatat sebesar transfer yang seharusnya diterima, dan kelebihan tersebut disajikan dalam kelompok kewajiban di neraca pada tanggal pelaporan. Penghapusan Utang Pemberi pinjaman kadang-kadang akan melepaskan hak untuk menagih utangnya kepada entitas pemerintah. Misalnya, pemerintah pusat menghapuskan pinjaman kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah mengakui adanya kenaikan aset bersih karena penghapusan utang yang dilakukan oleh pemerintah pusat. 184 Entitas mengakui pendapatan sehubungan dengan penghapusan utang ketika utang yang sebelumnya dicatat tersebut tidak lagi memenuhi definisi atau kriteria pengakuan kewajiban. Pendapatan yang berasal dari penghapusan utang diukur sebesar nilai tercatat dari utang yang dihapuskan. Denda Denda merupakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang diterima atau akan diterima oleh entitas pemerintah, yang ditetapkan oleh pengadilan atau penegak hukum lainnya atau instansi berwenang sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku. Denda biasanya mensyaratkan suatu pihak atau individu untuk membayar sejumlah uang tunai kepada pemerintah dan tidak membebankan kewajiban apapun kepada pemerintah yang dapat diakui sebagai kewajiban. Dengan demikian, denda diakui sebagai pendapatan ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset. Hadiah, Sumbangan, dan Hibah (Barang) Hadiah dan sumbangan merupakan transfer aset yang dilakukan secara sukarela kepada entitas pemerintah, termasuk kas atau aset keuangan lain serta jasa yang umumnya tidak terikat pada persyaratan tertentu. Hadiah dan sumbangan memenuhi dan diakui sebagai aset dan pendapatan ketika terdapat kemungkinan besar aliran masuk manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa ke entitas pemerintah dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Nilai wajar hadiah dan sumbangan didasarkan pada pengukuran hibah (barang). Hibah merupakan pengalihan aset secara sukarela dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya maupun barang atau jasa yang diberikan oleh individu atau entitas yang tidak terikat dalam suatu persyaratan/ketentuan. Hibah dalam bentuk barang merupakan aset berwujud yang ditransfer ke entitas dalam suatu transaksi nonpertukaran. 185 Hibah dalam bentuk barang diakui sebagai aset dan pendapatan, jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa akan mengalir ke entitas dan nilai wajar aset tersebut dapat diukur secara andal. Apabila tidak terdapat persyaratan penerimaan hibah, pendapatan dapat langsung diakui. Adapun jika terdapat persyaratan yang melekat pada penerimaan hibah, maka entitas mengakui kewajiban yang akan dikurangi sejalan dengan pengakuan pendapatan pada saat telah dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan. Pada saat pengakuan awal, hibah dalam bentuk barang dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan yang berasal dari harga pasar atau penilaian oleh appraisal. Hibah (Jasa) Entitas pemerintah dapat, namun tidak diwajibkan mengakui hibah jasa sebagai pendapatan dan aset. Hibah dalam bentuk jasa merupakan jasa yang disediakan oleh individu atau entitas lain kepada entitas pemerintah dalam suatu transaksi nonpertukaran. Jasa ini memenuhi definisi aset karena entitas mengendalikan sumber daya yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang mengalir ke entitas. Aset hibah yang diterima tersebut langsung dikonsumsi dan pada saat yang bersamaan transaksi dengan nilai yang kira-kira diakui untuk menggambarkan konsumsi hibah jasa tersebut. Sebagai contoh, sekolah negeri yang menerima jasa sukarelawan pengajar, dimana nilai wajar jasa dapat diukur secara andal dapat mengakui peningkatan aset dan pendapatan, serta pada saat yang sama juga mengakui penurunan aset dan beban. Selain itu, hibah jasa juga dapat digunakan dalam pembangunan suatu aset sehingga jumlah yang diakui sebagai hibah jasa tersebut akan meningkatkan nilai aset yang sedang dibangun oleh entitas. Entitas pemerintah dapat menerima hibah jasa dalam skema yang mengikat atau tidak mengikat. Sebagai ilustrasi: 186 (a) bantuan teknis (technical assistance) dari pemerintah lain atau organisasi internasional; (b) sekolah atau perguruan tinggi yang menerima bantuan tenaga pengajar sukarela; atau (c) pemerintah daerah yang menerima bantuan layanan kesehatan secara sukarela. Beberapa hibah jasa tidak memenuhi definisi aset karena entitas pemerintah tidak memiliki pengendalian yang cukup atas hibah jasa yang diterima tersebut. Dalam kondisi yang lain, entitas pemerintah mungkin memiliki pengendalian atas hibah jasa, namun tidak dapat mengukurnya secara andal, sehingga tidak memenuhi kriteria pengakuan aset. Namun demikian, entitas pemerintah dapat mengukur nilai wajar jasa tertentu, seperti jasa profesional atau jasa lainnya yang tersedia nilainya baik di pasar nasional maupun internasional. Ketika menentukan nilai wajar hibah jasa, entitas pemerintah mungkin berkesimpulan bahwa nilai jasa tersebut tidaklah material. Dikarenakan banyaknya ketidakpastian terkait dengan hibah jasa, termasuk kemampuan mengendalikan jasa dan mengukur nilai wajar hibah jasa tersebut, kebijakan akuntansi ini tidak mengharuskan pengakuan atas hibah jasa. Entitas dianjurkan untuk mengungkapkan sifat dan tipe hibah jasa yang diterima dalam periode berjalan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam mengembangkan kebijakan akuntansi terkait dengan pengelompokan hibah jasa, beberapa faktor perlu dipertimbangkan termasuk pengaruh hibah jasa tersebut pada neraca, laporan operasional serta laporan arus kas. Penerimaan di Muka atas Transfer Ketika entitas pemerintah menerima sumber daya sebelum suatu persyaratan dalam perjanjian/perikatan mengikat, sumber daya tersebut diakui sebagai aset pada saat telah memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset. Selain itu, entitas juga mengakui penerimaan di muka ketika perjanjian/perikatan yang dimuat dalam ketentuan transfer 187 belum mengikat entitas. Penerimaan di muka atas transfer secara fundamental tidak berbeda dengan penerimaan di muka lainnya, karena itu entitas mengakui adanya kewajiban sampai dengan terjadinya peristiwa sebagaimana diatur dalam perjanjiannya. Ketika peristiwa sebagaimana diatur dalam perjanjian telah dipenuhi, selanjutnya entitas mengakui pendapatan dan mengurangi nilai kewajiban. Pinjaman Lunak Pinjaman lunak merupakan pinjaman yang diterima entitas dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Bagian pinjaman yang harus dibayar beserta bunganya merupakan transaksi pertukaran dan dicatat sesuai standar terkait dengan instrumen keuangan. Entitas perlu mempertimbangkan apakah terdapat perbedaan antara harga transaksi (hasil pinjaman) dengan nilai wajar pinjaman pada saat pengakuan awal (berdasarkan standar mengenai instrumen keuangan) yang merupakan transaksi nonpertukaran sesuai dengan Kebijakan Akuntansi ini. Ketika entitas menentukan bahwa terdapat selisih antara harga transaksi (hasil pinjaman) dan nilai wajar pinjaman pada saat pengakuan awal merupakan pendapatan nonpertukaran, entitas mengakui selisih tersebut sebagai pendapatan, kecuali jika dari selisih tersebut terdapat kewajiban kini yang harus diakui oleh entitas. Pada saat entitas memenuhi kewajiban kini, nilai kewajiban tersebut dikurangi dan pendapatan diakui sejumlah pengurangan kewajiban tersebut. C. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Entitas pemerintah dipersyaratkan menyajikan pada lembar muka atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan: (a) Jumlah pendapatan dari transaksi nonpertukaran yang diakui selama periode pelaporan dengan klasifikasi utama yang memperlihatkan secara terpisah: (b) pendapatan perpajakan yang menunjukkan jumlah dan 188 klasifikasi jenis pajak; dan (c) pendapatan transfer yang menunjukkan jumlah dan jenis transfer. (d) Jumlah tagihan yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari transaksi nonpertukaran. (e) Jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan aset yang ditransfer dengan persyaratan-persyaratan yang ada. (f) Jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan pinjaman lunak sesuai dengan persyaratan yang berlaku. (g) Jumlah aset yang diakui sesuai dengan pembatasan dan sifat pembatasannya. (h) Jumlah penerimaan di muka sehubungan dengan transaksi nonpertukaran. (i) Jumlah utang yang dihapuskan. Entitas pemerintah mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk tujuan umum: (a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pengakuan pendapatan dari transaksi nonpertukaran. (b) Klasifikasi pendapatan dari transaksi nonpertukaran. (c) Klasifikasi pendapatan perpajakan. (d) Sifat dan jenis hibah yang menunjukkan klasifikasi yang terpisah dari barang yang diperoleh dari rampasan/sitaan. Entitas dianjurkan untuk mengungkapkan sifat dan tipe kelompok utama dari hibah (jasa), termasuk hibah (jasa) yang tidak diakui dalam laporan keuangan. Pengungkapan atas kelompok utama pendapatan akan membantu pengguna laporan dalam memperkirakan aliran pendapatan. Syarat dan ketentuan membatasi penggunaan aset yang berdampak pada kegiatan entitas. Pengungkapan (a) jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan persyaratan, dan (b) jumlah aset sehubungan dengan pembatasan, yang membantu pengguna untuk menilai 189 kemampuan entitas menggunakan asetnya. Entitas diwajibkan untuk mengungkapkan keberadaan penerimaan di muka sehubungan dengan transaksi nonpertukaran. Kewajiban tersebut memberi risiko bahwa entitas harus mengorbankan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa jika peristiwa kena pajak tidak terjadi, atau persyaratan transfer tidak mengikat. Pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan dalam menilai penerimaan di masa yang akan datang serta posisi aset bersih entitas. Entitas diharuskan untuk membuat pengungkapan tentang sifat dan jenis hibah yang menunjukkan klasifikasi yang terpisah dari barang yang diperoleh dari rampasan/sitaan. Arus masuk sumber daya tersebut berasal dari pihak yang memberikan, dimana entitas menghadapi risiko di masa yang akan datang, jika sumber daya tersebut dapat berubah secara signifikan. Pengungkapan tersebut membantu pengguna membuat penilaian berdasarkan informasi tentang pendapatan di masa depan dan posisi aset bersih. Apabila jasa dalam bentuk natura memenuhi definisi aset dan kriteria pengakuan sebagai aset, entitas dapat memilih untuk mengakui jasa tersebut dalam bentuk natura dan mengukurnya berdasarkan nilai wajar. Entitas didorong untuk membuat pengungkapan tentang sifat dan jenis layanan dalam bentuk barang yang diterima, apakah jasa tersebut diakui atau tidak. Pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk menilai berdasarkan informasi tentang: (a) kontribusi yang diberikan jasa tersebut terhadap pencapaian tujuan entitas selama periode pelaporan, dan (b) ketergantungan entitas pada jasa tersebut untuk mencapai tujuannya di masa depan. 190
  1. 1.Definisi
3. a.Pengaturan Bersama Pengaturan bersama adalah pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama. Pengaturan bersama memiliki karakteristik berikut ini: (a) Para pihak terikat oleh suatu pengaturan yang mengikat, dan (b) Pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian bersama kepada dua pihak atau lebih yang berada dalam pengaturan bersama. Pengaturan bersama dapat berbentuk operasi bersama atau ventura bersama.
4. b.Pengaturan yang Mengikat Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa dapat dibuktikan dengan beberapa cara. Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa dituangkan secara tertulis, dalam bentuk kontrak atau kesepakatan para pihak yang didokumentasikan. Mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan seperti otoritas legislatif atau eksekutif dapat membentuk pengaturan yang bersifat memaksa, sama dengan pengaturan kontraktual, baik secara: (a) individual oleh mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri; atau (b) bersama dengan kontrak antara para pihak.
5. c.Pengendalian Bersama Pengendalian bersama adalah persetujuan untuk berbagi pengendalian atas pengaturan bersama yang disepakati melalui pengaturan yang mengikat. Pengendalian bersama terjadi ketika keputusan atas aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. 191 Entitas pemerintah yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama menilai apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada para pihak atau sekelompok pihak. Para pihak, atau sekelompok pihak mengendalikan pengaturan bersama secara kolektif ketika para pihak harus bertindak bersama untuk mengarahkan aktivitas pengaturan bersama yang mempengaruhi manfaat secara signifikan. Aktivitas pengaturan bersama yang mempengaruhi manfaat signifikan disebut dengan aktivitas relevan. Pengendalian bersama muncul hanya ketika keputusan atas aktivitas relevan membutuhkan persetujuan dengan suara bulat dari para pihak yang mengendalikan pengaturan bersama secara kolektif. Istilah berikut digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian: Aktivitas relevan adalah aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi manfaat pengaturan bersama. Kendaraan terpisah (separate vehicle) adalah struktur keuangan yang dapat diidentifikasikan secara terpisah, mencakup entitas hukum terpisah atau entitas yang diakui oleh undang-undang, terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki subjek hukum. Operasi bersama (joint operation) adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama. Operator bersama (joint operator) adalah pihak yang memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama. Pengaturan bersama (joint arrangement) adalah pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama. Pengaturan yang mengikat (binding arrangement) adalah pengaturan yang memberikan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa kepada pihak dalam pengaturan bersama, seperti dalam bentuk kontrak. Pengaturan yang mengikat mencakup hak yang berasal dari kontrak atau hak hukum lainnya. 192 Pengendalian bersama (joint control) adalah persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan bersama melalui suatu pengaturan yang mengikat. Pengendalian bersama hanya terjadi ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Pihak dalam pengaturan bersama (party to a joint arrangement) adalah entitas yang berpartisipasi dalam pengaturan bersama, terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki pengendalian bersama atas pengaturan. Ventura bersama (joint venture) adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebu disebut venturer bersama. Venturer bersama (joint venturer) adalah pihak yang memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama. Entitas pemerintah adalah entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan.
  1. 2.Jenis Pengaturan Bersama Entitas pemerintah menentukan jenis pengaturan bersama yang melibatkannya. Pengklasifikasian pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama didasarkan pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan bersama. Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan untuk menentukan apakah pengaturan bersama merupakan operasi bersama atau ventura bersama dengan mempertimbangkan struktur dan bentuk hukum pengaturan bersama, persyaratan yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan yang mengikat atau diatur dalam mekanisme hukum atau peraturan perundang- undangan, dan jika relevan, fakta dan keadaan lain. 193 Kerangka perjanjian dapat menetapkan persyaratan umum untuk melakukan satu atau lebih aktivitas yang mengikat para pihak. Kerangka perjanjian dapat menetapkan para pihak untuk membentuk pengaturan bersama yang berbeda, berupa operasi bersama dan ventura bersama, jika para pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda ketika melakukan aktivitas yang berbeda dalam kerangka perjanjian yang sama. Sebagai akibatnya, operasi bersama dan ventura bersama dapat terbentuk secara bersamaan ketika para pihak melakukan aktivitas yang berbeda sebagai bagian dari kerangka perjanjian yang sama. Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai kembali apakah jenis pengaturan bersama yang entitas pemerintah terlibat di dalamnya telah berubah. B. PENGAKUAN
  2. 1.Operasi Bersama Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama: (a) aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dikelola bersama; (b) kewajiban, mencakup bagiannya atas setiap kewajiban yang bersama; (c) pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama; (d) bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; (e) beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama; dan (f) belanja, mencakup bagiannya atas setiap belanja yang terjadi secara bersama-sama. Entitas pemerintah yang merupakan operator bersama mencatat aset, kewajiban, pendapatan, belanja dan beban terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang relevan. Entitas pemerintah yang berpartisipasi dalam, namun tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama, juga mencatat kepentingannya sesuai dengan Kebijakan 194 Akuntansi yang relevan jika entitas pemerintah tersebut memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan operasi bersama tersebut. Entitas pemerintah yang berpartisipasi dalam suatu operasi bersama namun tidak memiliki pengendalian bersama dan tidak memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan operasi bersama, maka entitas pemerintah mencatat kepentingannya pada operasi bersama tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang relevan.
  3. 2.Ventura Bersama Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur mengenai Investasi, kecuali entitas pemerintah dikecualikan dari penerapan metode ekuitas seperti yang ditentukan dalam Kebijakan Akuntansi tersebut. Jika entitas pemerintah merupakan pihak yang berpartisipasi namun tidak memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama, maka entitas pemerintah mencatat kepentingannya dalam pengaturan bersama sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang relevan. C. PENILAIAN Penilaian mengenai adanya pengendalian bersama oleh para pihak dalam pengaturan dilakukan dengan: (a) Melakukan penilaian apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada seluruh atau sekelompok pihak untuk mengarahkan aktivitas relevan, dan (b) Melakukan penilaian apakah para pihak tersebut memiliki pengendalian bersama yang mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat. Dalam pengaturan bersama, tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan pengaturan secara sepihak. Persyaratan persetujuan dengan suara bulat berarti setiap pihak dengan pengendalian bersama dapat mencegah pihak 195 lain atau sekelompok pihak untuk mengendalikan pengaturan tersebut atau membuat keputusan sepihak tanpa persetujuannya. Pengaturan dapat merupakan pengaturan bersama walaupun tidak seluruh pihak yang terlibat memiliki pengendalian bersama. Para pihak dapat dibedakan menjadi para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama (operator bersama atau venturer bersama) dan pihak yang berpartisipasi namun tidak memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama. Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai apakah para pihak atau sekelompok pihak memiliki pengendalian bersama. Entitas pemerintah mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai apakah seluruh atau sekelompok pihak, memiliki pengendalian bersama atas suatu pengaturan. Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai kembali apakah entitas pemerintah masih memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut. D. PENGUNGKAPAN Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan pengaturan bersama sedikitnya meliputi: (a) Jenis pengaturan bersama, apakah berupa operasi bersama atau ventura bersama, dan persyaratan yang mengikat yang memodifikasi jenis pengaturan bersama jika relevan; (b) Aktivitas relevan dalam pengaturan bersama; (c) Komitmen modal/ekuitas dari venturer terkait dengan kepentingannya pada ventura bersama; dan (d) Daftar dan penjelasan hal-hal yang signifikan pada ventura bersama dan proporsi kepemilikan pada ventura bersama, antara lain mencakup hal yang dapat mempengaruhi perubahan struktur kendaraan bersama atau perubahan pengaturan yang mengikat. E. KETENTUAN TRANSISI
  4. 1.Ventura Bersama – Transisi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas 196 Ketika mengubah dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas, suatu entitas pemerintah mengakui investasinya dalam ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut. Investasi awal tersebut diukur sebesar nilai tercatat atas aset dan kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional oleh entitas pemerintah. Saldo awal investasi yang ditentukan merupakan biaya perolehan investasi pada pengakuan awal. Suatu entitas pemerintah menerapkan Kebijakan Akuntansi yang mengatur mengenai Investasi terhadap saldo awal investasi untuk menilai apakah investasi tersebut mengalami penurunan nilai dan mengakui penurunan nilai tersebut sebagai penyesuaian terhadap ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut. Jika penggabungan semua aset dan kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional menghasilkan ekuitas negatif, maka entitas pemerintah menilai apakah entitas pemerintah memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif dan, jika demikian, entitas pemerintah tersebut mengakui kewajiban terkait. Jika entitas pemerintah menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif, entitas pemerintah tidak mengakui kewajiban terkait tetapi entitas pemerintah tersebut menyajikan nilai investasi sebesar nihil. Entitas pemerintah akan mengungkapkan fakta ini dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bersama dengan selisih yang berasal dari ekuitas negatif yang belum diakui dalam investasi atas ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut dan pada saat penerapan kebijakan akuntansi ini. Suatu entitas pemerintah mengungkapkan rincian aset dan kewajiban yang telah direklasifikasi ke dalam investasi untuk semua ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut. Setelah pengakuan awal, suatu entitas pemerintah mencatat dan melaporkan investasi dalam ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur mengenai Investasi.
  5. 2.Operasi Bersama – Transisi dari Metode Ekuitas ke Akuntansi untuk Aset dan Kewajiban 197 Ketika mengubah dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset dan kewajiban sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi bersama, suatu entitas pemerintah, pada awal yang paling mendekati periode tersebut, menghentikan pengakuan investasi yang sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan mengakui bagiannya dari masing-masing aset dan kewajiban berkenaan dengan kepentingannya dalam operasi bersama. Suatu entitas pemerintah menentukan kepentingannya atas aset dan kewajiban dalam operasi bersama berdasarkan hak dan kewajibannya dalam proporsi tertentu sesuai pengaturan yang mengikat. Entitas pemerintah mengukur nilai tercatat awal aset dan kewajiban dengan memisahkannya dari nilai tercatat investasi pada periode sebelumnya berdasarkan metode ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut. Perbedaan yang timbul dari investasi yang sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan nilai neto aset dan kewajiban diakui sebagai penyesuaian ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut jika nilai neto aset dan kewajiban diakui lebih tinggi atau rendah dari investasi yang dihentikan pengakuannya. Entitas pemerintah yang melakukan perubahan dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset dan kewajiban melakukan rekonsiliasi antara investasi yang dihentikan pengakuannya dengan aset dan kewajiban yang diakui, bersama dengan selisih yang disesuaikan terhadap ekuitas pada awal periode berikutnya.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…