DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jember

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jember.
2.Bupati adalah Bupati Jember.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5.Sekretariat Daerah adalah sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
6.Staf Ahli adalah Star Ahli pada Sekretariat Daerah.
7.Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah.
8.Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah.
9.Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkup Sekretariat Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
11.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. BAB 11 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

( 1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2)Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis dan lembaga lainnya;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
4. d.pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur sipil Negara;
5. e.pengoordinasian pengelolaan keuangan daerah;
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

( 1) Bupati dalam melaksanakan tugas dapat dibantu Staf Ahli.

(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Bupati.
(4)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak adalah 3 (tiga) staf ahli yang terdiri dari:
1. a.Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. b.Staf Ahli Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan; dan
3. c.StafAhli Bidang Kemasyarakatan dari sumber Daya Manusia.
(5)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

Pasal 5

(1)Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang pemerintahan, hukum dan politik di luar tugas dan fungsi perangkat daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi :
(3)pemberian masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah-masalah strategis dan pendekatan atau menciptakan akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang pemerintahan, hukum dan politik;
1. a.pengumpulan data di bidang pemerintahan, hukum dan politik, pengamatan, penelahan dan pertimbangan untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
2. b.pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak lain terkait bidang pemerintahan, hukum dan politik apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati;
3. c.penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah maupun telaahan dibidang pemerintahan, hukum dan politik;
4. d.penyusunan laporan kegiatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Staf Ahli Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan mempunyal tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strateeds di bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan di luar tugas dan fungsi perangkat daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Staf Ahli Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan mempunyai fungsi:
1. a.pengumpulan data untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan dengan menyiapkan bahan perumusan kebij akan dibidang pembangunan , perekonomian, keuangan, pertanian, perkebunan dan peternakan;
2. b.pemberian masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah-masalah strategis dan pendekatan atau menciptakan akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang pembangunan, perekonomian, keuangan, pertanian, perkebunan dan petemakan;
3. c.pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak lain terkait bidang pembangunan, perekonomian, keuangan, pertanian, perkebunan dan peternakan apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati;
4. d.penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah maupun telaahan di bidang pembangunan, perekonomian, keuangan, pertanian, perkebunan dan petemakan;
5. e.penyusunan laporan kegiatan staf ahli bidang pembangunan, perekonomian, keuangan, pertanian, perkebunan dan peternakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis dibidang kemasyarakatari dan sumber daya manusia diluar tugas dan fungsi perangkat daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , Star Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
1. a.pengumpulan data untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan dengan menyiapkan bahari perumusan kebijakan di bidang kemasyarakatan, pendidikan, agama dan sumber daya manusia;
2. b.pemberian masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah-masalah strategis dan pendekatan atau menciptkan akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan, agama dan sumber daya manusia;
3. c.pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak lain terkait bidang kemasyarakatan, pendidikan, agama dan sumber daya manusia apabila diperlukan dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati;
4. d.penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah maupun telaahan dibidang kemasyarakatan, pendidikan, agama dan sumber daya manusia;
5. e.penyusunan laporan kegiatan staf ahli bidang kemasyarakatan, pendidikan, agama dan sumber daya manusia kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

( 1) Susunan organisasi sekretariat Daerah terdiri dari:

a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
1. 1.Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
2. 2.Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
3. 3.Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
1. 1.Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan F`ungsional dan Pelaksana dan
2. 2.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas: a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan b) Kelompok Jabatan F`ungsional dan Pelaksana.
c.Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
1. 1.Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
2. 2.Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)a) Sub Bagian ptotokol; b) Kelompok Jabatan F`ungsional dan Pelaksana; dan c) Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan dalaln pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati. Staf Ahli dipimpin oleh seorang Staf Ahli, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Asisten dipimpin oleh seorang Asisten, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian masing-masing.

Pasal 9

Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB ILL

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

( 1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga daerah, memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan , evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
1. a.perumusan sasaran pelaksanaan operasional program dan kegiatan dib id ang peme rintahan , pe mban gu nan , kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian serta administrasi dengan memadukan Program Keria Pemerintah dan disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga tepat mutu, kualitas dan sasaran;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Kepala Peran8kat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
3. c.pelaksanaan analisa data maupun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari Perangkat Daerah pada semua bidang dengan mempelajari, memahami dan meneliti kembali sehingga diperoleh masukan sebagai bahan penyempumaan lebih lanjut;
4. d.pengendalian kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah melalui rapat teknis, pemiintaan data maupun pelaporan kegiatan secara periodik maupun insidental, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terkendali sesuai program dan ketentuan yang berlaku;
5. e.penyampaian saran pertimbangan dan/atau Telaahan Staf kepada Bupati sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan;
6. f.pendistribusian tugas kepada para Asisten Sekretaris Daerah, para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah maupun para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah ;
  1. 9.pengoordinasian perumusan kebijakan pembangunan, pengelolaan anggaran dan pengendaliannya untuk kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaannya;
7. h.pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah dalam rangka pengendalian melalui rapat teknis, permintaan data laporan, pemantauan lapangan, sehingga dapat diperoleh kebenaran dan perkembangannya; dan
8. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, dan hukum;
2. b.pengcordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat dan ken.a sama;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
6. f.penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  1. 9.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

( 1) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan , administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kelja sama dalam negeri, kelja sama luar negeri dan fasilitasi kelja sama serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahari, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, keria sama dalam negeri, kelja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta otonomi daerah, kelja sama dalaln negeri, kelja salna luar negeri dan evaluasi keria sama;
3. c.penyiapan bahan pengcordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, kelja sama dalam negeri, keljasama luar negeri dan evaluasi kerja Sama;
4. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah, kelja sama dalam negeri, kelja sama luar negeri dan evaluasi kelja Sama;
5. e.penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perarigkat Daerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuari peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bagian Hukum mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan inforlnasi;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
4. d.penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
5. e.penyiapan dan penyajian bahan rancangan produk hukum daerah berupa regulasi maupun legislasi daerah;
6. f.pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  1. 9.penyiapan telaahan bahan pertimbangan hukum dan pelayanan bantuan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyelen ggaraan peme rim tah d aerah mau p u n penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. h.pelaksanaan pembinaan hukum maupun penyuluhan hukum kepada aparatur pemerintah daerah, perangkat desa dan masyarakat;
8. i.pemberian pelayanan bantuan hukum kepada aparatur pemerintah daerah ;
9. j.pendampingan masyarakat miskin yang terkena masalah hukum baik secara litigasi dan non litigasi;
10. k.penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi dan dokumentasi serta sosialisasi produk hukum daerah;
  1. 1.penyusunan program legislasi daerah; in. pelaksanaan fasilitasi penetapan produk hukum daerah;
11. n.penyusunan laporan pertanggunedawaban atas pelaksanaan tugas; dan
12. o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahari dan Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…