DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih; Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. pemberdayaan Koperasi; c. satuan tugas; d. pelind ungan Koperasi; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonornian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemud ah an , pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desajkelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa /kelurahan:
c.bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
d.bahwa berdasarkan Tnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi DesajKelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e.bahwa berdasarkan pectimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi DesajKelurahan Merah Putih; 2
l.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Tirnur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 421), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Satas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat IT Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah tetakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sadan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 3
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: PERATURAN BU PAT1 TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adaJah Kabupaten Jember.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan daerah 3. pelaksanaan urusan kewenangan Daerah. Bupati adalah Bupati Jember; sebagai unsur yang memim pin yang menjadipemerin tahan
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pernerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, darr/atau hak tradisional yang dan dihorrnati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik fndonesia;
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7.Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sarna dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
10.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi. 4
11.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan merniliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang jabatan notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
12.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rap at anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
13.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
14.Pengelola adalah anggota Koperasi dan /atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
15.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pernerintah Daerah, dunia usaha, dan rnasyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan perturnbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pemberdayaan Koperasi;
c.satuan tugas;
d.pelind ungan Koperasi;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan. 5
a.berkoordinasi dengan dan./atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerab yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pernusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi. BABIII PEMBERDAYAAN KOPERASr

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa /Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. 6
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Desa / Kelurahan.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada koperasi di Desa zKelurahan sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
(4)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat rnasu k dalam skema revitalisasi.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

Pasal 6

(1)Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik desa/ kelurahan, potensi desa Zkelurahan, dan lembaga ekonorni yang telah ada di desa/kelurahan.
(2)Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada desay kelurahan yang telah rnemiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi desa Zkelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/Iernah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan /atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 7

(1)Setiap desay kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah untuk pembentukan Koperasi atau pernbangunan kelurahan khusus untuk Koperasi. desa khusus musyawarah pembentukan 7
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah DesayKelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dirnaksud pada ayat (1).
(3)Dalam forum musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi,
(4)Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 8

(1)Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata "Koperasi";
2. b.dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan
3. c.diakhiri dengan nama desa.Zkelurahan setempat.
(2)Dalarn hal terdapat kesamaan nama desa /kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatarr/kabupaten.

Pasal 9

(1)Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus.
(3)Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa sebagai ex- officio. 8
(4)Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ] 0
(1)Pembentukan Koperasi dapat rnelakukan usaha atau kegiatan berupa:
1. a.gerai penyediaan sembako;
2. b.gerai penyediaan obat murah;
3. c.penyediaan kantor koperasi;
4. d.unit simpan pinjam koperasi;
5. e.gerai klinik desa;
6. f.penyediaan gudang berpendinginjrantai dingin atau gudang;
7. g.logistikjdistribusi; danjatau
8. h.lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.
(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagairnana dimaksud pada ayat 1 huruf e yang diatur dalarn perjanjian kerja sarna dengan berpedornan pada Anggaran Dasar j Anggaran Rumah Tangga (ADj ART) dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

(1)Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
1. a.kelembagaan;
2. b.produksi;
3. c.pemasaran; 9
4. d.keuangan; dan
5. e.inovasi dan teknologi.
(2)Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
1. a.kualitas partisipasi anggota;
2. b.kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
3. c.kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
4. d.kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
(3)Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hUTUf b paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan teknik prod uksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
2. b.memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
3. c.mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
4. b.meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
(4)Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
2. b.mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha danl atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
3. c.pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sarna yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
4. d.mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
5. e.melakukan kurasi produk unggulan daerahyang memiliki potensi sebagai waralaba.
(5)Kebijakan. pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat [I ] huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan partieipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
  1. 1.hibah;
  2. 2.penyetaraan simp an an anggota; dan Iatau
  3. 3.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari : 10
  1. 1.anggota;
  2. 2.non -anggota;
  3. 3.Koperasi lain;
  4. 4.bank dan industri keuangan nonbank; dan /atau
  5. 5.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan kernampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
2. b.rnendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
3. c.mendorong pernanfaatan teknologi informasi dan kornunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
4. d.mendorong Koperasi dalam rnenjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.mendorong peningkatan kerja sarna dan alih teknologi;
6. f.memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
7. g.pengernbangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021