DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Insentif Fiskal berupa Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar; memuat : tipe kelas pasar; tata cara pembayaran retribuso; dasara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; besaran pengurangan retribusi;

Isi peraturan

Menimbang

h.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Insentif Fiskal berupa Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tirnur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalarn lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istirnewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4], Tam bahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1); Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATf TENTANG BERUPA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRlBUSI PELAY ANANPASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Jember ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jember.
2.Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten .Jember sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jember.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pernerintah Daerah.
5.Pasar adalah bertemunya pihak penjuaJ dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses juaJ beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki / dikelola dengan hak pernakaian pasar oleh pedagang keeil dan menengah dengan usaha skala keeil dan modal keeil dengan prosesjual beli.
6.Kios adaJah bangunan semi perman en di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
7.Los adalah bangu nan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjuaJan.
8.Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalarn lingkungan pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
9.Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan rnelayani tingkat wilayah.
10.Letak Tempat Usaha yang selanjutnya disebut LTU adalah tempat suatu usaha atau aktivitas para pedagang beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danjatau diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13.Pengurangan adalah proses, eara, perbuatan untuk mengurangi atau mengurangkan rerribu si yang teru tang.
14.Keringanan adalah suatu tindakan untuk mewujudkan pengurangan beban pajak yang teru tang.
15.Pembebasan adalah proses, cara, perbuatan membebaskan pajak yang terutang. BAB 11 RUANO LlNOKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.ti pe Kelas Pasar;
b.tata eara pembayaran Retribusi;
e.dasar pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi; dan
d.tata cara pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

BAB III

TIPE KELAS PASAR

Pasal 3

(1)Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Kelas Pasar yaitu:
1. a.Pasar rakyat tipe A;
2. b.Pasar rakyat tipe B;
3. c.Pasar rakyat tipe C; dan
4. d.Pasar rakyat tipe D.
(2)Pasar rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
1. a.beroperasi setiap hari;
2. b.memilikijumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
3. c.merniliki luas lahan paling sedikit 5.000 rn" (lima ribu meter persegi).
(3)Pasar rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
1. a.beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
2. b.merniliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima)
3. c.orang; dan
4. d.memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m 2 (empat ribu meter persegi).
(4)Pasar rakyat tipe C sebagairoana dimaksud pad a ayat (1) huruf c merupakan Pasar yang mernenuhi kriteria:
1. a.beroperasi paling sedikit 2 (dua) hari dalam 1 (satu) pekan;
2. b.jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
3. c.memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m 2 (tiga ribu meter persegi).
(5)Pasar rakyat tipe 0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
1. a.beroperasi paling sedikit 1 (satu) hari dalam 1 (satu) pekan; b.jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
2. c.merniliki luas lahan paling sedikit 3.000 m 2 (tiga ribu meter persegi). BABIV TATACARAPEMBAYARANRETRIBUSI

Pasal 4

(1)Setiap Wajib Retribusi harus membayar retribusi yang pemungutannya dapat dilakukan secara harian atau bulanan berdasarkan pemakaian fasilitas.
(2)Pembayaran Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem:
1. a.manual; dan
2. b.elektronik.
(3)Tata cara pembayaran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan cara petugas penarik Retribusi datang langsung ke Toko/Kioa/Los / Pe.lataran dan menerima pembayaran Retribusi dari pedagang secara tunai dengan menggunakan bukti Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau karcis.
(4)Tata cara pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan cara petugas penarik Retribusi datang langsung ke Toko/ Kios / Los/ Pelataran dan menerima pembayaran Retribusi dan pedagang secara elektronik menggunakan kartu e-retribusi.

BAB V

DASAR PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 5 Bupati secara jabatan memberikan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi.

Pasal 6

Pengurangan Retribusi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:

a.untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
b.untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan Zatau
c.kontribusi usaha terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah.

Pasal 7

(1)Keringanan scbagaimana climaksud dalam Pasal 5 dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran atau melalui penundaan pembayaran.
(2)Pcmberian kcringanan melalui pernbayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Pemberian keringanan melalui penundaan pernbayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(4)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa18
(1)Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan kepada Wajib Retnbusi, dikarenakan:
1. a.objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkena bencana; dan/ atau;
2. b.objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkait dengan program investasi, politik, promosi dan kepentingan Pemerintah Daerah.
(2)Pembebasan Retribusi dapat diberikan apabila memehuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kemampuan Daerah untuk mernbiayai semua urusan wajib Daerah dan Zatau target Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan minimal 15% (lima belas persen) dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB vr BESARAN PENGURANGAN TARIF RETRIBUSI Pasa19
(1)Besaran Pengurangan pokok retribusi pasar diberikan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pasar Tipe A :
2. l.LTU I yaitu toko Zkios yang menghadap ke luar 42,86% (empat puluh dua koma delapan puluh enam persen);
  1. 2.LTU II yaitu toko Zkios yang menghadap ke dalam 46,15% (empat puluh enam koma lima belas persen);
  2. 3.LTU III yaitu toko/ kios, bedak tertutup 54,55% (lima puluh empat koma lima puluh lima persen);
  3. 4.LTV IV yaitu los terbuka didalam pasar 60% (enam puluh persen); dan
  4. 5.LTV V yaitu di dalam halaman pasar 7,41 % (tujuh koma empat puluh satu persen].
3. b.Pasar Tipe B :
  1. 1.LTV I vaitu toko zkios yang menghadap ke luar 50% (lima puluh persen);
  2. 2.LTU II yaitu toko Zkios yang menghadap ke dalam 54,55% (lima puluh empat koma lima puluh lima persen);
  3. 3.LTU III yaitu toko Zkios, bedak tertutup 60% (enam puluh persen);
  4. 4.LTU IV yaitu los terbuka didalam pasar 66,670/0 (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen); dan
  5. 5.LTU V yaitu di dalam halaman pasar 11,76% (sebelas koma tujuh puluh enam persen).
4. c.Pasar Tipe C :
  1. 1.LTU I yaitu tokoy kios yang menghadap ke luar 54,55% (lima puluh ernpat koma lima puluh lima persen);
  2. 2.LTV" yaitu tokc /kios yang menghadap ke dalam 600/0 (enam puluh persen);
  3. 3.LTU [11yaitu tokoykios, bedak tertutup 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen):
  4. 4.LTU IV yaitu los terbuka didalam pasar 750/0 (tujuh puluh lima persen); dan
  5. 5.LTV V yaitu di dalam halaman pasar 13,79% (tiga belas koma tujuh puluh Sembilan persen).
5. d.Pasar Tipe D :
  1. 1.LTV I yaitu toko Zkios yang menghadap ke luar 60% (enam puluh persen);
  2. 2.LTU II yaitu toko/kios yang menghadap ke dalam 66,670/0 (enam puluh enam koma enam puluh tuj u h persen);
  3. 3.LTU III yaitu toko Zkios, bedak tertutup 75% (tujuh puluh lima persen);
  4. 4.LTU IV yaitu los terbuka didalam pasar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  5. 5.LTU V yaitu di dalam halaman pasar 16,670/0(enam belas koma enam puluh tujuh persen).
(2)Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pasar, melakukan pendataan dan typelogi pasar yang dijadikan sebagai acuan dalam Pengurangan tarif retribusi.
(3)Pengurangan atas pokok retribusi pasar sebagairnana dirnaksud pada ayat
(1)di.lakukan secara otomatis pada saat pernungutan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAI N

Pasal 10

Wajib retribusi yang teLah diberikan pengurangan dan keringanan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Bupati ini tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertirnbangkan antara lain:

a.terjadinya bencana alam atau kejadian lainnya yang mengakibatkan sarana prasarana pasar tidak dapat dimanfaatkan; dan
b.adanya relokasi atau renovasi total sarana prasarana pasar atau pen) ebab lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dinarnika pasar.

Pasal 11

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, berlaku sarnpai dengan bulan Desember 2027. BAB VUl KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. Diundangkan di Jember pada tanggal '1B JCA~i Pj. Sekretaris Daerah, Ditetapkan di Jember pada tanggal '1B J€A ~ i 2025 2025 BUPATI JEMBER, ttd ttd Jupriono MUHAMMAD FAWAIT BER[TA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR B , Salinan SeC;Urli Asllnya KEP'\L.A q \(.., ,c,NHUKUM A.Z'~0FIK SH N'i'P.:..v ... _...9 'i'Oi1O. :rOo4

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…