DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 176

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas di lingkungan pemerintah kabupaten jember.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tata tanam; dan

d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi meliputi :
1. a.penyusunan program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, saluran pembuang irigasi dan bangunan pelengkapnya serta normalisasi sungai dan pengamanan tebing;
2. b.pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, saluran pembuang dan bangunan pelengkapnya serta normalisasi sungai dan pengamanan tebing;
3. c.perencanaan dan penetapan Rencana Tata Tanam dan pembagian air irigasi;
4. d.perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air irigasi;
5. e.pembinaan , pengawasan , pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan klasifikasi yang bersifat rutin dan perawatan berkala serta bangunan pelengkapnya;
6. f.pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data hidrologi dan hidrometri;
  1. 9.pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan serta perbaikan irigasi tersier;
7. h.pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
8. i.penyusunan laporan pertanggung].awaban atas pelaksanaan tugas; dan
9. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 25

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

(1)Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:
1. a.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
2. b.Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
3. c.Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri aLtas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
4. d.Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
5. e.Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fulngsional dan Pelaksana;
6. f.UFTD;dan
  1. 9.Kelompok Jabatan F`ungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lanpiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimaLna dimaksud pada ayat ( 1 ) , menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. b.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. c.pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 26 ayat (1) huruf a mempu nyai tu gas merencanakan , melaksan akan , mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan, serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan internal dinas dan pemberian dukungan teknis administrasi.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan di lingkungan Dinas;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan di lin8kungan Dinas;
3. c.pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan di Lingkungan Dinas;
4. d.perencanaan dan pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung].awab Dinas;
5. e.pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana di lingkup dinas;
6. f.penyusunan laporan pertanggunedawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  1. 9.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

a.menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
b.menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas;
c.menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, peljalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
d.menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
e.menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kelja di lingkungan Dinas;
f.menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan baran8;
1. 9.melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/ perlengkapan kantor;
h.melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengarnanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
i.melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
j.mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di unit keria;
k.menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:

a.mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
b.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Perangkat Daerah ;
c.mengoordinasikan pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
d.mengumpulkan bahan dan pengoordinasian penyusunan laporan kinelja, 1aporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
e.mengoordinasikan penyusunan dan pengumpulan peljanjian kiner].a lingkup dinas;
f.menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaari program, kegiatan, dan anggaran;
1. 9.menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanan tugas; dan
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1)Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa, partisipasi masyarakat dan sosial budaya, kesejahteraan keluarga dan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan, dan keljasalna bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakat Lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas seseuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
1. a.perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
2. b.penyusunan, perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan, kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, kader pembangunan bangsa tingkat partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan, pemberdayaan lembaga adat pemberdayaan masyarakta desa wisata dan pemandirian sosial budaya masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah;
3. c.penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan keluarga dan penanggulangan kemiskinan di desa dan kelurahan;
4. d.penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di desa dan kelurahan, penyediaan dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan;
5. e.pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelurahan;
6. f.penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  1. 9.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1)Bidang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa,
2. b.menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/petunjuk teknis tentang Pengelolaari Keuangan dan Kekayaan desa serta Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa;
3. c.menginventarisasi aset dan kekayaan Desa;
4. d.memfasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintahan Desa;
5. e.melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah Desa;
6. f.memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan bantuari keuangan; dan
  1. 9.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bidang Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi meliputi :
1. a.perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
2. b.pelaksanaan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan desa serta bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
3. c.pelaksanaan pembinaan dan pengendalian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
4. d.pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Inventarisasi aset dan kekayaan desa;
5. e.pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa;
6. f.penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  1. 9.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1)Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pemerintahan, pembinaan dan penataan desa;
2. b.menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/ petunj.uk teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. c.pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan desa melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi meliputi :
1. a.pelaksanaan penataan Desa;
2. b.pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan Desa;
3. c.pelaksanaan pembinaan Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. e.pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desra;
5. f.pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi tingkat perkembangan desa melalui angka indeks membangun;
  1. 9.penyusunan laporan pertanggunedawaban atas pelaksanaan tugas; dan
6. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1)Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, memp u nyai tu gas me renc anakan , melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengembangan teknologi tepat guna berbasis masyarakat, pengembangan desa berbasis teknologi inforrnasi, dan penumbuhan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama perguruan tinggi, 1embaga pengabdian masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya, melaksanakan pengembangan BUMDesa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi meliputi :
1. a.perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa;
2. b.penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat deca;
3. c.penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat desa, dan revitalisasi pasar desa;
4. d.penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan desa berbasis Teknologi Informasi;
5. e.penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama Perguruan Tinggi, I.embaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat lainnya;
6. f.pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna Desa;
  1. 9.pelaksanaan dan pengembangan BUMDesa;
7. h.penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
8. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV DINAS TENAGA KERJA

Pasal 35

( 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga ken.a, transmigrasi dan perindustrian.

(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks176PDFHirarki

Memuat teks peraturan…