Dalam Perbup ini diatur tentang: 1. Pengelola Keuangan Daerah 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan 3. Pelaporan Realisasi Anggaran
Memuat teks peraturan…
menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan APBD; bahwa dalam rangka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu mengatur mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2367); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan : 10. 15 12, 13. n Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2023). MEMUTUSKAN :
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: -— 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Indramayu, selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan Keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa berdasarkan Keputusan Bupati untuk melaksanakan sebagian tugas PPKD selaku BUD. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah. Bendahara Penerimaan adalah ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Perangkat Daerah dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD. Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada Perangkat Daerah dan SKPKD. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan dan bertanggungjawab secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didasarkan atas pertimbangan besaran anggaran dan rentang kendali/atau lokasi serta bertanggungjawab secara administratif atas pengeluaran pada unit Perangkat Daerah dan disampaikan kepada KPA. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang bertugas melaksanakan kegiatan/sub kegiatan pada satuan perangkat daerah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis professional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, tidak berkedudukan sebagai ASN dan bukan merupakan pegawai dengan perjanjian kerja dengan pihak Kketiga (pegawai outsourcing). Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. 26. 27. 28. 29. 30.
BAB II
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala SKPKD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD mengusulkan pejabat dilingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan mempertimbangkan besaran jumlah uang, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
Kepala Perangkat Daerah selaku PA menyampaikan usulan kepada Bupati melalui PPKD untuk menetapkan :
Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dapat melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang selaku KPA, dengan mempertimbangkan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya untuk menandatangani SPM-TU dan SPM-LS kepada KPA. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggungjawab kepada PA. Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub Kkegiatan yang dilimpahkan oleh PA pada Perangkat Daerah, memperhatikan besaran pagu anggaran masing-masing Perangkat Daerah, Besaran pagu anggaran Perangkat Daerah yang dapat melimpahkan kewenangan PA kepada KPA adalah diatas Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). PPTK merupakan PNS yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan pejabat satu tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah selaku PA dalam hal ini Kepala Bagian dan Kepala Bidang, kecuali berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran, beban Kkerja, lokasi, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya dapat dilimpahkan sebagian kepada pejabat satu tingkat di bawah eselon III. Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan PNS yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA dapat menetapkan pejabat fungsional dan/atau pelaksana sebagai PPTK dengan kriteria :
Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang diberikan tugas melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah yan g ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA, dalam hal PA tidak melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang sebagai KPA maka PPK adalah Sekretaris Perangkat Daerah.
Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke RKUD, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya. Kriteria Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu adalah sebagai berikut :
BAB III
Surat Penyediaan Dana ditetapkan oleh PPKD per triwulan setelah SKPD membuat anggaran kas sebagai dasar bendahara membuat SPP untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK Perangkat Daerah; SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk disahkan oleh PPKD; Perubahan terhadap SPD harus melalui persetujuan PPKD.
SPP sebagai dasar penerbitan SPM, dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Penerbitan SPM diterbitkan dengan mekanisme sebagai berikut:
Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan mekanisme GU kepada Pihak Ketiga tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pengajuan SPM-GU ke BUD minimal 30% dari total uang persedian yang diberikan ke masing-masing SKPD. Pelaksanaan pembayaran belanja dengan menggunakan uang persediaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
Membuka PDF…