DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan di lingkungan pemerintah kabupaten jember meliputi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan daerah serta kompleksitas permasalahan lintas sektor menuntut adanya kelembagaan Badan yang adaptif, profesional dan mampu berkolaborasi secara lintas fungsi menunjang pembangunan di Kabupaten Jember;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F`ungsi Serta Tata Ken.a Badan di Lin8kungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan mengimplementasikan penyesuaian struktur Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penyederhanaan birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lin8kungan Pemerintah Kabupaten Jember; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat 11 Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
7.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kelja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan F\mgsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539) ;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnstansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dari Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor loo-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DI LINGKUNGAN PBMERINTAH KABUPATEN JEMBER.

Pasal 1

Dalaln Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jember.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3.Bupati adalah Bupati Jember.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5.Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Kepala Badan adalah Kepala Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Peljanjian Kelja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10.Jabatan F`ungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. -5.
13.Kepala UFTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Badan Pemerintah Daerah.
14.Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit keria mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Pemerintah Daerah.
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Keria Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Kabupaten Jember untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Keria Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
22.Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung llmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat llmu Pengetahuan dan Teknologi.
23.Pengkajian adalah keSatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
24.Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
25.Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
26.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/ atau sosial.

Pasal 2

Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan lnovasi Daerah;
b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
c.Badan pendapatan Daerah;
d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
f.Badan penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 3

(1)Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan bidang inovasi.
(2)Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

( 1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:

a.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b.Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
c.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
d.Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan F`ungsional dan Pelaksana;
e.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
f.Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
1. 9.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4)Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan lnovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahhan dari Peraturan Bupati lnl.

Pasal 5

( 1) Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi secara berkelanjutan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(2)Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
2. b.pelaksanaari tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
3. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
4. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
5. e.pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dari penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempu nyai tu gas me rencanakan , melaksanakan , mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah pada Badan;
2. b.pengoordinasian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
3. c.pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendaliaan dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta kinelja pengadaan barang/jasa milik Negara;
4. d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang melipu ti ketatausahaan , kepegawaian , keuangari , kerumahtanggaan, kelja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
5. e.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
6. f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
  1. 9.pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan;
7. h.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sekretariat;
8. i.penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
9. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

a.menyiapkan adrninistrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
b.menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Badan;
c.menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, peljalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
d.menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
e.menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan di lingkungan Badan;
f.menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
1. 9.melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pen gadaan , pemeliharaan dan pe n distribu siam peralatan / perlengkapan kantor;
h.melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/ barang milik Daerah ;
i.melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
j.mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di unit kelja;
k.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; I. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan in. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:

a.mengumpulkan bahan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Badan;
b.mengumpulkan, mengolah dan menyajikan dan data informasi Badan;
c.mengoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporari Daerah;
d.mengumpulkan bahan dan pengoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Badan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
e.mengoordinasikan penyusunan dan pengumpulan peljanjian kinelja lingkup Badan;
f.menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
1. 9.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
h.menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Bidang Perekonomiari dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam dan mengoordinasikan pelaksanaan Coxporafe Soc{az ResporLstb{Zi.ty /CSR/ serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi meliputi:
1. a.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
2. b.pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perarigkat Daerah dan Rencana Kelja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya adam;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alan;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
6. f.pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  1. 9.pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/I+embaga di Provinsi dan Kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;
7. h.pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian dan sumber daya alam;
8. i.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama keljasama antar daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
9. j.pelaksanaan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
10. k.pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alan; I. pengoordinasian dan fasilitasi kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan CSR; in. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
11. n.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
12. o.penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
13. p.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai fungsi meliputi:
1. a.pengoordinasian penyu sunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
2. b.pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
6. f.pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  1. 9.pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
7. h.pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
8. i.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama keljasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
9. j.pelaksanaan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
10. k.pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; I. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; in. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
11. n.penyusunan laporan pertanggung].awaban atas pelaksanaan tugas; dan
12. o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merumuskan kebij akan tekni s , melaksanakan , mengoordinasikan , mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai fungsi meliputi:
1. a.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan ;
2. b.pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
6. f.pengoordinasian sinergitas dan harmionisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  1. 9.pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan ;
7. h.pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
8. i.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama keljasama antar daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
9. j.pelaksanaan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan ;
10. k.pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan; I. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan; in. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Kewhayahan;
11. n.penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
12. o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…