DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2026

Nomor: 10
Tahun: 2026
Ditetapkan: 11 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Tata Cara Pembayaran, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Uandang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunj angan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HART' RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DART ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026. ., . .7.1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Bupati adalah Bupati Jepara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perj anj ian kerja untuk j angka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerj a pada Pemerintah Daerah.
10.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
11.Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dani ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12.Gaj i adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dani pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanj a atau dokumen yang memuat pendapatan, belanj a, dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA.
16.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunj angan Hari Raya dan Gaji ketiga betas tahun 2026 kepada aparatur negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.Bupati dan wakil Bupati;
3. c.pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.pimpinan Badan Layanan Umum.Daerah;
5. e.pegawai nonpegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. f.PPPK.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam j abatan yang setara j abatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah balk di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a me1iputi:

a.PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
b.PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar Pemerintah Daerah; C. PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Daerah;
d.PNS penerima uang tunggu;
e.PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
f.Penerima Gaji terusan dani PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
g.CPNS.

Pasal 5

Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas :

1.dewan pengawas; dan
2.pej abat pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturari perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pegawai nonpegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan pegawai nonASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Pegawai nonpegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hares memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.warga Negara Indonesia;
2. b.pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terns menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perj anj ian kerja;
3. c.pendanaan belanja pegawainya bersumber dani APBD; dan
4. d.diangkat oleh Pej abat yang memiliki kewenanga.n dan/ atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal pegawai nonpegawai ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belay dapat diberikan apabila :
1. a.telah menandatangani perja.njian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perj anj ian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas; atau
2. b.telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas oleh pej abat pembina kepegawaian dalam keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belay bagi pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dani uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi:
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai nonpegawai ASN yang bertugas pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas j abatannya setara, dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga betas bagi PPPK ber1aku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dani 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga betas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dani 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dani 1 (satu) bulan kalender sebelum tan.ggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(5)Dalam hat penghasilan 1 (sate) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas.
(6)Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS terdiri atas :
1. a.80 % (delapan puluh persen) dani gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga; C. tunjangan pangan;
3. d.tunjangan umum; dan
4. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak termasuk :

a.insentif kinerj a;
b.insentif kerja;
c.tunjangan pengelolaan arsip statis;
d.tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
e.tunjangan pengamanan;
f.tunjangan khusus bagi guru;
g.tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
h.tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
i.tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HART RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 9

(1)Tunj angan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.

Pasal 10

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
(2)Dalam hat Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji ketiga belay dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
(3)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada Bulan Mei Tahun 2026.

Pasal 11

(1)Tunj angan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…