DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang pedoman dalam pelaksanaan program Fasilitasi Asuransi Usaha Tanaman Padi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menangung risiko usaha tani. Hal yang diatur Kriteria Bantuan Premi, Besaran Bantuan Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUP), Pendaftaran Peserta AUP, dan Penyelesaian Klaim

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);

7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599),
8.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1% & Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Indramayu. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan Pemegang Polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a.memberikan penggantian kepada tertanggung atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b.memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Asuransi Usaha Tani Padi yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani Padi. Fasilitasi Asuransi Pertanian adalah kemudahan dalam meringankan kerugian melalui perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Petani Penggarap adalah Petani yang tidak memiliki lahan yang mata pencahariannya adalah melakukan usaha tani. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para Petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Harian Lepas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Premi AUTP adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan disetujui oleh Petani selaku tertanggung serta Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi yang memberikan hak kepada Petani untuk memperoleh manfaat pertanggungan risiko usaha tani. Klaim adalah ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung. 18. 19. 20. 211 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung sebagai penggantian atas kerusakan dan/atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis. Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi. Pemegang Polis asuransi yang selanjutnya disebut pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan dan pengelolaan atas risiko bagi dirinya atau tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi klaim dan dijamin polis. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada tanaman. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat POPT adalah Aparatur Sipil Negara atau petugas lain yang diberi tugas, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman, dan menurunkan tingkat produksi tanaman. Gagal panen adalah kerusakan tanaman pada setiap sawah garapan per petani tertanggung dengan intensitas kerusakan mencapai 275% dan atau luas kerusakan tersebut mencapai 275% pada setiap luas petak alami. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Hari Kerja adalah hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Fasilitasi Asuransi Usaha Tanaman Padi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menangung risiko usaha tani.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan dan serangan OPT.

BAB III

KRITERIA BANTUAN PREMI AUTP

Pasal 4

Petani pemilik dan/atau petani penggarap penerima bantuan pembayaran Premi harus berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. b. tergabung dalam Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani; memiliki lahan usaha tani dan menggarap sawah dengan luas paling sedikit 2 (dua) hektar per pendaftaran per MT; melakukan penilaian umur tanaman padi oleh perusahaan Asuransi Pertanian; tanaman padi berumur paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan memiliki NIK.

Pasal 5

Program AUTP dilaksanakan pada: a. b. lahan beririgasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa, dan irigasi sederhana; lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air dan berfungsi dengan baik; dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah memadai untuk melakukan Kkegiatan menanam padi.

Pasal 6

Risiko yang dijamin dalam program AUTP : a. b. banjir; dan kekeringan.

BAB IV

BANTUAN PREMI AUTP

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani padi yang dilakukan oleh Petani dari kerugian akibat Gagal Panen melalui mekanisme pemberian bantuan premi AUTP.

Pasal 8

Bantuan premi AUTP tidak dapat diberikan apabila Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani sudah memiliki Asuransi Pertanian baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dari Pihak Lain maupun Asuransi Pertanian atas dasar inisitaif sendiri.

BAB V

BESARAN BANTUAN PREMI AUTP

Pasal 9

(1)Premi AUTP ditanggung Bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2)Besaran bantuan Premi AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sebesar 20% (dua puluh persen) berasal dari Pemerintah Daerah.
(3)Bantuan Premi berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah ) per hektar per MT.
(4)Bantuan Premi Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai anggaran yang tersedia di Dinas.

BAB VI

PENDAFTARAN PESERTA AUTP

Pasal 10

(1)Pendataan calon peserta calon lokasi dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis daerah Ketahanan Pangan dan Pertanian Kecamatan dan/atau PPL berdasarkan penugasan dari Dinas. 2)
(4)
(5)
(7)
(8)
(9)Unit pelaksana teknis daerah Kecamatan dan/atau PPL melakukan penilaian yang komprehensif terhadap calon peserta calon lokasi dan melaksanakan pendaftaran peserta Asuransi. Kelompok Tani didampingi petugas Pertanian mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh petugas. Pembayaran Premi ke rekening Penanggung disertai bukti pembayaran. Penanggung memberikan polis Asuransi kepada Kelompok Tani paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah Formulir pendaftaran diserahkan kepada Penanggung. Unit pelaksana teknis daerah membuat rekapitulasi peserta Asuransi berikut dokumen persyaratannya dan disampaikan ke Dinas untuk menjadi dasar penetapan peserta definitif. Dinas membuat daftar peserta definitif AUTP dengan memberikan bukti pembayaran (asli) dari Penanggung. Peserta Definitif AUTP yang sudah disusun oleh Dinas diajukan ke Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan Premi AUTP dengan Keputusan Bupati. Dinas menyampaikan daftar peserta definitif secara periodik ke Dinas di Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan fungsi Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dan selanjutnya disampaikan ke Kementerian yang menyelenggarakan fungsi Pertanian.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM AUTP

Pasal 11

Klaim Premi AUTP dapat diajukan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. d. Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan kepada PPL atau POPT-HPT dan petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan pada tanaman padi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan, dengan mengisi formulir Pemberitahuan Kerusakan, pemberitahuan awal dapat dilakukan melalui media komunikasi antara lain telepon, email atau sms kepada pusat panggilan perusahaan Asuransi Penanggung; Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas Asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan; saran pengendalian diberikan oleh PPL atau POPT-HPT dan Penanggung dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas; jika kerusakan tidak dapat dikendalikan lagi, PPL atau POPT-HPT Bersama petugas penilai kerugian yang ditunjuk oleh perusahaan Penanggung melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan; dan berita acara hasil pemeriksaan diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti foto kerusakan dan ditandatangani oleh Tertanggung, POPT, dan petugas Penanggung serta diketahui oleh Dinas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…