DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2025

Nomor: 60
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sistem Akuntabilitas Kinerha Instansi Pemerintah Kalurahan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kalurahan, pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui sistem yang transparan, akuntabel, terintegrasi, dan sistematis;
c.bahwa belum terdapat landasan hukum di tingkat daerah sebagai acuan standar pelayanan bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7060); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KALURAHAN .

BAB I

PENDAHULUAN Pada Bab ini disajikan penjelasan umum Pemerintah Kalurahan meliputi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut SAKIP Kalurahan adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Pemerintah Kalurahan, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Pemerintah Kalurahan.
2.Sasaran adalah hasil yang akan dicapai oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
3.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/bidang yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kinerja dengan kuantitas dan kualitas terukur.
4.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
5.Perjanjian Kinerja adalah pernyataan berupa komitmen Lurah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
6.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja terhadap target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
7.Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Kalurahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan bidang dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Pemerintah Kalurahan yang disusun secara periodik.
8.Kalurahan adalah sebutan lain dari desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
10.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
12.Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
14.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
15.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
16.Panewu adalah kepala Kapanewon.
17.Kapanewon adalah sebutan lain kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.
18.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten yang merupakan perangkat daerah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA Pada Bab ini diuraikan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun berkenaan.

Pasal 2

SAKIP Kalurahan meliputi:

a.perencanaan Kinerja;
b.pengukuran Kinerja;
c.pelaporan Kinerja; dan
d.evaluasi Kinerja.

Pasal 3

(1)Pemerintah Kalurahan menyusun dokumen perencanaan Kinerja.
(2)Penyusunan dokumen perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan.
(3)Dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.RPJM Kalurahan; dan
2. b.RKP Kalurahan.
(4)Dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a menjadi dasar penyusunan RKP Kalurahan.
(2)RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan APB Kalurahan.
(3)APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan Kinerja berupa Perjanjian Kinerja.

Pasal 5

(1)Selain mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dokumen perencanaan Kinerja juga disusun dengan mengacu pada sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
(2)Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.menurunnya jumlah kepala keluarga miskin;
2. b.menurunnya jumlah anak stunting;
3. c.meningkatnya pendapatan asli Kalurahan; dan
4. d.meningkatnya kualitas pelayanan publik Kalurahan.
(3)Untuk mendukung pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah menetapkan sasaran, indikator Kinerja sasaran dan target Kinerja sasaran berdasarkan periode RPJM Kalurahan.
(4)Sasaran, indikator Kinerja sasaran, dan target Kinerja sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(5)Format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Lurah menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(2)Perjanjian Kinerja Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Lurah dan Bupati.
(3)Bupati mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kinerja Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panewu.
(4)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sasaran;
2. b.indikator kinerja sasaran;
3. c.target kinerja sasaran; dan
4. d.pagu anggaran.
(5)Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c disusun berdasarkan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
(6)Pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun berdasarkan APB Kalurahan.

Pasal 7

(1)Perjanjian Kinerja yang telah disusun oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditandatangani oleh Lurah paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.
(2)Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu.

Pasal 8

(1)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan perubahan dalam hal terjadi:
1. a.perubahan APB Kalurahan;
2. b.perubahan target kinerja sasaran; dan/atau
3. c.pergantian Lurah.
(2)Target kinerja sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan perubahan dalam hal:
1. a.terjadi perubahan kebijakan yang mempengaruhi pencapaian sasaran; dan/atau
2. b.terjadi perubahan prioritas yang berakibat pada proses pencapaian sasaran.
(3)Perubahan target kinerja sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 9

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 10

Format Perjanjian Kinerja Lurah dan perubahan Perjanjian Kinerja Lurah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…