DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. memuat antara lain: jenis pakaian dinas ASN; atribut dan kelengkapan pakaian dinas; pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi perlu dilakukan terobosan dalam mengatur pakaian dinas yang dapat mernberikan kenyamanan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
b.bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas perlu diatur secara lengkap guna rnenciptakan keseragarnan dan ketertiban;
c.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Jember tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Jernber;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 11 Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 ten tang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri SipiI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang Disiplin Pegawai Negeri SipiI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAlANDINAS APARATUR SIPIL NEGARA D1 LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Jember ini yang dimaksud dengan: l . Daerah adalah Kabupaten Jember.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3.Bupati adalah Bupati Jember.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5.Carnat adalah Carnat di wilayah Daerah.
6.Lurah adalah Lurah di wilayah Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerin tah.
9.Pakaian Dinas adalah pakaian seragarn yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk rnelaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pad a saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11.Pakaian Dinas Harian Batik /Tenun adalah Pakaian Dinas dengan motif khas Daerah
12.Pakaian Dinas Hanan Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
13.Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas pad a Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pernerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.
1. a.Pakaian Dinas Harian;
2. b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
3. c.Pakaian Sipil Lengkap;
4. d.Pakaian Dinas Lapangan;
5. e.Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
6. f.Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu;
7. g.Pakaian Dinas Upacara camat dan lurah; dan
8. h.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB II

PAKAIANDINASAPARATURSIPIL NEGARA Pasal 3 Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian. khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
c.Pakaian Dinas Harian batik/Tenun atau Pakaian khas daerah.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Hanan khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih 1engan panjang atau kemeja pu tih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASNpria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Pakaian Dinas Hanan kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian batik /Tenun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASNpada hari Kamis dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 h uruf c dapat digunakan pada hari Kamis dan Jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
(3)Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan berdasarkan penetapan Bupati.
(4)Pakaian Dinas Harian hari Jumat tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/renurr/Iurik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalarn kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari u1ang tahun resmi.

Pasal 10

(1)Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
1. a.acara kenegaraan; dan
2. b.acara resrru;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya,
7. g.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-Iaki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sarna dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwama gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sarna dengan jas, dan sepatu hitam.
(4)Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melakansanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
(2)Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…