DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2025

Nomor: 59
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah; Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan kegiatan representasi dan pelayanan serta kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas, diberikan tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
c.bahwa penetapan kemampuan keuangan Daerah dan pemberian besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
2.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
3.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
4.Uang Representasi adalah tambahan uang harian yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I dan pejabat eselon II dengan pertimbangan untuk memberikan fleksibilitas kepada pejabat tersebut dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri.
5.Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
12.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
13.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1)Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:
1. a.di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
2. b.Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
3. c.di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
(2)Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja Pegawai ASN.
(3)Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pendapatan asli Daerah;
2. b.dana bagi hasil; dan
3. c.dana alokasi umum.
(4)Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.belanja gaji dan tunjangan Pegawai ASN; dan
2. b.tambahan penghasilan.

Pasal 3

(1)Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan data realisasi APBD tahun anggaran 2024.
(2)Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.pendapatan umum Daerah: 1.pendapatan asli Daerah Rp301.193.377.089,00 2.dana alokasi umum Rp 981.792.404.909,00 3.dana bagi hasil Rp19.152.422.000,00 jumlah pendapatan umum Daerah Rp 1.302.138.203.998,00
2. b.belanja Pegawai ASN
  1. 1.gaji pokok Rp452.463.932.694,00
  2. 2.tunjangan keluarga Rp41.086.292.899,00
  3. 3.tunjangan jabatan Rp5.654.767.292,00
  4. 4.tunjangan fungsional Rp29.590.693.580,00
  5. 5.tunjangan fungsional umum Rp7.180.353.700,00
  6. 6.tunjangan beras Rp22.566.108.210,00
  7. 7.tunjangan pajak Rp5.347.755.285,00
  8. 8.pembulatan gaji Rp6.013.584,00
  9. 9.iuran jaminan kesehatan nasional Rp33.288.295.924,00
  10. 10.iuran jaminan kecelakaan kerja Rp914.667.122,00
  11. 11.iuran jaminan kematian Rp2.744.000.440,00
  12. 12.tambahan penghasilan ASN Rp104.595.790.189,00
  13. 13.tunjangan profesi guru Rp237.628.585.539,00
  14. 14.tambahan penghasilan guru Rp2.979.148.485,00
  15. 15.insentif pemungutan pajak Daerah Rp2.609.495.721,00
  16. 16.insentif pemungutan retribusi Daerah Rp1.156.238.936,00
  17. 17.honorarium Rp11.000.000,00
  18. 18.belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN Rp2.633.797.670,00 jumlah belanja Pegawai ASN Rp952.456.937.270,00
3. c.Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran 2026
  1. 1.pendapatan umum Daerah Rp1.302.138.203.998,00
  2. 2.belanja Pegawai ASN Rp952.456.937.270,00 Kemampuan Keuangan Daerah Rp349.681.266.728,00
(2)Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kemampuan Keuangan Daerah masuk ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang memberikan:
1. a.Tunjangan Komunikasi Intensif; b.Tunjangan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
2. c.Dana Opersional Pimpinan DPRD.
(2)Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Opersioanal diberikan berdasarkan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 6

(1)Uang Representasi Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
(2)Uang Representasi Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang ditetapkan sebagai berikut:

a.Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
b.Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut:

a.Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
b.Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2025 Tanggal 22 Desember 2025 Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, ttd SRI SUHARTANTA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…