DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indramayu Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Indramayu. Hal yang diatur: 1. kedudukan, Tugas, dan Fungsi 2. Organisasi 3. Tata Kerja 4. Kepegawaian 5. Pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- SALINAN Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
17.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 5);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 3). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Indramayu.
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
7.Badan Tipe A adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang, Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian dan dengan penambahan 1 (satu) Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indramayu.
9.Kepala adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indramayu.
10.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indramayu.
11.Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Indramayu.
12.Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Indramayu.
13.Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indramayu.
14.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indramayu.
15.Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indramayu.
16.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Manajerial tingkat tinggi bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
18.Jabatan Administrator adalah Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
19.Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
20.Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
21.Jabatan Pelaksana adalah Jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
22.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indramayu.
23.Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
24.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan perundang-undangan.
25.Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
26.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
27.Tim Kerja adalah Tim/Kelompok yang terdiri dari satu jenis atau lebih Jabatan Fungsional atau Pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit organisasi.
28.Ketua Tim adalah Pejabat Fungsional atau pelaksana yang diberi peran untuk mengoordinasikan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan.
(2)Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 3

(1)Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
5. e.pelaksanaan pengelolaan UPTD;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

(1)Badan adalah Badan Tipe A.
(2)Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. d.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. e.Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
6. f.Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
7. g.Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
8. h.UPTD;
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
5. e.penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
6. f.pelaksanaan pengelolaan UPTD;
7. g.pelaksanaan pelayanan teknis dan pembinaan administratif ketatausahaan;
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2)Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas- tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi Badan.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan Badan;
2. b.perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
3. c.penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Badan;
4. d.pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Badan;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
6. f.penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
7. g.penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan Badan;
8. h.penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Badan;
9. i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan Badan;
10. j.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
11. k.penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati Lingkup Badan;
12. l.pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Badan;
13. m.pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;
14. n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau pelaksana.
(5)Sekretariat, membawahkan :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
(2)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Badan.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Badan;
2. b.pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan Badan;
3. c.penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan Badan;
4. d.penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
5. e.pengelolaan administrasi perlengkapan Badan;
6. f.pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas Badan;
7. g.penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban Badan;
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1)Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan Badan;
2. b.pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;
3. c.pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Badan;
4. d.penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban atau tanda bukti pengeluaran uang Badan;
5. e.penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Sub Bagian Keuangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

(1)Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2)Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan analisis dan pengkajian kebijakan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, data dan pelaporan hasil pembangunan daerah.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. b.pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
3. c.pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
4. d.perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah;
5. e.pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
6. f.pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
7. g.pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
8. h.pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
9. i.pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
10. j.pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
11. k.pelaksanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
12. l.pengelolaan hasil analisis dari evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
13. m.penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
14. n.melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
15. o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1)Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2)Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan perumusan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi urusan :
1. a.pemerintahan umum;
2. b.pendidikan;
3. c.kesehatan;
4. d.ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
5. e.sosial;
6. f.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. g.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. h.pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. i.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.kepemudaan dan olah raga;
12. l.statistik;
13. m.persandian;
14. n.kebudayaan;
15. o.perpustakaan;
16. p.kearsipan;
17. q.unsur staf pendukung
18. r.unsur fungsi pengawasan;
19. s.unsur penunjang perencanaan;
20. t.unsur penunjang keuangan;
21. u.unsur penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
22. v.unsur penunjang penelitian dan pengembangan.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
2. b.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. c.pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
6. f.pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
7. g.pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
8. h.pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan kementerian/ lembaga di provinsi dan kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
9. i.pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
10. j.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
11. k.pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
12. l.pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
13. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…