DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I (Perubahan atas Pasal 12, Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 62 Tahun 2024) Pasal II (Ketentuan Penutup)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 62), perlu diubah dan ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
4.Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 338);
16.Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 62); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 62), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.019.897.462.673,- (Satu Trilyun Sembilas Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp761.715.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.020.659.277.673.,- (Satu Trilyun Dua Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp573.648.571.761,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas :
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp391.184.369.264,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp162.869.642.095,00 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah);
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp18.141.653.208,00 (Delapan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah);
4. d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp398.447.994,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp754.459.200,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
6. f.belanja pegawai BLUD sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp437.265.186.946,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja barang direncanakan sebesar Rp67.455.172.108,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Ribu Rupiah);
2. b.belanja jasa direncanakan sebesar Rp178.625.060.875,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Enamm Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
3. c.belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp5.159.415.300,00 (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah);
4. d.belanja perjalanan dinas yang terdiri dari belanja perjalan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp38.735.256.763,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp5.951.348.200,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) ;
6. f.belanja Barang dan Jasa BOSP direncanakan sebesar Rp49.506.749.364,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
7. g.belanja barang dan jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp19.360.032.035,00 (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah)
8. h.belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp72.472.152.300,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,-
(5)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00,-
(6)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp0,- bertambah sebesar Rp2.261.815.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Pulu Satu Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), sehingga menjadi Rp2.261.815.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Pulu Satu Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), yang terdiri dari :
1. a.belanja hibah kepada pemerintah pusat, semula direncanakan sebesar Rp0,- bertambah sebesar Rp2.261.815.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Pulu Satu Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.261.815.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Pulu Satu Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
2. b.belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, semula direncanakan sebesar Rp6.300.500.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp4.800.500.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. c.belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp1.046.023.966,- (Satu Milyar Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
4. d.belanja hibah dana BOSP direncanakan sebesar Rp1.152.180.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
(7)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp485.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta), yang terdiri dari belanja bantuan sosial kepada individu, direncanakan sebesar Rp485.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

2.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf c semula direncanakan sebesar Rp12.580.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp761.815.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp11.818.185.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

3.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Lampiran sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 18 pada lampiran I dan lampiran II mengalami perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jeneponto ini.

4.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Peraturan Bupati Jeneponto ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto. Ditetapkan di Jeneponto pada tanggal Februari 2025 BUPATI JENEPONTO, REZA FAISAL SALEH Diundangkan di Jeneponto pada tanggal Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO, MUH. ARIFIN NUR BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025 NOMOR

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…