DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I (Mengubah Pasal 3, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 13 ayat (1) sampai dengan (6), Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 62 Tahun 2024)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah dan ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
4.Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 338);
16.Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2025 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 62), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp1.294.461.831.108,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp13.995.621.000,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.280.466.210.108,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan Asli Daerah;
b.pendapatan Transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1. 2.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.118.947.939.096,00 (Satu Trilyun Seratus Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah), berkurang sebesar Rp13.995.621.000,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.104.952.318.096,00 (Satu Trilyun Seratus Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
2. b.Pendapatan Transfer antar Daerah;
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.056.747.789.000,00 (Satu Trilyun Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), berkurang sebesar Rp13.995.621.000,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.042.752.168.000,00 (Satu Trilyun Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
1. a.dana desa direncanakan sebesar Rp79.905.848.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
2. b.dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp12.859.626.000,00 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
3. c.dana alokasi umum (DAU) semula direncanakan sebesar Rp753.989.343.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp14.608.827.000,00 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah sehingga menjadi Rp739.380.516.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Enambelas Ribu Rupiah);
4. d.dana alokasi khusus (DAK) semula direncanakan Rp209.992.972.000,00 (Dua Ratu Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp613.206.000,00 (Enam Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah) sehingga menjad Rp210.606.178.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.200.150.096,00 (Enam Puluh Delapan Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Pulu Tiga Ribu Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp39.592.474.096,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Empat Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah); dan
2. b.bantuan keuangan yang direncanakan sebesar Rp22.607.676.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
  1. 3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.314.312.658.108,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Empat Belas Tiga Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp13.995.621.000,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu sehingga menjadi Rp1.300.317.037.108,00 yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 4.Ketentuan Pasal 12 ayat (1), sampai dengan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.019.897.462.673,- (Satu Trilyun Sembilas Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp5.042.988.074,- (Lima Milyar Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp1.014.854.474.598,-(Satu Trilyun Empat Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp573.648.571.761,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp1.080.238.305,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah sehingga menjadi Rp.572.568.333.456,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas :
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN semula direncanakan sebesar Rp391.184.369.264,-(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp2.223.040.843,-(Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp388.961.328.421,-(Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) ;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp162.869.642.095,- (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp1.142.802.538,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Etiga Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp164.012.444.633,- (Saratus Enam Puluh Empat Milyar Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp18.141.653.208,00 (Delapan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah);
4. d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp398.447.994,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp754.459.200,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
6. f.belanja pegawai BLUD sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp437.265.186.946,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), berkurang sebesar Rp4.702.664.769 (Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp432.562.522.176 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas :
1. a.belanja barang semula direncanakan sebesar Rp67.455.172.108,35 (Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Ribu Koma Tiga Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp18.599.565.731 (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp86.054.737.839 (Delapan Puluh Enam Milyar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
2. b.belanja jasa semula direncanakan sebesar Rp178.625.060.875,65 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Enamm Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Enam Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp2.638.655.271(Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp175.986.405.604 (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Ribu Enam Ratus Empat Rupiah) ;
3. c.belanja pemeliharaan semula direncanakan sebesar Rp5.159.415.300,00 (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp211.722.800,00 (Dua Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp5.371.138.100(Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) ;
4. d.belanja perjalanan dinas semula direncanakan sebesar Rp38.735.256.763,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp20.239.955.530 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp18.495.301.233 (Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) ;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula direncanakan sebesar Rp5.951.348.200,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp615.695.000,00 (Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp6.567.043.200,00 (Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) ;
6. f.belanja Barang dan Jasa BOSP semula direncanakan sebesar Rp49.506.749.364,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp1.256.037.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp48.250.711.864,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
7. g.belanja barang dan jasa BOK Puskesmas semula direncanakan sebesar Rp19.360.032.035,00 (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp19.365.032.035,00 (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah)
8. h.belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp72.472.152.300,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,-
(5)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00,-
(6)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp8.498.703.966,00 (Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), bertambah sebesar Rp739.915.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), sehingga menjadi Rp9.238.618.966,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari :
1. a.belanja hibah kepada pemerintah pusat, semula direncanakan sebesar Rp0,- bertambah sebesar Rp2.186.215.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.186.215.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
2. b.belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, semula direncanakan sebesar Rp6.300.500.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp1.446.300.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp4.854.200.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
3. c.belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp1.046.023.966,- (Satu Milyar Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
4. d.belanja hibah dana BOSP direncanakan sebesar Rp1.152.180.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
(7)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp485.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta), yang terdiri dari belanja bantuan sosial kepada individu, direncanakan sebesar Rp485.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

5.Ketentuan Pasal 13 ayat (1), sampai dengan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula direncanakan sebesar Rp120.588.561.335,00 (Seratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp3.190.817.925 (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp117.397.743.409 (Seratus Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) yang terdiri dari:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp109.900.000,00 (Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp434.900.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp41.835.880.900,00 (Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp1.006.660.950 (Satu Milyar Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp40.829.219.950 (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah);
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp52.111.429.049,00 (Lima Puluh Dua Milyar Seratus Sebelas Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) berkurang sebesar Rp7.027.380.621 (Tujuh Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp45.084.048.427 (Empat Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Empat Juta Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) ;
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp22.949.224.400,00 (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp4.764.313,546,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah); sehingga menjadi Rp.27.713.537.946,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dan
(6)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Pluh Juta Rupiah).

6.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf c semula direncanakan sebesar Rp12.580.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp5.761.815.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp6.818.185.000,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

7.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Lampiran sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 18 pada lampiran I dan lampiran II mengalami perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jeneponto ini.

8.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Peraturan Bupati Jeneponto ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto. Diundangkan di Jeneponto pada tanggal Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO, MUH. ARIFIN NUR BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025 NOMOR Ditetapkan di Jeneponto pada tanggal Mei 2025

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…