Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis ASB, Penerapan ASB, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentangAnalisisStandar BelanjaTahun Anggaran 2026, 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945, 2.Undang-UndangNomor13Tahun1950tentang PembentukanDaerah-DaerahKabupatenDalamLingkungari PropinsiJawaTengahsebagaimanatelahdiubahdengan- Undang-UndangNomor9Tahun1965tentangPembentukan DaeirahTingkatIIBatang denganmengubahUndang-Undang Nomor13Tahun1950tentangPembentukanDaerah-Daerah KabupatenDalamLingkunganPropinsiJawaTengah (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1965Nomor52, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 2757), 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor6 Tahun2023tentangPenetapanPeraturanPemerintah PenggantiUndang-UndangNomor2Tahun2022tentang Cipta Kerja(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2023Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856), 4.Undang-UndangNomor11Tahun2023tentangProvinsi JawaTengah (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2023Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6867), 5.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengeloiaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor6322), 6.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor77Tahun 2020 tentangPedomanTeknis PengelolaanKeuangan Daerah (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor1781): 7.PeraturanDaerah Kabupaten JeparaNomor9Tahun 2019 tentang Pokok-PokokPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten JeparaTahun 2019 Nomor9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor6), MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGANALISISSTANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN2026. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturan Bupatiini,yangdimaksuddengan: l. 2. DaerahadalahKabupatenJepara. PemerintahDaerahadalah Bupatisebagaiunsurpenyelenggara PemerintahanDaerah yangmemimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyangmenjadikewenangandaerah otonom. Bupati adalah BupatiJepara. 4.PerangkatDaerahadalahunsurpembantuBupatidanDewanPerwakilan RakyatDaerah dalampenyelenggaraanUrusanPemerintahanyang menjadikewenanganDaerah. Anggaran PendapatandanBelanjaDaerah yangselanjutnyadisingkat APBDadalahrencanakeuangan tahunanPemerintahDaerah yang ditetapkandenganPeraturan Daerah. RencanaKerjadanAnggaran SatuanKerjaPerangkat Daerah,yang selanjutnya disingkatRKA SKPDadalahdokumenyangmemuatrencana pendapatandanbelanjaSKPDataudokumenyangmemuatrencana. pendapatan,belanja,dan PembiayaanSKPDyangmelaksanakarnfungsi bendaharaumumdaerahyang digunakansebagaidasarpenyusunan rancanganAPBD. AnalisisStandarBelanjayangselanjutnya disingkatASBadalahpenilaian kewajaranatasbebankerjadanbiayayang digunakanuntuk melaksanakan suatukegiatan. AnalisisStandar BelanjaFisikyangselanjutnya disebutASBFisikadalah analisisstandar belanjayangmemuatstandarisasibiaya kegiatanfisik melaluianalisisyangdistandarkanuntukjeniskomponenkegiatan dengan menggunakanstandar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasasebagaikomponenpenyusunnya. AnalisisStandar Belanja Nonfisikyangselanjutnya disebutASBNonfisik adalahanalisisstandar belanjayang memuatstandarisasi biaya kegiatan- nonfisik melalui analisisyang distandarkan untukjeniskomponen kegiatandenganmenggunakanstandarbarang,harga satuan barangdan honorarium/upah/jasasebagaikomponenpenyusunnya. 10.Kegiatanadalah bagiandariProgramyangdilaksanakanoleh1(satu)atau beberapa satuankerjaperangkatdaerahsebagaibagiandaripencapaian sasaran terukurpadasuatuProgramdanterdiridarisekumpulan tindakanpengerahansumberdayabaikyang berupapersonilatau sumberdayamanusia, barangmodaltermasukperalatandanteknologi, dana,ataukombinasidaribeberapaatausemuajenissumberdaya tersebut,sebagaimasukanuntukmenghasilkankeluarandalambentuk barang/jasa. BABII MAKSUD DANTUJUAN Pasal 2 PenyusunanASBdimaksudkan untukmewujudkanperencanaandan penggunaananggaranBelanjaDaerah yangefektif,efisien,transparan,adil,dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkanpadakewajaranekonomimelalui standarisasipengukuranbelanjaKegiatanberdasarkan penyetaraannama kegiatanyangberlakusamauntukseluruh Perangkat Daerah.
PenerapanASBbertujuan untuk: a.menentukankewajaranBelanjasuatuKegiatan sesuaidengantugasdan fungsinya, b.memberikan pedomandalam penyusunananggaran berdasarkanpadatolok ukur kinerja yang jelas, dan c.meningkatkanefisiensidanefektivitasdalampengelolaankeuanganDaerah. BABIII JENISASB
Deskripsisebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat(1)huruf amerupakan uraianASByangberisipenjelasandarimasing-masinguraianASByangada, termasukmenjelaskan satuandanrentangwaktu penggunaanASBuntuk setiap Kegiatan.
Tenaga atau upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan komponen dasar yang diambil dari standar harga satuan, nilai besarannya sesuai dengan satuan dimaksud.
Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan komponen dasar yang diambil dari standar harga satuan, dengan nilai besarnya sesuai dengan nama bahan serta spesifikasi yang dimaksud.
"Peralatansebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat(1)hurufdmerupakan komponendasar yangdiambildaristandar hargasatuan,dengannilai besarannyasesuaidengannamaalatyang dimaksud.
Koefisienatauvolume sebagaimanadimaksud dalamPasal5ayat(1)hurufe merupakanketetapannilaisesuaidengan kebutuhanjenisKegiatan. Pasal 1l Pengendalibelanjasebagaimanadimaksud dalamPasal 5 ayat(2)huruf a merupakanfaktor-faktoryangmempengaruhibesarkecilnya belanjadarisuatu Kegiatan.
Satuanpengendalibelanjavariabelsebagaimanadimaksud dalamPasal 5 ayat
Membuka PDF…