DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; memuat antara lain: kriteria, penetapan besaran; displin kerja; produktivitas kerja; pengurangan TPP; pengecualian TPP; TPP bagi PPPKCPNS, pegawai rangkap jabatan; tahapan pembayaran; pembiayaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ten tang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 11Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undarig-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2014 tentang Administrasi Pemerintaban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6897);
7.Peraturan Pemerintab Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2018 Nomor 224, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubaban atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tan g Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 ten tang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 26);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
19.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor ]81);
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahu n 2022 ten tang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
21.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peru bah an Kedua atas Peraturan Kornisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumu man , dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tam bah an Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATJ TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAIAPARATURSJPIL NEGARA BAB] KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adaJah Kabupaten Jember.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3.Bupati adalah Bupati Jember.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Oaerah Pemerintah Kabupaten Jember.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pernerintah Daerah.
8.Cuti di Luar Tanggungan Negara adaJah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
9.Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
10.Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih dati 1 [satu] hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
11.Cuti Besar adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan bagi PNS dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terns menerus dengan rnemenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
12.Jabatan adalah kedudukan yang rnenunjukan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi.
13.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14.Jabatan Admini strasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15.Jabatan Fungsional adalah sekelornpok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
17.Nilai jabatan adalah jumlah dan nilai faktor evaluasi jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan untuk penentuan kelas jabatan.
18.Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi.
19.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada ASNdalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASNyang didasarkan pada beban kerja, dan pertimbangan objektif lainnya.
20.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang ctihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
21.Disiplin Kerja adalah ketaatan Pegawai memenuhi ketentuan hari dan jam kerja serta mernenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan /atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin.
22.Produktivitas kerja adalah aktivitas atau kegiatan kerja yang dilakukan dalam satuan waktu tertentu, yang menghasilkan keluaran sebagai data dukung /bukti pekerjaan yang dilakukan dan diakuij'disetujui oleh atasan langsungnya atau pimpinan diatasnya.
23.Sasaran Kinerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai ASN.
24.Presensi adalah kehadiran ASN pada han dan jam kerja yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
25.Jam Kerja adalah jam kerja ASNyang secara resmi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26.Jam kerja efektif adalah jam kerja ASN yang digunakan ASNuntuk berkinerja.
27.Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh ASN yang bersangkutan.
28.Tugas dan fungsi adalah tugas yang tercantum didalam peratu ran ten tang organisasi dan tatalaksana di lingkungan Pemerintah Daerah.
29.Alasan kedinasan adalah alasan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas tarnbahan.
30.Pejabat Penilai adalah atasan langsung ASN yang dinilai atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja.
31.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PIt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan Struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
32.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan Struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sernentara.
33.Penjabat adalah PNS yang ditunjuk sebagai pemegang jabatan orang lain untuk semen tara.
34.Sistem Kinerja Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur dalam proses memasukkan data, memverifikasi, dan membuat laporan produktifitas kerja pegawai serta melakukan rekapitulasi pembayaran TPP secara elektronik.
35.Keadaan rnemaksa adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan seseorang atau keadaan kahar, karena situasiykondisi Zkondiei luar biasa misalnya bencana alam, kerusuhan, peperangan, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
36.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanj u tnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pad a dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJU AN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan Pemetintah Daerah.

Pasal 3

TPP di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan produktivitas kerja dan profesionalisme ASN;
b.menerapkan asas keadilan dan pendapatan ASN;
c.meningkatkan pelayanan pu blik; dan
d.meningkatkan kesejahteraan ASN. proporsionali tas BABIlI PEMBERIAN TPP

Pasal 5

(1)TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
1. a.TPP berdasarkan beban kerja;
2. b.TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi;
3. c.TPP berdasarkan Kondisi Kerja; darr/ atau
4. d.TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya,
(2)Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap jabatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Besaran TPP sebagairnana dimaksud pada ayat 1 huruf d untuk setiap jabatan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
(2)TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada ASN yang bekerja pada:
1. a.Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. b.Rumah Sakit Daerah;
3. c.Badan Pendapatan Daerah; dan
4. d.Tenaga Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru /pengawas.

Pasal 7

(1)TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pas a] 5 ayat (1) huruf b, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
(2)TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Sekretaris Daerah. Pasa18
(1)TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 5 ayat (1) huruf c, diberikan kepada ASN dengan kriteria pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hu kurn.
(2)TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.KepaJa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
3. c.Pejabat Fungsional Pengelola Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan J asa Sekretariat Daerah yang memiliki sertifikat pengadaan ahli nasional yang sah dan aktif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertugas sebagai Kelompok Kerja Unit Layarian Pengadaan.

Pasal 9

(1)TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan serta sesuai kemarnpuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah yaitu :
1. a.ASN yang menerima insentif atas pemungutan pajak Daerah;
2. b.ASN yang menerirna insentif atas pemungutan retribu si Daerah;
3. c.ASN yang menerima Tunjangan Profesi Guru;
4. d.ASN yang menerima Tambahan Penghasilan Guru; dan
5. e.ASN yang menerima Jasa PeJayanan Kesehatan.
(2)Segala bentuk pengeluaran serta pengelolaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang berkenaan. 8agian Kedua Penetapan Besaran TPP

Pasal 10

Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

a.Kelas Jabatan;
b.Indeks Kapasitas Fiskal;
c.Indeks Kemahalan Kontruksi; dan
d.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan unruk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan.
(2)lndeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Piskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
(3)Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi masing-masing daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jakarta Pusat Provinsi DIDJakarta.
(4)Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen); dan
2. b.Variabel hasil dengan bobot 10% (sepuluh persen).
(5)Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan bobot 30% [tiga puluh persen);
2. b.Laporan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
3. c.Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen);
4. d.Indeks Inovasi Daerah dengan bobot 3% (tiga persen);
5. e.Prestasi Kerja Pemerintah Daerab dengan bobot 18% (delapan belas persen);
6. f.Rasio 8elanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah dengan bobot 2% (dua persen); dan
7. g.Indeks Reforrnasi Birokrasi Pemerintahan Daerah dengan bobot 2% (dua persen).
(6)Variabel Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.Indeks Pembangunan Manusia dengan bobot 6% (enam persen); dan
2. b.Gini Ratio dengan bobot 4% (empat persen). Pasa! 12
(1)TPP sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja setiap bulan secara proposional sesuai dengan hasil penilaian disiplin kerja dan produktifitas kerja ASN. - I I -
(2)TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Penilaian disiplin dan produktivitas kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
1. a.objektif;
2. b.terukur;
3. c.akuntanbel;
4. d.partisipatif; dan
5. e.transparan.

Pasal 13

(1)Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan dengan sistem penambahan yang didasarkan atas perhitungan capaian kerja ASNdengan unsur sebagai berikut:
1. a.Disiplin Kerja; dan
2. b.Produktivitas Kerja.
(2)Penilaian disiplin kerja diperhitungkan terhadap TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASNdalam 1 (satu) bulan.
(3)Penilaian produktivitas kerja diperhitungkan terhadap penambahan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASNdalam 1 (satu) bulan.

Pasal 14

(1)Setiap ASN wajib hadir pada hari dan jam kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Penilaian disiplin kerja berdasarkan pada rekapitulasi presensi elektonik.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai pengurangan nilai disiplin kerja.
(4)Pelanggaran yang diperhitungkan mengurangi nilai disiplin kerja meliputi :
1. a.Terlambat Hadir (TL);
2. b.Pulang Sebelurn Waktunya (PSW);dan
3. c.Tidak Masuk Kerja (TK).

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…