DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pembentukan Koperasi, Pembentukan Satuan Tugas, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Desa/Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah, maka diperlukan pengaturan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam bentuk Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENYELENGGARAANKOPERASIDESA/KELURAHANMERAHPUTIH TENTANG PERATURANBUPATIJEPARA NOMOR 13 TAHUN2025 BUPATIJEPARA PROVINSIJAWA TENGAH BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. PERATURANBUPATITENTANGPENYELENGGARAANKOPERASI DESA/KELURAHANMERAHPUTIH. MEMUTUSKAN:
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); Menetapkan BABII KEWENANGANPEMERINTAHDAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pembentukan Koperasi;
c.pembentukan satuan tugas;
d.Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
e.pemantauan dan evaluasi;
f.pelaporan;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah.
1. 8.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
2. 9.Pendiri adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi sebagai pemrakarsa.
3. 10.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
4. 11.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
5. 12.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
6. 13.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. 14.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

BAB III

PEMBENTUKANKOPERASI

Pasal 5

( 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi.

(2)Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialiasi program pembentukan Koperasi;
2. b.pendampingan pembentukan Koperasi;dan
3. c.pendataan dan penilaian kesehatan Koperasi.
(3)Sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dalam pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
(4)Pendampingan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberian fasilitasi pembentukan Koperasi.
(5)Pendataan dan penilaian kesehatan koperasi sebagaimana menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
1. b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
2. c.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan badan pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
3. d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
4. e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
5. f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

Pasal 7

(1)Setiap Desa/Kelurahan yang akan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus a tau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan badan pemusyawaratan Desa atau lembaga kemasyarakatan Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan

Pasal 6

(1)Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan:
1. a.karakteristik Desa/Kelurahan;
2. b.potensi Desa/Kelurahan; dan
3. c.lembaga ekonomi yang telah ada diDesa/Kelurahan.
(2)Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, meliputi:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/ atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penentuan model pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dengan memperhatikan hasil penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
(4)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi. dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk dan melakukan penilaian terhadap kesehatan koperasi.

Pasal 7

(1)Setiap Desa/Kelurahan yang akan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus a tau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan badan pemusyawaratan Desa atau lembaga kemasyarakatan Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan

Pasal 6

(1)Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan:
1. a.karakteristik Desa/Kelurahan;
2. b.potensi Desa/Kelurahan; dan
3. c.lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
(2)Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, meliputi:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/ atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penentuan model pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dengan memperhatikan hasil penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
(4)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi. dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk dan melakukan penilaian terhadap kesehatan koperasi.

Pasal 10

( 1) Koperasidapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:

a.gerai penyediaan sembako;
b.gerai penyediaan obat murah;
c.penyediaan kantor Koperasi;

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…