DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Daerah yang terarah, efektif, dan berkelanjutan diperlukan optimalisasi bidang perencanaan pernbangunan, penelitian dan pengembangan sebagai fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
b.bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan Daerah yang terencana dengan berbasis riset dan inovasi menuntut untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan, invensi dan inovasi di Daerah, sehingga perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; BUPATIJEPARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang KEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI, TUGASDANFUNGSI, SERTA TATAKERJABADANPERENCANAANPEMBANGUNAN, RISETDAN INOVASIDAERAH TENTANG BUPATIJEPARA PROVINS! JAWA TENGAH PERATURANBUPATI JEPARA NOMOR 1 TAHUN2026 PERATURANBUPATITENTANGKEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGASDAN FUNGSI, SERTATATAKERJA BADANPERENCANAANPEMBANGUNAN,RISETDAN INOVASIDAERAH. MEMUTUSKAN: tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5); Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten J epara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jepara.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
7.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
9.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya untuk mencapai tujuan organisasi.
10.Jabatan Administrator adalah Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalarn mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai aparatur sipil negara, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
11.Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung BAB! KETENTUANUMUM

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
b.pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
d.pelaksanaan, pembinaan administrasi dam kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan Daerah.

Pasal 2

(1)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, bidang penelitian dan bidang pengembangan. {2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

12.Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanaan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA pengembangan pegawai aparatur sipil negara, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a.pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan;

(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. · Pasal 7
(1)Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas mermmpm dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

(2)Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

( 1) Susunan organisasi Badan terdiri dari :

a.Kepala;
b.Sekretariat, membawahi :
1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Subbagian Keuangan;
3. 3.Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
c.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
d.Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan;
e.Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan;
f.Bidang Riset dan lnovasi Daerah;
g.UPTD;dan
h.KelompokJabatan Fungsional.

(2)Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi di lingkungan Badan;

Pasal 10

(1)Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi di lingkungan Badan.
(2)Masing-Masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1)Sekretariat terdiri dari:
1. a.Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. b.Subbagian Keuangan;dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
4. b.pengkoordinasian kegiatan di Badan;
5. c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
6. d.pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
7. e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
8. f.pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Daerah di lingkup Badan;
9. g.pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
10. h.pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan;
11. i.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
12. j.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
2. b.menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
3. c.menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;

Pasal 12

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di Lingkungan Badan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
2. b.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan pembukuan;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
5. e.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…