DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penetapan indikator kinerja utama pemerintah daerah yang bertujuan : a. memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kineria Utama Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerali Kabupaten di lingkui-igan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 11 Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa L Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Ijembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaLran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinelja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan liembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia T`ahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang T`ahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
9.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinelja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/ 11 /2008 Tahun 2008 tentarig Pedoman Penyusunan lndikator Kinelja Utama tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinelja Utama;
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peljanjian Kinelja, Pelaporan Kineria dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinelja Instansi Permerintah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jan8ka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029 (I.embaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Serf D);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5);
15.Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan I+embaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (I.embaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 1, Talnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jember. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3.Bupati adalah Bupati Jember.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6.Indikator Kinelja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan nisi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan / sasaran yang terseleksi. 7.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir- periode perencanaan pembangunan Daerah.
8.Misi adalah rumusan umum mengenal upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam I.ampiran yang merupakan bagian tidak texpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinelja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang balk dan cukup memadai guna pengukuran kinelja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

a.spesifik;
b.dapat diukur;
c.dapat dicapai;
d.relevan; dan
e.memiliki batas waktu.

Pasal 4

Indikator Kinelja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan:

a.memberikan informasi kineH.a yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinelja organisasi;
b.mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinelja dan peningkatan akuntabilitas kinelja organisasi.

Pasal 5

(1)Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
(2)IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
(3)Indikator Kinelja Perangkat Daerah meliputi indikator hasil (outcome) dan indikator kinelja keluaran (otJtpttt) dengan tatanan/jenjang sebagai berikut:
1. a.IKU pada Kepala Perangkat Daerah adalah indikator Tujuan atau indikator sasaran yang menunjukkan gambaran kinelja Perangkat Daerah;
2. b.In_dikator Kineba pa_da upi_t organisa_si diba_wah_a_ya adalah indikator program (otttoome) yang setingkat lebih rendah dari indikator kinelja utama pada kepala Perangkat Daerah ;
3. c.Indikato,r kineria kegiatan (output) adalah indikatQr yang setingkat lebih rendah dari indikator program; dan
4. d.Indikator sub kegiatan (outpttt) adalah indikator yang setingkat lebih rendah dari indikator kegiatan.
(4)IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lanpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Indikator Kinelja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 1 dimanfaatkan untuk:

a.Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten;
b.Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah Kabupaten;
c.Penyusunan Dokumen Peljanjian Kinelja Kabupaten;
d.Pelaporan Kinelja lnstansi Pemerintah Kabupaten:
e.Evaluasi Kinelja Instansi Pemerintah Kabupaten; dan
f.Pemantauan dan Pengendalian Kinelja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian tujuan pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kineria.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinelja dengan memperhatikan capalan indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinelja dan digunakan untuk perbaikan kinelja dan peningkatan akuntabilitas kinelja.
(2)Analisa dan evaluasi kinelja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tingkat unit organisasi dengan mengukur capaian kinelja program dan kegiatan.
(3)Analisa dan evaluasi kinelja dilakukan secara berkala dan dituangkan dalam Laporan Kinelja Triwulanan dan Tahunan dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2022 tentang Indikator Kinelja Utama Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturari Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di Jember pada tanggal 23 September 2025 BUPATI JEMBER, ttd MUHAMMAD FAWAIT Diundangkan di Jember pada tanggal 23 September 2025 Ij.. Sekretaris Daerah, ttd Jupriono BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 21 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR : 21 TAHUN 2025 TENTANG : INDIKATOR KINERjA UTAMA PEMERINTAI.I DAERArl INDIKATOR HNERIA UTAMA PEMERINTAII DAERAH HO KINERIA UTAMA IHDmTORENERIAUTJm DEENISI OPERASIONAL / PORMULASI pENAVcauITG dAWAB SUMBER DATA pERElrmGAV

1.Mengentaskan Angka DEFINISI OPERASIONAL Dinas Sosial, Survei Sosial Kemiskinan Dan Kemiskinan Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak Pemberdayaan Ekonomi Nasional Perlindungan Sosial mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan Perempuan dan (Susenas) Yang Merata maupun bukan makanan yang diukur darn sisi Perlindungan Anak pengeluaran. Penduduk dikategorikan misldn jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM)dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). FORMULAsl PERIIITUN aAN i' :f=izl`:}.I,`f i I,I i a-0 z = garis kemiskinan yl = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n =jumlah penduduk NO RIHERrA UTAMA INDIRAroRREERIAUTJrm DEHNlsl oPERAsloHAL / roREULAsl PENANcOUNG .AWAB SUMBER DATA pERETunGAI 2 Meningkatnya Kualitas Indeks DEENISI OPERASIONAI - Dinas Pendidikan Badan Fusat SDM Yang Refigius, Pembangunan - Dinas Kesehatan, Statistik indikator untuk mengukur kualitas hidup manusia Unggul, Dan Manusia Pemberdayaan yang bertu].uan untuk mencapal tingkatMasyarakat Yang Perempuan dan kesejahteraan yang dibentuk dari tiga dimensi Setara Perlindungan Anak-SatuanPofisidan dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi- Pamong Praja-BadanPenanggulanganBencanaDaerah dimensi ini diukur melalui indikator seperti angka harapan hidup saat lahir, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta rata-rata ~ Badan Kesatuan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan Bangsa dan Politik daya beli. FORMUIASI PERIIITUNGAN - Hitung indeks kesehatan dengan rumus AHH (Angka Harapan Hidup) berikut: !kesehatan = (AHH. AHH, , ),.'(AHH .` -AHH„ I) - Hitung indeks pendidikan dengan menggunakan rumus yang berkaitan HIS (Harapan lama Sekolah) dan (RLS) Rata-rata Lama Sekolah. Berikut adalah rumusnya: lpendidikan = (IH. `s + lHLs)/2 - Hitung indeks pengeluaran dengan rumus berikut ini.. |n(Pengeha-an) -In (PengelunTan)"n ln {Pengel:un:ran)moat ~ ln (Pengeharan)m\n Setelah mendapatkan ketiga data di atas, lalu masukkan data tersebut ke rumus IPM yatu sebagai berikut: 1" --jlKesehatan + Ipen.didikan + Ipen.gehaITan x LOO HO RINERIA UTAMA INDIRATORENERIAUTJm DEENlsl opERAsloNAL / roREULAsl PENAVGGUNG dAWAB SUMBER DATA pERElrmGAV 3 Terwujudnya Birokrasi Indeks DEFINISI OPERASIONAI - Bagian Organisasi Kementerian PAN Dan Pelayanan Publik Reformasi Indikator komposit yang Sekretariat Daerah RB Yang Berkualitas Dan Birokrasi menggambarkan basil pelaksanaan Reformasi - Bagian Tata Inovatif Birokrasi. Indikator ini digunakan sebagai ukuran Pemerintahan Sekretariat keberhasflan kementerian/ lembaga/ pemerintah Daerah daerah dalam melaksanakan kebijakan RB. - Bagian Administrasi Penilaian dilakukan secara kolaboratif pada tingkat Pembangunan dan terimplementasinya kebijakan (immediate Pengadaan Barang dan outcomes) oleh para instansi pengampu kebijakan Jasa Sekretariat Daerah dan capaian sasaran strategis yang merupakan - Bagian Hukum outcomes dari implementasi kebijakan Sekretariat Daerah (intermediate outcomes). - Inspektorat-BadanPerencanaandanPembangunanDaerah-BadanKepegawaiandanPemberdayaanSumberDayaManusia FORMULAsl pERHITunGAn IRE = Huai RB General + rmal RB Tematik predikat akan diberikan sesuai rentang nilai, seperti: - Badan Pengelolaan AA: 90-100 (Sangat Memuaskan) Keuangan dan Aset A : 80-90 (Memuaskan) Daerah 88: 70-80 (Sangat Baik) - Dinas Komunikasi dan 8 : 60-70 (Baik) Informatika Dan seterusnya hingga predikat D (Sangat Kurang). NO XINERAJA UTAMA IAVDIRATORRINERIAUTJm DEFINISI OPERASIOHAL / FORMULASI pENrmcouHG dAWAB SUMBER DATA PEREITUNGAN 4 Terwujudnya Penataan Indeks DEENISI OPERASIONAI - Dinas Pekeljaan Umum - Dinas Pekeljaan Kota Dan Infrastruktur Indikator yang digunakan dengan cara dan Penataan Ruang Umum dan Pembangunan menjumlahkan persentase rumah tangga yang - Dinas Perumahan, Penataan Ruang I nfrastruktur Yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah Kawasan Pemukiman - Dinas Berkualitas tangga yang memmki akses pada sanitasi, dan Lingkungan Hidup Perumahan, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada - Dinas Perhubungan Kawasan 1istrik dan persentase rumah tangga yang memilfki Permukiman dan akses pada telepon. Lingkungan Hidup Perhitungan indeks infrastniktur didapatkan dari - Dinas perhitungan data-data terkait kualitas sarana Perhubungan prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, dralnase bangunan sesuai standar, pengul`angan sampah, pengangkutan sampah, Kampung Tangguh Bencana, evakuasi korban bencana, rehabflitasi dan rekonstruksi pasca bencana. FORMULASI PBRIIITUNGA» ja + Je + ]r + P + Ab + L + D + IMB + Laj x=9 X = Indeks lnfrastruktur Ja = IndeksJalan Je = Indeks Jembatan Ir = Indekslrigasi P = Indeks permukiman Ab = Indeks Alr Bersih L = Indeks Limbah D = Indeks Drainase IMB = Indeks IMB Laj = Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan NO RIRERJA UTAMA IHDIRATORENERIAUTJrm DEFINISI OPERASIOHAL / PORMULASI PENANGGUNG dAWAB SUMBER DATA pEREITUHaAN 5 Terwujudnya Penataan Indeks Kualitas DEFINISI OPERASIONAL Dinas Perumahan, Dinas Perumahan, Kota Dan Lingkungan Nilal yang mengganbarkan kualitas I,ingkungan Kawasan Permukiman Kawasan Pembangunan Hidup Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, dan Lingkungan Hidup Permukiman dan Infrastruktur Yang yang merupakan nilai komposit dari Indeks Lingkungan Hidup Berkuahas Kualitas Air (IKA) , Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) , Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) , dan Indeks Kualitas AIr Taut (IKAL). FORMULAsl PERIIITUN GA)I lKLH Kabupaten =(lpAx30%+(lpux30%)+(ITHx40%) IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten IPA = indeks Kualitas air IPU = indeks Kualitas udara ITH = indeks tutupan hutan HO RIHERIA UTAMA INDIRATORENERIAUTJrm DEENlsl opERAslonAI / FORMunAsl PENAIGGUNG dAWAB SUMBER DATA PERETURTGAH 6 Meningkatnya Pertumbuhan DEENISI OPERASIONAL - Dinas Tanaman Badan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan Pangan, Hortikultura dan Statistik Daerah Yang Berdaya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah Perkebunan Saing Dan MerataMeningkatnya perekonomian dalam selang waktu tertentu. - Dinas Ketahanan Digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi Pangan, Petemakan dan sebagai hasil pembangunan Perikanan-DinasPenanamanModaldanPelayanan FORMULAsl PERIIITUNGA)I pE__Ekn_=Ekn~iEkn-1 Teapadu Satu Pintu-DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesa-DinasKoperasiUsaha PE = Pertumbuhan Ekonomi Ek = Perekonomian Kecil dan Menengah dan n = Tahun Beljalan Perdagangan n-1 = Tahun Lalu - Dinas Kepemudaan dan01ahraga,KebudayaandanPariwisata NO RIHERJA UTAMA IHDIRATORENERIAUTJRA DEFIHISI OPERASIONAI / FORMULASI PENAHGGUNG JAWAB SUMBER DATA pERElrmGAN 7 Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini DEFIHISI OPERASIONAI - Dinas Tanaman Pangan, Badan Pusat Daerah Yang Berdaya Rasio gird merupakan salah satu teknik statistik Hortikultura dan Statistik Saing Dan Merata untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Perkebunan Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat - Dinas Ketahanan ditampflkan secara geometris, sehingga Pangan, Petemakan dan mempunyal dua aspek sekaligus yaitu aspek visual Perikanan melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek - Dinas Penanaman matematis. Modal dan PelayananTeapaduSatuPintu-DinasPemberdayaan FORMULAsl PERIIITUN aArv Rasio Gini = I -I:'=,(p,. -p!-I)(y, -y,-,) Masyarakat dan Desa-DinasKoperasiUsahaKecildanMenengahdanPerdagangan pi = FToporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Yi = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i - Dinas Kepemudaan dan n = jumlah observasi 01ahraga, KebudayaandanPariwisata BUPATI JEMBER, Pj. Sekretaris Daerah, ttd Jupriono ttd MUHAMMAD F`AWAIT

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…