DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Ruang Lingkup Manajemen Talenta ASN, meliputi: a. Talenta Jabatan Manajerial, terdiri atas: 1. Talenta untuk JPT; 2. Talenta untuk JA; dan 3. Talenta untuk JP. b. Talenta Jabatan Nonmanajerial, terdiri atas: 1. Talenta untuk JF; dan 2. Talenta untuk Jabatan Pelaksana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih terjadi kesenjangan antara syarat jabatan dengan profil Aparatur Sipil Negara, sehingga diperlukan langkah-langkah perbaikan maupun perencanaan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, manajemen talenta Aparatur Sipil Negara Instansi ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
d.bahwa Peraturan Bupati Indramayu Nomor 90 tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 3);
15.Peraturan Bupati Indramayu Nomor 170 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 170); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB II

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA ASN

Pasal 2

Manajemen Talenta ASN bertujuan untuk :

a.meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
b.menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi dan akselerasi pembangunan Daerah;
c.mendorong peningkatan profesionalisme Jabatan, Kompetensi dan Kinerja Talenta, serta memberikan kejelasan dan kepastian karier Talenta dalam rangka akselerasi pengembangan karier yang berkesinambungan;
d.mewujudkan Rencana Suksesi yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan Sistem Merit pada instansi Pemerintah Daerah;
e.memastikan tersedianya pasokan Talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat dengan Jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi dan visi organisasi;
f.menyeimbangkan antara pengembangan karier ASN dan kebutuhan instansi.

Pasal 3

(1)Manajemen Talenta ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit dengan prinsip :
1. a.objektif;
2. b.terencana;
3. c.terbuka;
4. d.tepat waktu;
5. e.akuntabel;
6. f.bebas dari intervensi politik; dan
7. g.bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
(2)Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu proses dalam Manajemen Talenta ASN sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian yang bersifat subjektif.
(3)Terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Manajemen Talenta ASN mempersiapkan Suksesor pada masing-masing Jabatan Target yang akan lowong dalam perencanaan dan persiapan pada tahun sebelumnya secara sistematis dan terstruktur sesuai target.
(4)Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu informasi Manajemen Talenta ASN yang meliputi tahapan pelaksanaan, kriteria dan informasi penetapan Talenta dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.
(5)Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Jabatan Target dalam Manajemen Talenta ASN yang lowong dapat segera diisi oleh Suksesor sehingga tidak terdapat jabatan lowong dalam waktu lama dan menjamin persediaan Talenta dalam pengisian Jabatan Target.
(6)Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Manajemen Talenta ASN dilakukan sesuai standar/pedoman yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
(7)Bebas dari intervensi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu Manajemen Talenta ASN bebas dari pengaruh dan/atau tekanan politik.
(8)Bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu Manajemen Talenta ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4

Ruang Lingkup Manajemen Talenta ASN, meliputi:

a.Talenta Jabatan Manajerial, terdiri atas:
1. 1.Talenta untuk JPT;
2. 2.Talenta untuk JA; dan
3. 3.Talenta untuk JP.
b.Talenta Jabatan Nonmanajerial, terdiri atas:
1. 1.Talenta untuk JF; dan
2. 2.Talenta untuk Jabatan Pelaksana.

Pasal 5

Aspek Manajemen Talenta ASN, meliputi:

a.kelembagaan Manajemen Talenta ASN;
b.penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN Pemerintah Daerah; dan
c.sistem informasi Manajemen Talenta ASN Daerah.

Pasal 6

(1)Manajemen Talenta ASN Pemerintah Daerah ditetapkan dan dilaksanakan oleh PPK.
(2)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Manajemen Talenta ASN berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi organisasi Pemerintah Daerah guna mewujudkan prioritas Pembangunan Daerah.

Pasal 7

(1)Manajemen Talenta ASN didukung infrastruktur yang terdiri dari:
1. a.peta Jabatan yang sedang/akan lowong dan Jabatan Kritikal;
2. b.profil Talenta;
3. c.standar metode dan penilaian dalam metode assessment center dan Uji Kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
4. d.Standar Kompetensi Jabatan;
5. e.standar penilaian Kinerja riil;
6. f.pola karier;
7. g.tim Manajemen Talenta ASN;
8. h.program Pengembangan Talenta;
9. i.panitia seleksi;
10. j.basis data sumber daya manusia;
11. k.sistem informasi Manajemen Talenta ASN; dan
12. l.anggaran.
(2)Peta Jabatan yang sedang/akan lowong dan Jabatan Kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim Manajemen Talenta ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah tim yang dipimpin oleh PyB dan beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah, meliputi:
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah;
3. c.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan; dan
4. d.Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi hukum.
(4)Tim Manajemen Talenta ASN bertugas melakukan pemetaan dan penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN.
(5)Dalam melaksanakan tugas tim Manajemen Talenta ASN dibantu oleh kelompok kerja manajemen Kinerja.
(6)Pembentukan tim Manajemen Talenta ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) manajemen Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah panitia yang dibentuk oleh PPK dalam rangka Akuisisi Talenta sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Infrastruktur Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disiapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.Akuisisi Talenta;
2. b.Pengembangan Talenta;
3. c.Retensi Talenta;
4. d.Penempatan Talenta; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi.
(2)Alur penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Akuisisi Talenta meliputi tahapan sebagai berikut:

a.identifikasi dan penetapan Jabatan Kritikal;
b.analisis kebutuhan Talenta;
c.penetapan strategi akuisisi;
d.identifikasi, penilaian dan pemetaan Talenta;
e.penetapan Kelompok Rencana Suksesi; dan
f.pencarian Talenta melalui mekanisme mutasi/Rotasi Jabatan dan rencana Penempatan Talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus.

Pasal 11

(1)Identifikasi dan penetapan Jabatan Kritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Penempatan Talenta.
(2)Jabatan Kritikal merupakan jabatan inti dalam organisasi yang memenuhi karakteristik tertentu.
(3)Karakteristik Jabatan Kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Manajemen Talenta ASN terdiri dari:
1. a.strategis dan berkaitan langsung dengan strategi organisasi sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta perkembangan lingkungan;
2. b.memerlukan kompetensi yang sesuai dengan urusan inti organisasi;
3. c.membutuhkan Kinerja yang tinggi;
4. d.memberi peluang pembelajaran yang tinggi;
5. e.mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik; dan
6. f.sesuai kebutuhan prioritas nasional dan Daerah.
(4)Karakteristik Jabatan Kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memenuhi kriteria:
1. a.memberikan dampak kepada masyarakat;
2. b.memberikan dampak terhadap pembangunan;
3. c.memberikan dampak terhadap pemerintahan;
4. d.memberikan dampak bagi seluruh pegawai;
5. e.memberikan dampak bagi unit kerja lain;
6. f.memerlukan ketepatan tindakan dalam kebijakan;
7. g.membutuhkan Kompetensi khusus;
8. h.membutuhkan pelatihan atau sertifikasi khusus; dan
9. i.jika terjadi kekosongan personil dalam kurun waktu singkat dalam Jabatan tersebut akan berdampak signifikan terhadap pencapaian rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(5)Jabatan Kritikal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…