DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber darl anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 yang mencakup ketentuan teknis pemberian, pembayaran dan pendanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 421), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat IT Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tab un 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tabun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diu bab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tabun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Daerab Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahuri Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 6);
8.Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tabun 2024 Nomor 33); MEMUTUSKAN: TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HAR1 RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARl ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUN2025. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Jember.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3.Pejabat Negara adalah, Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
7.Pegawai Non-Pegawai ASN BLUD adalah pegawai yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
8.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB III

PEMBAYARAN Pasa15

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran darr/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. BABV

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di Jember pada tanggal 14 Maret 2025 BUPATlJEMBER ttd MUHAMMAD FAWAIT Diundangkan di Jember pada tanggal 14 Maret 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH, ttd ARIEF TYAHYONO. S.E. Pembina Utama Muda NIP. 19661015 199602 1 001 ,~~~;~:x;:'$I~nJ~UM A. Zf~.§!:!_ NIP..19d1OS.tS 2011011 004 BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 4

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…