Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pemberdayaan Koperasi;
c.satuan tugas;
d.pelind ungan Koperasi;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.
BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang: 5
a.berkoordinasi dengan dan./atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerab yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pernusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi.
BABIII PEMBERDAYAAN KOPERASr Bagian Kesatu Pernbentukan Koperasi Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan Pasa15
(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa /Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
6
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Desa / Kelurahan.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada koperasi di Desa zKelurahan sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
(4)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat rnasu k dalam skema revitalisasi.
Paragraf 2 Model Pembentukan Koperasi