( 1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga daerah, memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan , evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
a.perumusan sasaran pelaksanaan operasional program dan kegiatan dib id ang peme rintahan , pe mban gu nan , kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian serta administrasi dengan memadukan Program Keria Pemerintah dan disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga tepat mutu, kualitas dan sasaran;
b.pengoordinasian pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Kepala Peran8kat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
c.pelaksanaan analisa data maupun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari Perangkat Daerah pada semua bidang dengan mempelajari, memahami dan meneliti kembali sehingga diperoleh masukan sebagai bahan penyempumaan lebih lanjut;
d.pengendalian kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah melalui rapat teknis, pemiintaan data maupun pelaporan kegiatan secara periodik maupun insidental, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terkendali sesuai program dan ketentuan yang berlaku;
e.penyampaian saran pertimbangan dan/atau Telaahan Staf kepada Bupati sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan;
f.pendistribusian tugas kepada para Asisten Sekretaris Daerah, para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah maupun para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah ;
9.pengoordinasian perumusan kebijakan pembangunan, pengelolaan anggaran dan pengendaliannya untuk kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaannya;
h.pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah dalam rangka pengendalian melalui rapat teknis, permintaan data laporan, pemantauan lapangan, sehingga dapat diperoleh kebenaran dan perkembangannya; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Asisten Pemerintahan dan Kesejahtaeraan Rakyat Pasal I 1 ( 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan keljasama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kelja sama serta tugas lain yang berikan oleh Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a.penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, dan hukum;
b.pengcordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat dan ken.a sama;
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
f.penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
9.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 1 Bagian Tata Pemerintahan