DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2025

Nomor: 65
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Rencana aksi Penerapan SPM igunakan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan edoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah; sumber penyelenggaraan dari PBD; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Perangkat Daerah sehingga upaya pencapaian kinerja lebih terarah, terstruktur, transparan, dan memudahkan proses pemantauan dan evaluasi, serta mengakomodasi dinamika perubahan, perlu menyusun rencana aksi daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum untuk penentuan kebutuhan pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal oleh pemerintahan daerah, diperlukan rencana aksi tentang penerapan standar pelayanan minimal di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Daftar Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
4.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7.Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Rencana aksi Penerapan SPM di Daerah tahun 2025-2029 digunakan sebagai:

a.pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; dan
b.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 3

(1)Dokumen rencana aksi Penerapan SPM di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN
2. b.BAB II : KEBIJAKAN, KONDISI PEMENUHAN SPM PELAYANAN DASAR, DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
3. c.BAB III : RENCANA AKSI PENERAPAN SPM
4. d.BAB IV : MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN SPM
5. e.BAB V : PENUTUP
(2)Rincian dokumen rencana aksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pendanaan penyelenggaraan rencana aksi Penerapan SPM bersumber dari:

a.APBD; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, ttd SRI SUHARTANTA Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2025 Tanggal 23 Desember 2025 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 65 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2029

1.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
2.Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
4.Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
5.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangkja penyediaan barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
7.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
9.Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
11.Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 1.2. Latar Belakang Kewenangan otonom yang diberikan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam konteks strategis global dengan wewenang otonom yang dimiliki, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragamannya untuk menuju ke arah kemandirian Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pemerataan dan keadilan dimaksud, salah satunya diupayakan melalui penerapan dan pemenuhan SPM. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara integral merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), secara integral telah mengatur penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah agar memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan dalam melaksanakan Pelayanan Dasar pada urusan dimaksud agar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Pada pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :
1.Pendidikan;
2.Kesehatan;
3.Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4.Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5.Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6.Sosial Prioritas Belanja Daerah juga diperintahkan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, sebagaimana amanat Pasal 298 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini dapat dimaknai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar harus benar-benar menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum melaksanakan urusan pemerintahan lainnya. Sehingga pada aspek pengelolaan keuangan, perencanaan penganggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar juga harus mendapatkan prioritas utama. Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan jelas dan tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM- nya. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis penerapan SPM. Dalam rangka mendukung percepatan penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Gunungkidul maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM agar menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan pencapaian SPM. 1.3. Landasan Hukum Dalam upaya penyusunan Rencana Aksi Daerah penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada :
1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal adalah agar menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal adalah :
1.Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
2.Menggambarkan kondisi capaian Standar pelayanan minimal yang sesuai dengan target pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3.Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
4.Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program dan kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 1.5. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan meliputi :
1.Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib
2.Identifikasi program, kegiatan dan besaran anggaran yang mendukung pencapaian SPM
3.Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar.
4.Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendudukung pencapaian SPM.
5.Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan.
6.Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemerataan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM. 1.6. Sistematika Laporan
1.Bab 1 pendahuluan Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika, Kondisi Geografi, Kondisi Demografi, Kondisi Perekonomian dan Kondisi Pembangunan Manusia.
2.Bab 3 Kebijakan, Kondisi Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar, dan Permasalahan Yang Dihadapi Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan Penerapan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar, Permasalahan yang Dihadapi.
3.Bab 3 Rencana Aksi Penerapan SPM Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM, Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Gunungkidul untuk lima tahun dan rumusan program dan kegiatan, Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian Pelayanan Dasar ke dalam Dokumen Perencanaan.
4.Bab 4 Monitoring dan Evaluasi Mencakup Monitoring dan Evaluasi serta Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar sesuai dengan SPM.
5.Bab 5 Penutup Mencakup Kesimpulan dan Saran 1.7. Kondisi Geografis Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali ditegaskan bahwa wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta disamping Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Gunungkidul secara geografis terletak pada koordinat 110o21’ – 110o50’ Bujur Timur dan 7o46’ – 8o09’ Lintang Selatan, dengan Wonosari sebagai ibu kota yang berada + 39 km disebelah tenggara Kota Yogyakarta. Gambar 1.1 Peta Administratif Kabupaten Gunungkidul Batas-batas wilayah Kabupaten Gunungkidul meliputi :

a.Sebelah Barat dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta);
b.Sebelah Utara dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo (Provinsi Jawa Tengah);
c.Sebelah Timur dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah);
d.Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia berupa perairan pesisir sejauh lebih dari 4 mil. Luas Wilayah Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah paling besar diantara Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni persentasenya mencapai 46,63% atau seluas + 1.485,36 km2. Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terbagi ke dalam 18 kapanewon, 144 kalurahan dan 1.429 padukuhan. Kecamatan Semanu merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 108,39 km2, atau sekitar 7,30% dari luas Kabupaten Gunungkidul. 1.8. Kondisi Demografis
a.Jumlah Penduduk Data penduduk merupakan salah satu komponen vital yang harus tersedia dalam data dasar di setiap tingkatan penyelenggaraan pemerintahan. Data kependudukan dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Sesuai persebaran wilayah administrasi, jumlah dan kepadatan penduduk tahun 2024 adalah sebagai berikut: Tabel 1.7.1 Luas Wilayah Administrasi, Jumlah dan Kepadatan PendudukTahun 2024 No. Kecamatan Luas (km2) Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk 1 Wonosari 75,51 91.219 1.208 2 Nglipar 64,15 33.862 528 3 Playen 105,26 62.993 598 4 Patuk 72,04 35.366 491 5 Paliyan 58,07 33.169 571 6 Panggang 99,80 30.047 301 7 Tepus 104,91 36.329 346 8 Semanu 108,39 60.654 560 9 Karangmojo 80,12 57.048 712 10 Ponjong 104,49 56.272 539 11 Rongkop 83,46 29.451 353 12 Semin 78,92 58.011 735 13 Ngawen 46,59 35.628 765 14 Gedangsari 68,14 40.283 591 15 Saptosari 87,83 40.386 460 16 Girisubo 94,57 25.412 269 17 Tanjungsari 71,63 29.412 411 18 Purwosari 71,76 21.384 298 Total 1.475,64 776.926 527 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Semester II, 2024)
b.Komposisi Penduduk 1) Penduduk Menurut Jenis Kelamin Penduduk menurut jenis kelamin, dirinci sesuai wilayah administrasi pada akhir tahun 2024 tercatat dari total jumlah penduduk sebanyak 776.926 jiwa yang terbagi menjadi laki-laki sebanyak 384.854 jiwa dan perempuan sebanyak 392.072 jiwa yang semuanya memiliki status sebagai WNI. Tabel 1.7.2 Persebaran Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 No. Kapanewon JUMLAH PENDUDUK WNI WNA WNI + WNA L P L+P L P L+P 1 Wonosari 45.144 46.075 91.219 0 0 0 91.219 2 Nglipar 16.874 16.988 33.862 0 0 0 33.862 3 Playen 31.072 31.921 62.993 0 0 0 62.993 4 Patuk 17.500 17.866 35.366 0 0 0 35.366 5 Paliyan 16.399 16.770 33.169 0 0 0 33.169 6 Panggang 14.751 15.296 30.047 0 0 0 30.047 7 Tepus 17.838 18.491 36.329 0 0 0 36.329 8 Semanu 30.124 30.530 60.654 0 0 0 60.654 9 Karangmojo 28.247 28.801 57.048 0 0 0 57.048 10 Ponjong 27.932 28.340 56.272 0 0 0 56.272 11 Rongkop 14.658 14.793 29.451 0 0 0 29.451 12 Semin 28.958 29.053 58.011 0 0 0 58.011 13 Ngawen 17.774 17.854 35.628 0 0 0 35.628 14 Gedangsari 20.152 20.131 40.283 0 0 0 40.283 15 Saptosari 20.004 20.382 40.386 0 0 0 40.386 16 Girisubo 12.499 12.913 25.412 0 0 0 25.412 17 Tanjungsari 14.462 14.950 29.412 0 0 0 29.412 18 Purwosari 10.466 10.918 21.384 0 0 0 21.384 Total 384.854 392.072 776.926 0 0 0 776.926 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Semester II, 2024) 2) Penduduk Menurut Usia Pengelompokan penduduk sesuai usia dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik usia produktif penduduk. Pada tahun 2024, data pengelompokan usia dengan interval 5 tahun sebagai berikut : Tabel 1.7.3 Penduduk Kabupaten Gunungkidul Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 No Kelompok Usia Jumlah PERSENTASE Laki-Laki Perempuan Total 1 00-04 20.328 19.255 39.583 5,09 2 05-09 24.033 22.550 46.583 6,00 3 10-14 26.368 24.553 50.921 6,55 4 15-19 27.297 25.182 52.479 6,75 5 20-24 26.990 25.655 52.645 6,78 6 25-29 27.562 25.670 53.232 6,85 7 30-34 26.553 25.401 51.954 6,69 8 35-39 23.798 22.973 46.771 6,02 9 40-44 27.816 27.120 54.936 7,07 10 45-49 26.812 26.407 53.219 6,85 11 50-54 26.636 28.134 54.770 7,05 12 55-59 26.061 28.407 54.468 7,01 13 60-64 21.891 24.482 46.373 5,97 14 65-69 18.772 21.928 40.700 5,24 15 70-74 14.998 15.759 30.757 3,96 16 75+ 18.939 28.596 47.535 6,12 TOTAL 384.274 384.854 392.072 776.926 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Semester II 2024 Berdasarkan pengelompokkan umur di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 masih berada pada periode emas secara demografi, dimana jumlah penduduk dengan kategori usia produktif (15 tahun s.d. 64 tahun) sebanyak 520.847 jiwa atau 67,04%, atau mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 521.075 jiwa atau 67.14%. 3) Penduduk Menurut Pekerjaan Pengelompokan penduduk menurut pekerjaan terdapta jenis pekerjaan yang mneyatakan status belum/tidak bekerja yaitu status mengurus rumah tangga dan status pelajar/mahasiswa sehingga penggunaan data ini khususnya berkaitan dengan kebijakan bidang ketenagakerjaan perlu dilakukan pendalaman dan analisa lebih lanjut. Berikut data penduduk menurut pekerjaan tahun 2024 sebagai berikut : Tabel 1.7.4 Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2024 No. Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. 1.Berusaha sendiri 50.394 43.297 93.691
2. 2.Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 63.944 31.101 95.045
3. 3.Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar 4.839 3.411 8.250
4. 4.Buruh/karyawan 93.485 43.435 136.920
5. 5.Pekerja bebas 27.313 2.809 30.122
6. 6.Pekerja keluarga 17.874 77.284 95.158 Jumlah 257.849 201.337 459.186 Sumber : BPS Kab.Gunungkidul, 16 Oktober 2024 Keterangan : Data akhir tahun 2024 dalam proses pengolahan data oleh BPS Jumlah penduduk terlebih yang pada saat ini berada pada era bonus demografi, dimana jumlah penduduk produktif jauh lebih besar daripada jumlah penduduk tidak produktif, pada dasarnya merupakan potensi yang sangat berharga ditinjau dari aspek tenaga kerja apabila dapat didayagunakan dengan baik dan diimbangi dengan ketrampilan. Indikator yang dipergunakan guna melihat permasalahan kependudukan berkaitan dengan ketenagakerjaan dapat didlihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta Proporsi Kerja menurut Laporan Usaha. Salah satu indikator ketenagakerjaan diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari- hari. Dengan melihat indikator TPAK akan dapat dilihat besarnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah serta dapat menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK menurut kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo sebesar 78,46 persen diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 77,00 persen dan Kabupaten Bantul sebesar 74,84 persen. Sedangkan TPAK terendah ada di Kota Yogyakarta sebesar 71,03 persen. Sementara itu, TPT tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 5,72 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 4,07 persen dan Kabupaten Bantul 3,57 persen. Sedangkan TPT terendah adalah Kabupaten Kulon Progo sebesar 2,14 persen. Kondisi ini menunjukkan semakin besar wilayah perkotaan maka semakin tinggi kompetisi untuk memasuki pasar kerja atau semakin besar gap antara penawaran dengan permintaan tenaga kerja maka menyebabkan meningkatnya pengangguran. Hal ini karena lapangan pekerjaan di perkotaan lebih banyak pada sektor formal yang membutuhkan persyaratan tertentu. Tabel 1.7.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (persen) Sumber : Data BPS, Agustus 2025 Dibandingkan Agustus 2024, peningkatan TPAK terbesar terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 0,47 persen poin, diikuti Kabupaten Gunungkidul naik sebesar 0,13 persen poin. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,11 persen poin untuk Kabupaten Kulon Progo, 0,03 persen poin untuk Kabupaten Bantul, dan 0,31 persen poin untuk Kabupaten Sleman (Lampiran 3). Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2025 di semua kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta mengalami penurunan jika dibandingkan Agustus 2024, kecuali Kabupaten Kulon Progo sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,13 persen poin. Peningkatan TPT di Kabupaten Kulon Progo pada Agustus 2025 terutama akibat penurunan penyerapan tenaga kerja pada Sektor Pertanian sebesar 2,31 persen poin dibandingkan Agustus 2024. Penurunan TPT terbesar terjadi pada Kota Yogyakarta sebesar 0,08 persen poin, diikuti Kabupaten Sleman turun sebesar 0,06 persen poin dan Kabupaten Bantul turun sebesar 0,05 persen poin. Penurunan TPT terkecil terjadi pada wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni sebesar 0,01 persen poin 4) Penduduk Menurut Kepala Keluarga Jumlah Kepala Kaluarga (KK) di Kabupaten Gunungkidul senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah KK tidak dapat sertamerta digunakan untuk mengukur jumlah rumah tangga. Hal ini tidak lepas dari kondisi sosial dan budaya, dimana dalam satu rumah tangga bisa dihuni oleh 2 KK atau lebih. Rincian Kepala Keluarga di Kabupaten Gunungkidul menurut wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 1.7.6 Jumlah Kepala Keluarga per Kapanewon No. Kecamatan Jumlah KK L P L + P 1 Wonosari 25.380 5.509 30.889 2 Nglipar 9.689 2.015 11.704 3 Playen 17.718 4.531 22.249 4 Patuk 10.046 1.955 12.001 5 Paliyan 9.489 2.134 11.623 6 Panggang 7.987 1.253 9.240 7 Tepus 10.291 1.850 12.141 8 Semanu 17.607 3.563 21.170 9 Karangmojo 15.978 3.993 19.971 10 Ponjong 16.013 3.458 19.471 11 Rongkop 9.030 1.496 10.526 12 Semin 16.820 3.754 20.574 13 Ngawen 10.258 2.371 12.629 14 Gedangsari 11.614 2.753 14.367 15 Saptosari 11.678 1.733 13.411 16 Girisubo 7.453 1.169 8.622 17 Tanjungsari 8.614 1.431 10.045 18 Purwosari 6.078 846 6.924 Total 219.623 221.743 45.814 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Semester II 2024 Tahun 2024 jumlah KK sebanyak 267.557 KK atau mengalami peningkatan sebanyak 4.806 KK bila dibandingkan dengan data tahun 2023 yang mencapai 262.751 KK. Penambahan jumlah KK ini salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran penduduk terhadap arti penting dokumen kependudukan sehingga apabila dalam satu keluarga terdapat anggota (anak) yang membentuk keluarga baru akan segera mengurus KK atau formulir C1 yang terpisah dari keluarga induk. Pemisahan anak yang telah membina rumah tangga tersebut tidak selalu diikuti dengan kepindahan anak dari rumah orang tuanya sehingga sangat dimungkinkan dalam 1 rumah tangga terdapat lebih dari 1 KK. 5) Penduduk Menurut Pendidikan Guna mendapatkan data yang lebih terperinci maka klasifikasi tingkat pendidikan terbagi atas 10 kategori, yakni 1) Tidak/belum pernah sekolah; 2) Tidak/belum tamat SD; 3) Tamat SD dan sederajat; 4) Tamat SMP dan sederajat; 5) Tamat SMA/SMK; 6) Tamat D I/II; 7) Tamat D III; 8) Diploma IV/Strata I; 9) Strata II; 10) Strata III. Adapun data penduduk menurut tingkat pendidikan pada semester dua tahun 2024, selengkapnya sebagai berikut: Tabel. 1.7.7 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024 No. Kategori Jumlah Persentase
7. 1.Tidak / belum pernah sekolah 185.163 23,83 %
8. 2.Tidak / belum tamat SD 61.491 7,91 %
9. 3.Tamat SD dan sederajat 196.627 25,31 %
10. 4.Tamat SMP dan sederajat 154.053 19,83 %
11. 5.Tamat SLTA dan sederajat 146.590 18,87 %
12. 6.Tamat D I/II 3.280 0,42 %
13. 7.Tamat D III 6.326 0,81 %
14. 8.Diploma IV/Strata I 21.985 2,83 %
15. 9.Strata II 1.327 0,17 %
16. 10.Strata III 84 0,01 % Jumlah 776.926 100 % Sumber: Dinas Pendidikan 2024 Data tersebut di atas menggunakan ukuran pendidikan yang telah ditamatkan sehingga apabila penduduk yang bersangkutan belum menyelesaikan pendidikannya maka masih tercatat pada tingkatan sebelumnya. Guna peningkatan validitas data pendidikan, perlu untuk ditingkatkan keaktifan masing-masing berbagai pihak khususnya warga masyarakat untuk melaporkan setiap perubahan elemen data sehingga data base kependudukan yang ada senantiasa valid dan up to date.
c.Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan registrasi kependudukan, jumlah penduduk akhir tahun atau semeseter 2 tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul sejumlah 776.926 jiwa, terbagi dalam 384.854 jiwa laki-laki dan 392.072 jiwa perempuan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 836 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 776.090 jiwa. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dimaksud, menunjukkan perhitungan angka pertumbuhan penduduk tahun 2024 mencapai sebesar 0,1% dibandingkan tahun 2023. 1.9. Kondisi Perekonomian
a.Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki daya dukung wilayah yang relatif luas dengan karakteristik wilayah yang khas apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut menjadi sebuah potensi serta tantangan yang dapat dijadikan sebagai modal serta dikembangkan menjadi sektor unggulan daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka beberapa potensi yang ada tidak dapat dikelola oleh pemerintah daerah karena kewenangannya beralih ke pemerintah provinsi misalnya urusan pemerintah bidang kelautan, kehutanan dan energi sumber daya mineral. Beberapa potensi yang merupakan kewenangan kabupaten saat ini dikembangkan untuk menjadi sektor unggulan. Proses pengembangan potensi daerah tersebut menjadi sektor unggulan dilakukan tanpa mengabaikan sektor utama sebagai pemberi andil terbesar perekonomian daerah (PDRB) yaitu sektor pertanian dalam arti luas.
b.Pertumbuhan Ekonomi 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian yaitu atas dasar “harga berlaku” dan “harga konstan”. PDRB atas dasar harga berlaku menyajikan seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan pada harga satu tahun dasar tertentu. PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu dan PDRB disusun melalui 2 (dua) pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Adapun nilai dan rincian PRDB (Produk Domestik Regional Bruto) ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut: Tabel 1.8.1 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2024 (dalam Milyaran Rupiah) No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertanian, kehutanan, perikanan 4.678,18 4.837,89 5.473,17 6.228,67 6.415,64 2 Pertambangan dan Galian 206,99 214,00 229,73 256,85 285,10 3 Industri Pengolahan 1.724,04 1.792,91 1.935,36 2.085,20 2.238,44 4 Pengadaan listrik dan gas 17,51 17,99 19,78 22,18 24,60 5 Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah 31,08 33,69 35,81 38,17 39,75 6 Bangunan 1.709,06 1.942,17 2.137,52 2.248,94 2.458,31 7 Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda 1.735,22 1.823,58 2.049,77 2.207,98 2.355,54 8 Transportasi dan pergudangan 865,11 942,85 1.141,02 1.297,00 1.482,47 No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 9 Penyediaan akomodasi dan makan minum 1.061,92 1.229,93 1.430,59 1.577,94 1.771,60 10 Informasi dan komunikasi 1.614,72 1.930,97 2.062,11 2.211,06 2.354,98 11 Jasa keuangan dan asuransi 437,27 472,35 545,32 620,60 671,62 12 Perumahan 721,00 742,00 792,03 845,58 889, 18 13 Jasa perusahaan 72,95 80,78 90,49 101,59 109,10 14 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 1.782,25 1.809,44 1.934,62 2.019,12 2.174,92 15 Jasa pendidikan 1.246,36 1.355,69 1.424,16 1.565,28 1.663,54 16 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 469,14 509,43 553,64 624,24 679,75 17 Jasa lainnya 563,37 694,86 893,68 1.025,92 1.090,77 PDRB atas Dasar Harga Berlaku 18.936,17 20.430,52 22.748, 83 24.976,31 26.705,33 Sumber : BPS, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2025 PDRB Kabupaten Gunungkidul atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai Rp26.705,33 milyar rupiah atau mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang mencapai sebesar Rp24.976,31 milyar rupiah. Capaian atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2024, PDRB Kabupaten Gunungkidul mencapai Rp16.506,42 milyar rupiah atau meningkat dari tahun 2023 yang mencapai sebesar Rp15.749,22 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kebangkitan kondisi perekonomian Kabupaten Gunungkidul dari dampak Pandemi Covid 19 dapat tercapai Tabel 1.8.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2020 – 2024 (dalam Milyaran Rupiah) No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertanian, kehutanan, perikanan 2.846,17 2.869,48 3.013,77 3.082,56 3.053,02 2 Pertambangan dan Galian 166,31 164,68 167,51 173,39 190,40 3 Industri Pengolahan 1.239,34 1.240,87 1.267,86 1.321,02 1.370,67 4 Pengadaan listrik dan gas 14,21 14,58 15,53 16,72 18,49 No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 5 Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah 22,15 23,69 24,48 25,53 26,46 6 Bangunan 1.191,99 1.319,94 1.400,52 1.492,02 1.616,10 7 Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda 1.264,83 1.296,37 1.360,46 1.420,28 1.487,59 8 Transportasi dan pergudangan 606,65 638,72 732,90 789,14 850,85 9 Penyediaan akomodasi dan makan minum 760,37 843.09 920,31 987,38 1.077,52 10 Informasi dan komunikasi 1.636,39 1.913,25 1.983,56 2.090,87 2.223,05 11 Jasa keuangan dan asuransi 290,35 297,10 312,82 349,73 375,11 12 Perumahan 510,39 512,74 527,59 548,16 570,64 13 Jasa perusahaan 60,99 65,93 70,55 76,46 80,71 14 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 1.146,29 1.123,96 1.152,71 1.180,71 1.256,97 15 Jasa pendidikan 957,53 1.007,73 1.017,41 1.071,69 1.125,01 16 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 358,75 374,51 390,21 414,86 440,63 17 Jasa lainnya 439,73 523,50 636,03 708,71 743,20 PDRB atas Dasar Harga Konstan 13.512,44 14.230,14 14.994,23 15.749,22 16.506,42 Sumber : BPS, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2025 PDRB Kabupaten Gunungkidul atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) 2010 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2020 dan kembali bangkit ditahun 2021 hingga tahun 2024. Secara umum, berdasarkan data ini dapat dikatakan bahwa program pembangunan cukup berhasil apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang juga senantiasa mengalami peningkatan yang cukup stabil. Adapun gambaran kecenderungan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan melihat data PDRB secara series dalam 5 tahun terakhir dapat kami sajikan dalam diagram sebagai berikut: Tabel (Grafik) 1.8.3 Produk Domestik Regional Bruto PDRB ADHB – ADHK Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 – 2024 Sumber : BPS, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2025 (diolah) Pemberi kontribusi terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 masih diberikan oleh kelompok sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (1) yakni sebesar 24,02%, dan diikuti secara berturut-turut (7 besar kontributor terbesar) pada sektor konstruksi 9,21% (2), informasi dan komunikasi 8,82% (3), perdagangan besar dan eceran 8,82% (4), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 8,14% (5), industri pengolahan 8,38% (6), dan peringkat (7) ditempati sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 6,63%. Tabel (diagram) 1.8.4 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto ADHB (%) Sumber : BPS, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2025 (diolah) 2) Tingkat Kesejahteraan Penduduk Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga program- program pembangunan berikutnya dapat lebih optimal. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS merupakan salah satu sumber informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah pada semua tingkatan pemerintahan di Indonesia ditujukan guna pencapaian tujuan nasional, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator peningkatan kesejahteraan tersebut secara riil akan terlihat dari tingkat pendapatannya. Terdapat permasalahan yang mendasar guna mendapatkan data pendapatan rumah tangga yakni kurangnya keterbukaan dan kesediaan rumah tangga untuk memberikan informasi sesungguhnya sehingga data yang diperoleh dimungkinkan bersifat semua. Salah satu pendekatan yang digunakan BPS guna mengukur tingkat kesejahteraan penduduk tersebut salah satunya dengan melakukan penelitian tingkat penghasilan rumah tangga yang dilakukan dengan pendekatan konsumsi (consumption approach). Dengan pendekatan tersebut akan diperoleh indikator kesejahteraan penduduk yang dihasilkan dari data konsumsi rumah tangga yaitu penduduk miskin, distribusi pendapatan dan pola konsumsi rumah tangga. Terdapat beberapa definisi penduduk miskin, namun secara umum penduduk miskin dapat didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (proksi dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai sejumlah nilai rupiah yang diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan makan setara dengan 2.100 kilo kalori per orang per hari sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan, dan kebutuhan non makanan yang paling esensial yang terdiri atas perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi dan aneka barang dan jasa lainnya. Sehingga penduduk miskin menurut definisi BPS merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka kebutuhan minimal. Angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun, yakni dari tahun 2016 - 2024 adalah sebagai berikut: Tabel (diagram) 1.8.5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2024 Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Grafik berdasarkan data BPS tersebut terlihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 senantiasa mengalami penurunan secara konsisten sebagai berikut: Tabel (Grafik) 1.8.6 Angka Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016- 2024 Tahun Angka Kemiskinan Progres (%) (%) Penurunan Capaian 2016 19,34 - - 2017 18,65 0,69 3,57 2018 17,12 1,53 8,20 2019 16,61 0,51 2,98 2020 17,07 -0,46 -2,77 2021 17,69 -0,62 -3,63 2022 15,86 1,83 10,34 2023 15,60 0,26 1,64 2024 15,18 0,42 2,69 Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Tahun 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 19,34%, tahun 2017 turun menjadi 18,65%, tahun 2018 turun menjadi 17,12%, tahun 2019 turun menjadi 16,61%, ditahun 2020 naik ke angka 17,07%, tahun 2021 masih terjadi kenaikan menjadi 17,69%, tahun 2022 turun menjadi 15,86%, dan tahun 2023 turun lagi menjadi 15,60%. Dari data dimaksud, anomali memang sempat terjadi pada tahun 2020 dan 2021, dimana angka kemiskinan mengalami kenaikan. Kondisi pandemi Covid-19 yang diluar kemampuan kendali mulai terjadi diawal tahun 2020 telah memaksa untuk mengubah kebijakan, strategi, dan bahkan target yang telah dicanangkan. Kondisi ini telah menyebabkan kecenderungan penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan hingga tahun
1. 2021.Namun dengan kerja keras semua pihak utamanya masyarakat, kondisi dimaksud mulai dapat diatasi sehingga pada tahun 2024 angka kemiskinan dapat ditekan kembali turun ke angka 15,18%. Penurunan angka kemiskinan terus senantiasa diupayakan, antara lain dalam bentuk kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022-2026. Tujuan yang telah ditetapkan mencakup 1). Terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (pemenuhan 3 layanan dasar : pendidikan, kesehatan, infrastruktur); 2) Terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin; serta 3). Terwujudnya keselarasan kerja, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia tim penanggulangan kemiskinan. Penjabaran lebih lanjut dari tujuan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022-2026 dikelompokkan sebagai berikut:
2. 1.Terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; Diupayakan melalui 3 (tiga) strategi yang dilaksanakan dengan 26 (dua puluh enam) program. Adapun 3 (tiga) strategi dimaksud meliputi : 1) perlindungan dan jaminan sosial; 2) optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH); dan 3) penanganan kemiskinan ekstrem, serta pengembangan infrastruktur
3. 2.Terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin; Diupayakan melalui 4 (empat) strategi dan 26 (dua puluh enam) program. Adapun keempat strategi dimaksud meliputi : 1) pemberdayaan pemuda; 2) penguatan usaha mikro dan usaha kecil; 3) pengembangan pertanian; dan 4) pengembangan pariwisata
4. 3.Tujuan ini diupayakan melalui strategi penguatan kelembagaan yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program. 1.10. Kondisi Pembangunan Manusia Alat ukur keberhasilan pembangunan wilayah pada kurun waktu tertentu diukur dengan keberhasilan kinerja ekonomi dan keberhasilan pembangunan manusia. Salah satu tantangan dalam pembangunan manusia termasuk di Kabupaten Gunungkidul adalah berkaitan dengan kualitas hidup manusia. Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 776.692 jiwa di tahun 2024. Tentu jumlah ini, secara kuantitas merupakan modal dasar yang besar bagi pembangunan Kabupaten Gunungkidul. Namun kuantitas yang besar akan menimbulkan permasalahan manakala tidak diimbangi dengan kualitas hidup yang baik. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan ukuran standar pembangunan manusia yang dapat digunakan secara internasional yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar:
5. 1.Dimensi umur panjang dan hidup sehat Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup pada saat lahir (UHH).
6. 2.Dimensi pengetahuan Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
7. 3.Standard hidup layak Standar hidup yang layak digambarkan dengan pengeluaran riil per kapita. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia. Dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga aspek harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Capaian sasaran kapasitas sumber daya manusia meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu indeks pembangunan manusia yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 1.9.1 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Pengukuran Kinerja No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2024 Tahun 2025 Kategori Target Akhir RPJMD

(2026)Target Realisasi Capaian Kinerja (%)

1.Indeks pembangunan manusia (indeks) 72,14 72,54 - 73,53 73,13 100,81 Sangat Tinggi 75,00 Dari hasil evaluasi data, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran adalah 100,81% yang masuk ketegori sangat tinggi. Dalam RPJMD target indeks pembangunan manusia tahun 2025 sebesar 72,54 - 73,53 dan melalui perubahan RKPD target tersebut tidak diubah. Pembangunan Manusia di Kabupaten Gunungkidul secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2020, angka IPM mencapai lebih dari 70 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul berada pada level pencapaian pembangunan manusia dengan status ‘tinggi. Kemajuan yang terjadi secara bertahap dibuktikan pada pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul terus mengalami peningkatan. IPM terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu: Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Konsumsi Riil Perkapita disesuaikan. Capaian dari empat komponen pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul ditunjukkan dalam grafik berikut: Tabel 1.9.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul Angka Harapan Hidup Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah Pengeluaran Riil Per Kapita yang disesuaikan (Rp) Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,12 tahun 13,56% 7,64 tahun 11.006.000,- 73,13 Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Usia Harapan Hidup Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan dengan indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Mulai tahun 2020, indikator Umur Harapan Hidup menggunakan Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020. Indikator UHH Kabupaten Gunungkidul tercatat meningkat dari 73,35 tahun pada tahun 2010 menjadi 75,12 tahun pada tahun 2025. Angka sebesar 75,12 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi. Capaian UHH Gunungkidul pada tahun 2025 adalah 75,12 tahun menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,21 tahun dibanding tahun 2024 yang mencapai 74,91. Harapan Lama Sekolah (HLS) Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Hal tersebut untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Tabel 1.9.3 Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja (%) Kategori Target Akhir RPJMD Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%) Harapan Lama Sekolah 13,01 13,56 104,23 Sangat Tinggi 13,02 104,15 Angka HLS penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 sebesar 13,56 tahun yang berarti bahwa pada tahun 2025 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,56 tahun atau hampir setara dengan lamanya masa pendidikan hingga setingkat Diploma II. Capaian 13,56 ini sudah melebihi target 13,01 tahun sebagai target RPJMD, dan bahkan melampaui target akhir RPJMD di tahun 2026 yang ditetapkan 13,02 tahun. Dibanding tahun 2024, capaian harapan lama sekolah pada tahun 2025 naik dari tahun 13,40 tahun menjadi 13,56 tahun atau meningkat 0,16 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata- rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Capaian RLS tahun 2023 menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 1.9.4 Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2025 Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja Kategori Target Akhir RPJMD Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%) Rata-rata lama sekolah (tahun) 7,73 7,64 98,84 Tinggi 7,86 98,35 Rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 7,64 tahun yang berarti rata- rata lama tahun bersekolah yang dijalani oleh penduduk Kabupaten Gunungkidul berusia 25 tahun ke atas yang sudah setara dengan lulus pada jenjang kelas 7 SMP atau putus sekolah pada kelas 8 SMP. Capaian RLS 7,64 tahun ini masih di bawah dari target yang ditetapkan di RPJMD yaitu pada 7,73 tahun, perkembangan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan perkembangan yang cukup lambat. Pengeluaran Riil Per Kapita yang disesuaikan Perkembangan nilai pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan di wilayah Gunungkidul selama periode 2010-2025 menunjukkan pola yang semakin meningkat kecuali pada tahun 2020-2021 yang menurun sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2010, nilainya hanya Rp8.093.000,00 setahun dan secara bertahap meningkat menjadi Rp11.006.000,00 pada tahun
2025.Peningkatan ini menggambarkan daya beli, kondisi ekonomi dan kualitas kesejahteraan penduduk Gunungkidul secara rata-rata yang semakin membaik. Pengeluaran per kapita disesuaikan untuk Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan nilai ini diperkirakan dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi penduduk dengan adanya kenaikan pendapatan. Pengeluaran per kapita penduduk Rp11.006.000,00 per tahun memiliki arti bahwa secara rata-rata setiap individu di Kabupaten Gunungkidul memiliki pengeluaran sebesar Rp11.006.000,00 per tahun untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagimana dimaksud pada ayat

(2)adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Pada pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

1.Pendidikan;
2.Kesehatan;
3.Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4.Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5.Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6.Sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga menegaskan pada Pasal 298 ayat (1) bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Hal ini dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar harus benar-benar menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sebelum melaksanakan urusan pemerintahan lainnya. Sehingga pada aspek penganggaran, pengalokasian dana untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar juga harus mendapatkan prioritas utama. 2.2. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar PelayananMinimal dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang- undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 disebutkan bahwa Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.
1.Bidang Pendidikan Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian, ketersediaan, keterjangkauan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Pemerintah Pusat telah menetapkan 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diantaranya adalah Urusan Pendidikan. SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 telah ditetapkan 3 (tiga) jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah Kabupaten, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyelenggaran pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan memiliki tugas di dalam pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan, serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM meliputi : Pendidikan anak usia dini; Pendidikan dasar; dan Pendidikan kesetaraan.

a.Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
b.Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
c.Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
1. 2.Bidang Kesehatan Urusan Bidang Kesehatan sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu dari 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditentukan SPMnya. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian, ketersediaan, keterjangkauan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Bidang kesehatan menjadi urusan pemerintahan yang sangat strategis mengingat bersama dengan urusan bidang pendidikan dan dan ekonomi, mempunyai peran yang sangat erat dalam membentuk indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI). Dimana kita tahu bahwa indeks pembangunan manusia yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia secara umum yang merupakan salah satu modal dasar dalam melaksanakan pembangunan wilayah. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penerapan SPM Bidang Kesehatan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten meliputi 12 jenis :
a.Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b.Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c.Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d.Pelayanan kesehatan balita;
e.Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f.Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g.Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h.Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i.Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.
1. 3.Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal SPM pekerjaan umum mencakup SPM Pekerjaan Umum daerah Provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
a.Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
b.Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.
1. 4.Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal SPM Perumahhan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
a.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota; dan
b.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar perumahan rakyat yaitu korban bencana Kabupaten/Kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
1. 5.Bidang Ketenteraman Masyarakat, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Pusat telah menetapkan 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diantaranya adalah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang StandarTeknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayana Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaen/Kota. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Berdasarkan ketentuan regulasi di atas, serta untuk melaksanakan amanat Pereturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Pusat dalam Percepatan Penerapan SPM di daerah telah menetapkan jenis SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
a.Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b.Pelayanan informasi rawan bencana;
c.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
e.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
1. 6.Bidang Sosial Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial terdiri atas :
a.Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
b.Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
c.Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
d.Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar diluar panti
e.Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal dijelaskan pada pasal 10 ayat (4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kuranya memuat :
a.Standar jumlah dan kualitad barang dan/atau jasa;
b.Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
c.Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 2.3. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM merupakan salah satu indikator kondisi pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitutional masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan SPM. Standar Pelayanan Minimal merupakan suatu ketentuan jenus dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi enam bidang yaitu :
1. 1.Bidang Pendidikan;
2. 2.Bidang Kesehatan;
3. 3.Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. 6.Bidang Sosial Pemenuhan SPM mengacu pada indikator dalam peraturan kementerian teknis masing-masing bidang yang mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima layanan dasar. 2.4. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar 2.4.1. Urusan Pendidikan Dalam melaksanakan SPM Urusan Pendidikan, secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten terdiri atas: a) pendidikan anak usia dini; b) pendidikan dasar (terdiri atas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama); dan c) pendidikan kesetaraan. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini; b) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan c) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) tata cara pemenuhan standar; dan c) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. a Standar Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi: 1) Standar Satuan Pendidikan; 2) Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik; 3) Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik; dan 4) Kualitas dan Pemerataan Layanan. Standar Satuan Pendidikan meliputi: 1) standar kompetensi lulusan; 2) standar isi; 3) standar proses; 4) standar sarana dan prasarana; 5) standar pengelolaan; 6) standar pembiayaan; dan 7) standar penilaian pendidikan. Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik dikecualikan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Kualitas Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Kesetaraan mencakup: 1) Kompetensi Literasi; dan 2) Kompetensi Numerasi. Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Kesetaraan merupakan pemerataan dalam hal kompetensi literasi dan kompetensi numerasi dan menggunakan penghitungan kesenjangan kompetensi literasi dan kompetensi numerasi berdasarkan: 1) Gender; dan 2) Status Sosial Ekonomi. Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini mencakup: 1) Angka Partisipasi Murni; 2) Angka Partisipasi Sekolah; dan 3) Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah Kuintil Terendah dengan Kuintil Tertinggi. Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Kesetaraan mencakup: 1) Angka Partisipasi Kasar; dan 2) Angka Partisipasi Sekolah. Kualitas dan Pemerataan Layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan indikator Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan Akreditasi B. Sementara Kualitas dan Pemerataan Layanan pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Kesetaraan mencakup: 1) Iklim Keamanan; dan 2) Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas. b Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pemenuhan Standar Satuan Pendidikan mencakup: 1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Sekolah Dasar; 3) Sekolah Menegah Pertama; dan 4) Satuan Pendidikan Kesetaraan. Pemenuhan Standar Satuan Pendidikan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Satuan Pendidikan Kesetaraan dipenuhi dengan kegiatan pembentukan komunitas belajar dan memastikan kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor terlibat aktif. Selain itu juga dilaksanakan dengan kegiatan penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor berupa: 1) Pelatihan; 2) Seminar; dan/atau 3) Lokakarya (workshop) Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan: 1) Pendataan warga masyarakat yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak bersekolah; dan 2) Sosialisasi mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan: 1) Pemberian Bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu; 2) Peningkatan jumlah desa yang memiliki layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) satuan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap desa; 3) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau 4) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan kegiatan pendataan masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah. Selain itu juga dilakukan dengan kegiatan: 1) Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus; 2) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tamping; dan/atau 3) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kualitas dan Pemerataan Layanan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan: 1) Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan 2) Fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Selain itu dilaksanakan dengan kegiatan: 1) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk peningkatan kualitas layanan; 2) Pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kalo dalam 1 (satu) tahun; dan/atau 3) Pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan kegiatan: 1) Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya paling sedikit 1 (satu) kalo dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan 2) Dasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Selain itu dapat pula dilaksanakan dengan kegiatan: 1) Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; 2) Pemeriksaan kondisi bangunan satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau 3) Pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat. c Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas: 1) Jenis Pendidik, merupakan Guru PAUD sedangkan Jenis Tenaga Kependidikan terdiri atas: Kepala Satuan PAUD; dan Pengawas Sekolah atau Penilik; 2) Kualitas Pendidik PAUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang:

(1)Pendidikan Anak Usia Dini;
(2)Bimbingan Konseling; atau
(3)Psikologi. b) Memiliki Sertifikat Pendidik untuk PAUD Kualitas Tenaga Kependidikan PAUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Kepala satuan PAUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1)Berasal dari Guru;
(2)Memiliki Sertifikat Pendidik;
(3)Memiliki Pengalaman Manajerial palin sedikit 2 (dua) tahun; dan
(4)Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak. b) Pengawas Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1)Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Kependidikan dari Perguruan Tinggi Terakreditasi;
(2)Berasal dari Guru;
(3)Memiliki Sertifikat Pendidik; dan
(4)Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak. c) Penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D- IV) atau Sarjana (S1). 3) Jumlah Pendidik diukur dengan kecukupan jumlah Guru ASN terhadap jumlah Rombongan Belajar pada Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan, jumlah Pengawas Sekolah atau Penilik diukur dengan rasio pengawas sekolah dan penilik terhadap jumlah satuan PAUD. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Dasar terdiri atas: 1) Jenis Pendidik pada Sekolah Dasar terdiri atas: a) Guru Kelas; b) Guru Mata Pelajaran; dan c) Guru Pembimbing Khusus bagi Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas. Sedangkan Jenis Tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar terdiri atas: a) Kepala Sekolah b) Pengawas Sekolah; dan c) Tenaga Penunjang Lain. 2) Kualitas Pendidik pada Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Memiliki Kualifikasi Akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau sarjana (S1); dan b) Memiliki Sertifikat Pendidik. Sedangkan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar sebagai berikut: a) Kepala Sekolah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1)Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
(2)Berasal dari Guru;
(3)Memiliki Sertifikat Pendidik;
(4)Memiliki Pengalaman Manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
(5)Memiliki Surat Tanda Tamat Pendididikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak. b) Pengawas Sekolah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1)Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Kependidikan dari Perguruan Tinggi Terakreditasi;
(2)Berasal dari Guru;
(3)Memiliki Sertifikat Pendidik; dan
(4)Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak. c) Tenaga Penunjang Lain dengan kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sederajat. 3) Jumlah Pendidik pada Sekolah Dasar diukur dengan: a) Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan b) Indeks Distribusi Guru. Sedangkan Jumlah Pengawas Sekolah pada Sekolah Dasar diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah sekolah dasar. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama terdiri atas: 1) Jenis Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama terdiri atas: a) Guru Mata Pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum; b) Guru Bimbingan dab Konseling; dan c) Guru Pembimbing Khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas. Sementara untuk Jenis Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama terdiri atas: a) Kepala Sekolah; b) Pengawas Sekolah; dan c) Tenaga Penunjang Lainnya. 2) Kualitas Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Kualifikasi Akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan b) Memiliki Sertifikat Pendidik. Sementara untuk Kualitas Tenaga Kependidikan sebagai berikut: a) Kepala Sekolah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1)Memiliki Kualifikasi Akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
(2)Berasal dari Guru;
(3)Memiliki Sertifikat Pendidik;
(4)Memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
(5)Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak. b) Pengawas Sekolah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1)Memiliki Kualifikasi Akademik paling rendah Magister (S2) Kependidikan dengan berbasis Sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
(2)Berasal dari Guru;
(3)Memiliki Sertifikat Pendidik; dan
(4)Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak. c) Tenaga Penunjang Lain memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sederajat. 3) Jumlah Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama diukur dengan: a) Kecukupan formasi guru ASN untuk Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan b) Indeks Distribusi Guru. Sedangkan jumlah Pengawas Sekolah diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah Sekolah Menengah Pertama. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Kesetaraan terdiri atas: 1) Jenis Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan merupakan Pamong Belajar dan/atau Tutor Pendidikan Kesetaraan. Sementara untuk Jenis Tenaga Kependidikan terdiri atas: a) Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan; b) Penilik; dan c) Tenaga Penunjang Lain. 2) Kualitas Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu. Sedangkan Kualitas Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagai berikut: a) Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1); b) Penilik Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan c) Tenaga Penunjang Lain Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sederajat. 3) Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Kesetaraan diukur dengan: a) Kecukupan Formasi Pamong Belajar ASN untuk Satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan b) Indeks Distribusi Guru. Sedangkan Jumlah Penilik Satuan Pendidikan Kesetaraan diukur dengan rasio penilik terhadap jumlah satuan pendidikan kesetaraan. Tabel 2.4.1 Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 - 2024 No Indikator Satuan Capaian No Indikator Satuan Capaian 2022 2023 2024 1 Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD % 87,75 91,18 89,97 2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 95,77 94,70 94,84 No Indikator Satuan Capaian 2022 2023 2024 3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama % 97,84 97,72 99,13 4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang  berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 48,89 30,72 26,24 Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian dari ketiga indikator SPM bidang pendidikan pada tahun 2022 dan 2024 belum dapat mencapai 100%. Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD pada tahun 2022 sebesar 87,75%, tahun 2023 sebesar 91,18% dan pada tahun 2024 sebesar 89,97%. Selanjutnya Persentase Warga Negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi Pendidikan Dasar (SD) pada tahun 2022 sebesar 95,77%, tahun 2023 sebesar 94,70% dan pada tahun 2024 sebesar 94,84%. Sementara Persentase Warga Negara usia 13–15 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalampendidikan kesetaraan pada tahun 2022 sebesar 97,84%, tahun 2023 sebesar 97,72% dan pada tahun 2024 sebesar 99,13%. Selanjutnya Selanjutnya Persentase Warga Negara usia 7 - 18 tahun yang berpartisipasi Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2022 sebesar 48,89%, tahun 2023 sebesar 30,72% dan pada tahun 2024 sebesar 26,24%. 2.4.2. Urusan Kesehatan Dalam melaksanakan SPM Urusan Kesehatan, secara teknis diatur dengan Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten terdiri atas: a) Pelayanan kesehatan ibu hamil; b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin; c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d) Pelayanan kesehatan balita; e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Dan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas: a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar mutu pelayanan yang harus dimiliki adalah sebagai berikut: 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa No Barang Jumlah Fungsi 1 Vaksin Tetanus Difteri (Td); sejumlah sasaran ibu hamil x 80% Pencegahan tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan 2 Tablet tambah darah 180 tablet x jumlah ibu hamil Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat 3 Alat deteksi resiko ibu hamil
1. a.tes kehamilan Sejumlah ibu hamil Mengetahui hamil atau tidak b.pemeriksan Hb Sejumlah ibu hamil Mengetahui anemia atau tidak c.pemeriksaan golongan darah Sejumlah ibu hamil Mengetahui golongan darah ibu hamil sebagai persiapan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi d.Pemeriksaan glukoprotein urin Sejumlah ibu hamil x 15% Mengetahui diabetes dan risiko preeklamsi dan eklamsi
2. e.Skrining triple eliminasi dengan tes cepat: ▪ Hepatitis B ▪ HIV ▪ Sifilis Sejumlah ibu hamil Deteksi dini hepatitis B, HIV, sifilis pada ibu hamil untuk tatalaksana pencegahan penularan dari ibu ke bayi No Barang Jumlah Fungsi 4 Kartu ibu/rekam medis ibu Sejumlah ibu hamil Form rekam medis bagi ibu 5 Buku KIA Sesuai Kebutuhan - Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya
  1. 6.Media KIE Sesuai kebutuhan - Informasi kesehatan KIA untuk ibu, anak dan keluarga
  2. 7.Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) Sesuai kebutuhan (umumnya gel USG ukuran 250 ml untuk 15-20 pasien) 1/15 x sasaran ibu hamil - Membantu mendeteksi gelombang suara yang bergerak - Mencegah terjadinya gesekan antara kulit dan transducer b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi: 1) Dokter/ dokter spesialis kebidanan, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Tenaga Kefarmasian 5) Tenaga Gizi c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
  3. 1.Pernyataan Standar Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
  4. 2.Pengertian Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi: a) Standar kuantitas. b) Standar kualitas.
  5. 3.Mekanisme Pelayanan 1) Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Standar kuantitas adalah Kunjungan 6 kali selama periode kehamilan dengan ketentuan: 1) Satu kali pada trimester pertama. 2) Dua kali pada trimester kedua. 3) Tiga kali pada trimester ketiga. 3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi: 1) Pengukuran berat badan. 2) Pengukuran tekanan darah. 3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA). 4) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri). 5) Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ). 6) Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi. 7) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet. 8) Tes Laboratorium. 9) Tatalaksana/penanganan kasus. 10) Temu wicara (konseling). 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa No Barang Jumlah Fungsi 1 Formulir partograf Sejumlah sasaran ibu bersalin Instrumen pemantauan persalinan 2 Kartu ibu (rekam medis) Terintegrasi dengan ibu hamil Form rekam medis bagi ibu 3 Buku KIA Terintegrasi dengan ibu hamil - Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya 4 Media KIE Sesuaikan media dan sasaran - Pesan informasi kepada ibu, anak dan keluarga b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi: 1) Dokter/ dokter spesialis kebidanan dan kandungan, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Tenaga Kefarmasian 5) Tenaga Gizi c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 1) Pernyataan Standar Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. 2) Pengertian Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi:
3. a.Persalinan normal.
4. b.Persalinan komplikasi. 3) Mekanisme Pelayanan 1) Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.
5. a.Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
6. b.Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
(1)Dokter dan bidan, atau
(2)2 orang bidan, atau
(3)Bidan dan perawat. 3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan. 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir a) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa No Barang Jumlah Fungsi 1 Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe). Sejumlah sasaran bayi baru lahir. Pencegahan infeksi hepatitis B. 2 VitaminK 1 Injeksi Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir Pencegahan perdarahan 3 Salep/tetes mata antibiotik Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir Pencegahan infeksi mata 4 Formulir Bayi Baru Lahir Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir Pencatatan hasil pemeriksaan fisik Bayi Baru Lahir b) Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi:

1.Dokter/ dokter spesialis kebidanan dan kandungan, atau
2.Bidan, atau
3.Perawat
4.Tenaga Kefarmasian
5.Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
6.Tenaga Gizi
7.Kader Kesehatan. c) Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
1.Pernyataan Standar Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0- 28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
2.Pengertian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar meliputi: 1) Standar kuantitas. 2) Standar kualitas.
3.Mekanisme Pelaksanaan 1) Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. No Barang Jumlah Fungsi 5 Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda(MTBM) Sejumlah 3 x sasaran Bayi Baru Lahir Pencatatan hasil pemeriksaan Bayi Baru Lahir dengan menggunakan Pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit 6 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Terintegrasi dengan ibu hamil - Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya 7 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Pesan kesehatan: bayi baru lahir. KIE bagi ibu dan keluarganya. 2) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan: a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari. 3) Standar kualitas: a) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:

(1)Pemotongan dan perawatan tali pusat
(2)Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
(3)Injeksi vitamin K1
(4)Pemberian salep/tetes mata antibiotic
(5)Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0) b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
(1)Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif
(2)Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM
(3)Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1
(4)Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
(5)Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi. 4) Pelayanan Kesehatan Balita a) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa No Barang Jumlah Fungsi 1 Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)atau instrumen standar lain yang berlaku Sesuai Kebutuhan Pemeriksaan perkembangan balita 2 Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) Sesuai Kebutuhan Pencatatan hasil Pelayanan 3 Buku KIA Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA Media informasi dan Pencatatan Kesehatan Ibu dan Anak sampai dengan umur 6 tahun 4 Vitamin A biru Sesuai standar 6-11 bulan Fungsi Vitamin A: Meningkatkan daya tahan tubuh (mencegah kesakitan berulang) dan mencapai perkembangan optimal, Baik Untuk Kesehatan mata, mencegah rabun senja, xeroftalmia, kerusakan kornea dan kebutaan. No Barang Jumlah Fungsi 5 Vitamin A merah 12-59 bulan Fungsi Vitamin A: Meningkatkan daya tahan tubuh (mencegah kesakitan berulang) dan mencapai perkembangan optimal, Baik Untuk Kesehatan mata, mencegah rabun senja, xeroftalmia, kerusakan kornea dan kebutaan. 6 Vaksin imunisasi dasar: BCG Polio tetes IPV (Polio suntik) DPT-HB-Hib Campak Rubela *) Untuk pemberian vaksin pada Bayi, Baduta dan Balita sesuai dengan jadwal Imunisasi pada buku KIA 12 – 59 bulan Sesuai standar Fungsi Vaksinasi imunisasi: Meningkatkan kekebalan tubuh. 7 Vaksin imunisasi Lanjutan: anak Bawah Dua Tahun (Baduta) DPT-HB-Hib, Campak Rubela *) Untuk pemberian vaksin pada Bayi, Baduta dan Balita sesuai dengan jadwal Imunisasi pada buku KIA 8 Jarum suntik dan BHP Mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan Balita. 9 Perlatan anafilaktik Pengobatan bila terjadi syok anafilaktik akibat penyuntikan 10 Formula terapi gizi buruk Pengobatan bila terjadi kasus gizi buruk pada balita. b) Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi:
1. a.Dokter
2. b.Bidan
3. c.Perawat
4. d.Tenaga Gizi Kebutuhan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu meliputi:
5. a.Guru PAUD
6. b.Kader Kesehatan c) Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 1) Pernyataan Standar Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. 2) Pengertian Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi : a) Pelayanan kesehatan balita sehat b) Pelayanan kesehatan balita sakit. 3) Mekanisme Pelayanan
  1. 1.Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
  2. 2.Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak, meliputi: a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
(1)Penimbangan minimal 8 kali setahun
(2)Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
(3)Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
(4)Pemantauan perkembangan minimal 4 kali/tahun
(5)Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun
(6)Pemberian imunisasi dasar lengkap b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:
(1)Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan)
(2)Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
(3)Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
(4)Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun
(5)Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
(6)Pemberian Imunisasi Lanjutan anak baduta. c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
(1)Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan)
(2)Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
(3)Pengukuran lingkar kepala minimal 1 kali/tahun.
(4)Pemantauan perkembangan minimal 1 kali/ tahun
(5)Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun d) Edukasi dan informasi

3.Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa No Barang Jumlah Fungsi 1 Form pencatatan/Buku Rapor Kesehatanku Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah - Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan - Media KIE 2 Form Pencatatan/Buku Pemantauan Kesehatan Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan Pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA/posyandu remaja - Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan - Media KIE 3 Kuesioner Skrining kesehatan Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar Pemeriksaan kesehatan usia pendidikan dasar 4 Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah, - Umpan balik hasil skrining/penjaringan kesehatan ke sekolah/madrasah - pencatatan dan pelaporan 5 Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah. Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas - Umpan balik hasil skrining/penjaringan kesehatan di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja Pencatatan dan pelaporan 6 Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota - Pencegahan anemia pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 1217 tahun diluar sekolah 7 Alat pemeriksaan Hb Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat - Untuk mengetahui status anemia pada remaja putri kelas 7, dilakukan pada saat penjaringan - Bila ditemukan anemia, dilakukan rujukan ke fasyankes untuk intervensi sesuai dengan tata laksana. No Barang Jumlah Fungsi 8 Media promosi kesehatan Media khusus remaja sehat - Pesan: kesehatan remaja 9 Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara. - Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit Campak, Rubela, Difteri dan Tetanus b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi: a) Dokter/ dokter gigi b) Bidan c) Perawat d) Tenaga Gizi e) Tenaga Kefarmasian f) Tenaga kesehatan masyarakat Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: a) Guru b) Kader kesehatan/ dokter kecil/ peer counselor No Kegiatan SDM Kesehatan 1) Skrining Kesehatan pemeriksaan status gizi - Guru - Tenaga pendamping di Lapas/LPKA - Tenaga pendamping/pekerja sosial di Panti/LKSA - Dokter Kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader posyandu remaja Penilaian tanda- tanda vital - Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/ perawat gigi kader Posyandu remaja Penilaian kesehatan gigi dan mulut - Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi - Guru BK, Guru UKS - Tenaga pendamping di lapas/LPKA - Tenaga pendamping/pekerja sosial di panti/LKSA - Dokter kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader Posyandu remaja Penilaian ketajaman indera - Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7 -Dokter/bidan/perawat/petugas laboratorium/tenaga gizi No Kegiatan SDM Kesehatan Penyuluhan kesehatan bagi anak usia sekolah - Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/ perawat gigi/ tenaga gizi/Promkes/Guru BK, Guru UKS - Tenaga pendamping di lapas/LPKA - Tenaga pendamping/pekerja sosial di panti/LKSA - Dokter kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader Posyandu remaja Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, dan Td sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara - SDMK: dokter, bidan, dan atau perawat c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 1) Pernyataan Standar Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran. 2) Pengertian Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi : a) Skrining kesehatan b) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan. Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah. 3) Mekanisme Pelayanan a) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. b) Skrining kesehatan Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

(1)Penilaian status gizi
(2)Penilaian tanda vital
(3)Penilaian kesehatan gigi dan mulut
(4)Penilaian ketajaman Indera
(5)Penilaian status anemia pada remaja putri kelas c) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
(1)Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
(2)Melakukan rujukan jika diperlukan
(3)Memberikan penyuluhan kesehatan d)Pemberian imunisasi pada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) meliputi: a) Pemberian imunisasi Campak Rubela untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara. b) Pemberian imunisasi DT untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara. c) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 2 SD atau usia yang setara. d) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 5 SD atau usia yang setara. 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa NO BARANG JUMLAH FUNGSI 1 Pedoman dan media KIE Minimal 5 jenis di setiap fasyankes dan UKBM dan minimal terdiri dari:
1. a.1(satu) pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular.
2. b.1 (satu) media KIE tentang penyakit menular.
3. c.1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular.
4. d.1 (satu) media KIE tentang pelayanan kesehatan catin/Pasangan Usia Subur (PUS) dan Keluarga Berencana (KB).
5. e.1 (satu) Pedoman Pelayanan kesehatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Panduan dalam melakukan skrining kesehatan sesuai standar dan sebagai media untuk memberikan edukasi tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB 2 a. Alat dalam melakukan skrining: - alat ukur berat badan; Sesuai dengan jumlah tempat pelaksanaan kegiatan skrining dan atau sesuai dengan kebutuhan Melakukan skrining kesehatan, pelayanan KB NO BARANG JUMLAH FUNGSI - alat ukur tinggi badan; - alat ukur lingkar perut; - tensimeter; - glukometer; - alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA); - alat pemeriksaan Hb; - kit opthalmolog i komunitas; - kuesioner PUMA (Deteksi Dini PPOK); - alat IVA tes terdiri dari ● spekulum cocor bebek; ● korentang/ tampon tang dalam tempat; ● pinset anatomis; ● lampu sorot;
6. b.Alat Pelayanan KB: - set pemasangan dan pencabutan AKDR; - set pemasangan dan pencabutan implan; vasektomi set.
7. c.Bahan medis habis pakai 1) dalam melakukan skrining: - tes strip gula darah, - lancet, - kapas alkohol - strip Hb dan reagen Hb untuk pemeriksaan IVA: - lidi kapas dalam wadah, - desinfektan (alkohol 70%), - larutan asam cuka (asam Sesuai jumlah sasaran Melakukan skrining kesehatan NO BARANG JUMLAH FUNGSI asetat) dengan kepekatan 35%. 3) untuk Pelayanan KB: - alat kontrasepsi (kondom, pil, suntik, alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implan) 3 Formulir pencatatan dan pelaporan/matrik laporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), E Kohort Kesehatan Usia Produktif Sesuai kebutuhan Pencatatan dan pelaporan 4 Vaksin Tetanus Difteri (Td) 1 vial x sejumlah sasaran Wanita Usia Subur (WUS) 15-39 tahun/8 x 80% status imunisasi T WUS / 8 Pencegahan Tetanus pada WUS b) Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi: a) Dokter b) Bidan c) Perawat d) Tenaga Gizi e) Tenaga kesehatan masyarakat Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan. No Kegiatan SDM Kesehatan 1 Pengukuran TB, BB, Lingkar perut dan Tekanan Darah, pemeriksaan tajam penglihatan, tajam pendengaran dan skrining Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) Perawat/Kader Kesehatan Pelaksana Posyadu/Posbindu /UKBM lainnya 2 Pemeriksaan kadar gula dalam darah Dokter/perawat/bidan/kader kesehatan Posyandu/Posbindu/UKBM lainnya No Kegiatan SDM Kesehatan 3 Pemeriksaan SADANIS dan IVA(bagi sasaran wanita usia 30-50 tahun) yang sudah kontak seksual Dokter/bidan terlatih dalam melakukan pemeriksaan SADANIS dan IVA 4 Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin Dokter/bidan/perawat/ petugas gizi 5 Pelayanan KB (bagi sasaran PUS dengan 4T ● 4T adalah usia <20 tahun, usia >35 tahun, anak >3 orang, jarak kelahiran <2 tahun Dokter/bidan terlatih ● Deteksi dini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Dokter/bidan/perawat terlatih 6 Melakukan rujukan jika diperlukan Dokter/perawat/bidan/kader kesehatan Posyandu/ Posbindu/UKBM lainnya 7 Memberikan penyuluhan kesehatan:
8. a.memberikan penyuluhan/ konseling kesehatan
9. b.memberikan penyuluhan sederhana Dokter/perawat/bidan/ tenaga gizi/kader kesehatan c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 1) Pernyataan Standar Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Pengertian Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi: a) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. b) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. c) Skrining ststus imunisasi Tetanus bagi wanita Usia Subur (WUS) usia 15- 59 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi tetanus d) Pelayanan KB 3) Mekanisme Pelayanan a) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. b) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM. c) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
10. a.Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
11. b.Skrining PPOK untuk usia ≥40 tahun.
12. c.Pengukuran tekanan darah.
13. d.Pemeriksaan gula darah untuk: - usia 40 tahun ke atas; - usia 15 tahun sampai <40 tahun dengan masalah obesitas dan/atau tekanan darah tinggi dan/atau dengan riwayat keluarga DM; - calon pengantin, jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
14. e.Pengukuran LILA (tambahan bagi calon pengantin).
15. f.Pemeriksaan Hb (tambahan bagi calon pengantin).
16. g.Pemeriksaan HIV dan Sifilis bagi calon pengantin jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
17. h.Anamnesa perilaku berisiko.
18. i.Pemeriksaan tajam penglihatan dan tajam pendengaran.
19. j.Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran perempuan usia 30-50 tahun yang sudah kontak seksual dilakukan 3 tahun sekali atau kurang dari 3 tahun bila dirasakan ataupun ditemukan keluhan dan kelainan).
20. k.Pemeriksaan skrining kesehatan jiwa.
21. l.Status imunisasi TT bagi calon pengantin.
22. m.Skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15- 39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining. Status imunisasi Tetanus adalah kegiatan skrining yang ditujukan pada WUS minimal 1 kali dalam setahun untuk menentukan status T dan memberikan imunisasi Td (bila diperlukan) kepada WUS tersebut berdasarkan hasil skrining status imunisasi T nya.
23. n.Pelayanan KB pada usia produktif adalah pelayanan KB yang dilakukan untuk PUS dengan 4T.
24. o.Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
(1)Melakukan rujukan jika diperlukan.
(2)Memberikan penyuluhan/konseling kesehatan. Keterangan:  Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.  PUS 4T adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah yang istrinya berusia antara 1549 tahun dan mempunyai kondisi 4T (usia <20 tahun, usia >35 tahun, anak >3 orang, jarak kelahiran <2 tahun). Pengukuran tekanan darah 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa No Barang Jumlah Fungsi 1 Alat pemeriksaan dini:
1. a.alat ukur berat badan
2. b.alat ukur tinggi badan
3. c.alat ukur lingkar perut dan lingkar lengan atas
4. d.tensimeter
5. e.alat pemeriksaan gula darah
6. f.alat pemeriksaan kolesterol Sesuai jumlah tempat pelaksanaan atau sesuai kebutuhan Melakukan skrining kesehatan usia lanjut Bahan medis habis pakai
7. a.Strip uji pemeriksaan: Gula darah Kolesterol
8. b.Lancet
9. c.Kapas alkohol Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) Melakukan skrining kesehatan usia lanjut 2 • Instrumen Skrining Lansia Sederhana • Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily Living (ADL) Barthel Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) Pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥60 tahun) meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif, tingkat kemandirian, nutrisi, mobilitas, gangguan pendengaran, dan penglihatan pada usia lanjut 3 Buku Kesehatan Lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya (ASIK, ekohort) Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) yang belum mendapatkan Buku Kesehatan Lansia Media informasi dan Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 tahun) 4 Media KIE Sesuai media dan sasaran Informasi kesehatan usia lanjut b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi: a) Dokter b) Bidan c) Perawat d) Tenaga Gizi e) Tenaga kesehatan masyarakat Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan. c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 1) Pernyataan Standar Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Pengertian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi : a) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. b) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular 3) Mekanisme Pelayanan a) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. b) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah. c) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
(1)Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
(2)Pengukuran tekanan darah
(3)Pemeriksaan gula darah
(4)Pemeriksaan gangguan mental
(5)Pemeriksaan gangguan kognitif
(6)Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
(7)Anamnesa perilaku berisiko d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
(1)melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai hasil pemeriksaaan asuhan terpadu lansia
(2)Melakukan rujukan jika diperlukan
(3)Memberikan penyuluhan kesehatan 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa No Barang Jumlah Fungsi 1 Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE Minimal 2 per puskesmas Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan No Barang Jumlah Fungsi edukasi sesuai standar 2 Tensimeter Sesuai kebutuhan Mengukur tekanan darah 3 Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) Sesuai kebutuhan Pencatatan dan pelaporan 4 Media promosi kesehatan Sesuai kebutuhan Peningkatan pengetahuan masyarakat b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi: a) Dokter b) Bidan c) Perawat d) Tenaga Gizi e)Tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku f)Tenaga Kefarmasian g) Tenaga Kesehatan Masyarakat No Kegiatan SDM Kesehatan 1 Pengukuran Tekanan Darah Dokter atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten atau tenaga kesehatan lain yang terlatih 2 Pelayanan non farmakologi Dokter dan/ atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan/ atau tenaga kesehatan terlatih 3 Pelayanan farmakologi Dokter 4 Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi Dokter dan/ atau tenaga gizi/ tenaga kefarmasian dan Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan terlatih c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 1) Pernyataan Standar Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Pengertian Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi: a) Pengukuran tekanan darah b) Pelayanan edukasi non farmakologi c) Pelayanan farmakologi d) Konseling kepatuhan terapi non farmakologi 3) Mekanisme Pelayanan a) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan. b) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
(1)Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
(2)Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
(3)Melakukan rujukan jika diperlukan Keterangan: Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi. 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa No Barang Jumlah Fungsi 1 a. Alat pemantau kadar gula dalam darah • Fotometer; atau • Glukometer
1. b.BMHP gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah • Reagen glukosa; atau • Strip tes gula darah • Kapas alcohol • Lancet Minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan - Sesuai jumlah sasaran Melakukan pemeriksaan gula darah 2 Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM, ASIK, Simpus Sesuai kebutuhan Pencatatan dan pelaporan 3 Pedoman dan media KIE Minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari:
2. a.1(satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP;
3. b.1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar No Barang Jumlah Fungsi
4. c.1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi: a) Dokter b) Bidan c) Perawat d) Tenaga Kefarmasian e) Tenaga kesehatan Masyarakat f) Tenaga Gizi g) Tenaga Medis(ATLM) No Kegiatan SDM Kesehatan 1 Pemeriksaan klinis Dokter 2 Pemeriksaan penunjang Teknis medis (ATLM)/Tenaga kesehatan yang berkompeten 3 Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat) Dokter/Tenaga kesehatan yang berkompeten 4 Terapi farmakologi Dokter dan tenaga kefarmasian c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 1) Pernyataan Standar Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Pengertian Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi: a) Pemeriksaan klinis; b) Pemeriksaan penunjang; c) Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat) d) Terapi non farkomologi 3) Mekanisme Pelayanan a) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan. b) Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
  1. 1.Pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes.
  2. 2.Mendapatkan pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes.
  3. 3.Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat).
  4. 4.Terapi farmakologi sesuai kondisi pasien.
  5. 5.Melakukan rujukan jika diperlukan. 10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa No Barang Jumlah Fungsi 1 Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) Minimal 1 per puskesmas Pedoman gejala klinis ODGJ (Psikotik akut dan Skizofrenia) untuk menentukan diagnosis 2 Penyediaan psikofarmaka sesuai kebutuhan pengobatan/ medikasi 3 Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau melalui aplikasi sesuai kebutuhan Instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver 4 Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan Sesuai kebutuhan Pencatatan dan pelaporan 5 Media KIE Sesuai kebutuhan Media komunikasi, informasi dan edukasi sebagai alat penyuluhan b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan Pelayanan kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dilakukan oleh :
5. a.Tenaga Medis;
6. b.Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih);
7. c.Tenaga profesional lainnya;
8. d.Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa. Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut: No Kegiatan SDM Kesehatan 1 Skrining Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa, tenaga profesional lainnya, dan tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa 2 Pemeriksaan kesehatan jiwa Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa
9. a.Wawancara Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa
10. b.Pemeriksaan status mental Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa
11. c.Diagnosis klinis Tenaga Medis dan/atau psikolog klinis 3 Edukasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa, tenaga profesional lainnya, dan tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa 4 Tata laksana Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Kesehatan jiwa c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 1) Pernyataan Standar Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Pengertian Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi: a) Pemeriksaan kesehatan jiwa; b) Edukasi c) Tata laksana 3) Mekanisme Pelayanan a) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan. b) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
(1)Pemeriksaan Status Mental
(2)Wawancara c) Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluarga caregiver. d) Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi e) Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat. 11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa No Barang Jumlah Fungsi 1 Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner) Sesuai kebutuhan Menyampaikan informasi tentang Tuberkulosis (TBC) 2 Reagen Ziehl Neelsen (ZN) TB Sesuai jumlah sasaran terduga TBC Bahan pemeriksaan terduga TBC 3 Masker bedah dan masker N95 Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC dan jumlah SDMK Pencegahan penularan TBC 4 Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil Emersi, Ether Alkohol) Sesuai kebutuhan Bahan pemeriksaan terduga TBC 5 Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering Sesuai kebutuhan Bahan pemeriksaan terduga TBC 6 Kartrid tes cepat molekuler Sesuai jumlah sasaran terduga TBC Bahan pemeriksaan terduga TBC 7 Formulir pencatatan dan pelaporan Sesuai kebutuhan Pencatatan dan Pelaporan 8 Pedoman/standar operasional prosedur Sesuai kebutuhan Panduan dalam No Barang Jumlah Fungsi melakukan penatalaksanaan sesuai standar 9 Tuberkulin Sesuai kebutuhan Bahan pemeriksaan terduga TBC b) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi: a) Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru, atau b) Perawat c) Tenaga Kefarmasian; d) Tenaga Kesehatan Masyarakat; e) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) f) Radiografer g) Kader Kesehatan Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut: NO KEGIATAN SDMK

1.Pemeriksaan klinis Perawat/dokter
2.Pemeriksaan Laboratorium (bakteriologis) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Radiografer
3.Edukasi/promosi kesehatan Tenaga kesehatan masyarakat/ bidan/perawat/dokter/tenaga kefarmasian
4.Melakukan rujukan Dokter c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 1) Pernyataan Standar Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pemerintah Kabupaten wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun. 2) Pengertian Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi: a) Pemeriksaan klinis b) Pemeriksaan penunjang c) Edukasi 3) Mekanisme Pelayanan 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan kontak erat maupun kontak serumah dengan penderita TBC yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan target (perkiraan) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. 2) Pelayanan orang terduga TBC melalui pemeriksaan orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya serta penemuan secara aktif melalui pelacakan dan pemeriksaan kontak skrining secara masal terutama pada kelompok rentan dan berisiko dan skrining pada kondisi situasi khusus. 3) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, yaitu dengan pemeriksaan gejala dan tanda. 4) Pemeriksaan penunjang terduga TBC diantaranya menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM), mikroskopis, atau radiologis sesuai pedoman atau standar operasional prosedur yang berlaku. 5) Pemeriksaan penunjang diutamakan menggunakan pemeriksaan TCM. 6) Bagi fasyankes yang belum atau tidak memiliki alat TCM, harus merujuk terduga TBC atau dahak dari terduga TBC ke fasyankes yang mempunyai alat TCM melalui transportasi spesimen sesuai dengan pengaturan jejaring laboratorium TCM oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. 7) Jika terdapat kesulitan mengakses layanan TCM, pemeriksaan terduga TBC dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan mikroskopis. 8) Pemeriksaan radiologis dapat dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan jika hasil pemeriksaan TCM negatif. 9) Biaya transportasi spesimen dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau bersumber dari anggaran lain yang sah. 10) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. 11) Melakukan rujukan jika diperlukan. 12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV). a) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa No Barang Jumlah Fungsi 1 Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner Sesuai kebutuhan Menyampaikan informasi tentang HIV /AIDS 2 Tes Cepat HIV (RDT) pertama) Sesuai kebutuhan Deteksi dini (Skrining) HIV 3 Bahan medis habis pakai - Handschoen - Alkohol swab - Plester - Lancet/jarum steril - Jarum+spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai. Sesuai kebutuhan Pengambilan darah perifer dan atau vena No Barang Jumlah Fungsi 4 - Alat tulis - Rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK Sesuai Kebutuhan Pencatatan dan Pelaporan b) Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan Kebutuhan tenaga kesehatan meliputi: a) Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin, atau b) Perawat c) Bidan d) Ahli Teknologi Laboratorium Medik e) Tenaga Kesehatan Masyarakat Kebutuhan tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: a) Pendamping b) Penjangkauan c) Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 1) Pernyataan Standar Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 2) Pengertian Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi: a) Edukasi perilaku berisiko b) Skrining Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu: a) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil. b) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC c) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS d) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa e) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual) f) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual. g) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya. h) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap. 3) Mekanisme Pelayanan
1.Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
2.Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
3.Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
4.Melakukan rujukan jika diperlukan. Tabel 2.4.2 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 - 2024 No Indikator Sat u an Capaian 2022 2023 2024 1 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar % 95,22 94,34 92,93 2 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar % 99,84 99,86 100 3 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 86,78 83,13 86,58 4 Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 88,03 88,85 88,77 5 Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 100 100 100 6 Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 41,62 85,44 44,87 7 Persentase warga negara Indonesia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 29,89 80,09 77,46 8 Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 13,29 38,44 33,69 9 Persentase penderita Diabetes Militus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 33,42 82,26 51,44 No Indikator Sat u an Capaian 2022 2023 2024 10 Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 89,43 93,73 76,15 11 Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar, % 52,12 89,22 73,90 12 Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar % 100 89,98 92,42 Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian dari indikator SPM bidang kesehatan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 belum seluruhnya dapat mencapai 100%. Terdapat kendala yang berpengaruh, diantaranya:
1.Pelayanan kesehatan pada ibu hamil belum mencapai target 100%.Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain: migrasi masuk keluar daerah, kunjungan dalam kondisi triwulan III / mau melahirkan. Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain: Pendataan ibu hamil yang masuk dan keluar wilayah dengan cara bermitra dengan Dukcapil, meningkatkan edukasi pendidikan kesehatan kepada sasaran ibu hamil dan sasaran sekunder, tersier.
2.Pelayanan kesehatan pada bayi belum mencapai target 100%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh terbatasnya operasional posyandu yang diakibatkan dari ibu bersalin yang melakukan persalinan di rumah karena luas wilayah yang terlalu luas sehingga sering terjadi persalinan di rumah atau di perjalanan menuju faskes. Ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran orang tua untuk datang dan berkumpul ke posyandu. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan bayi antara lain: Bayi diasuh pembantu / neneknya, sehingga tidak datang di posyandu. Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan bayi antara lain: Pendataan bayi yang tidak akses Poyandu dan faskes lainnya oleh bidan desa dan kader.
3.Pelayanan kesehatan pada balita belum mencapai target 100%. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan balita antara lain adanya balita yang tidak datang di posyandu dengan beberapa alasan ,antara lain tidak ada yang mengantar, balita berada di tempat berbeda. Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan balita antara lain: edukasi pendidikan Gizi dan kesehatan ; kehadiran nakes di posyandu periode tertentu.
4.Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (usia 15 - 59 tahun) belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah SDM Kesehatan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining, Sasaran skrining usia produktif masih banyak belum terskrining karena skrining yang dilakukan di jam sekolah dan jam kerja, Skrining dengan pemeriksaan IVA yang mendukung capaian pelayanan kesehatan usia produktif juga belum sesuai target karena kebanyakan Wanita Usia Subur masih merasa malu karena skrining dilakukan pada area sensitif wanita.
5.Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sesuai standart belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran penderita hipertensi berobat secara teratur setiap bulan, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa meskipun tekanan darahnya tinggi, tapi tidak ada keluhan sehingga tidak perlu kontrol. Sedangkan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan di fasyankes, konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi serta rujukan bila diperlukan. Selain itu perlu optimalisasi pencatatan dan pelaporan agar kunjungan pasien hipertensi ke fasyankes swasta dapat terlaporkan ke Puskesmas.
6.Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standart, belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran penderita Diabetes Mellitus berobat secara teratur setiap bulan. Pelayanan kesehatan diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes, mendapat pemeriksaan penunjang minimal 1 bulan sekali di fasyankes, terapi non farmakologi dan farmakologi serta rujukan bila diperlukan. Selain itu belum optimalnya pencatatan dan pelaporan dari jejaring Puskesmas, diperlukan Upaya agar semua kunjungan DM ke fasyankes swasta terlaporkan ke Puskesmas setempat.
7.Pelayanan pada ODGJ berat sesuai standart belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan belum semua ODGJ melakukan pengobatan secara teratur setiap bulan serta masih adanya ODGJ yang dipasung karena belum pahamnya masyarakat dalam penanganan pasca pasung.
8.Pelayanan kesehatan pada usia lanjut belum mencapai 100% disebabkan belum semua lansia bersedia datang ke puskesmas atau posyandu lansia untuk melakukan skrining Kesehatan.
9.Pelayanan kesehatan orang terduga TB belum mencapai 100 % karena target dari pusat terlalu tinggi, kriteria terduga TB yang ketat. 2.4.3. Urusan Pekerjaan Umum Dalam melaksanakan SPM Urusan Pekerjaan Umum, secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas: a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan b) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas: a) Mutu Pelayanan Dasar pada jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa:

(1)Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum Sehari- hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: No Indikator Sub Indikator 1 Kuantitas Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut. 2 Kualitas Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain:
1. a.Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening.
2. b.Berwarna: air minum terlihat berwana seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya.
3. c.Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air
4. d.Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak.
5. e.Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposi si (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.
(2)Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penghitungan Merupakan persentase kapasitas yang dapat terlayani penyaluran air Merupakan persentase jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten/Kota. Atau, dirumuskan sebagai berikut: (ℎ ) ∑ ℎ ℎ / " # = × 100% " " ℎ Pembilang adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. Penyebut adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten: a) Penerima Pelayanan Dasar pada jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah Rumah Tangga terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan b) Penerima Pelayanan Dasar pada jenis pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik adalah Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisli pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air. Pelaksanaan Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten a) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan. Sistem Penyediaan Air Minum dengan ketentuan komponen, indikator, target pelayanan, dan output sebagai berikut: No Komponen Indikator Target Pelayanan Output Keterangan 1 Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan. Persentase (%)rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan; Persentase (%)jumlah unit pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui sambungan langganan, hidran umum dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air Tersedianya unit pelayanan sambungan langganan dan hidran umum untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu Jika menggunakan pendekatan persentase, maka baseline data sudah diketahui berdasarkan data BPS No Komponen Indikator Target Pelayanan Output Keterangan minum untuk rumah tangga. dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. 2 Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan. Persentase (%)rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi; Persentase (%) jumlah sarana SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga. Tersedianya sarana sumur dangkal, sumur pompa, bak penampunga n air hujan, terminal air,dan bangunan penangkap mata air untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. Jika menggunakan pendekatan persentase, maka baseline data sudah diketahui berdasarkan data BPS Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sub bidang air minum daerah kabupaten dilaksanakan melalui:
(1)SPAM Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan merupakan kesatuan sistem, yaitu unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan.
(2)SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Penyelenggaraan SPAM dengan sistem bukan jaringan perpipaan. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan terdiri atas sistem sebagai berikut:
1. a.Sumur dangkal
2. b.Sumur pompa
3. c.Bak penampungan air hujan
4. d.Terminal air
5. e.Bangunan penangkap mata air. Penentuan standar unit cost/harga satuan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar melalui SPAM bukan jaringan perpipaan dapat disesuaikan dengan standar unit cost / harga satuan di masing-masing Daerah. Pembinaan Penerapan SPM Dalam pelaksanaan pembinaan, pemerintah Provinsi/kabupaten/ kota dapat dibantu oleh tenaga ahli antara lain:
6. a.Tenaga Ahli Teknik Lingkungan;
7. b.Tenaga Ahli Teknik Sipil;
8. c.Tenaga Ahli Ekonomi; dan
9. d.Tenaga Ahli Kelembagaan. Dalam pelaksanaan pembinaan penerapan SPM sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan, pedoman/ petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan SPAM yang berlaku. Evaluasi Penerapan SPM Berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan oleh penyelenggara SPAM, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan kegiatan evaluasi untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan SPAM. Evaluasi penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dijadikan dasar upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan pelayananan dasar. Evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan dasar dilaksanakan secara berkala terhadap:
10. a.Kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan Air Minum.
11. b.Kegiatan operasi dan pemeliharaan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan Air Minum
12. c.Kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia yang memuat evaluasi kelembagaan dan keuangan dan evaluasi pelayanan Air Minum. b) Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik : 1) Kuantitas Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik. 2) Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:
13. a.Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
14. b.Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten dapat dilaksanakan melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Langkah pelaksanaan pemenuhan pelayanan akses pengolahan air limbah domestik adalah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan SPALD-T 2) Menentukan area dan rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD- S dan SPALD-T; 3) Berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan SPALD-T yang telah disusun, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana SPALD-S dan SPALD-T. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan dasar Air Limbah Domestik yang diberikan kepada Warga Negara dapat diberikan melalui penyelenggaraan: 1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Komponen SPALD-S, terdiri atas:
15. a.Sub-Sistem Pengolahan Setempat Fungsi : Mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber. Mencakup skala individual dan/atau komunal.
16. b.Sub-Sistem Pengangkutan Fungsi : Memindahkan lumpur tinja dari Sub-Sistem Pengolahan Setempat ke Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Mencakup sarana pengangkutan lumpur tinja.
17. c.Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja Fungsi : Mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT melalui pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia. Mencakup IPLT. 2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Komponen SPALD-T, terdiri atas
18. a.Sub-Sistem Pelayanan Fungsi : Menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-Sistem Pengumpulan. Mencakup pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, bak kontrol, dan/atau lubang inspeksi.
19. b.Sub-Sistem Pengumpulan Fungsi : Menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari Sub-Sistem Pelayanan ke Sub-Sistem Pengolahan Terpusat.
20. c.Sub-Sistem Pengolahan Terpusat Fungsi : Mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-Sistem Pelayanan dan SubSistem Pengumpulan. Dalam hal prasarana dan sarana Sub-Sistem Pengolahan Terpusat tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT. Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan SPALD-S dengan Kualitas Pelayanan Akses Layak, Bagi Masyarakat yang Bermukim di Wilayah Pedesaan dengan Kepadatan Penduduk < 25 Jiwa per Hektar Komponen SPALD-S Kegiatan Indikator Kegiatan Target Pelayanan Output Ketentuan Teknis Sub-Sistem Pengolahan Setempat Pembangunan/Pe nyediaan Sub- Sistem Pengolahan Setempat Rumah yang memiliki tangki septik atau Rumah yang memiliki cubluk kembar Jumlah rumah yang memiliki tangki septik atau Jumlah rumah yang memiliki cubluk kembar Tersedianya tangki septik atau cubluk kembar bagi setiap rumah ● Penyediaan tangki septik sesuai SNI 2398-2017 ● Penyediaan cubluk kembar sesuai dengan NSPK Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sub bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten dapat merujuk pada standar yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang standar teknis standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Tabel 2.4.3 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 - 2024 No Indikator Satuan Capaian 2022 2023 2024
  1. 1.Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan; % 87,28 90,59 88,61
  2. 2.Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses Pengolahan air limbah Domestik; % 89,50 92,03 74,14 Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian dari seluruh indikator SPM bidang pekerjaan umum untuk seluruh indikator belum mencapai target seluruh sasaran. 2.4.4. Urusan Perumahan Rakyat Dalam melaksanakan SPM Urusan Perumahan Rakyat, secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas: a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, dengan ketentuan:
(1)Pada saat masa pasca bencana;
(2)Surat penetapan bencana dari Bupati; dan/atau
(3)Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten. b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten. Fasilitasi sebagaimana dimaksud diatas berupa:
(1)pendampingan / pembinaan;
(2)pembimbingan;
(3)penyuluhan;
(4)pelayanan informasi; dan
(5)bantuan teknis, meliputi:
1. a.pendampingan penggantian kerugian;
2. b.penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
3. c.pembangunan Rumash Susun Umum;
4. d.pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
5. e.pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah. Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas:
6. a.Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, meliputi: 1) Standar Jumlah Barang / Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rumus perhitungan capaiannya sebagai berikut: Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n Capaian SPM = x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n Pembilang, jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n. Penyebut, jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n. 2) Kualitas Barang / Jasa Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
(1)Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
(2)Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
(3)Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m2 dan luas tanah minimal 60 m2.
(4)Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1)Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
(2)Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
(3)Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m2/orang.
1. b.Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, meliputi: 1) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan. Rumus perhitungan capaiannya sebagai berikut: Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni Capaian SPM = x 100% Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Perogram Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan Pembilang, Jumlah total penerima pelayanan:
(1)Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
(2)Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)
(3)Penyediaan Rumah Layak Huni Penyebut Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas: penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1)Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
(2)Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
(3)Tidak memiliki asset bangunan lain;
(4)Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1)Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten;
(2)Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
(3)Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa. Tabel 2.4.4 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 – 2024 Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian dari indikator SPM bidang perumahan rakyat penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sudah menunjukkan angka sebesar 100%. Sedangkan untuk indikator fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada tahun 2022 sampai dengan 2023 capaiannya adalah 0% karena belum ada kegiatan relokasi akibat adanya program pemerintah daerah. 2.4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam melaksanakan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri No Indikator Satuan Capaian 2022 2023 2024 1 Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota % 100 100 100 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota % Tidak terdapa t progra m relokasi pada tahun 2022 Tidak terdapat program relokasi pada tahun 2023 100 Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

1.Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas:

a.Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pelayanan kerugian materiil. Berupa kerusakan atas barang atau asset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materiil tersebut terdiri atas: a) Rusak Ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidk lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan. b) usak Sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan. 3) Pelayanan pengobatan. Berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat. Tabel 2.4.5 Capaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Tahun 2022 - 2024 No Indikator Satuan Capaian 2022 2023 2024 1 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada % 25,926 22,222 100
1. 1.Kebencanaan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah meliputi:
a.Pelayanan Informasi Rawan Bencana, paling sedikit memuat: 1) Penyusunan kajian risiko bencana 2) Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana
b.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, paling sedikit memuat: 1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana; 2) Pembuatan rencana kontijensi; 3) Pelatihan pencegahan dan mitigasi; 4) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana; 5) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan 6) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
c.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1) Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas; 2) Respon cepat darurat bencana; 3) Aktivasi system komando penanganan darurat bencana; 4) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan 5) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah meliputi standar:
a.Prosedur operasional penanggulangan bencana;
b.Sarana prasarana penanggulangan bencana;
c.Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
d.Pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
1. 2.Kebakaran Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang paling sedikit memuat:
a.Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
b.Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
c.Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
d.Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
e.Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten meliputi:
a.Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
b.Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan da evakuasi;
c.Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
d.Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
e.Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
f.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran. Tabel 2.4.6 Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tahun 2022 - 2024 No Indikator Satuan Capaian 2022 2023 2024 1 Pelayanan informasi rawan bencana % 100 100 100 2 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 0,35 0,75 64,87 3 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 100 100 4 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100 80,91 82,72 Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat satu indikator SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2022 2023 dan 2024 yang mencapai 100%, yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Selanjutnya untuk indikator Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2022 sampai 2024 mencapai 100%. 2.4.6. Urusan Sosial Dalam melaksanakan SPM Urusan Sosial, secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas: a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial; b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial; c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial; d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:
a.tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
b.masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial dengan kriteria: a) perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun; b) tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; c) tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan d) masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota dengan kriteria: a) jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang; b) dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau c) adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Sosial mencakup:
1. 1.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. 2.standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; dan
3. 3.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan: 1) Data dan pengaduan Layanan data sebagaimana dimaksud adalah layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu. Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan,keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 2) Kedaruratan Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 3) Pemenuhan kebutuhan dasar Layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: a) permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari; b) sandang; c) alat bantu; d) perbekalan kesehatan; e) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis; f) bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat; g) fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak; h) akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; i) penelusuran keluarga; j) reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan k) rujukan. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/ kota pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa: 1) permakanan; 2) sandang; 3) tempat penampungan pengungsi; 4) penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan 5) dukungan psikososial. Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas: 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial; 2) Pekerja Sosial Profesional; 3) Penyuluh Sosial; dan 4) Relawan Sosial. Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan: 1) pengumpulan dan pengelolaan data; 2) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; 3) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan 4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Tabel 2.4.7 Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 - 2024 No Indikator Satuan Capaian 2022 2023 2024
4. 1.Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 14,16 100 50,07
5. 2.Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten % 99,89 100 100 Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian dari seluruh indikator SPM bidang sosial pada tahun 2022, 2023 dan 2024 belum dapat mencapai 100%. 2.5 Permasalahan Yang Dihadapi Sejak dibentuknya Tim Penerapan SPM, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan rapat-rapat koordinasi pendampingan Penerapan SPM dengan OPD pengampu SPM untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam penerapan SPM dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Daerah DIY terkait kebijakan dan arahan terkait Penerapan SPM di daerah. Selanjutnya dapat diketahui bahwa perangkat daerah pelaksana urusan pelayanan dasar SPM masih menemui berbagai kendala dan permasalahan sebagai berikut: 2.5.1. Urusan Pendidikan 1) Adanya siswa PAUD yang sudah berusia 7 tahun sehingga tidak masuk perhitungan capaian SPM Siswa usia 5 – 6 tahun yang menempuh pendidikan dasar anak usia dini. 2) Adanya siswa sekolah dasar yang masih berusia kurang dari 7 tahun sehingga belum masuk perhitungan capaian SPM Siswa usia 7 – 15 tahun yang menempuh pendidikan dasar. 3) Masih perlu adanya koordinasi dengan pemerintah daerah lain untuk mengetahui jumlah warga Gunungkidul yang bersekolah di luar Gunungkidul. 4) Masih perlu adanya koordinasi intensif dengan Kementerian Agama Republik Indonesia utamanya data terkait jumlah siswa yang sekolah di pondok pesantren yang mengadakan pendidikan kesetaraan. 5) Terdapat perbedaaan indikator dalam capaian di aplikasi pelaporan SPM Bangda dengan Permendikbud maupun di dalam IKK pelaporan LPPD terkait SDM pendidik. Di aplikasi bangda mempersyaratkan sarjana (S1)/DIV sedangkan di Permendikbud/LPPD disamping mempersyaratkan pendidikan sarjana (S1)/DIV juga sertifikasi. Demikian juga untuk Kepala Sekolah di aplikasi bangda hanya mempersayaratkan sarjana (S1)/DIV sedangkan di Permendikbud/LPPD mempersyaratkan pendidikan sarjana (S1)/DIV juga sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. 6) Nomenklatur Sub Kegiatan untuk pemenuhan SPM yaitu Pengelolaan Manajemen Data Pendidikan dan Penyediaan Beasiswa Untuk Anak Miskin yang ada di aplikasi pelaporan SPM belum tercantum di dalam PMDN 90 maupun Kepmen 050 padahal sasaran untuk pemenuhan SPM adalah bagi masyarakat miskin/tidak mampu. Namun untuk penyediaan beasiswa tetap dilaksanakan dengan menggabungkan pada sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik. 2.5.2. Urusan Kesehatan 1) Belum adanya kesepakatan dalam penentuan data sasaran antara pusat dan daerah, terutama penggunaan data proyeksi sasaran. Data proyeksi sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan terlalu tinggi, sehingga terdapat gap yang cukup besar dengan riil jumlah sasaran yang ada. Angka proyeksi ini menjadi data sasaran yang diinput di aplikasi SPM Kementerian Dalam Negerii pada awal tahun dan menjadi denominator pada penghitungan capaian SPM pada akhir tahun. 2) Potret penganggaran pada nomenklatur SIPD untuk 12 SPM Kesehatan belum bisa menggambarkan alokasi penganggaran yang utuh, karena mapping sub kegiatan atas dana DAK untuk logistik SPM, pada RKA dicatat/dikelompokkan sendiri (secara terpisah), yakni pada Obat, Bahan Pakai Habis dan Alat kesehatan. Sehingga dalam penghitungan alokasi penganggaran perlu memperhitungkan juga sub kegiatan yang memuat logistik untuk pelayanan SPM. 3) Masih adanya stigma negatif untuk penderita TB dan HIV, sehingga masyarakat penderita cenderung menyembunyikan statusnya dan mencari pengobatan di luar wilayah. 4) Kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat pada situasi pandemi Covid-19, mengakibatkan masyarakat cenderung enggan dan khawatir untuk berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan posyandu. 5) Belum optimalnya pengumpulan data pelaporan pelayanan dari fasyankes swasta, sehingga data pelayanan SPM yang terekap baru dari pelayanan di puskesmas, padahal masyarakat ada kemungkinan juga mengakses pelayanan di fasyankes swasta. 2.5.3. Urusan Pekerjaan Umum 1) Masih adanya data yang berpotensi overlaping yaitu penduduk yang terlayani air minum melalui Perumda Air Minum Tirta Binangun dan SPAM Perdesaan. Hal ini terjadi di wilayah yang merupakan transisi antara layanan Perumda Air Minum Tirta Binangun dan SPAM Perdesaan. 2) Layanan air minum yang di kelola melalui SPAM Perdesaan masih minim yang melakukan pengujian kualitas secara berkala, sehingga pengelolaan melalui SPAM Perdesaan belum bisa berkontribusi terhadap peningkatan target akses air minum aman. 3) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengolahan air limbah domestik yang sesuai standar SNI, sehingga SPALD yang terbangun masih belum sesuai dengan standar dan dapat mencemari lingkungan. 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan tangki septik secara berkala, sehingga menjadi permasalahan untuk mencapai target pengelolaan air limbah domestik aman. 5) Tidak tersedianya data by name by addres (BNBA) pada Pemda sehingga menyebabkan overlapping dalam pelayanan air minum dan air limbah domestik. 6) Untuk perhitungan capaian SPM indikatornya adalah jumlah jiwa yang terlayani. Perhitungan SPM di Kabupaten Gunungkidul masih bersifat asumsi yaitu data dalam satuan KK/SR dengan asumsi 1 KK mewakili 4 jiwa. 7) Tidak semua nomenklatur kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan SPM PU dapat dianggarkan karena berdasarkan pemetaan oleh daerah memang tidak diperlukan/ berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Untuk pemenuhan SPM Air Minum terdapat daerah yang pelaksanaan pemenuhannya dilaksanakan oleh BUMD/PDAM sehingga tidak memerlukan anggaran yang dialokasikan di OPD. 8) Keterbatasan anggaran daerah dalam memenuhi target RPJMN dan SDG’s, sehingga diperlukan dukungan dari APBN, Swasta/CSR maupun sumber pendanaan lainnya. 2.5.4. Urusan Perumahan Rakyat 1) Untuk penerapan SPM bidang perumahan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi masih menjadi kendala secara tusi/kelembagaan di OPD pengampu. Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana anggaran di tingkat pusat masih diampu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedangkan Kementerian pembina SPM Bidang Perumahan adalah KemenPUPR. 2) Masih belum adanya database detail yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penerapan SPM. 3) Pendataan daerah rawan bencana telah dilakukan pada tahun 2018 namun masih bersifat umum belum spesifik. 4) Selama ini telah ada Program/kegiatan Pengurangan RTLH dengan anggaran yang besar tetapi tidak secara khusus diperuntukkan bagi korban bencana atau masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. 5) Belum adanya penganggaran secara khusus untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan melalui APBD Kabupaten. 2.5.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1) Keterbatasan jumlah personil maupun PPNS menjadi salah satu kendala dalam upaya peningkatan penegakan peraturan perda 2) dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung, menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. 3) Belum ada regulasi teknis terkait besaran bantuan bagi masyarakat yang terdampak akibat penegakan Perda/Perkada. 4) Dari 144 kalurahan 1429 padukuhan rawan bencana yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul, belum semuanya terbentuk Kalurahan (Desa) Tangguh Bencana sehingga belum semua penduduk memiliki kapasitas penanggulangan bencana yang tangguh; 5) Belum tersedianya kajian pemetaan wilayah rawan kebakaran pada setiap kalurahan/ kapanewon yang menyebabkan terkendalanya pengumpulan data dan informasi terkait by name by address penduduk rawan serta kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran; 6) Belum tersedianya pos damkar beserta mobil damkar di setiap kapanewon sehingga layanan pemadaman kebakaran belum berjalan optimal; 7) Terbatasnya jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur PUSDALOPS dan damkar yang memenuhi standar kualifikasi; 8) Belum optimalnya jumlah SDM, sarana dan prasarana serta fungsi koordinatif dalam penanggulangan bencana karena kelembagaan BPBD Kabupaten Gunungkidul masih tipe B. 2.5.6. Urusan Sosial 1) Kesulitan dalam menentukan target sasaran awal karena data yang sangat dinamis sementara perkiraan dan analisis tahun lampau tidak bisa dijadikan acuan. 2) Kebutuhan dasar yang dibutuhkan masing-masing klien sasaran sangat spesifik, berbeda satu klien dengan klien lain, baik kedalaman penanganan maupun ragam kebutuhan dasar yang diberikan kepada klien. 3) Kesulitan dalam memperkirakan kebutuhan logistik secara akurat, terkait dengan ketersediaan data sasaran yang dapat berubah sewaktu-waktu dan harga satuan bahan habis pakai yang cenderung fluktuatif. 4) Rasio jumlah sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan. 5) Sarana prasarana yang belum memadai (belum memiliki shelte) 1) Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Pendidikan Dasar (Terdiri Atas Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama); Dan 3) Pendidikan Kesetaraan. Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini 1) Peningkatan partisipasi penduduk usia 5-6 tahun pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini; 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar 1) Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -12 tahun pada jenjang Sekolah Dasar (SD); 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jenjang Sekolah Dasar (SD); 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD); 4) Bantuan biaya Pendidikan untuk peserta didik miskin jenjang Sekolah Dasar (SD); 5) Peningkatan partisipasi penduduk usia 13 -15 tahun pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP); 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaranan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP); 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP); 8) Bantuan biaya Pendidikan untuk peserta didik miskin jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan 1) Peningkatan partisipasi penduduk usia 7-18 tahun pada Pendidikan kesetaraan; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Kesetaraan; 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga Pendidikan pada jenjang Pendidikan Kesetaraan. Arah Kebijakannya adalah: 1) Pemenuhan Kebutuhan pendidik dan tenaga Kependidikan. 2) Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Kependidikan. 3) Pendataan anak sekolah pada semua jenjang pendidikan. 4) Penerimaan bantuan siswa miskin sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. 3.1.2. Bidang Kesehatan Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten terdiri atas: 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil; 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4) Pelayanan kesehatan balita; 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya kesehatan Perorangan (UKP) di Fasyankes dengan melakukan akreditasi Puskesmas; 2) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin; 3) Meningkatkan upaya penurunan kematian ibu dan bayi serta penurunan stunting melalui peningkatan kualitas KIA; 4) Meningkatkan pembangunan Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu Persalinan 24 jam serta meningkatkan Polindes menjadi Poskesdes; 5) Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu; 6) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan , serta kualitas obat dan alat kesehatan; 7) Meningkatkan Pelayanan Laboratorium Kesehatan; 8) Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu) sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat; 9) Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga aktif dan desa sehat; 10) Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi, LSM serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan; 11) Meningkatkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan melalui prinsip-prinsip Asuransi; 12) Meningkatkan advokasi ke sektor swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan; 13) Meningkatkan kemandirian masyarakat dan Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak; 14) Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat; 15) Meningkatkan Deteksi dini faktor resiko; 16) Meningkatkan Penanganan Kasus; 17) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan PPK-BLUD; 18) Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan; 19) Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen SDG’S. Arah Kebijakannya adalah: 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang merata terjangkau dan bermutu dengan mengutamakan pada upaya promotif – preventif; 2) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemitraan; 3) Pengembangan pembiayaan kesehatan; 4) Penanggulangan keadaan darurat, surveilans dan monitoring; 5) Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular & Tidak Menular; 6) Penguatan manajemen kesehatan. 3.1.3. Bidang Pekerjaan Umum Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas: 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan 2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, terdapat 2 (dua) cara, yaitu:Sistem Pengalolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 1) Pendataan untuk pemenuhan kebutuhan air minum Di Kabupaten Gunungkidul; 2) Peningkatan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kabupaten Gunungkidul; 3) Pemenuhan pemenuhan kebutuhan air minum melalui BUMD penyelenggaran SPAM; 4) Peningkatan kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah lain; 5) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksnaan pembangunan SPAM; 6) Melaksanakan pelayanan sistem penyediaan air minum sesuai dengan jangkauan pelayanan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup. Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik 1) Pendataan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Gunungkidul; 2) Peningkatan Jumlah dan kapasitas SPALD; 3) Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik (IPLT) 4) Peningkatan Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat belum akses sanitasi aman dan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah; 5) Peningkatan Pelayanan Penyediaan Prasarana dan / atau Jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman; 6) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana SPALD; 7) Melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sesuai dengan jangkauan pelayanan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup. Arah Kebijakannya adalah: 1) Melaksanakan peningkatan pembangunan sarana air bersih sanitasi secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas. 2) Melaksanakan pelayanan air minum dan limbah sesuai dengan jangkauan pelayanan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup. 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik yang layak. 3.1.4. Bidang Perumahan Rakyat Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas: 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten; 2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten. Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten 1) Koordinasi multi stakeholder terkait pendataan, penghitungan, dan rencana pemenuhan serta pelaksanaan termasuk serah terima dan penanganan bagi korban bencana yang memerlukan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten (BPBD, Kesra, Pemerintah Kalurahan dan Kapanewon, Pemerintah Provinsi, swasta, dan masyarakat); 2) Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah; 3) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana program Pemerintah Daerah; 4) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana program Pemerintah Daerah. Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten 1) Koordinasi multi stakeholder terkait pendataan, penghitungan, dan rencana pemenuhan serta pelaksanaan termasuk distribusi dan serah terima dan penanganan bagi korban bencana yang memerlukan fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah (BPBD, Kesra, Pemerintah Kalurahan dan Kapanewon, Pemerintah Provinsi, swasta, dan masyarakat); 2) Pendataan penyediaan rumah yang layak huni bagi korban bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah. Arah Kebijakannya adalah: 1) Penganggaran untuk penyusunan dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten atau Kota di tahun 2023; 2) Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang menggunakan anggaran dari Program/Kegiatan Pengurangan RTLH diusulkan untuk dapat diakomodir sebagai perhitungan capaian kinerja penerapan SPM bidang perumahan. 3.1.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jenis pelayanan dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas: 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; 2) Pelayanan informasi rawan bencana; 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 4) Pelayanan pencegahan dan evakuasi korban bencana; 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1) Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan. 2) Pendataan by name by address dalam radius 0-50 m warga negara yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada. 3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat. 4) Peningkatan mitigasi daerah rawan bencana. 5) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan. 6) Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat. Arah Kebijakannya adalah: 1) Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebarluasan informasi kebencanaan. 2) Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah. 3) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. 3.1.6. Bidang Sosial Jenis pelayanan dasar pada SPM Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas: 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten. Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 1) Melaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial tingkat kabupaten tingkat provinsi dan atau kementerian. 2) Melaksanakan layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti. 3) Melaksankaan layanan kedaruratan bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti. 4) Penyediaan permakanan dan sandang bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti. 5) Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti. 6) Penyediaan perbekalan kesehatan bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti. 7) Memberikan Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti. 8) Memberikan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. 9) Melaksanakan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti. 10) Melaksanakan fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti. 11) Melaksanaan pelayanan penelusuran keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti. 12) Melaksanaan pelayanan reunifikasi keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti. 13) Melaksanakan pelayanan rujukan bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti. 14) Memperkuat basis data penyandang disabilitas terlantar melalui pendataan. Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 1) Melaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial tingkat kabupaten tingkat provinsi dan atau kementerian. 2) Melaksanakan layanan data dan pengaduan bagi anak terlantar di luar panti. 3) Melaksankaan layanan kedaruratan bagi anak terlantar di luar panti. 4) Penyediaan permakanan dan sandang bagi anak terlantar di luar panti. 5) Penyediaan alat bantu bagi anak terlantar di luar panti. 6) Penyediaan perbekalan kesehatan bagi anak terlantar di luar panti. 7) Memberikan Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial bagi anak terlantar di luar panti. 8) Memberikan bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar. 9) Melaksanakan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak bagi anak terlantar di luar panti. 10) Melaksanakan fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi anak terlantar di luar panti. 11) Melaksanaan pelayanan penelusuran keluarga bagi anak terlantar di luar panti. 12) Melaksanaan pelayanan reunifikasi keluarga bagi anak terlantar di luar panti. 13) Melaksanakan pelayanan rujukan bagi anak terlantar di luar panti. 14) Memperkuat basis data anak terlantar melalui pendataan. Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 1) Melaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial tingkat kabupaten tingkat provinsi dan atau kementerian. 2) Melaksanakan layanan data dan pengaduan bagi lanjut usia terlantar di luar panti. 3) Melaksankaan layanan kedaruratan bagi lanjut usia terlantar di luar panti. 4) Penyediaan permakanan dan sandang bagi lanjut usia terlantar di luar panti. 5) Penyediaan alat bantu bagi lanjut usia terlantar di luar panti. 6) Penyediaan perbekalan kesehatan bagi lanjut usia terlantar di luar panti. 7) Memberikan Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial bagi lanjut usia terlantar di luar panti. 8) Memberikan bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar. 9) Melaksanakan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak bagi lanjut usia terlantar di luar panti. 10) Melaksanakan fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi lanjut usia terlantar di luar panti. 11) Melaksanaan pelayanan penelusuran keluarga bagi lanjut usia terlantar di luar panti. 12) Melaksanaan pelayanan reunifikasi keluarga bagi lanjut usia terlantar di luar panti. 13) Melaksanakan pelayanan rujukan bagi lanjut usia terlantar di luar panti. 14) Memperkuat basis data lanjut usia terlantar melalui pendataan. Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 1) Melaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial tingkat kabupaten tingkat provinsi dan atau kementerian. 2) Melaksanakan layanan data dan pengaduan bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. 3) Melaksankaan layanan kedaruratan bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. 4) Penyediaan permakanan dan sandang bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. 5) Penyediaan alat bantu bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. 6) Penyediaan perbekalan kesehatan bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. 7) Memberikan Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. 8) Memberikan Bimbingan Sosial kepada keluarga tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. 9) Melaksanakan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. 10) Melaksanakan fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. 11) Melaksanaan pelayanan penelusuran keluarga bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. 12) Melaksanaan pelayanan reunifikasi keluarga bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. 13) Melaksanakan pelayanan rujukan bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. 14) Memperkuat basis data tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis melalui pendataan. Strategi dan Kebijakan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten 1) Penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana berupa permakanan dan sandang. 2) Pelaksanaan pelayanan penampungan pengungsi. 3) Pemberian layanan dukungan psikososial. 4) Memberikan penanganan khusus bagi kelompok rentan. 5) Melaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana. Arah Kebijakannya adalah: 1) Peningkatan upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. 2) Peningkatan upaya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas terlantar, keluarga anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. 3) Memperkuat basis data sebagai dasar pelaksanaan fungsi social 4) Memperkuat potensi sumber kesejahteraan sosial. 5) Meningkatkan kerjasama multisektor dan multistakeholder dalam rangka memberikan pelayanan yang komprehensif. 3.2 Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM Tabel 3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten gunungkidul 2025 – 2029 Kabupaten Gunungkidul No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi Sumbe r Pendanaan Instan si Pelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi Sumbe r Pendanaan Instan si Pelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi Sumbe r Pendanaan Instan si Pelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi Sumbe r Pendanaan Instan si Pelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi Sumbe r Pendanaan Instan si Pelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 Pendidikan Anak Usia Dini 45.25 6 25.315 25.268.041.553 30.000.000.000 APBD&APBN DINASPENDIDIKAN 2.650 2.650 1.114.000.00 0 APBD&APBN DINASPENDIDIKAN 2.700 2.700 1.150.000.000 APBD /APBN DINASPENDIDIKAN 2.750 2.750 770.000.00 0 APBD /APBN DINASPENDIDIKAN 2.800 2.800 1.170.000.000 APBD /APBN DINASPENDIDIKAN 1 Angka partisipasi sekolah % 89.98 89.98 91.52 514.000.000 93.06 550.000.00 0 94.60 570.000.00 0 96.14 570.000.00 0 2 Peningkatan proporsi jumlahsatuan PAUD yangmendapatkan minimalakreditasi B % 88.13 88.13 89.31 500.000.000 93.32 500.000.00 0 98.66 100.000.00 0 100.00 500.000.00 0 3 Proporsi guru PAUD dengankualifikasi Sarjana(S1)/Diploma empat (D-IV) % 93.76 93.76 95.71 100.000.000 96.21 100.000.00 0 9671 100.000.00 0 97.21 100.000.00 0 2 Pendidikan Dasar 210.7 40 190.525 777.207.049.060 APBD&APBN DINASPENDIDIKAN 22.62 7 22.627 9.800.000.00 0 APBD&APBN DINASPENDIDIKAN 22.75 0 22.750,00 10.400.000.000 APBD&APBN DINASPENDIDIKAN 10.800.000.000 11.500.000.000 SD 140.4 41 132.524 530.677.309.073 14.87 7 14.877 7.000.000.00 0 APBD&APBN DINASPENDIDIKAN 14.95 0 14.950 7.400.000.000 15.00 0 15.000 7.800.000.000 APBD /APBN DINASPENDIDIKAN 15.10 0 15.100 8.400.000.000 APBD /APBN DINASPENDIDIKAN 1 Angka partisipasi sekolah % 94.84 94.84 95.34 3.100.000.00 0 96.09 3.300.000.000 97.34 3.500.000.000 98.84 3.800.000.000 2 Kemampuan literasi Nilai 66.82 66.82 69.32 3.100.000.00 0 71.82 3.300.000.000 74.32 3.500.000.000 76.82 3.800.000.000 3 Kemampuan numerasi Nilai 55.71 55.71 58.61 350.000.000 61.51 350.000.00 0 64.41 350.000.00 0 67.31 350.000.00 0 4 Indeks iklim keamanan Nilai 76.64 76.64 77.54 250.000.000 78.44 250.000.00 0 79.34 250.000.00 0 80.24 250.000.00 0 5 Indeks iklim kebhinekaan Nilai 74.26 74.26 75.26 100.000.000 76.26 100.000.00 0 77.26 100.000.00 0 78.26 100.000.00 0 6 Indeks iklim inklusivitas Nilai 58.44 58.44 60.94 100.000.000 63.44 100.000.00 0 65.94 100.000.00 0 68.44 100.000.00 0 SMP 70.29 9 58.001 246.529.739.987 APBD&APBN DINASPENDIDIKAN 7.750 7.750 2.800.000.00 0 APBD&APBN DINASPENDIDIKAN 7.800 7.800 3.000.000.000 7.900 7.900 3.000.000.000 APBD /APBN DINASPENDIDIKAN 7.950 7.950 3.100.000.000 APBD /APBN DINASPENDIDIKAN 1 Angka partisipasi sekolah % 99.14 99.14 99.29 1.000.000.00 0 99.54 1.100.000.000 100.00 1.100.000.000 100.00 1.150.000.000 2 Kemampuan literasi Nilai 79.48 79.48 80.58 1.000.000.00 0 81.68 1.100.000.000 82.78 1.100.000.000 83.88 1.150.000.000 3 Kemampuan numerasi Nilai 67.91 67.91 69.41 350.000.000 70.91 350.000.00 0 72.41 350.000.00 0 73.91 350.000.00 0 4 Indeks iklim keamanan Nilai 72.65 72.65 74.15 250.000.000 75.65 250.000.00 0 77.15 250.000.00 0 78.65 250.000.00 0 5 Indeks iklim kebhinekaan Nilai 72.30 72.30 73.30 100.000.000 74.30 100.000.00 0 75.30 100.000.00 0 76.30 100.000.00 0 6 Indeks iklim inklusivitas 58.56 58.56 60.96 100.000.000 63.36 100.000.00 0 65.76 100.000.00 0 68.16 100.000.00 0 3 Pendidikan Kesetaraan 7.577 7.577 9.848.233.929 APBD&APBN DINASPENDIDIKAN 2.000 2.000 170.000.000 - APBD&APBN DINASPENDIDIKAN 1.500 1.500 170.000.00 0 - APBD&APBN DINASPENDIDIKAN 1.300 1.300 150.000.00 0 - APBD&APBN DINASPENDIDIKAN 900 900 150.000.00 0 APBD&APBN DINASPENDIDIKAN 1 Angka partisipasi sekolah % 26.25 26.25 27.05 27.85 28.65 29.45 Tabel 3.2.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten gunungkidul 2025 – 2029 KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 Pelayanankesehatanibu hamil 5.517 5.026 145.337.99 0 APBD Dinkes 4.600 145.337.99 0 APBD Dinkes 4.300 - APBD/APBN Dinkes 4.000 4.000 - APBD/APBN Dinkes 4.000 APBD/APBN Dinkes 1 VaksinTetanusDifteri(Td)_Survim (80% xjumlah ibuhamil) Dosis 5.517 5.026 5.026 0 APBDProvinsi 4.600 4.600 0 APBDProvinsi 4.300 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 2 Tablettambahdarah (180tablet xjumlah ibuhamil) Tablet 993.060 904.6 80 904.6 80 0 APBDProvinsi 828.000 828.000 0 APBDProvinsi 774.000 774.000 720.000 720.000 720.000 720.000 3 Alat deteksiresiko IbuHamil :TestKehamilan Orang 5.517 5.026 5.026 12.565.000 APBD 4.600 4.600 12.565.000 APBD 4.300 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 4 Alat deteksiresiko IbuHamil :Pemeriksaan HBKesga_Farmasi Paket 11.034 10.05 2 10.05 2 78.405.600 APBD 9.200 78.405.600 APBD 4.300 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 5 Alat deteksiresiko IbuHamil :PemeriksaanGolonganDarah Paket 5.517 5.026 5.026 22.351.770 APBD 4.600 4.600 22.351.770 APBD 4.300 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 6 Alat deteksiresiko IbuHamil :PemeriksaanGlukoprotein Urin(15% darisasaran) Paket 5.517 5.026 5.026 9.398.620 APBD 4.600 4.600 9.398.620 APBD 4.300 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 7 Alat deteksiresiko IbuHamil :Skriningtripleeliminasidengan tescepatHepatitis Bdan Sifilisdan HIV Paket 5.517 5.026 5.026 22.617.000 APBD,APBDProvinsi 4.600 4.600 22.617.000 APBD , APBDProvinsi 4.300 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 8 Kartuibu/rekammedis ibu Paket 30.636 - - 30.880 9 BukuKesehatanIbu danAnak (KIA) Buku 5.517 5.026 1.667 75.000.000 APBN,APBD I,APBD II DinasKesehatan 4.600 4.600 75.000.000 APBN , APBD I, APBD II 4.300 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 10 MediapromosiKomunikasiInformasidanEdukasi(KIE) Paket - 5.026 5.026 0 KIEmenggunakanBukuKIA 4.600 4.600 0 KIEmenggunakanBukuKIA 4.300 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 11 Gel USG(UntukPuskesmasyangmemilikialat USG,proyeksipengadaan1/15 dari Paket 368 368 368 5.906.400 APBD 307 307 5.906.400 APBD 287 287 267 267 267 267 KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran jumlah ibuhamil) 12 Tenagakesehatan :Dokter/dokter spesialiskebidanan Orang 12 12 12 0 90 90 0 - 90 90 90 90 90 90 13 Tenagakesehatan :Perawat(angkaidealdenganrasio 1 :885penduduk) Orang 985 985 985 0 202 202 0 - 202 202 202 202 202 202 14 Tenagakesehatan :Bidan(angkaidealdenganrasio1:1000penduduk) Orang 450 450 450 0 205 205 0 - 205 205 205 205 205 205 15 Tenagakesehatan :TenagaKefarmasian Orang 273 273 273 0 57 57 0 - 57 57 57 57 57 57 16 Tenagakesehatan :TenagaGizi Orang 68 68 68 0 34 34 0 - 34 34 34 34 34 34 17 Kunjungan6 kali ibuhamilselamaperiodekehamilan(K6) (Satukali padatrimesterpertama,Dua kalipadatrimesterkedua, Tigakali padatrimesterketiga) 5.026 5.026 0 4.600 4.600 0 - 4.300 2 PelayananKesehatanIbuBersalin Orang 5517 5.026 871.050.00 0 APBD/APBN Dinkes 4.600 4.600 APBD/APBN Dinkes 4.300 - APBD/APBN Dinkes 4.000 4.000 APBD/APBN Dinkes 4.000 4.000 APBD/APBN Dinkes 1 Formulirpartograf(dipenuhiPuskesmas) Formulir 5517 5.026 5.026 - BLUDPuskesmas 4.600 4.600 BLUDPuskesmas 4.300 4.300 - 4.000 4.000 4.000 4.000 2 Kartu ibu(rekammedis)_sdhmenggunakan E-RM Paket - - ERM - E RM - - - - - - 3 BukuKesehatanIbu danAnak (KIA) Buku 5517 5.026 5.026 226.170.00 0 dr0pingpusatdanprov, 75jtlihatdpa 4.600 4.600 APBN . APBD I. APBD II 4.300 4.300 - 4.000 4.000 4.000 4.000 KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran 4 MediapromosiKomunikasiInformasidanEdukasi(KIE) Paket - 5.026 5.026 KIEmenggunakanBukuKIA 4.600 4.600 KIEmenggunakanBukuKIA 4.300 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 5 Tenagakesehatan :Dokter/dokter spesialisKebidanandanKandungan Orang 12 12 12 90 90 90 90 90 90 90 90 6 Tenagakesehatan :Bidan Orang 450 450 450 205 205 205 205 205 205 205 205 7 Tenagakesehatan :Perawat Orang 985 985 985 202 202 202 202 202 202 202 202 8 Tenagakesehatan :TenagaKefarmasian Orang 273 64 64 57 57 57 57 57 57 57 57 9 Tenagakesehatan :TenagaGizi Orang 68 40 40 34 34 34 34 34 34 34 34 3 PelayananKesehatanBayi BaruLahir 5500 5.005 5.005 19.119.100 APBD/APBN Dinkes 4.612 4.612 APBD/APBN Dinkes 4.289 4.289 APBD/APBN Dinkes 3.980 3.980 APBD Dinkes 3.980 3.980 APBD Dinkes 1 VaksinHepatitis Bdosistunggal(prefilledsyringe) Vaksin 5500 5.005 5.005 0 APBDProvinsi 4.612 4.612 - 4.289 4.289 3.980 3.980 3.980 3.980 2 Vitamin K1injeksi Ampul 5500 5.005 5.005 19.119.100 APBD 4.612 4.612 17.617.840 APBD 4.289 4.289 3.980 3.980 3.980 3.980 3 Salep/tetesmataantibiotik Orang 5500 5.005 5.005 0 APBDProvinsi 4.612 4.612 - 4.289 4.289 3.980 3.980 3.980 3.980 4 Formulirbayi barulahir_E RM Formulir 0 0 0 0 ERM 0 0 E-RM 0 0 E-RM 0 0 0 0 5 FormulirManajemenTerpaduBayi Muda(MTBM Formulir 5500 5.005 5.005 0 - BLUDPuskesmas 4.612 4.612 0 BLUDPuskesmas 4.289 4.289 - BLUDPuskesmas 3.980 3.980 3.980 3.980 KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran 6 BukuKesehatanIbu danAnak (KIA) Buku 5500 5500 5500 - 4.612 4.612 - Jadisatudengan direkeningibuhamil 4.289 4.289 Jadisatudengandirekeningibuhamil 3.980 3.980 3.980 3.980 7 MediapromosiKomunikasiInformasidanEdukasi(KIE) Paket - 5500 5500 0 KIEmenggunakanBukuKIA 4.612 4.612 - KIEdenganBukuKIA 4.289 4.289 KIEdenganBukuKIA 3.980 3.980 3.980 3.980 8 Tenagamedis:Dokter/DokterspesialisAnak Orang 14 14 14 0 88 88 88 88 88 88 88 88 9 Tenagakesehatan :Bidan Orang 450 450 450 0 205 205 205 205 205 205 205 205 10 Tenagakesehatan :Perawat Orang 985 985 985 0 202 202 202 202 202 202 202 202 11 Tenagakesehatan :TenagaKefarmasian Orang 273 273 273 0 57 57 57 57 57 57 57 57 12 Tenagakesehatan :TenagaPromosiKesehatan Orang 39 30 30 0 28 28 28 28 28 28 28 28 13 Tenagakesehatan :TenagaGizi Orang 68 68 68 68 68 68 68 68 68 62 62 14 KaderKesehatan Orang 7320 7320 7320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 4 PelayananKesehatanBalita 34686 32.561 32.561 APBD Dinkes 32.000 APBD/APBN Dinkes 30.820 30.820 APBD/APBN Dinkes 30.120 30.120 APBD Dinkes APBD Dinkes 1 KuisionerPraSkriningPerkembangan(KPSP)atauinstrumenstandar lainyangberlaku(dipenuhi diPuskesmas) Dokumen 34686 32.56 1 32.56 1 - BLUDPuskesmas 32.000 32.000 30.820 30.820 30.120 30.120 30.120 30.120 KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran 2 FormulirDeteksiDiniTumbuhKembangAnak(DDTK) Formulir 34686 32.56 1 32.56 1 - BLUDPuskesmas 32.000 32.000 30.820 30.820 30.120 30.120 30.120 30.120 3 BukuKesehatanIbu danAnak (KIA) Orang 34686 32.56 1 32.56 1 32.000 32.000 30.820 30.820 30.120 30.120 30.120 30.120 4 Vitamin ABiru Kapsul 7637 7.235 7.235 7.735 7.735 7.235 7.235 7.235 7.235 7.235 7.235 5 Vitamin AMerah Kapsul 29910 32.56 1 32.56 1 31.561 31.561 23.453 23.453 23.453 23.453 23.453 23.453 6 Vaksinimunisasidasar:BCG Vaksin - 6.355 6.355 6.355 6.355 7.320 7.320 3.980 3.980 3.980 3.980 7 Vaksinimunisasidasar:Polio Tetes Vaksin - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Vaksinimunisasidasar: IPV Vaksin - 6.365 6.365 6.365 6.365 5.137 5.137 5.020 5.020 5.020 5.020 9 Vaksinimunisasidasar:DPT -HB -Hib Vaksin - 6.365 6.365 6.365 6.365 5.137 5.137 37.476 37.476 37.476 37.476 10 Vaksinimunisasidasar:CampakRubela Vaksin - 6.365 6.365 6.365 6.365 5.137 5.137 37.476 37.476 37.476 37.476 11 Vaksinimunisasilanjutan :DPT -HB -Hib Vaksin - 6.817 6.817 6.817 6.817 5.137 5.137 37.476 37.476 37.476 37.476 12 Vaksinimunisasilanjutan :CampakRubela Vaksin - 6.817 6.817 6.817 6.817 5.137 5.137 13 Jarumsuntik danBahanHabisPakai(BHP) Unit - 33.93 9 33.93 9 33.939 33.939 5.137 5.137 37.476 37.476 37.476 37.476 14 PeralatanAnafilaktik Paket - 30 30 APBD 30 30 30 30 30 30 30 30 KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran 15 FormulaTerapi GiziBuruk Paket 8 0 0 - - - - 16 Tenagakesehatan :Dokte Orang 245 245 245 84 84 84 84 84 84 84 84 17 Tenagakesehatan :Bidan Orang 450 450 450 205 205 205 205 205 205 205 205 18 Tenagakesehatan :Perawat Orang 985 985 985 - 202 202 202 202 202 202 202 202 19 Tenagakesehatan :Tenaga Giz Orang 68 68 68 34 34 34 34 34 34 34 34 20 GuruPAUD Orang 988 988 988 988 988 988 988 988 988 988 988 21 KaderKesehatan Orang 7320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 5 Pelayanankesehatanpada usiapendidikan dasar 85105 81.400 81.400 APBD Dinkes 77.861 51.133.000 APBD/APBN Dinkes 77.861 1.533.990.000 APBD/APBN Dinkes 253.165 253.165 1.789.655.000 APBD Dinkes 279.185 279.185 2.045.320.000 APBD Dinkes 1 Formpencatatan/Buku raportkesehatanku Buku 8498 8.391 8.391 49.567.000 51.133 51.133 51.133.000 51.133 51.133 1.533.990.000 51.133 1.789.655.000 51.133 51.133 2.045.320.000 2 Formpencatatan/Bukupemantauankesehatan Buku 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kuesionerskriningkesehatan Dokumen 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Formulirrekapitulasihasilpelayanankesehatanusiasekolahdan remajadi dalamsekolah Formulir 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran 5 Formulirrekapitulasihasilpelayanankesehatanusiasekolahdan remajadi luarsekolah Formulir 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 TabletTambahDarah padaremajaputri kelas7-9 danusia 12-17tahun diluarsekolah Tablet 33997 25.99 9 25.99 9 24.843 24.843 24.843 24.843 0 24.843 24.843 0 24.843 24.843 0 7 Alatpemeriksaan HB Alat 60 60 60 60 60 60 60 0 60 60 0 60 60 0 8 Strip HBsasaranremajaputri kelas7 Strip 4807 4.469 4.469 4.187 4.187 4.187 4.187 0 4.187 4.187 0 4.187 4.187 0 9 MediaPromosikesehatan Paket - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 VaksinCampakRubela,DT, Tduntukpelaksanaan BulanImunisasiAnakSekolah(BIAS) Vaksin 35022 25.73 9 25.73 9 25.739 25.739 25.739 25.739 0 25.739 3.231 25.739 3.231 0 11 Tenagamedis :Dokter/Dokter gigi Orang 117 117 117 117 117 117 117 117 3.290 117 3.290 0 12 Tenagakesehatan :Bidan Orang 450 450 450 450 450 450 450 450 8.439 450 9.306 0 13 Tenagakesehatan :Perawat Orang 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 0 14 Tenagakesehatan :TenagaGizi Orang 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 0 15 Tenagakesehatan :TenagaKefarmasian Orang 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 0 16 Tenagakesehatan :TenagaKesehatanMasyarakat Orang 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 0 17 TenaganonkesehatanTerlatih/MempunyaiKualifikasitertentu/KaderKesehatan(ketersediaannya Orang 7320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320 0 KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran berkoordinasi dengandinasterkait) 18 Tenaganonkesehatan :Guru(ketersediaannyaberkoordinasi dengandinaspendidikan) Orang 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 6 PelayananKesehatanPada UsiaProduktif orang 249032 304876 304876 18.994.945 APBD/APBN Dinkes 304876 304876 1.284.020.400 APBD/APBN Dinkes 304876 304876 1.284.074.520 APBD/APBN Dinkes 304876 304.876 1.284.134.052 APBD Dinkes 304876 304876 1.284.199.537 APBD Dinkes 1 MediapromosiKomunikasiInformasidanEdukasi(KIE) Paket 30 30 30 0 APBD/APBN Dinkes 30 30 0 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 2 Alat : AlatUkurLingkarLenganAtas (LILA) Unit 30 30 30 0 APBD/APBN Dinkes 30 30 0 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 3 Alat: Tensimeter Unit 30 30 30 0 APBD/APBN Dinkes 30 30 0 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 4 Alat: Glukometer Unit 30 30 30 0 APBD/APBN Dinkes 30 30 0 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 5 Alat: AlatPemeriksaHb Unit 30 30 30 0 APBD/APBN Dinkes 30 30 0 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD Dinkes - APBD Dinkes 6 Alat : Tesstrip guladarah,Lancet,Kapasalkohol Unit 249032 3.049 3.049 15.502.945 APBD/APBN Dinkes 3.049 3.049 1.280.479.200 3.049 3.049 1.280.479.200 APBD/APBN Dinkes 3.049 3.049 1.280.479.200 APBD Dinkes 3.049 3.049 1.280.479.200 APBD Dinkes 7 Alat : KITIVA Tes Unit 30 30 30 APBD/APBN Dinkes 30 30 0 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 8 Strip danReagenpemeriksaan Hb Unit 60 60 60 APBD/APBN Dinkes 60 60 - 60 60 - APBD/APBN Dinkes 60 60 - APBD Dinkes 60 60 - APBD Dinkes 9 KitOptalmologi Komunitas Unit 12 12 12 492.0 00 APBD/APBN Dinkes 12 12 541.2 00 12 12 595.320 APBD/APBN Dinkes 12 12 654.852 APBD Dinkes 12 12 720.337 APBD Dinkes KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran 10 KuesionerPUMA Dokumen 30 30 30 3.000.000 APBD/APBN Dinkes 30 30 3.000.000 30 30 3.000.000 30 30 3.000.000 30 30 3.000.000 11 AlatPelayananKB Unit 30 30 30 APBD/APBN Dinkes 30 30 - 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 APBD Dinkes 30 30 APBD Dinkes 12 FormulirpencatatandanpelaporanaplikasiSistemInformasiPenyakitTidakMenular(SIPTM) Dokumen 30 30 30 - 30 30 - 30 30 - 30 30 38 38 13 VaksinTetanusDifteri (td) Ampul 5517 5.026 5.026 - 190 190 - 190 190 190 190 190 190 14 Tenagamedis :Dokter Orang 245 245 245 50 50 - 50 50 50 50 50 50 15 Tenagakesehatan :Bidan Orang 450 450 450 205 205 - 205 205 205 205 205 205 16 Tenagakesehatan :Perawat Orang 985 985 985 202 202 - 202 202 202 202 202 202 17 Tenagakesehatan :TenagaGizi Orang 68 68 68 34 34 - 34 34 34 34 34 34 18 Tenagakesehatan :TenagaKesehatanMasyarakat Orang 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 19 KaderKesehatanterlatih danmempunyaikualifikasitertentu Orang 7320 7320 7320 7320 7320 7320 7320 7320 7320 7320 7320 7 PelayananKesehatanPada UsiaLanjut 81633 81.633 81.633 11.585.000 APBD Dinkes 84.890 84.890 23.716.000 APBD Dinkes 67.912 67.912 23.716.000 APBD Dinkes 54.021 54.021 23.716.000 APBD Dinkes 43.217 43.217 23.716.000 APBD Dinkes 1 Alatpemeriksaaan deteksidini: alatukur beratbadan, alatukur tinggibadan, alatukur lingkarperut,lingkarlengan Paket 30 30 30 - 30 30 - 30 30 - 30 30 - 30 30 - KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran atas, dantensimeter 2 Glukometer/ alatpemeriksaan guladarah Paket 30 30 30 4.340.000 30 30 4.340.000 30 30 4.340.000 30 30 4.340.000 30 30 4.340.000 3 AlatPemeriksaanKolesterol Paket 30 30 30 - 30 30 - 30 30 - 30 30 - 30 30 - 4 Bahanmedishabispakai: stripujipemeriksaan guladarah,kolesterol,lancet,kapasalkohol Paket 81633 30 30 - 30 30 - 30 30 - 30 30 - 30 30 - 5 InstrumenSkriningLansiaSederhana(SKILAS),instrumenAktivitasKehidupanSehari-hari(AKS) /ActivityDaily Living(ADLBarthel)_dipenuhi olehPuskesmas Paket 81633 30 30 - 30 30 - 30 30 - 30 30 - 30 30 - 6 Bukukesehatanlansia atauaplikasipencatatanterkaitlainnya Buku 81633 362 362 7.245.000 692 692 19.376.000 692 692 19.376.000 692 692 19.376.000 692 692 19.376.000 7 MediapromosiKomunikasiInformasidanEdukasi(KIE) Paket - - - - 30 30 - 30 30 - 30 30 - 30 30 - 8 Tenagamedis :Dokter Orang 245 245 245 - 84 84 - 84 84 - 84 84 - 84 84 - 9 Tenagakesehatan :Bidan Orang 450 450 450 - 205 205 - 205 205 - 205 205 - 205 205 - 10 Tenagakesehatan :Perawat Orang 985 985 985 - 202 202 - 202 202 - 202 202 - 202 202 - 11 Tenagakesehatan :TenagaGizi Orang 68 68 68 - 40 40 - 40 40 - 40 40 - 40 40 - 12 Tenagakesehatan :TenagaKesehatanMasyarakat Orang 39 39 39 - 49 49 - 49 49 - 49 49 - 49 49 - KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran 13 KaderKesehatanterlatih danmempunyaikualifikasitertentu Orang 28 28 28 - 28 28 - 28 28 - 28 28 - 28 28 - 8 PelayananKesehatanPenderitaHipertensi 11456 7.745 7.745 530.107.46 5 APBD Dinkes 7.745 7.745 533.618.21 2 - APBD/APBN Dinkes 7.745 7.745 586.980.033 APBD/APBN Dinkes 7.745 7.745 645.678.036 APBD Dinkes 7.745 7.745 710.245.840 APBD Dinkes 1 PedomanpengendalianHipertensidan mediaKomunikasi, Informasi,Edukasi(KIE) Paket 30 30 30 1.950.000 APBD Dinkes 30 30 2.145.000 30 30 2.359.500 30 30 2.595.450 30 30 2.854.995 Dinkes 2 ObatHipertensi Paket 34971 7.745 7.745 483.157.46 5 APBD Dinkes 7.745 7.745 531.473.21 2 7.745 7.745 584.620.533 7.745 7.745 643.082.586 7.745 7.745 707.390.845 Dinkes 3 Tensimeter Unit 30 30 30 45.000.000 APBD Dinkes 30 30 30 30 - 30 30 - 30 30 - Dinkes 4 FormulirpencatatandanpelaporanAplikasiSehatIndonesiaku (ASIK) Aplikasi 30 30 30 - 30 30 - 30 30 30 30 30 30 Dinkes 5 MediaPromosiKomunikasiInformasidanEdukasi Paket 30 30 30 30 30 - 30 30 30 30 30 30 Dinkes 6 Tenagakesehatan :Dokter Orang 245 245 245 - 245 245 - 245 245 245 245 245 245 Dinkes 7 Tenagakesehatan :Bidan Orang 450 450 450 - 450 450 - 450 450 450 450 450 450 Dinkes 8 Tenagakesehatan :Perawat Orang 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 Dinkes 9 Tenagakesehatan :TenagaGizi Orang 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 10 Tenagakesehatan :TenagaPromosiKesehatan Orang 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran 11 Tenagakesehatan :TenagaKefarmasian Orang 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 12 Tenagakesehatan :TenagaKesehatanMasyarakat Orang 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 9 PelayananKesehatanPenderitaDiabetesMelitus 4861 3.617 3.617 361.057.40 0 APBD Dinkes 3.617 3.617 395.644.00 0 APBD/APBN Dinkes 3.617 3.617 433.689.260 APBD/APBN Dinkes 3.617 3.617 475.539.046 APBD Dinkes 3.617 3.617 521.573.811 APBD Dinkes 1 ObatDiabetesMelitus Paket 9210 3.617 3.617 345.866.00 0 APBD Dinkes 3.617 3.617 380.452.60 0 APBD/APBN Dinkes 3.617 3.617 418.497.860 APBD/APBN Dinkes 3.617 3.617 460.347.646 APBD Dinkes 3.617 3.617 506.382.411 APBD Dinkes 2 FotometeratauGlukometer Unit 30 30 30 APBD Dinkes 30 30 APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 3 BMHP(BahanMedisHabisPakai) guladarahdalampemantauan kadargula dalamdarah :reagenglukosaatau striptes guladarah,kapasalkohol,lancet Unit 473279 36 36 15.191.400 APBD Dinkes 36 36 15.191.400 APBD/APBN Dinkes 36 36 15.191.400 APBD/APBN Dinkes 36 36 15.191.400 APBD Dinkes 36 36 15.191.400 APBD Dinkes 4 FormulirpencatatandanpelaporanaplikasiSistemInformasiPenyakitTidakMenular(SIPTM),ASIK(AplikasiSehatIndonesiaku), Simpus(SistemInformasiManajemenPuskesmas) Formulir 30 30 30 APBD Dinkes 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 5 MediaPromosiKomunikasiInformasiEdukasi(KIE) Paket 30 30 30 APBD Dinkes 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 6 Tenagamedis :Dokter Orang 245 245 245 APBD Dinkes 245 245 - APBD/APBN Dinkes 245 245 - APBD/APBN Dinkes 245 245 - APBD Dinkes 245 245 - APBD Dinkes 7 Tenagakesehatan :Bidan Orang 450 450 450 - 450 450 - 450 450 - 450 450 - 450 450 - KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran 8 Tenagakesehatan :TenagaKefarmasian Orang 273 273 273 - 273 273 - 273 273 - 273 273 - 273 273 - 9 Tenagakesehatan :Perawat Orang 985 985 985 - 985 985 - 985 985 - 985 985 - 985 985 - 10 Tenagakesehatan :TenagaKesehatanMasyarakat Orang 49 49 49 - 49 49 - 49 49 - 49 49 - 49 49 - 11 Tenagakesehatan :TenagaGizi Orang 68 68 68 - 68 68 - 68 68 - 68 68 - 68 68 - 12 Tenagakesehatan :TeknisMedis AhliTeknologiLaboratorium Medik(ATLM) Orang 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 10 PelayananKesehatanOrangDenganGangguanJiwa(ODGJ)Berat 1258 1.588 1.541 97.357.358 APBD/APBN Dinkes 1.667 1.617 18.166.500 APBD/APBN Dinkes 1.750 1.698 19.983.150 APBD/APBN Dinkes 1.838 1.783 21.981.465 APBD Dinkes 1.930 1.872 24.179.612 APBD Dinkes 1 BukuPedomanDiagnosisPenggolonganGangguanJiwa(PPDGJ III)atau BukuPedomanDiagnosisPenggolonganGangguanJiwaterbaru(bila sudahtersedia) Buku 30 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 2 PenyediaanPsikofarmaka Jenis 12 12 12 80.842.358 APBD/APBN Dinkes 12 12 APBD/APBN Dinkes 12 12 - APBD/APBN Dinkes 12 12 - APBD Dinkes 12 12 - APBD Dinkes 3 Penyediaan formulirskriningkesehatanjiwa dan/ataupenyediaanmelaluiaplikasi Formulir 30 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 4 Penyediaan formulirpencatatandanpelaporanmelaluisisteminformasikesehatan Formulir 30 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 5 MediaKomunikasi, Informasi,Edukasi(KIE) Media 30 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 30 30 - APBD Dinkes KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran 6 Tenagakesehatan :Dokter Orang 245 245 245 - APBD/APBN Dinkes 84 98 APBD/APBN Dinkes 84 98 - APBD/APBN Dinkes 84 98 - APBD Dinkes 84 98 - APBD Dinkes 7 Tenagakesehatan :Tenagakesehatanyangmemilikikompetensidankewenangan di bidangkesehatanjiwa Orang 30 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD/APBN Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 30 30 - APBD Dinkes 8 Tenaga lainyangterlatih dibidangkesehatanjiwa Orang 30 30 30 APBD/APBN Dinkes 30 30 APBD/APBN Dinkes 30 30 APBD/APBN Dinkes 30 30 APBD Dinkes 30 30 APBD Dinkes 9 Tenagaprofesionallainnya(Psikologklinis) Orang 3 3 3 3 3 APBD/APBN Dinkes 3 3 APBD/APBN Dinkes 3 3 APBD Dinkes 3 3 APBD Dinkes 11 PelayananKesehatanOrangTerdugaTuberkulosis 5135 6.935 6.935 541.400.00 0 APBD/APBN DINKES 5.610 5.610 1.116.560.000 APBD/APBN Dinkes 4.898 4.898 910.760.00 0 APBD/APBN DINKES 4.349 4.349 910.760.00 0 APBD/APBN DINKES 3.931 3.931 1.160.300.000 APBD/APBN DINKES 1 MediapromosiKomunikasiInformasidanEdukasi(KIE) Paket 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2 Reagen ZnTB Kit 100 1.000 1.000 165.000.00 0 10 10 3.560.000 10 10 3.560.000 10 10 3.560.000 1.000 1.000 356.000.000 3 Maskerbedah danMaskerN95 Paket 1000 1.000 1.000 42.000.000 2.000 2.000 84.000.000 2.000 2.000 84.000.000 2.000 2.000 84.000.000 2.000 2.000 84.000.000 4 Pot dahak,Kaca slide,BahanHabisPakai (OilEmersi,EtherAlkoholLampuSpirtus/Bunsen,Ose/Lidi),Rakpengering Paket 1000 3.000 3.000 144.900.00 0 5.000 5.000 241.500.00 0 4.000 4.000 193.200.000 4.000 4.000 193.200.000 3.500 3.500 169.050.000 5 Catridgetes cepatmolekuler Test 1200 1.000 1.000 189.500.00 0 APBD /DAKNF 5.000 5.000 787.500.00 0 4.000 4.000 630.000.000 4.000 4.000 630.000.000 3.500 3.500 551.250.000 6 Formulirpencatatandanpelaporan Dokumen 10 3.000 3.000 - 30 30 - 30 30 - 30 30 - 30 30 - KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran 7 Pedoman/StandarOperasional Prosedur(SOP) Dokumen 3 5 5 - 10 10 - 10 10 - 10 10 - 10 10 - 8 Tuberkulin Vial 70 100 100 - 100 100 - 100 100 - 100 100 - 100 100 - 9 Tenagakesehatan :Dokter/dokterspesialispenyakitdalam/dokterspesialisparu Orang 39 39 39 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 10 Tenagakesehatan :Perawat Orang 985 985 985 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 11 Tenagakesehatan :TenagaKefarmasian Orang 273 273 273 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 12 Tenagakesehatan :Tenagakesehatanmasyarakat Orang 39 39 39 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 13 Tenagakesehatan :AnalisTeknikLaboratorium Medik(ATLM) Orang 112 112 112 39 39 - 39 39 - 39 39 - 9 9 - 14 Tenagakesehatan :Radiografer Orang 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 15 KaderKesehatan Orang 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 12 PelayananKesehatanOrangDenganRisikoTerinfeksiVirus YangMelemahkan DayaTahanTubuhManusia(HumanImmunodeficiencyVirus) 6141 6.296 4.306 60.575.000 APBD Dinkes 5.571 5.571 60.575.000 - APBD/APBN Dinkes 5.014 5.014 60.575.000 APBD/APBN Dinkes 4.514 4.514 60.575.000 APBD Dinkes 4.500 4.500 60.575.000 APBD Dinkes 1 MediapromosiKomunikasiInformasidanEdukasi Lembar 1500 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran PenerimaLayanan Dasar Realisa si MutuLayanan Dasar Realisa si Anggaran 2 Tes cepatHIV/RapidDiagnosticTest (RDT) Test 7000 3.000 3.000 - APBDProvinsi DinkesDIY 5.571 5.571 0 APBDProvinsi DinkesDIY 5.014 5.014 APBDProvinsi DinkesDIY 4.514 4.514 APBDProvinsi DinkesDIY 4.500 4.500 APBDProvinsi DinkesDIY 3 BahanMedisHabisPakai,Handschoen, AlkoholSwab,Plester,Lancet/Jarum Steril,JarumSpuit yangsesuai/Vacutainer danJarumSesuai Paket 1000 1.000 1.000 - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 Alat tulis,Rekammedis yangberisinomorrekammedis,Nomorfasilitaspelayanankesehatanpelaksana,NomorKTP/NIK Rim 10 30 30 39 39 39 39 39 39 39 39 5 Tenagamedis :Dokter/dokter spesialispenyakitdalam/dokter spesialiskulit dankelamin Orang 39 39 39 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 6 Tenagakesehatan :Bidan Orang 450 450 450 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 7 Tenagakesehatan :Perawat Orang 985 985 985 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 8 Tenagakesehatan :AhliTeknologiLaboratorium Medis(ATLM) Orang 112 112 112 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 9 Tenagakesehatan :Tenagakesehatanmasyarakat Orang 39 39 39 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 39 39 - 10 TenaganonkesehatanTerlatih/MempunyaiKualifikasitertentu:pendamping danpenjangkauan Orang 2 7 7 - 7 7 - 7 7 - 7 7 - 7 7 - Tabel 3.2.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten gunungkidul 2025 – 2029 KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberDana Instansi Pencapaian SPM (2026) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayanan Realisasi MutuLayanan Realisasi Anggaran PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 PenyediaanKebutuhanPokokAirMinumSehari-hari Orang 438.407 404.650 404.650 6.525.262.160 APBD,DAK DPUPRKP 426.275 426.275 1.363.945.000 diisisumber danalainnya APBD DINASPUPRKP 447.900 447.900 1.506.903.029 diisisumber danalainnya APBD DINASPUPRKP 469.525 469.525 2.163.652.008 diisisumber danalainnya APBD DINASPUPRKP 491.150 491.150 2.490.439.400 diisisumber danalainnya APBD DINASPUPRKP JaringanPerpipaaan 436.977 63 APBD DPUPRKP 66 66 APBD DINASPUPRKP 69 69 APBD DINASPUPRKP 72 72 APBD DINASPUPRKP 75 75 APBD DINASPUPRKP 1 UkurankuantitasAirMinum,JumlahRumahTanggayangmendapatkanaksesterhadapAirMinummelaluiSPAMjaringanperpipaanterlindungisesuaidengankebutuhanpokokminimalsehari-harisejumlah60liter/orang/hari(enampuluhliterperorang perhari)samadengan 4galonmelaluiSPAM RumahTangga 48.558 436.977 1184 - APBD DPUPRKP 0 0 500.000.000 APBD DINASPUPRKP 0 0 600.000.000 APBD DINASPUPRKP 0 0 700.000.000 APBD DINASPUPRKP 0 0 800.000.000 APBD DINASPUPRKP KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberDana Instansi Pencapaian SPM (2026) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayanan Realisasi MutuLayanan Realisasi Anggaran PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an 2 UkurankualitasAirMinum,JumlahRumahTanggayangmendapatkanaksesterhadapAirMinummelaluiSPAMjaringanperpipaanterlindungisesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganyangmenyelenggarakanurusanKesehatanyaitutidakkeruh,tidakberwarna,tidakberasa,tidakberbusa,tidakberbau RumahTangga 356.092 48.558 48.558 - APBD DPUPRKP 63.432 63.432 13.000.000.000 APBD DINASPUPRKP 0 0 63.000.000.000 APBD DINASPUPRKP 0 0 50.000.000.000 APBD DINASPUPRKP 0 0 50.000.000.000 APBD DINASPUPRKP BukanJaringanPerpipaan 356.092 356.092 - APBD DPUPRKP 362.843 362.843 APBD DINASPUPRKP 1 1 22.398.436.405 APBD DINASPUPRKP 1 1 24.940.080.464 APBD DINASPUPRKP 1 1 25.877.454.238 APBD DINASPUPRKP 1 UkurankuantitasAirMinum,JumlahRumahTanggayangmendapatkanaksesterhadapAirMinummelaluiSPAM RumahTangga KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberDana Instansi Pencapaian SPM (2026) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayanan Realisasi MutuLayanan Realisasi Anggaran PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an bukanjaringanperpipaanterlindungisesuaidengankebutuhanpokokminimalsehari-harisejumlah60liter/orang/hari(enampuluhliterperorang perhari)samadengan 4galonmelaluiSPAM 2 UkurankualitasAirMinum,JumlahRumahTanggayangmendapatkanaksesterhadapAirMinummelaluiSPAMbukanjaringanperpipaanterlindungisesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganyangmenyelenggarakanurusanKesehatan RumahTangga KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberDana Instansi Pencapaian SPM (2026) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayanan Realisasi MutuLayanan Realisasi Anggaran PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an yaitutidakkeruh,tidakberwarna,tidakberasa,tidakberbusa,tidakberbau 2 PenyediaanPelayananPengolahanAirlimbahDomestik Orang 438.407 491.150 490.101 1.578.270.000 APBD DPUPRKP 491.150 490.103 599.050.000 APBD DINASPUPRKP 491.150 491.150 1.406.005.703 APBD DINASPUPRKP 491.150 490.107 1.781.057.728 APBD DINASPUPRKP 491.150 490.109 1.752.555.000 APBD DINASPUPRKP 1 UkurankuantitaspenyediaanpelayananpengolahanAirLimbahDomestik,setiaprumahmemilikiminimal1(satu)aksespengolahanAirLimbahDomestik RumahTangga 380.501 1 1 APBD DPUPRKP 1 1 APBD DINASPUPRKP 1 1 APBD DINASPUPRKP 1 1 APBD DINASPUPRKP 1 1 APBD DINASPUPRKP 2 Ukurankualitaspenyediaanpelayananaksesamanterhadapfasilitasbuang airbesarindividualbagimasyarakatyangbermukimdiwilayahperdesaandengankepadatanpend RumahTangga 380.501 406.611 92 - APBD DPUPRKP 0 0 1.150.000.000 APBD DINASPUPRKP 0 0 1.300.000.000 APBD DINASPUPRKP 0 0 1.500.000.000 APBD DINASPUPRKP 0 0 2.000.000.000 APBD DINASPUPRKP KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberDana Instansi Pencapaian SPM (2026) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayanan Realisasi MutuLayanan Realisasi Anggaran PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an udukminimal25(duapuluhlima)jiwaperhektardan/ataudiseluruhwilayahperkotaandimanabangunanatasdilengkapiklosetleherangsadanbangunanbawahdilengkapitangkiseptiksesuaistandardenganlumpurtinjadisedotsecaraberkala,minimaltigatahunsekali,sertadibuangdandiolah keIPLT;dansambunganrumahyangterkoneksikeSPALD-T 3 Ukurankualitaspenyediaanpelayananakseslayakmerupakanfasilitasbuang airbesarbagimasyarak RumahTangga 437.357 490.100 490.100 - APBD DPUPRKP 490.10 0 490.10 0 5.000.000.000 APBD DINASPUPRKP 1 1 5.500.000.000 APBD DINASDCKTR 1 1 6.000.000.000 APBD DINASPUPRKP 1 1 6.500.000.000 APBD DINASDCKTR KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberDana Instansi Pencapaian SPM (2026) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisias i SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayanan Realisasi MutuLayanan Realisasi Anggaran PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an atyangbermukimdiwilayahperdesaandengankepadatanpendudukkurangdari25(duapuluhlima)jiwaperhektardimanabangunanatasdilengkapiklosetleherangsadanbangunanbawahdapatmenggunakantangkisepticsesuaistandarmaupunlubangtanahataucublukkembar Tabel 3.2.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten gunungkidul 2025 – 2029 KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 Penyediaan &Rehabiitasi RumahyangLayakHuni BagiKorbanBencanaKabupaten/Kota 3 7 0 515.700.000 APBD DPUPKRP 11 0 477.300.000 APBD DPUPRKP 11 0 959.997.887 APBD DPUPRKP 11 0 1.216.077.323 APBD DPUPRKP 11 0 1.200.118.000 APBD DPUPRKP TerjadiBencana(Lampirkan SKBencana) 1 Rehabilitasi rumahbagikorbanbencana Rumah 1 6 0 213.600.000 APBD DPUPRKP 5 0 174.150.000,00 APBD DPUPRKP 11 0 350.269.499,00 APBD DPUPRKP 14 0 443.703.888,00 APBD DPUPRKP 14 0 439.786.000,00 APBD DPUPRKP 2 Pembangunankembalirumahbagikorbanbencana Rumah 2 6 0 302.100.000 APBD DPUPRKP 6 0 303.150.000 APBD DPUPRKP 12 0 609.728.388 APBD DPUPRKP 15 0 772.373.435 APBD DPUPRKP 15 0 760.332.000 APBD DPUPRKP 3 Pemukiman kembalibagikorbanbencana Rumah 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 4 Bantuanaksesrumahsewalayak hunibagikorbanbencana Rumah 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - TidakTerjadiBencana(Lampirkan Form4A1, 4B6,4B7, 4C3) 1 Melakukanpengumpulan data,perhitungankebutuhan, danperencanaankebutuhansesuaidengannomenklaturprogram/kegiatan/sub kegiatan(dilakukandenganmengunggahdokumenformdan/ataudokumenpendukung lainnya) jumlahkab/kota 1 2 FasilitasiPenyediaanRumahYangLayakHuni BagiMasyarakat YangTerkenaRelokasiProgramPemerintahDaerahKabupaten/Kota 0 11.991 0 - 11.991 0 - 11.991 0 - 11.991 0 - 11.991 0 - a)pengurangankawasankumuh dibawah 10Ha; b)penyesuaianperumahan denganRencana KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggaran TataRuangWilayah;c)penguranganperumahan yangberadapadakawasanbukanfungsipermukiman; d)penguranganperumahan yangberada didaerah/tempatyangberpotensimenimbulkanbahaya;dan/ataue)penguranganperumahan yangberada didaerahrawanbencanaAdaRelokasiProgramPemerintah 1 Fasilitasipenggantian HakAtasPenguasaan Tanahdan/atauBangunana.Penilaianoleh timpenaksir(appraisal); Rumah
b.Prosessosialisasikepadamasyarakat; dan Rumah
c.Prosespenggantian untungsesuaitahapanyangdiaturdalamRencanaAksi Rumah 2 BantuanaksesRumahSewaLayakHuni Rumah 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - Tidak AdaRelokasiProgramPemerintah - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - Melakukanpengumpulan data,perhitungankebutuhan, danperencanaankebutuhansesuaidengannomenklaturprogram/kegiatan/sub kegiatan(dilakukandenganmengunggahdokumenformdan/ataudokumenpendukung lainnya) jumlahkab/kota 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - Tabel 3.2.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten gunungkidul 2025 – 2029KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 PelayananKetentraman danKetertibanUmum(TRANTIBUM) orang 132.000 137 757.678.750 APBD SATPOLPP 132.000 137 1.000.000.000 APBD SATPOLPP 150 137 1.200.000.000 150 150 1.200.000.000 APBD SATPOLPP 200 200 1.400.000.000 APBD SATPOLPP 1 StandarsaranaprasaranaSatpolPPdalamrangkamendukungpenegakanperdadanperkada(jumlah dankualitasbarang danjasa :perlengkapanperorangan,kendaraanoperasionaljenisoffroad/jeep,kendaraanoperasionaljenistrukkecil,kendaraanoperasionalrodadua,gedungkantor,perlengkapanoperasional) unit 25 25 25 - 36 36 - 47 47 - APBD SATPOLPP 47 47 - 47 47 - 2 StandarOperasionalProsedur(SOP)SatpolPPdalamrangkapenegakanperdadanperkada*(SOPpenegakanPerda,Tibumtranmas,pelaksanaanpenangananunjukrasadankerusuhanmassa,pelaksanaanpenga dokumen 10 10 10 - 10 10 - 10 10 - 10 10 - 10 10 - KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an walanpejabat/orang-orangpenting,pelaksanaantempat-tempatpenting,pelaksanaanoperasionalpatroli) 3 StandarpeningkatankapasitasanggotaSatpolPPdananggotaPerlindunganmasyarakatdalamrangkapenegakanperdadanperkada/PNSyangtelahlulusdiklatdasarSatpolPP**dansatlinmasyangtelahmengikutipeningkatankapasitasSDM***(jumlah dankualitaspersonil/SDMSatuanPolisiPamongPraja,PenyidikPegawaiNegeriSipil/PPNS,SatuanPerlindunganMasyarakat/Satlinmas) orang 1848 1.178 1.178 196.240.000 APBD SATPOLPP 1.368 1.368 206.052.000 - APBD SATPOLPP 1.368 1.368 215.864.000 - APBD SATPOLPP 1.368 1.368 225.676.000 - APBD SATPOLPP 1.368 1.368 235.488.000 - APBD SATPOLPP KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an 4 StandarpelayananyangterkenadampakgangguanTrantibumakibatpenegakanhukumpelanggaranPerdadanPerkadaterhadappelayanankerugianmaterial(berkoordinasidenganperangkatdaerahyangmembidangikependudukan,aset,pekerjaanumum,perumahanpermukiman) danpelayananpengobatan(berkoordinasidengankesehatan)dalambentukdokumenyangsahdanlegal dokumen - 14 14 - 14 14 - 14 14 - 14 14 - 14 14 - 5 Warganegarayangmemperolehpelayanankerugianmateril(kerusakanakibatpenegakanpelanggaranPerdadanPerkada,rusakringan,rusaksedang,rusakberat) orang - 5 5 - 5 5 - 10 10 - 10 10 - 10 10 - KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an 6 Warganegarayangmemperolehpelayananpengobatan(pertolonganpertamayangterkenaciderafisikringanakibatpenegakanPerdadanPerkadadanditindaklanjutidenganmembawakerumahsakit/pusatkesehatanmasyarakatbilaterkenaciderafisiksedangdan/atauberat) orang - 5 5 - 5 5 - 10 10 - 10 10 - 10 10 - 2 PelayananInformasiRawanBencana(KEBENCANAAN) 776.584 776.58 4 776.58 4 261.180.000 APBD BPBD 776.58 4 776.58 4 5.590.0 00 - APBD BPBD 776.58 4 776.58 4 105.590.000 - APBD BPBD 776.58 4 776.58 4 5.590.0 00 APBD BPBD 776.58 4 776.58 4 5.590.0 00 APBD BPBD 1 Pemetaanterhadaplokasi/daerahrawanbencanamelaluipenyusunandokumenKajianRisikoBencana(tersedianya KRBdalambentukdokumenyangsah/legal) dokumen - 1 1 100.000.000 APBD BPBD - - - APBD BPBD - - - APBD BPBD APBD BPBD 1 APBD BPBD 2 Identifikasidanpemetaanterhadapwarganegara dikawasanrawanbencana orang - 751.01 1 751.01 1 - APBD BPBD 751.01 1 APBD BPBD 751.01 1 APBD BPBD 751.01 1 APBD BPBD 751.01 1 APBD BPBD KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an 3 Melakukansosialisasi,Komunikasi,InformasidanEdukasi(KIE)rawanbencana(tatapmukadenganpenduduk didaerahrawanbencana,melaluimediasosialdanwahanamultimedia) orang 318.449 30.684 30.684 26.230.000 APBD BPBD 30.684 5.590.0 00 APBD BPBD 30.684 5.590.0 00 APBD BPBD 30.684 5.590.0 00 APBD BPBD 30.684 5.590.0 00 APBD BPBD 4 PenyediaandanpemasanganrambuevakuasidanpapaninformasipublikKIEperjenisbencana unit 200 86 86 134.950.000 APBD BPBD 86 134.950.000 APBD BPBD 86 134.950.000 APBD BPBD 86 134.950.000 APBD BPBD 86 134.950.000 APBD BPBD 3 PelayananPencegahan danKesiapsiagaanTerhadapBencana 495.03 6 495.03 6 1.020.167.075 APBD BPBD 495.03 6 495.03 6 213.213.900 APBD BPBD 495.03 6 495.03 6 401.701.000 - APBD BPBD 495.03 6 495.03 6 340.218.000 - APBD BPBD 495.03 6 495.03 6 340.218.000 - APBD BPBD 1 Saranaprasaranapenanggulanganbencana(seperti :tendakomando,mobilrescue,dapurumum,tendaposkokesehatan,airsanitasi, ….dll) unit - 1.318 221 297.740.775 APBD BPBD 1.318 297.740.775 APBD BPBD 1.318 297.740.775 APBD BPBD 1.318 297.740.775 APBD BPBD 1.318 297.740.775 APBD BPBD 2 Peningkatankapasitaspersonil/SumberDayaManusia(SDM)(terlatihnyaaparaturyangmenanganisub-urusanbencanadanWargaNegarayang orang - 37.001 37.001 722.426.300 APBD BPBD 37.001 APBD BPBD 37.001 APBD BPBD 37.001 APBD BPBD 37.001 APBD BPBD KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an berada dikawasanrawanbencana) 4 PelayananPenyelamatandanEvakuasiKorbanBencana 479 479 421.610.000 - APBD BPBD 479 479 1.328.477.000 - APBD BPBD 479 479 1.258.930.000 - APBD BPBD 479 479 1.258.930.000 - APBD BPBD 479 479 1.352.374.500 - APBD BPBD 1 Aktivasisistemkomandopenanganandaruratbencana(terlaksananyakoordinasisistemkomandoolehpusdalopspenanggulanganbencanadalampenyiapanpetugaspenanganandaruratbencana) posko 2 1 1 192.280.000 APBD BPBD 1 120.000.000 1 120.000.000 APBD BPBD 1 120.000.000 APBD BPBD 1 120.000.000 APBD BPBD 2 Pendataanterhadapwargayangterkena/menjadikorbanbencana orang 479 479 APBD BPBD 291 APBD BPBD 291 APBD BPBD 291 APBD BPBD 291 APBD BPBD 3 Melakukanresponcepatdaruratbencana(penyediaandokumenkajicepatdanpenetapanstatusdaruratbencana) dokumen 12 291 291 APBD BPBD 0 APBD BPBD 0 APBD BPBD 0 APBD BPBD 0 APBD BPBD 4 ResponCepatkejadianluarbiasa(KLB)penyakit/wabahzoonosisprioritas(responsecaracepatsetiaphasil layanan - - - APBD BPBD 479 APBD BPBD 479 APBD BPBD 479 APBD BPBD 479 APBD BPBD KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an penetapanstatusKLBkurang dari24jam) 5 Pelaksanaanpencarian,pertolonganevakuasikorbanbencana layanan 265 291 291 229.330.000 APBD BPBD 291 229.330.000 APBD BPBD 291 229.330.000 APBD BPBD 291 229.330.000 APBD BPBD 291 229.330.000 APBD BPBD 5 PelayananPenyelamatandanEvakuasiKorbanKebakaran(DAMKAR) 69 85 85 1.097.818.800 85 85 888.527.000 85 85 771.212.623 85 85 1.049.747.072 85 85 1.072.141.000 1 Tingkatwaktutanggap(responsetime)15menitsejakditerimanyainformasi/laporansampai tibadilokasidansiapmemberikanlayananpenyelamatandanevakuasi(LayananPemadaman,PenyelamatandanEvakuasiolehDinasDamkar danPenyelamatandan/ataukelompokrelawanpemadamkebakaran/redkar) layanan 85 15 12 1.097.818.800 APBD DAMKAR 15 1.097.818.800 APBD DAMKAR 15 1.097.818.800 APBD DAMKAR 15 1.097.818.800 APBD DAMKAR 15 1.097.818.800 APBD DAMKAR 2 Proseduroperasionalpenanganankebakaran,penyelamatandanevakuasi(seperti SOPMKKG,Pema dokumen 20 5 5 49.562.000 APBD DAMKAR 5 49.562.000 APBD DAMKAR 5 49.562.000 APBD DAMKAR 5 49.562.000 APBD DAMKAR 5 49.562.000 APBD DAMKAR KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an daman diPemukiman, …dst.) 3 Saranaprasaranapemadamkebakaran(posdamkar &mobildamkarsebagaicontoh :mobildamkar,kapaldamkar,mobilPenyelamatan,mobiltangkiair,mobilkomando,...dll.),penyelamatandanevakuasi(helmpetugasPenyelamatan,jaket,… dll.) unit 245 130 130 42.760. 000 APBD DAMKAR 130 42.760. 000 APBD DAMKAR 130 42.760. 000 APBD DAMKAR 130 42.760. 000 APBD DAMKAR 130 42.760. 000 APBD DAMKAR 4 Kapasitasaparaturpemadamkebakarandanpenyelamatan/SumberDayaManusia(jumlahaparaturSDMdamkaryangtelahmengikutipelatihan,minimalpemadam I) orang 1829 24 8 125.500.000 APBD DAMKAR 24 125.500.000 APBD DAMKAR 24 125.500.000 APBD DAMKAR 24 125.500.000 APBD DAMKAR 24 125.500.000 APBD DAMKAR 5 Pelayananpemadaman,penyelamatandanevakuasibagiwarganegarayangmenjadikorbankebakaran(korban jiwalangsung) layanan 85 12 12 73.000.000 APBD DAMKAR 12 73.000.000 APBD DAMKAR 12 73.000.000 APBD DAMKAR 12 73.000.000 APBD DAMKAR 12 73.000.000 APBD DAMKAR KabupatenGunungkidul No IndikatorKinerja /JenisLayananSPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an PenerimaLayana n Dasar Realisa si MutuLayana n Dasar Realisa si Anggar an 6 Pelayananpenyelamatandanevakuasibagiwarganegarayangterdampakkebakaran(korban jiwayangmengalamilukafisik,hilangnyanyawa,mengalamitrauma,sertadampaksosialakibatkebakaran) layanan 85 - - APBD DAMKAR - APBD DAMKAR - APBD DAMKAR - APBD DAMKAR - APBD DAMKAR Tabel 3.2.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten gunungkidul 2025 – 2029 KabupatenGunungkidul No Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 RehabilitasiSosial DasarPenyandangDisabilitasTerlantar di LuarPanti Sosial 466 627 627 723.225.000 APBD DINASSOSIAL 642 642 834.585.000 APBD DINASSOSIAL 645 645 843.732.100 APBD DINASSOSIAL 645 645 850.717.100 APBD DINASSOSIAL 650 650 880.193.100 APBD DINASSOSIAL 1 Layanan data danpengaduanlayanan data yangdiberikan kepadadisabilitas terlantaruntuk diusulkanmasuk dalam dataterpadukesejahteraansosial (DTKS)layananpengaduanmerupakan saranauntuk menerimadanmenindaklanjutiinformasi berupapengaduan,keluhan, dan/ataupertanyaan yangdisampaikan olehmasyarakatkepada dinassosial dan/atauPusatKesejahteraanSosial Orang - - - 16 16 1.500.000 30 30 2.000.000 30 30 2.200.000 35 35 2.300.000 2 Penyediaanlayanankedaruratan/layanan reaksi cepatlayanankedaruratan/layanan reaksi cepatmerupakantindakanpenanganansegera yangdilakukan olehdinas sosialdan/atau PusatKesejahteraanSosial kepadapenyandangdisabilitas terlantar Orang 466 - - - 10 10 32.795.000 10 10 32.849.100 10 10 32.849.100 10 10 32.849.100 3 Penyediaanpermakanan(layanan yangdilakukan olehdinas sosial dandifasilitasi melaluilembaga yangditetapkan olehdinas sosialdan/atau di PusatKesejahteraanSosial yangberkedudukan didesa/kelurahan/nama lain dandisesuaikandengan indekspermakanan/orang/hari) Orang 466 627 627 604.140.000 642 642 700.541.000 645 645 701.541.000 645 645 701.541.000 650 650 720.091.000 4 Penyediaansandang(berupa pembelianpakaian,pembelianperlengkapanmandi, pembeliankebutuhan khususuntuk perempuandewasa, balita,dan yangmengalamibedridden,pembelian alaskaki dankebutuhan lainnya) Orang 466 - - - 8 8 2.000.000 13 13 2.500.000 15 15 3.000.000 20 20 3.500.000 5 Penyediaan alatbantu(kursi roda, kacamata,pemeriksaan &pengukuran, alatbantu dengar,kruk, tripod,tongkat putih,tongkat penuntunadaptif, reglet/alattulis untuk tunanetra dan sesuaidengan kebutuhanpenerimadisabilitas) Orang 466 38 61 70.535.000 38 38 45.339.000 41 41 47.873.000 50 50 50.660.000 55 55 53.726.000 KabupatenGunungkidul No Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an 6 Penyediaanperbekalankesehatan(obat umum,timbangan,pengukur tinggibadan, termometerdan lainnya sesuaidengankebutuhan) Orang - - - - 0 0 - 2 2 400.000 2 2 400.000 2 2 400.000 7 Pemberianbimbingan fisik,mental, spiritualdan sosialbimbingan fisikadalah kegiatanuntuk memeliharadan meningkatkankesehatan jasmanipenerimapelayanan/olahraga/outbound/gymbimbingan mentaldan spiritualadalah kegiatanyang dilakukanuntukmeningkatkanmental danspiritualbimbingan sosialadalah layananbantuan psikologisyang ditujukanmengatasimasalahpsikososial agardapatmeningkatkankeberfungsiansosial(seperti pekerjasosial, alat peraga,alat tulis) Orang 466 627 627 24.640.000 75 75 33.110.000 80 80 35.110.000 90 90 36.108.000 100 100 40.108.000 8 Pemberianbimbingan sosialkepada keluargapenyandangdisabilitas terlantar(pemberianbimbingan sosialkepada keluargapenyandangdisabilitas terlantarserta masyarakatdilakukan olehdinas sosial, dandifasilitasi melaluilembaga yangditetapkan olehdinas sosial diPusatKesejahteraanSosial yangberkedudukan didesa/kelurahan/nama lain, dan/ataudi lingkungankeluarga/masyarakat) Orang 466 627 627 23.910.000 35 35 6.250.000 45 45 6.859.000 50 50 7.859.000 55 55 8.859.000 9 Fasilitasipembuatan NomorIndukKependudukan/Bukti kepemilikanNIK Orang - - - - 20 20 2.400.000 25 25 2.400.000 25 25 2.500.000 30 30 2.700.000 10 Akses ke layananpendidikan dankesehatan dasar(fasilitasi layananpendidikansekolah dankesehatan dasarpuskesmas/klinik/rumah sakit) Orang - - - - 15 15 1.950.000 30 30 2.000.000 35 35 2.400.000 40 40 3.500.000 11 Pemberianpelayananpenelusurankeluarga/Buktikeberadaankeluarga(pencariankeluargapenyandangdisabilitas terlantaruntuk tujuanreunifikasi) Orang 466 - - - 4 4 2.000.000 4 4 2.000.000 4 4 2.200.000 6 6 2.500.000 12 Pemberianpelayananreunifikasikeluarga(pemulangan danpenyatuan kembalipenyandangdisabilitas terlantardengan keluargayang dapatmemberikanperawatandan/ataupendampingansehingga beradadi lingkungan yangterlindungi) Orang 466 - - - 7 7 4.200.000 7 7 4.700.000 7 7 5.000.000 7 7 5.500.000 KabupatenGunungkidul No Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an 13 Layanan rujukan(layanan yangdiberikan kepadapenyandangdisabilitas terlantaryangmembutuhkanlayanan lebihlanjut dan layananlainnya) Orang - - - - 2 2 2.500.000 5 5 3.500.000 6 6 4.000.000 6 6 4.160.000 2 RehabilitasiSosial DasarAnak Terlantar diLuar Panti Sosial orang 22 94 94 81.230.000 APBD DINASSOSIAL 82 82 149.747.000 APBD DINASSOSIAL 92 92 152.873.000 APBD DINASSOSIAL 102 102 154.272.000 APBD DINASSOSIAL 112 112 157.446.000 APBD DINASSOSIAL 1 Layanan data danpengaduanlayanan data yangdiberikan kepadadisabilitas terlantaruntuk diusulkanmasuk dalam dataterpadukesejahteraansosial (DTKS)layananpengaduanmerupakan saranauntuk menerimadanmenindaklanjutiinformasi berupapengaduan,keluhan, dan/ataupertanyaan yangdisampaikan olehmasyarakatkepada dinassosial dan/atauPusatKesejahteraanSosial Orang - - - 4 4 500.000 10 10 600.000 10 10 660.000 15 15 1.000.000 2 Penyediaanlayanankedaruratan/layanan reaksi cepatlayanankedaruratan/layanan reaksi cepatmerupakantindakanpenanganansegera yangdilakukan olehdinas sosialdan/atau PusatKesejahteraanSosial kepadaanak terlantar Orang 22 - - - 4 4 13.120.000 4 4 13.120.000 5 5 13.120.000 5 5 13.120.000 3 Penyediaanpermakanan(layanan yangdilakukan olehdinas sosial dandifasilitasi melaluilembaga yangditetapkan olehdinas sosialdan/atau di PusatKesejahteraanSosial yangberkedudukan didesa/kelurahan/nama lain dandisesuaikandengan indekspermakanan/orang/hari) Orang 22 94 94 74.700. 000 82 82 89.476.000 85 85 89.476.000 85 85 89.476.000 90 90 90.476.000 4 Penyediaansandang(berupa pembelianpakaian,pembelianperlengkapanmandi, pembeliankebutuhan khususuntuk perempuandewasa, balita,dan yangmengalamibedridden,pembelian alaskaki dankebutuhan lainnya) Orang 22 - - - 2 2 500.000 2 2 500.000 2 2 500.000 3 3 500.000 5 Penyediaanperbekalankesehatan(obat umum,timbangan,pengukur tinggibadan, termometerdan lainnya sesuaidengankebutuhan) Orang - - - - 0 0 - 2 2 400.000 2 2 400.000 2 2 400.000 KabupatenGunungkidul No Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an 6 Pemberianbimbingan fisik,mental, spiritualdan sosialbimbingan fisikadalah kegiatanuntuk memeliharadan meningkatkankesehatan jasmanipenerimapelayanan/olahraga/outbound/gymbimbingan mentaldan spiritualadalah kegiatanyang dilakukanuntukmeningkatkanmental danspiritualbimbingan sosialadalah layananbantuan psikologisyang ditujukanmengatasimasalahpsikososial agardapatmeningkatkankeberfungsiansosial(seperti pekerjasosial, alat peraga,alat tulis) Orang 22 - - - 50 50 22.075.000 50 50 22.801.000 50 50 22.801.000 50 50 22.899.000 7 Pemberianbimbingan sosialkepada keluargaanak terlantar(pemberianbimbingan sosialkepada keluargaanak terlantarserta masyarakatdilakukan olehdinas sosial, dandifasilitasi melaluilembaga yangditetapkan olehdinas sosial diPusatKesejahteraanSosial yangberkedudukan didesa/kelurahan/nama lain, dan/ataudi lingkungankeluarga/masyarakat) Orang 22 94 94 6.530.000 105 105 18.776.000 105 105 19.776.000 110 110 20.465.000 110 110 20.565.000 8 Fasilitasipembuatan NomorIndukKependudukan/Bukti kepemilikanNIK Orang - - - - 10 10 1.200.000 10 10 1.500.000 10 10 1.500.000 15 15 1.786.000 9 Akses ke layananpendidikan dankesehatan dasar(fasilitasi layananpendidikansekolah dankesehatan dasarpuskesmas/klinik/rumah sakit) Orang - - - - 5 5 650.000 10 10 750.000 10 10 800.000 15 15 1.000.000 10 Pemberianpelayananpenelusurankeluarga/Buktikeberadaankeluarga(pencariankeluarga anakterlantar untuktujuan reunifikasi) Orang 22 - - - 2 2 1.000.000 2 2 1.500.000 2 2 2.000.000 2 2 2.000.000 11 Pemberianpelayananreunifikasikeluarga(pemulangan danpenyatuan kembalianak terlantardengan keluargayang dapatmemberikanperawatandan/ataupendampingansehingga beradadi lingkungan yangterlindungi) Orang 22 - - - 2 2 1.200.000 2 2 1.200.000 2 2 1.200.000 2 2 1.200.000 12 Layanan rujukan(layanan yangdiberikan kepadaanak terlantaryangmembutuhkanlayanan lebihlanjut dan layananlainnya) Orang 22 - - - 1 1 1.250.000 3 3 1.250.000 4 4 1.350.000 4 4 2.500.000 KabupatenGunungkidul No Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an 3 RehabilitasiSosial DasarLanjut UsiaTerlantar di LuarPanti Sosial orang 26 518 518 494.100.000 APBD DINASSOSIAL 533 533 662.470.000 APBD DINASSOSIAL 543 543 621.042.000 APBD DINASSOSIAL 553 553 621.552.000 APBD DINASSOSIAL 563 563 634.883.000 APBD DINASSOSIAL 1 Layanan data danpengaduanlayanan data yangdiberikan kepadadisabilitas terlantaruntuk diusulkanmasuk dalam dataterpadukesejahteraansosial (DTKS)layananpengaduanmerupakan saranauntuk menerimadanmenindaklanjutiinformasi berupapengaduan,keluhan, dan/ataupertanyaan yangdisampaikan olehmasyarakatkepada dinassosial dan/atauPusatKesejahteraanSosial Orang 26 0 - 20 20 2.000.000 30 30 2.000.000 30 30 2.200.000 35 35 2.300.000 2 Penyediaanlayanankedaruratan/layanan reaksi cepatlayanankedaruratan/layanan reaksi cepatmerupakantindakanpenanganansegera yangdilakukan olehdinas sosialdan/atau PusatKesejahteraanSosial kepadalanjut usia terlantar Orang 26 - - - 13 13 42.635.000 13 13 42.635.000 15 15 42.894.000 15 15 43.379.000 3 Penyediaanpermakanan(layanan yangdilakukan olehdinas sosial dandifasilitasi melaluilembaga yangditetapkan olehdinas sosialdan/atau di PusatKesejahteraanSosial yangberkedudukan didesa/kelurahan/nama lain dandisesuaikandengan indekspermakanan/orang/hari) Orang 26 518 518 485.100.000 533 533 581.599.000 535 535 582.006.000 535 535 582.006.000 535 535 592.006.000 4 Penyediaansandang(berupa pembelianpakaian,pembelianperlengkapanmandi, pembeliankebutuhan khususuntuk perempuandewasa, balita,dan yangmengalamibedridden,pembelian alaskaki dankebutuhan lainnya) Orang 26 - - - 9 9 2.000.000 9 9 2.000.000 9 9 2.000.000 10 10 2.000.000 5 Penyediaan alatbantu(kursi roda, kacamata,pemeriksaan &pengukuran, alatbantu dengar,kruk, tripod,tongkat putih,tongkat penuntunadaptif, reglet/alattulis untuk tunanetra dan sesuaidengan kebutuhanpenerimadisabilitas) Orang 26 7 7 9.000.000 7 10 10.000.000 7 7 10.000.000 8 8 10.000.000 13 13 12.000.000 6 Penyediaanperbekalankesehatan(obat umum,timbangan,pengukur tinggibadan, termometerdan lainnya sesuaidengankebutuhan) Orang 26 - - - 0 0 - 2 2 400.000 2 2 400.000 2 2 400.000 7 Pemberianbimbingan fisik,mental, spiritualdan sosialbimbingan fisikadalah kegiatanuntuk memeliharadan meningkatkankesehatan jasmani Orang 26 - - - 25 25 11.036.000 25 25 11.036.000 30 30 11.036.000 30 30 11.036.000 KabupatenGunungkidul No Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an penerimapelayanan/olahraga/outbound/gymbimbingan mentaldan spiritualadalah kegiatanyang dilakukanuntukmeningkatkanmental danspiritualbimbingan sosialadalah layananbantuan psikologisyang ditujukanmengatasimasalahpsikososial agardapatmeningkatkankeberfungsiansosial(seperti pekerjasosial, alat peraga,alat tulis) 8 Pemberianbimbingan sosialkepada keluargalanjut usia terlantar(pemberianbimbingan sosialkepada keluargalanjut usia terlantarserta masyarakatdilakukan olehdinas sosial, dandifasilitasi melaluilembaga yangditetapkan olehdinas sosial diPusatKesejahteraanSosial yangberkedudukan didesa/kelurahan/nama lain, dan/ataudi lingkungankeluarga/masyarakat) Orang 26 - - - 35 35 6.250.000 35 35 6.250.000 35 35 6.250.000 40 40 6.924.000 9 Fasilitasipembuatan NomorIndukKependudukan/Bukti kepemilikanNIK Orang 26 - - - 15 10 1.200.000 20 20 1.500.000 20 20 1.760.000 20 20 2.000.000 10 Akses ke layananpendidikan dankesehatan dasar(fasilitasi layananpendidikansekolah dankesehatan dasarpuskesmas/klinik/rumah sakit) Orang 26 - - - 5 5 650.000 10 10 750.000 15 15 800.000 15 15 1.000.000 11 Pemberianpelayananpenelusurankeluarga/Buktikeberadaankeluarga(pencariankeluarga lanjutusia terlantaruntuk tujuanreunifikasi) Orang 26 - - - 4 4 2.000.000 4 4 2.000.000 4 4 2.000.000 5 5 2.117.000 12 Pemberianpelayananreunifikasikeluarga(pemulangan danpenyatuan kembalilanjut usia terlantardengan keluargayang dapatmemberikanperawatandan/ataupendampingansehingga beradadi lingkungan yangterlindungi) Orang 26 - - - 1 1 600.000 1 1 600.000 1 1 600.000 1 1 600.000 13 Layanan rujukan(layanan yangdiberikan kepadalanjut usia terlantaryangmembutuhkanlayanan lebihlanjut dan layananlainnya) Orang 26 - - - 2 2 2.500.000 2 2 2.500.000 3 3 2.500.000 3 3 2.500.000 4 RehabilitasiSosial DasarTuna SosialKhususnyaGelandangan danPengemis di LuarPanti Sosial orang 161 19 19 198.015.000 APBD DINASSOSIAL 25 25 133.080.900 APBD DINASSOSIAL 35 35 137.330.900 APBD DINASSOSIAL 45 45 142.124.900 APBD DINASSOSIAL 55 55 146.740.900 APBD DINASSOSIAL KabupatenGunungkidul No Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an 1 Layanan data danpengaduanlayanan data yangdiberikan kepadadisabilitas terlantaruntuk diusulkanmasuk dalam dataterpadukesejahteraansosial (DTKS)layananpengaduanmerupakan saranauntuk menerimadanmenindaklanjutiinformasi berupapengaduan,keluhan, dan/ataupertanyaan yangdisampaikan olehmasyarakatkepada dinassosial dan/atauPusatKesejahteraanSosial Orang 161 - - - 25 25 2.000.000 30 30 2.000.000 30 30 2.200.000 35 35 2.386.000 2 Penyediaanlayanankedaruratan/layanan reaksi cepatlayanankedaruratan/layanan reaksi cepatmerupakantindakanpenanganansegera yangdilakukan olehdinas sosialdan/atau PusatKesejahteraanSosial kepadagelandangan danpengemis Orang 161 19 19 191.545.000 25 25 81.986.900 28 28 83.986.900 30 30 85.986.900 35 35 87.986.900 3 Penyediaanpermakanan(layanan yangdilakukan olehdinas sosial dandifasilitasi melaluilembaga yangditetapkan olehdinas sosialdan/atau di PusatKesejahteraanSosial yangberkedudukan didesa/kelurahan/nama lain dandisesuaikandengan indekspermakanan/orang/hari) Orang 161 0 0 - 16 16 17.458.000 18 18 17.458.000 20 20 17.982.000 20 20 17.982.000 4 Penyediaansandang(berupa pembelianpakaian,pembelianperlengkapanmandi, pembeliankebutuhan khususuntuk perempuandewasa, balita,dan yangmengalamibedridden,pembelian alaskaki dankebutuhan lainnya) Orang 161 0 0 - 25 25 5.500.000 30 30 6.000.000 38 38 6.500.000 41 41 7.000.000 5 Penyediaanperbekalankesehatan(obat umum,timbangan,pengukur tinggibadan, termometerdan lainnya sesuaidengankebutuhan) Orang 161 0 0 - 0 0 - 4 4 800.000 4 4 800.000 4 4 800.000 6 Pemberianbimbingan fisik,mental, spiritualdan sosialbimbingan fisikadalah kegiatanuntuk memeliharadan meningkatkankesehatan jasmanipenerimapelayanan/olahraga/outbound/gymbimbingan mentaldan spiritualadalah kegiatanyang dilakukanuntukmeningkatkanmental danspiritualbimbingan sosialadalah layananbantuan psikologisyang ditujukanmengatasimasalahpsikososial agardapatmeningkatkankeberfungsiansosial Orang 161 0 0 - 25 25 11.036.000 25 25 11.036.000 30 30 11.036.000 30 30 11.036.000 KabupatenGunungkidul No Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an (seperti pekerjasosial, alat peraga,alat tulis) 7 Pemberianbimbingan sosialkepada keluargagelandangan danpengemis(pemberianbimbingan sosialkepada keluargagelandangan danpengemis sertamasyarakatdilakukan olehdinas sosial, dandifasilitasi melaluilembaga yangditetapkan olehdinas sosial diPusatKesejahteraanSosial yangberkedudukan didesa/kelurahan/nama lain, dan/ataudi lingkungankeluarga/masyarakat) Orang 161 0 0 - 5 5 900.000 5 5 900.000 5 5 900.000 5 5 900.000 8 Fasilitasipembuatan NomorIndukKependudukan,Kartu TandaPenduduk, AktaKelahiran, SuratNikah, dan/atauKartu IdentitasAnak / Buktidokumenkependudukan Orang 161 0 0 - 5 10 1.200.000 10 10 1.200.000 10 10 1.500.000 15 15 1.500.000 9 Akses ke layananpendidikan dankesehatan dasar(fasilitasi layananpendidikansekolah dankesehatan dasarpuskesmas/klinik/rumah sakit) Orang 161 0 0 - 25 25 3.250.000 50 50 3.500.000 50 50 3.500.000 60 60 4.500.000 10 Pemberianpelayananpenelusurankeluarga/Buktikeberadaankeluarga(pencariankeluargagelandangan danpengemis untuktujuan reunifikasi) Orang 161 0 0 - 5 5 2.000.000 5 5 2.200.000 7 7 2.270.000 8 8 2.700.000 11 Pemberianpelayananreunifikasikeluarga(pemulangan danpenyatuan kembaligelandangan danpengemis dengankeluarga yangdapat memberikanperawatandan/ataupendampingansehingga beradadi lingkungan yangterlindungi) Orang 161 0 0 - 7 7 4.000.000 7 7 4.500.000 8 8 5.200.000 9 9 5.700.000 12 Layanan rujukan(layanan yangdiberikan kepadagelandangan danpengemis yangmembutuhkanlayanan lebihlanjut dan layananlainnya) Orang 161 19 19 6.470.000 3 3 3.750.000 5 5 3.750.000 6 6 4.250.000 6 6 4.250.000 5 Perlindungan danJaminan SosialPada Saat danSetelah TanggapDarurat BencanaBagi KorbanBencana DaerahKabupaten/Kota orang 2708 2500 2500 139.470.000 APBD DINASSOSIAL 2600 2600 2.550.000.000 APBD DINASSOSIAL 2700 3.183.000.000 APBD DINASSOSIAL 2800 3.408.300.000 APBD DINASSOSIAL 2850 3.616.630.000 APBD DINASSOSIAL Terjadi Bencana 1 Penyediaanpermakanan(penyediaanpermakanansecarakeseluruhan untukkorban bencanaalam, bencana Orang 2708 300 300 120.000.000 APBD DINASSOSIAL 300 300 120.000.000 310 310 127.000.000 340 340 139.700.000 380 380 153.670.000 KabupatenGunungkidul No Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Satuan TahunDasar2024 Pencapaian SPM (2025) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2026) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2027) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2028) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana Pencapaian SPM (2029) Inisiasi SumberPendanaan InstansiPelaksana PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an PenerimaLayananDasar Realisasi MutuLayananDasar Realisasi Anggar an sosial danbencana non-alamdalam bentukbahan makanandan makanan siapsaji dan/ataumakanan lainnyasesuai kebutuhan) 2 Penyediaansandang(pakaian laki-lakidewasa, pakaiandan kebutuhankhususperempuandewasa, pakaiananak laki-laki danperempuan,pakaian seragamsekolah anak laki-laki, pakaianseragam sekolahanak perempuan,pakaian lainnyasesuai kebutuhan,selimut, dan/ataukidware danpenyediaanlainnya sesuaidengankebutuhan) Orang 2708 100 100 10.000.000 APBD DINASSOSIAL 100 100 10.000.000 110 110 11.000. 000 120 120 12.100. 000 130 130 13.310. 000 3 Penyediaantempatpenampunganpengungsi(tenda pengungsi,tenda keluarga,tenda dapurumum, tendagulung, tendalogistik, veltbed,matras/tikar/alastidur, dan/ataukelengkapantempatpenampungansementara lainnyasesuai kebutuhan) Unit 1 1 1 APBD DINASSOSIAL 8 8 - 1 1 15.000. 000 1 1 16.500. 000 1 1 18.150. 000 4 Penanganankhusus bagikelompok rentan(merupakanbantuan khususyang diberikankepada LanjutUsia, ibu hamil,PenyandangDisabilitas, danAnak sepertipopok, susu, toiletkhusus disabilitasdsb.) Orang 560 80 80 9.470.000 APBD DINASSOSIAL 90 90 9.470.000 100 100 10.417. 000 110 110 11.459. 000 120 120 12.605. 000 5 PelayanandukunganPsikososial(upaya/dukunganyang dilakukanoleh individu,kelompok/komunitas diluar diri dalamsebuah interaksisosial dalamkehidupan sehari-hari yang penuhkasih sayang,cinta, perlindungandan membantupenyesuaian diriterhadapmasalah/situasisulit yangdihadapi, sepertiterapi kejiwaan,edukasi anak,hiburan/traumahealing, dsb.) Orang 0 200 200 5.000.0 00 200 200 5.500.0 00 200 200 6.050.0 00 Tidak TerjadiBencana (100%dengan catatanmelakukan 3tahapan) 500 500 2.000.000.000 600 600 2.400.000.000 750 750 3.000.000.000 800 800 3.200.000.000 850 3.400.000.000 Melakukanpengumpulandata, perhitungankebutuhan, danperencanaankebutuhan sesuaidengannomenklaturprogram/kegiatan/sub kegiatan(dilakukan denganmengunggahdokumen formdan/atau dokumenpendukung lainnya) jumlahkab/kota 1 0 0 2600 2600 20.000.000 2700 2700 30.000. 000 2800 2800 40.000. 000 0 31.500. 000 Pada prinsipnya, monitoring dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung untuk memastikan adanya kesesuaian antara proses dan capaian sesuai rencana (tercapai atau tidak). Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan evaluasi dilakukan saat kegiatan selesai dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara capaian dengan target. Bila ditemukan ketidaksesuaian antara target dan capaian, maka dilakukan identifikasi terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi, kemudian diupayakan rumusan solusi atau rekomendasi atas permasalahan atau kendala dimaksud. Hasil evaluasi menjadi input bagi kepentingan pelaksanaan kepentingan proses selanjutnya. Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM sesuai dengan bidang urusannya secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Sedangkan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Daerah dikoordinasikan oleh Tim Penerapan SPM Daerah. Untuk monitoring dan evaluasi oleh Tim Penerapan SPM Daerah dilaksanakan pada setiap akhir triwulan melalui rapat koordinasi dan/atau tinjauan lapangan jika diperlukan. 4.2 Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM Pada Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan:

(1)Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM. Selanjutnya pada Pasal 24 disebutkan:
(1)Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
(2)Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(3)Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Dan sebagaimana Pasal 26 maka Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM daerah kabupaten melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan Sosial. Selanjutnya Penyelenggara Pemerintahan Daerah perlu untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menjadi pedoman Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hal tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Sektoral). Sampai dengan tahun 2024, masih terdapat kendala utama dalam penerapan SPM di Kabupaten Gunungkidul diantaranya nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Ditjen Bina Pembangunan Daerah yang diperuntukkan secara langsung bagi pemenuhan indikator SPM; serta pendataan sesuai form tahapan penerapan SPM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 masih belum dapat menghasilkan data yang lengkap. 5.2 Saran Berdasarkan kondisi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Gunungkidul sampai saat ini yang tercermin dari berbagai permasalahan penerapan SPM pada masing-masing bidang, maka terdapat hal- hal yang sebagai saran antara

1.Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan bahwa anggaran pemenuhan SPM yang dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.
2.Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan.
3.Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan lain sebagai berikut: Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menyebutkan bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan salah satunya dengan prinsip ketepatan sasaran, yang maksudnya bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
1.Untuk memberikan jaminan ketersediaan pelayanan dasar bagi warga negara penerima pelayanan dasar SPM yang tidak mampu perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.
2.Dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan perlu adanya prioritas anggaran untuk program pemenuhan SPM dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar SPM.
3.Diperlukan adanya penyesuaian antara nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (yang memang sudah diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan SPM) dengan Kepmendagri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan Nomenklatur yang ada dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda.
4.Diperlukan adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM (melalui APBD, APBN, DAU, DAK, DID, Transfer Daerah, CSR dan sumber- sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan) serta perlu dibedakan dengan pembiayaan non SPM sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
5.Dalam melaksanakan penerapan SPM dapat melibatkan partisipasi masyarakat (kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga, BUMD maupun swasta). Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan. BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…