DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indramayu Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025. Perubahan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 19, Pasal 33, Pasal 47; Pasal 62.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa serta adanya kebutuhan pengaturan dalam teknis pelaksanaan, Peraturan Bupati Indramayu Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9);
7.Peraturan Bupati Indramayu Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2025 Nomor 30); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PEMILIHAN KUWU SERENTAK TAHUN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2025 Nomor 30), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
(2)Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui beberapa tahapan, meliputi:
1. a.tahapan persiapan;
2. b.tahapan pencalonan;
3. c.tahapan pemungutan suara; dan
4. d.tahapan penetapan.
(3)Jadwal tahapan pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c dapat dilaksanakan secara manual atau secara digital.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemilihan Kuwu serentak dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(2)Pemilihan Kuwu dilaksanakan dengan pola TPS, dengan jumlah Pemilih paling banyak 600 (enam ratus) orang tiap TPS.
(3)Hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan Kuwu serentak serta jumlah TPS setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Kuwu yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kuwu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2)Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Camat.
(3)Dalam hal Kuwu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kuwu.
(4)Dalam hal Kuwu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juru tulis melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu, sebagai pelaksana harian Kuwu.
(5)Dalam hal juru tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga mencalonkan diri sebagai Kuwu, ditunjuk Pamong Desa lain untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu, sebagai pelaksana harian Kuwu.

4.Ketentuan ayat (6) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu menjadi dasar dalam pembuatan dan/atau pengisian Kartu Tanda Pemilih, baik pemilih tetap maupun pemilih tambahan.
(2)Kartu Tanda Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan kepada Pemilih dengan disertai tanda terima.
(3)Kartu Tanda Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. a.Kertas HVS 80 gram;
2. b.ukuran panjang ±16,5 cm dan lebar ±11 cm;
3. c.warna dasar putih; dan
4. d.copy void/anti copy/microtex dan filter image.
(4)Panitia pemilihan kuwu menyerahkan Kartu Tanda Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai tanda terima dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk pemilih tetap dimulai 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara pukul 24.00 WIB; dan
2. b.untuk pemilih tambahan dimulai 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
(5)Panitia Pemilihan Kuwu menyerahkan Kartu Tanda Pemilih didampingi oleh kuasa dari Calon Kuwu.
(6)Setelah penyerahan Kartu Tanda Pemilih berakhir, Panitia Pemilihan Kuwu menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Penyerahan Kartu Tanda Pemilih.
(7)Format Kartu Tanda Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5.Ketentuan Pasal 47 ditambah satu ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Surat suara atau print out surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
2. b.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat ada pakaian yang dikenakan Calon Kuwu;
3. c.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Calon Kuwu, foto Calon Kuwu, dan nama Calon Kuwu yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara; atau
5. e.print out surat suara, jika pemilihan dilaksanakan secara digital.
(2)Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
(3)Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menggunakan kertas HVS 80 gram warna putih.
(4)Jumlah surat suara yang dicetak sebanyak jumlah Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus).
(5)Print out surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menggunakan kertas berwarna putih dan tinta berwarna hitam dengan posisi vertikal atau horizontal memuat nomor urut dan nama Calon Kuwu.
(6)Format surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6.Ketentuan ayat (8) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1)Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
(2)Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
1. a.jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
2. b.jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
3. c.jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
(3)Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan disaksikan oleh saksi Calon Kuwu, serta dapat dihadiri oleh BPD dan warga masyarakat.
(4)Saksi calon kuwu dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat kuasa dari Calon Kuwu yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPPS.
(5)KPPS membuat Berita Acara hasil penghitungan suara.
(6)KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)kepada masing-masing saksi Calon Kuwu yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
(7)Asli Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(8)KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara atau print out surat suara, dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kuwu segera setelah selesai penghitungan suara. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 14 November 2025 BUPATI INDRAMAYU, Cap/Ttd. LUCKY HAKIM Diundangkan di Indramayu Pada tanggal 14 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU, Cap/Ttd. AEP SURAHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2025 NOMOR 47 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU, JA'FAR ABDULLAH, SH, MH. Pembina Tk.I - IV/b NIP. 19770406 200604 1 009

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…