DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jember Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang berlaku dari 1 Januari hingga 31 Desember 2026. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jember 2025-2029 dan memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026, agar dokumen Perencanaan Daerah periode 1 (satu) tahun dapat berjalan berkesinambungan searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 maka perlu mengatur dan

Menetapkan

menetapkan Rencana Kelja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia. tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang~ Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
6. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
7. 8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka. Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987) ;
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4663) ;
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ; 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
10. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana. telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) ;
11. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Pera.turan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pera.turan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
12. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
13. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pela.yanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ; 18.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633) ;. 19.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akunta.bilitas Kineria Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia. Tahuri 2019 Nomor 157);
17. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupa.ten/Kota. yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
18. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Bvaluasi Pembangunan Daerah, Tata. Cara Bvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana. Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasirikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); 27.Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 440);
23. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
24. 29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi LJawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
25. 30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
26. 31.Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
27. 32.Peraturan Daerah Kabupaten LJember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor i, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1); 33 . Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5); dan
28. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka.t Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 1). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TBNTANG RENCANA KERJA PEMBRINTAH DAERAH RABUPATEN JEMBER TAHUN 2026. BABI KRTBNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jember.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3.Bupati adalah Bupati iJember.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Jember untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten iJember.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingka.t APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Jember yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Jember serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selan].utnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Ka.bupaten Jember.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Jember Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir tanggal 31 Desember 2026. BAB 11 SUSUNAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jember yang berisi program prioritas Pemerintah Daerah dengan dukungan pembia.yaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jember, maupun sumber pendanaan lain yang sah.
(2)Susunan dan sistematika RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: BABI BAB 11
(3)Uraian dan rincian RKPD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KERANGKA BKONOMI DAERAH DAN KBUANGAN DAERAH SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DABRAH RENCANA KERJA DAN PBNDANAAN DAERAH KINERJA PENYELENGCIARAAN PEMERI NTAHAN DAERAH BABVII : PENUTUP

Pasal 4

RKPD Kabupaten Jember Tahun 2026 merupakan pedoman :

a.bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026;
b.menyusun Kebijakan Umum APBD dan Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA/PPAS) Tahun Anggaran 2026; dan
c.penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rancangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 bahwa :

a.Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mempedomani RKPD Kabupaten Jember Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA/PPAS) di DPRD; dan
b.PD mempedomani Kebijakan Umum APBD dan Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA/PPAS) dalam melakukan pembahasan RKA PD dengan DPRD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. ::tde:at:i::ai£Jfmfee;sfvs BUPATI JEMBER, ttd. MUHAMMAD FAWAIT 2025 Diundangkan di Jember padatanggal to Aoushrs 2o25 Pj. SEKRETARIS DAERAH, ttd Jupriono ``.3a,jiv,in.\s,`.`:,`-- -J `. BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR '3 BAB VIE PENLJTUP Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangllnan Nasional, RKPD Kabupaten Jember Tahun 2026 merupakan pedoman untuk penyi]sunan rancangan APBD Kabupaten Jember Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode tahunan, RKPD juga digunakan sebagai acilan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan Rancangan APBD yang merupakan pijakan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. RKPD berperan dalam menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah dan rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, sera program perangkat daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabiipaten Jember dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umilm, seria menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Pada proses penyLlsunan dokllmen rencana pembangunan dilakukan koordinasi lintas instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui Forum Konsultasi Publik, Foriim Lintas Perangkat Daerah, dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) iintiik menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Selain itu, Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan temtama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional. Ilngkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jember selain ditentukan oleh kinerja aparatur pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untiik menjawab tantangan dan RKPD I(abupaten Jember 2026 VIl-2 mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Jember sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD dapat terwujud secara optimal. Sebagai upaya menjamin terlaksananya pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 dan terwujudnya sinergitas kineja pembangunan seluruh pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1.Pemerintah Daerah bersama seluruh Perangkat Daerah serta pelaku pembangunan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 secara sinergis dan terintegrasi, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
2.RKPD Tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
3.Apabila dalam pembahasan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2026 terdapat penyesuaian pendapatan, maka peruntukan belanjanya tetap difokuskan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Tahun 2026. BUPATI JEMBER, ltd. Pj. Sekretaris Daerah, RE EEEEEEE MUHAMMAD FAWAIT RKPD I(abupaten Jember 2026 VIl-3

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…